Kebijakan Tambang Ancam Potensi Kekayaan Alam Bawah Laut di Raja Ampat

 

 

 

 Penambangan di Kabuten Raja Ampat (Foto : IST)

 

JUBI – Kabupaten Raja Ampat yang letaknya di atas Kepala Burung Provinsi Papua Barat melalui hasil penelitian para ahli dari Conservasi Internasional Indonesia (CII) mengadakan Rapid Assassement Program (RAP) di Kepulauan Raja Ampat menjumpai kekayaan hayati dan terumbu karang di sana sangat tinggi.

Adapun hasil penelitian CII itu menyebutkan bahwa Raja Ampat atau Kawasan Bentangan Kepala Burung (Bird’s Head Seascape), memiliki kekayaan 1.200 species ikan dan 600 species terumbu karang yang masih utuh dan jumlah jenisnya sebanyak 75 % dari keanekaragaman species hayati bawah laut yang ada di dunia.
Melihat potensi yang dimiliki di Kabupaten Raja Ampat ini maka jelaslah kawasan ini memiliki makna penting bagi pusat sumber daya perikanan di Papua dan kawasan Indonesia Timur.
Beberapa kawasan penting di Kabupaten Raja Ampat meliputi Teluk Mayalibit, Teluk Dampier, Pulau Wayag, Pulau Sayang, Piae dan lain lain di Kepulauan Misool dan Kofiau. Kemudian di bagian Selatan ada Triton Bay, Teluk Triton, Tanjung Patisol, dan Pulau Penu (di Fak fak dan Kaimana).
Melihat potensi kekayaan alam bawah laut yang ada, hingga tak heran kalau pada 2006 lalu Pemerintah Kabupaten Raja Ampat mendeklarasikan dirinya sebagai Kabupaten Bahari. Hal ini sangat penting karena hampir seratus persen masyarakat Raja Ampat hidup dari sumber daya alam laut. Dari generasi ke generasi ketergantungan akan potensi ikan dan hasil lautnya sangat tinggi.
Namun ditengah potensi dan keragaman hayati, tak lepas pula dari ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun dari Kabupaten Raja Ampat sendiri.
Mark Erdman Coordinator penelitian CII di Raja Ampat menyebutkan  ada tiga ancaman serius yang akan merusak dan menghilangkan spesies bawah laut Kabupaten Bahari itu.
Menurut Erdman sebagaimana dikutip JUBI dari  Bulettin Tropika Vol.10 No.4 Oktober-Desember 2006 bahwa yang paling berbahaya adalah pemakaian bom dan sianida dalam menangkap ikan. Bom akan menghancurkan rumah ikan berupa terumbu karang di bagian bawahnya. Selain itu racun sianida yang akan membuat ikan pingsan dan mudah untuk ditangkap  untuk di ekspor ke pasar Cina, Singapura dan Hongkong. Jenis ikan yang paling laris dan harganya sangat mahal adalah jenis ikan Napoleon dan ikan Kerapu. Celakanya lagi residu racun sianida akan membunuh bukan saja berbagai jenis ikan tetapi akan mematikan makanan ikan berupa plankton dan terumbu karang ikut tercemar.
Ancaman kedua adalah pengambil kebijakan mengeluar ijin untuk penangkapan lebih intensif untuk menangkap ikan secara komersial dalam jumlah yang banyak.  Apalagi terumbu karang sangat rentan dan lambat pertumbuhannya yang memakan waktu lama.  Hal ini menyebabkan para peneliti khawatir kawasan ini tidak akan mampu menahan laju dan tekanan perikanan secara komersial.
Selanjutnya ancaman ketiga yang paling rawan dan sedang terjadi adalah operasi penambangan nikel dan aktifitas penebangan serta pembalakan kayu di darat atau pinggiran hutan. Ancaman ini menurut para peneliti CII akan membawa masalah pada kehidupan terumbu karang karena terjadi erosi yang sangat cepat dan menciptakan endapan serta sedimentasi yang selanjutnya akan menutup permukaan terumbu karang sebagai rumah rumah ikan. Kalau rumah-rumah ikan sudah rusak, maka sudah pasti kematian akan menyambut ikan-ikan yang merana karena sudah tidak lagi memiliki rumah tempat mereka berkembang biak. Selanjutnya di Kabupaten Bahari hanya tinggal sebuah nama untuk dikenang bahwa dulu di sini pernah ada ikan ikan.
Agaknya argumen dan ancaman ketiga ini bukan isapan jempol sebab fakta telah menunjukan bahwa aktifitas perusahaan tambang sudah mulai menapakan tajinya di Bumi Kepulauan Bahari tanah Papua.
Bahkan tampaknya kebijakan dan wewenang justru memberikan keuntungan penguasa dan mengabaikan kepentingan masyarakat serta turut pula mempercepat rusaknya terumbu karang.
Sewaktu masih menjabat sebagai penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat,  Drs Marcus Wanma MSi telah melanggar wewenangnya, padahal  berdasarkan SK Mendagri  Nomor:131.81-172 tahun 2003; tanggal 10 April 2003 diangkat selaku penjabat Bupati Raja Ampat, jabatan penjabat tersebut atau kedudukan sebagai penjabat tersebut tugas dan kewenangannya meliputi :
a.Mempersiapkan struktur dan mekanisme pemerintah daerah
b.Menfasilitasi pembentukan DPRD
c.Menfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitive.

Dengan masa jabatan selaku penjabat bupati Raja Ampat paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal pelantikan
Namun kenyataannya penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat telah mengeluarkan SK Pertambangan sebanyak 14 (empat belas) perusahaan. Anehnya lagi SK yang diterbitkan tidak melalui Dinas Teknis yaitu Dinas Pertambangan, namun melalui Kabag Ekbang Kabupaten Raja Ampat. Hal ini menurut dugaan aparat penegak hukum ada penyalahgunaan wewenang dalam jabatan bahwa dana kesungguhan setorkan perusahaan yang mendapatkan SK Pertambangan Nikel dan Batu Bara di Kabupaten Raja Ampat yang seharusnya didepositokan ke Bank Daerah (yang ditunjuk)  namun digunakan untuk kepentingan lain (pribadi).
Bahkan sebelum yang bersangkutan turun dari jabatan sebagai Penjabat Bupati Raja Ampat pada 17 Maret 2005 lalu, telah mengeluarkan lagi surat ijin Penyelidikan Umum di Bidang Pertambangan di wilayah Kabupaten Raja Ampat kepada PT BMS dengan Nomor : 540/045/2005; tanggal 17 Maret 2005 dengan dasar tersebut. PT BMS melakukan penyelidikan umum pertambangan Nikel di wilayah Kabupaten Raja Ampat.
Selanjutnya pengganti Drs Marcus Wanma MSi yaitu alm Drs Jack Kapisa penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat berdasarkan SK Mendagri No.131-82-239 Tahun 2005, tanggal 6 April 2005. Adapun tugas Penjabat Bupati Jackobus Kapisa sesuai aturan adalah,
1.Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat.
2.Membantu kelancaran penyelenggaraan pemilihan secara langsung Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat definitive.

Ternyata yang dilakukan oleh almarhum Jakobus Kapisa,selain menjalan perintah Mendagri juga  melanjutkan apa yang telah dikerjakan penjabat sebelumnya yakni menerbitkan  ijin berdasarkan Surat Ijin Penyelidikan Umum No: 540/045/2005 tanggal 17 Maret 2005.
Penjabat Bupati almarhum Drs  Jack Kapisa menindak lanjuti Surat Ijin Umum dengan menerbitkan SK Pertambangan Nikel kepada PT BMS yaitu :
SK Pertambangan Eksplorasi No:1 Tahun 2005, tanggal 25 Juni 2005, di lokasi Waigeo Utara dan Waigeo Timur dengan luas 347,38 Ha dan lokasi Waigeo Barat dengan luas 694,3 Ha
SK Pertambangan Eksplorasi No: Tahun 2005, tanggal 15 Juli 2005, di lokasi Waigeo Barat dengan luas 6,930 Ha
SK Pertambangan Eksplorasi No:3 Tahun 2005, tanggal 31 Agustus 2005, di lokasi Waigeo Utara dan Waigeo Timur dengan kuas 6.930 Ha. (Dominggus A Mampioper )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *