11 Kursi Anggota DPRP Langgar Aturan

Image

Diskusi Memahami Problematika Politik di Papua Menuju Pemilu 2009 yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers dan Otsus Papua, beberapa waktu lalu. (Foto : Dominggus Mampioper)

 

JUBI—Sejak Pemilu 2004 lalu ternyata ada 11 kursi tambahan bagi anggota DPRP dan mekanisme mereka sebagai anggota dewan belum pula diten-tukan. Bahkan penentuan 11 kursi justru melanggar aturan. Pasalnya kalau mengikuti aturan UU No :10 /2008 pasal 23 kalau berdasarkan jumlah penduduk 1 juta sebanyak 35 kursi sedangkan 1 juta sampai 3 juta terdapat 45 kursi di DPRD Provinsi atau Dewan Perwakyat Papua (DPRP).

“Namun demikian faktanya sudah dipraktekan dalam Pemilu 2004 lalu,” ujar Anum Siregar Direktur ALDP Papua dalam Diskusi Pemilu 2009 yang dilaksanakan oleh Lembaga Pers dan Otsus Papua belum lama ini di Jayapura.
Anum Siregar menjelaskan, sebenarnya sudah melanggar aturan dan tidak ada meka-nisme yang dipakai dalam memilih mereka. 
“Jadi sekarang di DPRP ada 56 kursi sesungguhnya sudah termasuk 11 kursi. Tetapi pertanyaannya adalah kalau kita cross check kembali setelah Pemilu 2004 sebenarnya 11 kursi itu adalah syarat dari UU Otsus Papua,” tukas Anum Siregar. “Namun yang tidak jelas adalah siapa mereka yang menduduki 11 kursi tersebut?. Mekanisme pemilihannya seperti apa dan sudah ada kesepakatan internal,” ujar Anum Siregar.
Ditambakan Anum Siregar, hal ini jelas sekali telah melanggar aturan dan ketentuan Undang Undang. “Pelanggaran ini jelas menguntung bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Aturan adalah negosiasi kepentingan sumber daya politik kelompok siapa yang menang mempe-roleh sumber daya tersebut,” ujar Anum Siregar. 
Menurut Anum Siregar, sebenarnya sebelas kursi ini sudah ada, tetapi kalau ditanyakan kepada mereka apakah mereka merasa mewakili sebelas kursi itu. “Sebab faktanya mereka mewakili partai politik dan kesepakatan siapa sekarang yang ada didalamnya. Kita harus kembali ke Undang Undang agar ada pijakan untuk melangkah ke depan agar lebih jelas lagi,” tambah Anum Siregar.
Menanggapi soal pemben-tukan Partai Politik lokal di Papua, menurut Anum Siregar, perlu dilakukan amandemen agar bisa dibentuk partai lokal. “Apakah bisa dimungkinkan sinkronisasi UU Otsus dengan UU Pemilu 2008, kalau saya melihat UU Otsus tidak memiliki kewenangan, Parpol dalam UU Otsus Papua pasal 1 menyebutkan boleh dibentuk partai politik lokal, tetapi pasal 2 menyatakan rujukannya pada Undang undang,”ujar Anum Siregar. 
Lalu lanjut, ungkap Anum Siregar di dalam undang undang partai politik menga-takan bahwa untuk memben-tuk parpol minimal ada 50 % terdapat pada tiap provinsi di Indonesia. “Artinya bahwa partai lokal tidak mungkin ada di Papua. Terkecuali kita mengkhianati Otsus atau bahasa sopannya UU Otsus harus dilakukan amandemen,” ujar Anum Siregar.

TPS Khusus Orang Papua
Sementara itu Rudi Mebri dari Yess Papua menegaskan bahwa untuk itu perlu ada mekanisme baru misalnya dengan membuat TPS khusus bagi orang Papua guna memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk dalam DPRP melalui sebelas kursi tambahan di luar jatah 45 kursi. “Kegagalan tahun 2004 adalah tidak ada mekanisme termasuk TPS khusus sehingga masyarakat tidak tahu siapa yang mereka pilih terutama bagi 11 kursi tambahan untuk orang orang asli Papua,” ujar Rudi Mebri.
Selain itu salah seorang pengurus Partai Politik dari Partai Amanah Nasional (PAN) Papua menyatakan sangat heran kalau jatah 11 kursi tambahan baru dibicarakan menjelang Pemilu 2009 dan bukannya merupa-kan tugas 11 anggota di DPRP untuk menyiapkan mekanisme-nya melalui UU atau Perda-susnya.
Anggota Komisi A yang membidangi Politik DPRP Henny Arobaya mengaku bahwa itu merupakan kele-mahan mereka tetapi dalam menyusun sebuah draft Perdasus atau Perdasi memer-lukan mekanisme dan juga masukan masukan dari masyarakat, LSM sehingga prosesnya cukup panjang.
Dosen Fisip dan Ketua KPU Kota Jayapura Drs Henk Bleskadit MSi mengatakan masalah 11 kursi di DPRP memang harus bekerja sesuai mekanisme dan sebagai negara hukum sulit untuk diterima kecuali ada Perdasus yang menetapkan kesebelas calon tersebut. “Sekarang kita wacanakan dulu agar nanti pada 2015 ada partai lokal bagi sebelas kursi tersebut sedangkan sekarang ini dijalankan sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Bleskadit. 
Namun yang jelas soal sebelas kursi bagi Mahfud peserta diskusi mengatakan bahwa Otsus punya kewenangan besar tentang sebelas kuris tetapi sebenarnya dalam tatanan teknisnya tidak ada aturan dalam bentuk Perdasi mau pun Perdasus yang mengatur lebih teknis tentang 11 kursi. “Saya ingin membe-rikan illustrasi bahwa di Aceh yang sama sama dengan Provinsi Papua menerima UU Otsus tetapi di sana sudah dilakukan tiga kali aman-demen. Sekarang di sana sudah ada partai lokal dan sudah ada mekanisme tersendiri,” tegas Mahfud. Ditambah Mahfud, untuk Pemilu 2009 jelas tidak mungkin sehingga perlu melakukan mekanisme dan juga harus dilakukan aman-demen agar dalam Pemilu 2015 partai politik lokal sudah bisa mengikuti Pemilu.
Bagi Markus Werimon Wakil Ketua DPD KNPI dan juga wakil dari Partai Merdeka menegaskan bahwa soal sebelas kursi dan Partai Lokal sebaiknya dibicarakan dalam tahun 2014 menjelang Pemilu 2015. “Hal ini penting agar jangan sampai muncul konflik baru,” tutur Werimon.
Werimo menimpali, semua itu bisa dilakukan setelah UU Otsus Papua diamandemen-kan atau harus mengkhianati UU Otsus Papua.”Begitu pula dengan pembentukan Partai Politik Lokal harus didirikan pada 2014 ke atas. Dengan UU Parpol yang baru nanti dihasilkan pada DPRP 2015 nanti,” ungkap Werimon sera-ya menegaskan anggota DPRP periode lalu tidak memiliki jiwa petarung sehingga tidak mampu memperjuangkan partai lokal di Papua.
Menanggapi soal mengukur keterwakilan perempuan Papua dan kemampuan perempuan Papua sebenar-nya, menurut Henny Arobaya, tidak menjadi soal karena kemampuan perempuan Papua juga sudah sangat maju dan masalahnya adalah kesempatan untuk berkarya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. “Selama lima tahun beraktifitas di DPRP ternyata perempuan Papua juga mampu melakukan tugas legislasi dengan baik dan kekurangan yang terjadi sudah merupakan tanggungjawab kami untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin,” ujar Arobaya.
Selain itu, Gabriel Maniagasi mengingatkan sebaiknya memanfaatkan hak pilih anda agar tidak menyesal nanti dalam menilai atau membantah kinerja parlemen atau anggota dewan nanti. “Jangan salah manfaatkan untuk kepentingan yang lain,”ujar Maniagasi yang pernah bertugas sebagai Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilu sebelumnya.
Bagi Bleskadit harus dipahami bahwa keterwakilan 30 persen kaum perempuan hanya dalam pendaftaran pencalonan dan bukan pada waktu ditetapkan. “Karena tergantung pada suara terbanyak dan tergantung pula pada nomor urut,” ujar Bleskadit seraya menam-bahkan bagi PNS yang hendak mencalonkan diri jadi anggota DPRP harus mengundurkan diri PNS. Bleskadit juga mem-berikan contoh daftar caleg di Kota Jayapura yang seluruhnya berjumlah 900 caleg. Caleg ini nantinya setelah ditetapkan dalam Daftar Caleg tetap, akan merebutkan 30 kursi di DPRD Kota Jayapura. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *