Jelang Satu Abad Kota Jayapura I

Masyarakat Belum Rasakan Manfaat Otsus Papua 

Oleh Yunus Paelo 

JUBI—Menjelang 1 Abad Kota Jayapura ibarat berlari melewati beratus-ratus kilometer dan perlu diketahui dari mana awalnya berjalan dan sejauh mana arah yang telah dicapai.. Didalam menempuh perjalan ini banyak yang telah dicapai, tetapi bagaimana dengan warga penduduk asli Kota Jayapura yang terpaksa harus menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan kota.

Kota Jayapura pertama kali didatangani oleh Kapten Sacshe pada 10 Maret 1910 dipakai sebagai patokan untuk menghitung usianya. Walau sebenarnya penduduk asli di Kota Jayapura sudah lebih dulu tinggal sebelum ada kontak dengan pihak luar mulai dari Zending, pemerintah dan para pedagang.
Dan perlu diketahui di era pemerintahan sekarang pembangunan mulai berjalan kearah yang bagus, infrastuktur mulai nampak. Hanya saja Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah tujuh tahun berjalan di mana didalamya terdapat hak-hak masyarakat belum sampai ditangan masyarakat, juga belum melihat bentuknya dan belum dirasakan sampai saat ini merupakan permasalahan di Kota Jayapura ini
“Pembangunan yang telah kita capai menuju 1 Abad Kota Jayapura, sebenarnya perlu kita kita berusaha mengoreksi dan memperbaiki perjalanan kita menuju 1 Abad berikutnya,”ujar Ondoafi Waena Ramses Ohee kepada JUBI belum lama ini di kediamannya di Waena Kampung.
Menurut Ondoafi Ramses Ohee, dalam memasuki 1 Abad Kota Jayapura ini sudah merupakan tekad dari masyarakat dan merupakan semangat serta harus memberikan makna tersendiri bagi masyarakat di Papua sehingga dalam melaksanakan pembangunan dan program-program betul-betul menyentuh bagi seluruh masyarakat di Papua
“Tercapainya 1 Abad Kota Jayapura menuju pembagunan Papua berikutnya dasar-dasar pemikiran dan kerjasama antar komponen-komponen seperti pemerintah, tokoh agama,tokoh masyarakat, toko adat dan generasi muda perlu konsep dan pandangan yang seirama sehingga pembangunan ini betul-betul dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Papua,” imbuh Ramses Ohee.
Begitu juga, lanjut Ramses Ohee, dengan apa yang telah dicapai dan apa yang telah dilakukan didalam perjalanan pembangunan menuju 1 Abad ini perlu ada suatu cacatan dan ini perlu peranan media baik media cetak maupun media elektronik dalam membantu sebagai dokumentasi yang dapat dijadikan sebagai acuan sebagai bahan informasi bagi generasi berikutnya.
“Berbicara tentang kota Jayapura menuju 1 Abad hal ini kita ketahui berdasarkan fakta yang ada. Sesuai dari komitmen Hindia Belanda dahulu yang dinyatakan bahwa pada tangal 10 Maret 1910, mereka perama kali menginjakkan kakinya di kota Jayapura yang dulunya dikenal dengan Holandia kemudian berubah menjadi Sukarnopura dan kini di kenal dengan Jayapura. Tanggal 10 maret ini merupakan tanggal resmi yang ditetapkan sebagai hari dimana pemerintahan ada dan dimulainya aktivitas pemerintahan,” jelas Ramses.
Memang sebelumnya, kata Ramses, para penginjil atau missionaries/zending terlebih dahulu masuk menjajaki komunitas masyarakat adat yang ada di Jayapura, namun kala itu masih dalam situasi perang-perang suku yang kerap terjadi sehingga mereka ini sangat hati-hati. Zending ini ini sangat mempunyai peran ganda dalam membantu pembagunan dan meredahkan adanya perang-perang suku sehingga perlahan-lahan muncul kedamaian dan rasa saling mengahargai antara sesama suku, dan ini merupakan salah satu bukti yang dapat lihat adalah banyaknya gereja-geraja yang ada saat ini.
“Karena adanya kedamaian ditanah ini sehingga aliran-aliran yang lain pun juga mulai masuk dan ini tercermin dengan munculnya rumah-rumah ibadah dari berbagai aliran agama seperti Islam, Hindu dan Budha,” tegas Ramses.
 Pada tahun 1963 wilayah Irian Barat kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan melihat pembagunan mulai dari pemerintahan Hindia Belanda cukup nampak perbedaan. Ketika pemerintahan Belanda kala itu mereka sangat hati-hati dalam membangun, mengingat tanah ini bukan miliknya melainkan milik komunitas masyarakat adat dan kelihatan mereka ini sangat susah bersatu dengan masyarakat adat akhirnya mereka ini tidak mampu bertahan dengan adanya serangan politik kemerdekaan.
 “Dan perlu kita ketahui bahwa di era pemerintahan sekarang pembangunan mulai berjalan kearah yang bagus, infrastuktur mulai nampak hanya saja Otsus yang sampai di Papua ini dimana didalamya terdapat hak-hak masyarakat belum sampai ditangan masyarakat. Masyarakat juga belum melihat bentuknya, belum dirasakan, dimana sampai saat ini merupakan permasalahan di Kota Jayapura ini,” kata Ramses.
Lanjut Ramses, bahwa pembangunan memang sudah mulai berjalan, tetapi yang pertama harus dibagun adalah membangun manusianya terlebih dahulu. Setelah masyarakat mencapai kesejahteraan yang bagus, ekonomi masyarakat berjalan baik, kesehatan yang memadai kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fisik khususnya bagi mereka yang ada di kampung-kampung.
Dengan adanya kondisi masyarakat seperti ini akan mempermudah semua pihak untuk mendapatkan sumberdaya manusia yang mampu bersaing dan berprestasi.
Menuju kemandirian dikota Jayapura ,masyarakat hanya menuntut diberikan haknya lewat dana Otsus, yang sampai saat ini sudah memasuki tahun ketujuh, namun belum dirasakan masyarakat. Kedepannya, kalau perlu setiap orang diberikan Rp 100 Juta bahkan 1 Triliun saja belum habis untuk digunakan oleh saudara-saudara yang ada di Papua ini khususnya di Jayapura.
“Adanya program-program dana Respek, DP2K itu sama dengan gula-gula, tidak boleh kasih gula-gula pada masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di kampung tidak perlu menggunakan uji coba. Semua saudara-saudara asli Papua ini mereka mempunyai lahan, baik duda, janda dan yatim piatu. Tinggal bagaimana Otsus ini tiba, hari itu juga mereka akan bangkit mencapai kesejahteraan di tanah leluhurnya dan kelihatannya hak-hak masyarakat ini hanya dipakai untuk infrastuktur saja,” imbuh Ramses.
Dana-dana seperti dana Respek, DP2K, ini masih sangat minim sehingga untuk di pergunakan dalam pembagunan di kampung masih sangat minim, masyarakat hendak membangun sesuatu namun dana ini tidak cukup sehingga dipergunakan untuk tujuan yang tidak tepat dan habis begitu saja.
“Untuk pembangunan infrastruktur itu sudah ada sumber dana dari APBD, DAU,DAK ataupun kalau masih kurang ditambah dari royalti dari perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini. Sementara dana Otsus ini tentu di arahkan ke rakyat untuk memperbaiki ekonomi, kesehatan, pendidikan sehingga dana ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan perlu dibantu dengan fasilitator dengan pengawasan yang ketat,” harap Ramses. (Bersambung)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *