Hak Konsumen Terpenuhi  = Penghargaan HAM dan …….?

Image

Daya beli meningkat tapi apakah hak konsumen juga dilindungi? (Foto : Yunus Paelo)

Oleh: Aston Situmorang (*)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak ini melekat pada manusia sejak masih di kandungan. Karena begitu pentingnya sehingga hak ini wajib dilindungi dan dihargai oleh siapapun.

Tidak ada suatu alasan untuk mengabaikan hak tersebut karena hak itu mutlak dimiliki setiap orang tanpa memandang status sosial, pendidikan, politik, agama dan keyakinan, yang berada di gunung, lembah maupun di pantai serta di tiap tempat di muka bumi ini. Semua ini merupakan konsekuensi status kemanusiaan (kodrat).
Eksistensi manusia baik sebagai individu maupun makhluk sosial, kurang mempunyai arti ketika hak asasinya hanya sebatas pada pengekspresian hak-hak dalam bidang politik dan keamanan. Manusia juga butuh makan dan minum, kesehatan, berhak menikmati kesejahteraan, dan hak-hak lain dalam bidang sosial ekonomi. Semua hak asasi manusia dalam bidang ekonomi ini ikut menentukan dalam mewujudkan keutuhan manusia secara umum sebagai makhluk yang mempunyai harkat dan martabat. Dalam keadaan apapun perlindungan konsumen akan terkait erat dengan HAM yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara. Karena itu pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kepuasan dan kenyamanan menjadi mutlak di era yang pembangunan sedang giat dilakukan.
Hak-hak di bidang konsumsi berhubungan dengan Pasal 25 Deklarasi Universal HAM yang mengatur bahwa Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya. Sedangkan peraturan lain yang relevan adalah pasal 11 Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR = International Convention on Economi and Social Cultur Rights) diatur bahwa Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus.
Kewajiban ini tentu mengikat negara kita karena selain Indonesia adalah bagian dari negara-negara yang ada di dunia sehingga berbagai aturan internasional mesti diikuti sebagai konsekuensi logis dalam komunitas internasional tapi juga karena Perjanjian Internasional itu telah diadopsi menjadi UU No.11 tahun 2005.
Persamaan dari ke dua pasal ini jelas akan membebani negara kita akan norma-norma akan hak standar kehidupan baik pribadi dan keluarganya (warga) khususnya berkaitan dengan makanan, pakaian, kesehatan dan perumahan.
Sama dengan kota dan kabupaten lainnya di Papua, Kota Jayapura saat ini juga sedang giat melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan. Sesuai dengan visi dan misinya yang mana mengarahkan kota ini selain menjadi pusat pemerintahan tapi juga menjadi kota jasa di segala bidang. Tentu banyak hal yang dilakukan guna mewujudkan tujuan itu. Konsistensi pemerintah diwujudkan dengan memberikan ijin bagi siapa saja yang hendak menawarkan jasa demi perkembangan kota ini. Salah satunya adalah saat ini yaitu memberikan ijin bagi warga untuk mendirikan pusat-pusat perbelanjaan baik itu yang usaha kecil, menengah hingga yang tergolong modern.
Namun yang paling mencolok adalah pendirian Ruko dan Mall. Wilayah Abepura dipilih menjadi pusat yang memberikan keleluasaan bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan usahanya. Alhasil kita bisa melihat sepanjang jalan berdiri banyak bangunan yang nantinya digunakan untuk tempat berusaha. Pusat-pusat perekonomian begitu cepat bertumbuh seiring perjalanan waktu.
Usaha ini nantinya menawarkan berbagai macam barang demi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Ruko/Mall, Super Mall, dan berbagai tempat usaha sejenisnya menawarkan berbagai aneka kebutuhan masyarakat. Maklum katanya kebutuhan manusia selalu berkembang waktu demi waktu. Disadari atau tidak trend ini menjadi awal buruk bagi pengembangan ekonomi rakyat kecil yang fakta bahwa justru merekalah yang harusnya paling banyak dapat perhatian.
Karena dengan demikian justru pemkot melakukan diskriminasi dengan membiarkan kelompok usaha kecil berjalan tanpa adanya perhatian serius dengan melakukan upaya keberpihakan berupa protektif usahanya. Bantuan yang diberikan belum berarti dalam menunjang usaha mereka karena hal itu dilihat dari sisi mikro namun pada sisi makro yaitu terkait kebijakan malah tidak ada upaya melindungi pengusaha kecil. Karena menurut filosofinya yang dibantu adalah orang yang tidak berdaya.
Berbagai tempat usaha yang bermodal besar itu mulai menjajah konsumen dengan berbagai tawaran akan aneka barang dagangan. Semua pelaku usaha berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengadakan berbagai jenis barang dagangan baik itu makanan, minuman, bahan kelontong, elektronik dan lain sebagainya. Kemasan yang dibuat juga semenarik mungkin agar mendorong konsumen untuk berbelanja di tempat usahanya. Bahkan iklan gencar dilakukan baik di media baik di lokal maupun nasional demi meningkatkan omzet.
Pelaku usaha menyambut itu dengan menyediakan berbagai barang dalam jumlah yang banyak demi kebutuhan konsumen. Strategi ini bagi beberapa tempat usaha yang tersedia ruang yang lebih luas menyediakan fasilitas lain yang bukan saja untuk terjadinya transaksi namun untuk adanya kesenangan bagi pengunjung yang bukan datang sekedar berbelanja.  
Masih ada anggapan bahwa pembangunan hanya dilakukan dari sisi fisik. Keberhasilan pembangunan hanya diukur dari berapa pertumbuhan bangunan yang memenuhi ruang-ruang kosong. Faktor lain yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi kota Jayapura diukur dari berapa besaran dari meningkatnya daya beli masyarakat.
Terkait dengan itu ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian walau saat ini belum nampak yaitu persoalan barang yang diperdagangkan.
Peluang yang terbuka luas telah memunculkan pembukaan tempat usaha bagai jamur di musim hujan. Semua tempat/lokasi di Abepura baik bermasalah maupun yang dipermasalahkan oleh pemiliki lokasi seperti tidak menyurutkan langkah pengusaha untuk tetap membuka tempat usaha walaupun tempat itu jelas berada didaerah yang rawan akan terjadinya bencana baik berupa banjir maupun tanah longsor.
Dengan makin banyaknya produk makanan dan minuman dengan kemasan yang menarik (botol, kaleng, plastik dsb), konsumen perlu mewaspadai dalam membeli produk makanan dan minuman tersebut agar terhindar dari tipu daya dan terwujudnya keamanan dan keselamatan. Membanjirnya berbagai produk makanan dan minuman ini jelas menimbulkan suatu kecemasan dari konsumen apakah barang yang dijual layak secara medis/klinis, ekonomis dan pertimbangan lainnya ?
Untuk itu masyarakat perlu berperan dalam mengkawal upaya perlindungan konsumen ini. Sebab masyarakat juga mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen termasuk didalamnya bila ada keinginan masyarakat mendirikan Lembaga Perlindungan Konsumen. Masih sama dengan isi dalam UU ini Perlindungan konsumen bertujuan antara lain :
a)meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b)mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c)meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d)menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e)menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f)meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai berbagai hak sesuai pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain :
a.hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b.hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d.hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e.hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f.hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Semoga……..

* Fasilitator Pemberdayaan Kampung di Distrik POM
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *