Lucu Kalau Peluru Bukan Milik Polisi  Dan Penyidikan Dihentikan! 

Image

Aksi Demo DAP di DPRP Papua menuntut penyelidikan pelaku penembakan Opinus Tabuni (Foto: Victor M)

JUBI – Peluru yang bersarang pada tubuh warga pribumi Opinus Tabuni ternyata bukan milik aparat kepolisian yang mengamankan jalannya perayaan Hari Internasional Bangsa Pribumi di Wamena. Lucu kalau penyidikan terpaksa dihentikan karena pelor yang singgah di tubuh Opinus bukan milik Polisi.

Hal itu dinyatakan pengacara Dewan Adat Papua (DAP) Iwan Niode,SH kepada wartawan belum lama ini di Jayapura.
Walau Kapolda Papua Irjend Pol Drs FX Bagus Ekodanto menyatakan beberapa waktu lalu di Jayapura bahwa peluru yang bersarang pada tubuh warga pribumi Opinus Tabuni bukan peluru milik aparat kepolisian. Pernyataan ini justrru menuai reaksi, terutama dari pengacara DAP. Pasalnya kata Iwan Niode tugas aparat kepolisian harus melakukan penyidikan dan penyelidikan siapa pelaku pembunuhan saat perayaan Hari Pribumi Internasional pada 9 Agustus lalu di Wamena.
“Polda memiliki tanggungjawab untuk mengungkap siapa pelaku,” ujar Iwan Niode, SH Kuasa Hukum DAP
Lebih lanjut menurut pengacara berkepala plontos ini pernyataan orang nomor satu di jajaran Polda Papua itu terkesan ragu ragu dan takut mengatakan siapa pelakunya sehingga hanya mengambil jalan tengah bahwa pemiliki pelor bukan aparat kepolisian.
Namun yang jelas tugas utama polisi adalah mengungkap pelaku penembakan yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa, sebagaimana ditegaskan Iwan Niode. Pengacara DAP tetap akan mendesak Polda Papua untuk tetap mengungkap kasus ini sebab sangat lucu kalau kasus ini berhenti sampai di situ dan pelor itu bukan milik polisi.
Kalau memang peluru itu bukan milik aparat polisi lanjut Iwan Niode maka wajib Polda Papua bekerja sama dengan Polisi Militer(POM) untuk membongkar pelaku pembunuhan.
Komnas HAM dalam konprensi pers di Jayapura belum lama ini menegaskan pihaknya sangat menghargai apa yang telah dilakukan jajaran Polda Papua transparan kepada Komnas HAM.
Ketua Tim Pemantau Peristiwa Wamena Komnas HAM Pusat Yosep Adi Prasetyo mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kapolda Papua dan memperoleh keterangan dari Polda sesuai hasil uji Balistik Puslabfor Polri ternyata peluru yang singgah di tubuh Opinus Tabuni bukan milik aparat Kepolisian.
Komnas HAM sangat menghargai dan menyimpulkan polisi telah melakukan tugas sesuai dengan prosedur tetap(protap) Polri, di mana hasil ini akan langsung dibawa langsung untuk berkomunikasi ke Presiden.
Sementara itu untuk menyikapi tewasnya warga pribumi Opinus Tabuni, Ketua Umum Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut dan Sekretaris Umum Leonard Imbiri menyatakan dalam press releasnya yang diterima Jubi belum lama ini bahwa peristiwa penembakan ini merupakan salah satu dari sekian banyak kasus yang telah merenggut nyawa masyarakat adat Papua di atas tanah leluhurnya. Ironinya tambah Yaboisembut dan Leonard Imbiri hingga saat ini tak ada satu pun kasus yang diselesaikan secara adil oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut Yaboisembut aparat keamanan yang melakukan kejahatan di tanah Papua selalu melegitimasi tindakannya dengan alasan subversive, makar dan separatis. Seolah olah cap subversive , makar dan separatis yang dikenakan kepada orang Papua, adalah sah bagi aparat keamanan untuk melakukan tindakan penculikan, penghilangan paksa, penembakan, penyiksaan, pembunuhan, dan segala bentuk kejahatan lainnya kepada orang Papua.
Untuk menyikapi tindakan di atas maka segenap masyarakat adat Papua melalui pernyataan dan sikap tegas atas insiden di Lapangan Sinapuk Wamena beberapa waktu lalu yang ditandatangani oleh Ketua DAP Forkorus Yaboisembut dan Leonard Imbiri antara lain,

Pertama :
Insiden penembakan yang menewaskan alm. Opinus Tabuni oleh peluru aparat keamanan Indonesia adalah kejahatan kemanusiaan yang telah menginjak injak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuan yang mulia. Hak hidup adalah hak sanat mendasar (fundamental rights), yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Agung kepada semua manusia. Hak ini tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, oleh siapapun, termasuk oleh negara sekalipun.

Kedua :
Penancapan Bendera ( Merah Putih, PBB, SOS dan Bintang Fajar) bukanlah alasan untuk melakukan pembunuhan terhadap masyarakat adat Papua. Penancapan bendera adalah salah satu bentuk ekspresi protes terhadap berbagai aspek ketidak adilan, marginalisasi, kemiskinan structural yang terus dirasakan oleh masyarakat adat Papau selama berintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ketiga :
Peristiwa tewasnya alm Opinus Tabuni bukan merupakan persoalan adat, tindakan pembunuhan ini adalah kejahatan kemanusiaan yang terkait dengan persoalan politik. Sebab itu, untuk menyelesaikannya harus melalui mekanisme politik, serta juga lewat pertanggung jawaban hukum dan moral oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keempat :
Insiden penembakan yang telah merenggut nyawa alm Opinus Tabuni harus menjadi tragedy yang terakhir. Kami tdak rela, jika tindakan seperti ini terulang kembali bagi masyarakat adat Papua yang lain, di masa yang akan datang.

Kelima :
Kasus lapangan Sinapuk Wamena 9 Agustus 2008 yang menewaskan Opinus Tabuni adalah masalah kemanusiaan, masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena itu bukan masalah orang Baliem saja. Ini adalah masalah bagi seluruh rakyat Papua, ini juga adalah masalah Indonesia. Tragedi ini terjadi saat masyarakat adat Papua sedang merayakan Hari Internasional Bangsa Pribumi se Dunia, karena itu masalah ini juga menjadi tanggungjawab dunia internasional, terutama Perserikatan Bangsa Bangsa dan masyarakat pribumi di seluruh dunia.
Lebih lanjut DAP juga menyampaikan tuntutan kepada Kepolisian Republik Indonesia di Polda Papua antara lain,

1 Segera secara berani dan jujur mengungkapkan kasus penembakan yang telah menwaskan alm Opnus Tabuni pada 9 Agustus 2008 di lapangan Sinapuk Wamena. Siapapelakunya (nama,pangkat dan institusi), dengan senapan jenis apa penembakan dilakukan,alasan penembakan, dan atas perintah siapa penembakan dilakukan adalah hal hal yang harus terjawab dari hasil penyidikan dan penyelidikan Polisi.
2. Menghentikan proses hukum terhadap pimpinan Dewan Adat Papua dan masyarakat adat secara umum, karena proses tersebut sangat bertentangan dengan demokrasi yang sedang disuarakan oleh Pemerintah Indonesia.

Selain kepada aparat Kepolisian,DAP juga meminta Gubernur Provinsi Papua agar menfasilitasi delegasi Papua yang akan menghadap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Komnas HAM dan pihak pihak terkait lainnya di Jakarta.
Sedangkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), DAP meminta segera menyurati kepada Gubernur Provinsi Papua untuk menfasilitasi Delegasi Papua yang akan menghadap Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Komnas HAM dan pihak pihak tertentu.
DAP juga meminta kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) agar segera mengadakan Rapat Umum dengan komponen rakyat Papua pada bulan Oktober. Selanjutnya meminta kepada PBB terhadap tanggungjawab terhadap insiden penembakan di lapangan Sinapuk Wamena, karena insiden ini terjadi saat masyarakat adat Papua sedang merayakan Hari Internasional Bangsa Bangsa Pribumi se Dunia. Di mana perayaan ini ditetapkan oleh PBB pada 1994, melalui sidang umum PBB. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *