Wajah Suram Pendidikan Di Agats

JUBI – Gedung SMP 01 ATSJ hampir roboh. Usulan untuk merehab bangunan sudah dibuat sejak tahun 1990, namun tidak juga di kabulkan. Guru dan siswa hanya bisa berharap, dana otsus sampai ke sekolah ini.

SMP 01 ATSJ Kabupaten Asmat sudah berdiri sejak tahun 1983. Bangunan sekolah ini sangat terbatas. Terdiri dari 4 ruang kelas, satu ruang guru dan laboratorium yang lebih berfungsi sebagai ruang serba guna karena tidak pernah diisi alat-alat laboratorium. Gedung ini bisa dikatakan tidak layak pakai karena atap dan temboknya telah miring, plafonnya telah rusak, bahkan banyak yang bolong dari pada yang tertutup triplek. “Kami sudah lama mengusulkan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat melalui Dinas P dan P, namun hingga kini bantuan yang diberikan tidak mampu mencukupi kebutuhan sekolah dan kebutuhan kegiatan belajar mengajar murid,” ujar Hasnawati, Kepala Sekolah SMP 01 ATSJ. Kerusakan ini sudah terjadi sejak tahun 1990. Karena itu sudah beberapa kali kepala sekolah ini mengajukan bantuan rehab kepada dinas Pendidikan dan Pengajaran ( P DAN P) Kabupaten Merauke, sebelum Kabupaten Asmat dimekarkan dan dinas P dan P Kabupaten Asmat, ketika kabupaten ini dimekarkan.  Namun hasilnya nol.
Rencana, jika ada bantuan SMP 01 ATSJ akan membangun 3 ruang kelas, ruang administrasi/ kantor, laboratorium IPA dan jika dimungkinkan rumah untuk guru.  
Walaupun demikian, jumlah siswa yang bersekolah disini terus meningkat dari tahun ke tahun. Siswa yang bersekolah di SMP ini mayoritas orang Papua asli. Lulusan SMP 01 ATSJ biasanya melanjutkan ke luar kota seperti ke Agast, Merauke, Timika, Jayapura atau daerah lain di luar Agast.
SMAN 01 ATSJ tidak memiliki gedung sendiri. Ia juga menggunakan gedung SMP yang dalam keadaan rusak. Pengelola sekolah kemudian menyiasati dengan membagi waktu belajar siswa. SMP masuk pagi sedangkan SMA masuk siang. Jumlah tenaga guru juga tidak ada tambahan. “Dari 22 guru SMP, kami kemudian membagi dua. Setengah mengajar SMP dan setengahnya mengajar SMA,” kata Hasnawati. Akhirnya dua sekolah dengan total murid 350 orang ini dapat berjalan dengan segala keterbatasannya. Sejak awal sekolah ini sudah kekurangan tenaga guru untuk beberapa bidang studi yang spesifik seperti Bahasa Inggris, Matematika dan Bahasa Inggris. Untuk mengatasinya, beberapa guru harus mengajar rangkap dengan pengetahuan yang seadanya. Karena bidang studi itu adalah mata pelajaran yang cukup spesifik dan diujikan pada ujian nasional (UN).
Namun demikian, prestasi sekolah ini tidak kalah dengan SMP maupun SMA yang ada di kota Agast. Misalnya pada tahun ajaran lalu 2007/2008, SMPN 01 ATSJ mengikut sertaka 53 orang siswa ujian nasional (UN) dan 51 orang diantaranya dinyatakan lulus. Bandingkan dengan SMPN 02 Agast yang berada di tengah tengah ibukota Kabupaten Asmat yang mengikut sertakan 83 orang siswa dan hanya 2 orang yang dinyatakan lulus UN. “Padahal jika dilihat, buku cetak yang disediakan sekolah sangat tidak memadai. Kurikulum yang kami pakai saja sangat tergantung dengan buku yang kami miliki, sehinga sebenarnya sangat sulit bersaing dengan anak-anak di kota,” katanya. Namun untuk ukuran Kabupaten Asmat, siswa SMP ini dapat menunjukkan prestasi. Salah satunya siswa SMP 01 ATSJ terpilih mewakili Asmat untuk mengikuti Olimpiade Matematika di Jayapura, juga mengikuti Raimuna di Cibubur beberapa waktu lalu.
Masalah kurikulum menjadi permasalahan pelik di sekolah ini. Para guru di sekolah ini mengikuti kurikulum yang bukunya cetaknya mereka miliki, misalnya mengajar PPKN berkurikulumkan KTSP jika buku cetak PPKN yang ada  adalah kurikulum KTSP. Atau mengajar Sosiologi berbasiskan kurikulum KBK jika buku cetak Sosiologi yang tersedia di perpustakaan adalah buku Sosiologi berbasiskan KBK. Disini para guru dituntut kreatifitasnya.
Hal ini juga diakui ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Asmat Patrisius Miakaimu. “Ketika kurikulum berbasis kompetensi (KBK) diperkenalkan di sekolah, kami sangat berharap kurikulum ini dapat membawa perubahan pada peningkatan kemampuan siswa serta meningkatkan jumlah kelulusan siswa. Namun permasalahan lain muncul ketika guru-guru belum tuntas memahami dan menerapkan Kurikulum KBK kepada siswa diganti dengan kurikulum KTSP, “ katanya. Guru-guru di Asmat ini ikut saja. Bahkan Dinas P dan P Kabupaten Asmat pernah menghadirkan nara sumber dari Yogyakarta untuk pelatihan kurikulum KTSP. Namun dalam pelaksanaannya masih jauh dibawah 50 persen. Kondisi demikian dapat dilihat dari hasil pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP di Kabupaten Asmat.
Menurutnya, KTSP lebih cocok dengan Kabupaten Asmat, karena muatan KTSP adalah KBK yang disesuaikan dengan kondisi lokal sehingga KTSP merupakan pancingan agar siswa aktif dalam belajar. “Untuk itu, silabus harus disusun oleh guru masing-masing bidang studi sesuai kondisi lokal seperti alam, budaya dan adat setempat. Namun hanya dengan 2 kali pelatihan KTSP, tidak dapat menjamin penyusunan Kurikulum KTSP bagi tiap Guru,” jelas Patris.
Sebenarnya sudah banyak gedung sekolah baru yang dibangun pemda Asmat, namun fasilitas belajar seperti buku-buku dan fasilitas penunjang lainnya tetap saja tidak tersedia. “Dana BOS untuk pengadaan buku diisukan sudah dicairkan ke-88 sekolah beberapa waktu lalu melalui Kantor Pos Cabang Agats, namun kenyataanya belum pernah nampak pengaruh penggunaan dana BOS di lingkungan pendidikan Sekolah,” katanya. Kondisi ini dapat dilihat juga dengan tidak adanya bantuan fasilitas belajar seperti alat peraga, laboratorium dan buku-buku lainnya adalah menunjukkan tidak adanya bantuan pendidikan bagi sekolah-sekolah dari dinas atau instansi lain yang terkait.
Misalnya di SD Inpres Syuru-Agats, guru harus membeli sendiri buku-buku panduan, hal ini mengakibatkan beban hidup guru makin berat. “Dimanakah keberpihakan pemerintah lewat instansi terkait dan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan formal di Asmat?” tanyanya. Akibatnya kondisi kesejahteraan guru tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini akhirnya menimbulkan kecurigaan penyalahgunaan dana APBD tahun 2007 kurang lebih sekitar Rp 97 Milliar dan APBD tahun 2008 sekitar Rp 91 Milliar. Sebab hingga saat ini setiap sekolah hanya memperoleh dana operasional Kepala Sekolah sebesar Rp 400.000 per bulan. Jumlah ini dirasa kurang jika melihat kondisi ekonomi sosial dan kondisi alam di Asmat.
Sementara penyidik dan pengawas menerima dana operasional sekitar Rp 600.000 per bulan. Para guru mempertanyakan kembali, apakah hal ini benar benar sudah diperhitungkan dengan baik. “Dana  kesejahteraan guru sebagai dana beban kerja dipotong sekitar 15 persen, sehingga guru yang memiliki golongan IV sebesar Rp 2 juta namun diterima sekitar Rp 1,7 juta. Sementara guru dengan pangkat golongan I tidak dikenakan pajak sama sekali sehingga dana beban kerja yang diterima Golongan I lebih besar dibanding Golongan IV. Kejadian demikian menimbulkan kecemburuan antar guru dan kepala sekolah di beberapa sekolah,” katanya. Patris menilai hal ini sebagai ketidakberesan manajemen dan kebobrokan pimpinan pendidikan dan pengajaran kabupaten Asmat.
Kurang adanya pemahaman KTSP diantara guru-guru, mengakibatkan para Guru kesulitan dan bingung bagaimana membuat Kurikulum berbasiskan lokal. “Hampir semua guru di Asmat belum mampu menyusun Kurikulum lokal. Dinas P dan P Kabupaten Asmat harus memfasilitasi satu muatan lokal sebagai bahan acuan untuk mata pelajaran yang lain. Sehingga guru dapat menyusun silabus dan indikator yang disesuaikan dengan kemampuan siswa berbasis lokal,” jelasnya.
Beberapa guru yang mengajar di SD Inpres Syuru Agats, mampu memberikan materi pelajaran tersendiri. “Asmat ini kaya dengan budaya yang dikenal luas melalui ukiran dan tarian yang terkenal hingga mancanegara. Guru muatan lokal tidak perlu didatangkan dari luar daerah. Yang perlu dilakukan berkaitan dengan guru muatan lokal adalah pengontrolan sesuai tujuan, target dan indikator pendidikan pegajaran dalam sistem pendidikan nasional,” katanya. Sebab itu dalam membuat pendidikan muatan lokal orang Asmat tidak perlu membutuhkan guru ahli. Budaya mengukir, kerajinan tangan bagi anak-anak dan perempuan serta ibu-ibu dan acara adat dan budaya manusia Asmat sudah ada. Pengelolah pendidikan dan penyedia tenaga guru muatan lokal hanya mengawasi dan mengontrol jalannya pendidikan bermuatan lokal. Pentingnya kelestarian budaya dan adat, maka di Asmat sangat penting penyusunan Kurikulum Pendidikan nasional disesuaikan dengan kondisi lokal. KTSP melalui muatan lokal diharapkan target belajar tercapai. Berdasarkan target itu, guru dalam mengajar mampu melihat indikator dan harus tertuju pada tujuan yang ingin dicapai.
Jika keadaan ini diabiarkan berlarut larut, tentu akan sangat sangat merugikan generasi muda Asmat. SMP 01 ATSJ hanya salah satu contoh dari sekiian banyak sekolah yang tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan segalah keterbatasan yang ada. Tragisnya keadaan ini justru terjadi di Provinsi dengan APBD terbesar di Indonesia. Akhirnya para guru dan siswa SMP 01 ATSJ hanya berharap sekolah ini dapat tetap berdiri, tidak roboh atau kalaupun roboh bukan pada jam sekolah hingga datangnya bantuan. Karena jika harus meminta bantuan orang tua, sekolah merasa sangat kesulitan, karena sebagian besar siswa berasal dari keluarga yang tidak mampu. (Willem Bobi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *