ICW Laporkan Dugaan Korupsi  Kabupaten Merauke ke KPK 

Image

Pesawat Kli milik Pemda Merauke yang disinyalir dibeli dengan dana operasional Pemda Merauke (Foto : IST)

 

JUBI – Operasional yang besar tak sesuai UU jelas melanggar ketentuan seharusnya operasional yang sesuai adalah Rp 644,433,999.000 tetapi yang dialokasikan sebesar Rp 10 Miliar. Melihat kenyataan dan kondisi ini telah cukup bukti kuat adanya dugaan kasus korupsi di Kabupaten yang terkenal dengan julukan Kota Rusa itu.

Akankah bupati di Selatan Papua ini menyusul Bupati Yapen Soleman Betawi untuk menginap sementara di hotel prodeo Rutan Polda Metro Jaya karena Bupati Betawi diduga merugikan negara sebesar Rp 8,8 Miliar.
Belum lama berselang Indo-nesia Corruption Wacth (ICW) telah melakukan kon-presnsi pers di Jayapura dan sekaligus melaporkan hasil temuannya kepada Gubernur Provinsi Papua tentang kasus dugaan korupsi di Kabupaten Merauke.
Guna memperkuat dugaan kasus korupsi di Kabupaten Merauke,Wakil Koordinator Indonesian Corruption Wach (ICW) Danang Widoyoko bersama anggota ICW lainnya tidak tanggung tanggung mereka telah melaporkan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Merauke ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Kepada wartawan di Jayapura belum lama ini, Danang membawa sejumlah data lengkap berdasarkan hasil audit BPK dan laporan APBD tahunan Kabupaten Merauke. Wakil ICW mensinyalir ada penyalah gunaan dana APBD sebesar Rp 37 miliar di Kabupaten Merauke.
Dari jumlah itu menurut Danang belum termasuk tunjangan operasional bupati dan wakil bupati yang mencapai Rp 6,48 miliar, gaji mereka saja bisa mencapai Rp 1 miliar sebulan.
Danang juga mengatakan Kabupaten Merauke memiliki tiga buah jenis Boeing 737-300, penggunaan pesawat tersebut tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat Merauke, melainkan untuk bisnis investasi pada salah satu maskapai penerbagangan Indonesia. Anggaran dari tahun 2006 digunakan untuk membeli pesawat sekitar Rp 200 miliar yang diinvestasikan di dalam perusahaan Penerbangan Merpati Nusan-tara. Danang mengharapkan pihak KPK agar segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Kabupaten Merauke sebab banyak terjadi penghamburan dana dana APBD yang dilakukan untuk masalah yang tidak terlalu mendesak. Padahal lanjut Danang di Merauke banyak warga yang terinfeksi HIV/AIDS, gangguan saluran pernafasan dan malaria yang jumlahnya sudah mencapai 30.000 orang.
Anehnya lagi tutur Danang setiap tahun ada pengadaan mobil untuk Bupati dan Wakil Bupati. Pada 2006 lalu, Bupati membeli mobil Mercedes Benz E 200 dan Toyota Inova (V), sedangkan Wakil Bupati mendapatkan Toyota Camry dan Ford Everest 4×4. Setahun kemudian 2007 Bupati dan Wakil Bupati kembali lagi membeli kendaraan produksi Amerika Ford Ranger. Berikutnya 2008 disediakan anggaran operasional untuk kendaraan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp 400 juta.
Lebih lanjut dalam keterangan pers di Jayapura pihak ICW menegaskan besarnya biaya operasional penunjang Kepala Daerah juga menyalahi Peraturan Pemerintah No:109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan PP tersebut maka besarnya penunjang operasional Kepala daerah adalah 0,75 % dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau sekurang kurangnya sebesar Rp 500 juta. Dikatakan Danang pada tahun 2008 Kabupaten Merauke memiliki PAD sebesar Rp 85,924,533,148.00, maka operasional penunjang yang diijinkan sebesar Rp 644,433,999.00
“Karena Kepala Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk tunjangan sebesar Rp 5 miliar dan berbagai tunjangan operasional lainnya sehingga telah mencapai total sebesar Rp 10 miliar. Maka ini cukup bukti adanya dugaan korupsi,”tegas Danang dalam keterangannya yang berjudul Merauke Public Expenditure Reviuw yakni Mendorong Anggaran yang Pro Poor dan Bersih dari Korupsi, ICW dan IMPARSIAL, September 2008 lalu.
Bukan itu saja selain mendapatkan honorarium dan fasilitas tambahan di Setda, masih ada lagi honorarium tambahan yang diadministrasikan di SKPD lain. Bahkan Bupati dan Wakil Bupati juga mendapatkan tambahan honorarium pada seluruh kegiatan di lingkungan Pemkab Merauke.
Pemkab Merauke saat ini memiliki satu pesawat Musamus jenis twin otter dan dua pesawat Beoing 737-300 yang dinamai KLI dan AOBA. Operasional dari dua pesawat ini dilakukan bekerja sama dengan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) dengan investasi sebesar Rp 75,51 miliar. Kerja sama ini menurut ICW harus ditinjau ulang karena untuk menyediakan layanan transportasi seharusnya Pemkab Merauke tidak perlu memiliki dua pesawat terbang. ICW menyarankan bahwa ada skema yang lebih murah misalnya dengan memberi subsidi kepada penumpang sehingga perusahaan penerbangan mau melayani jalur penerbangan hingga ke Merauke. Model ini juga akan lebih mendorong kompetisi antar maskapai penerbangan di Indonesia. Bahkan lanjut Danang dari ICW subsidi juga tidak bisa diberikan secara terus menerus. Bisa dengan skema mengikuti harga pasa dengan memberikan subsidi pada saat harga tiket mahal dan saat harga tiket turun subsidi dihentikan. Atau subsidi diberikan pada masa tertentu saja. Ketika konsumen penerbangan Merauke-Jayapura sudah tumbuh dan permintaan tinggi, subsidi dihentikan dan diserahkan kepada mekanisme pasar.
Pihak ICW juga mempertanyakan tujuan operasional pesawat Boeing 737-300 KLI, sebab saat ini KLI justru tidak melayani route Merauke saja. Pesawat KLI ini justru dipergunakan oleh Merpati untuk melayani jalur lainnya. Jika tujuannya investasi mengapa Pemkab Merauke harus bekerja sama dengan Merpati yang saat ini mengalami kesulitan keuangan. PT Merpati saat ini telah memutuskan hubungan kerja dengan 3000 karyawannya dan memindahkan Kantor Pusat dari Jakarta ke Makassar. Bahkan secara teknis Merpati sudah bangkrut jika pemerintah sebagai pemilik saham tidak menambah modal.
Bukan dengan pihak Merpati saja Pemkab Merauke melakukan kerja sama, Pemkab juga telah meninvestasikan dana ke BUMD yakni PT Musamus. Dengan perusahaan daerah ini investasi jangka panjang sebesar Rp 18 miliar, sedangkan investasi non permanent sebesar Rp 121,1 miliar. Jadi total Pemkab Merauke berinvestasi Rp 139,1 miliar untuk 4 buah kapal dan 1 buah pesawat Twin Otter yang dikelola oleh PT Musamus. Besarnya investasi ini masih perlu dipertanyakan sebab belum ada tanda tanda PT Musamus memberikan keuntungan bagi Pemkab Merauke.
Jika membandingkan Kabupaten lainnya di Indonesia dengan Merauke ternyata mendapat dana dalam jumlah besar. Misalnya di Kabupaten Lembata hanya memperoleh APBD hanya Rp 300 miliar. Pada 2007 lalu, penerimaan dan pengeluaran Merauke mencapai lebih dari Rp 1 Triliun. Dari gambaran anggaran secara umum yang perlu diperhatikan adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA). Presentase sisa anggaran mungkin sekitar 10 % akan tetapi secara nominal, sisa anggaran sangat besar. Pada 2007 yang baru saja lewat sisa anggaran mencapai Rp 148,043 miliar.
APBD yang dikelola Pemkab Merauke lebih besar jika dibandingkan dengan APBD sejumlah kabupaten di Jawa dan Sumatera. Dengan jumlah penduduk sesuai data 2006 sebanyak 174.710 jiwa yang terdiri dari laki laki mencapai 91.104 jiwa dan perempuan sebanyak 83.606 jiwa tentunya akan memberi peluang kesejahteraan bagi penduduk di Kabupaten Merauke seharusnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di Pulau Jawa. Jika disimak dari sisi penerimaan, APBD Kabupaten Merauke lebih banyak disumbangkan oleh dana perimbangan. PAD hanya menyumbang 7,01 % dari total penerimaan Pemkab Merauke.
Selain itu dana perimbangan paling banyak disumbang melalui Dana Alokasi Umum (DAU) yang besarnya mencapai 74,24 %, Dana Otsus yang diterima Pemkab Merauke sebesar 8,94 % dab dana bagi hasil pajak dan bukan pajak memberikan kontribusi sebesar 9,81 %. Dengan demikian menurut ICW Pemerintah Pusat di Jakarta masih memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke.
Bila komponen PAD diperinci lagi maka, sebagian besar disumbang oleh Bagian Laba usaha Daerah. Salah satu penyumbang dari laba usaha daerah adalah bagi hasil pengoperasian dua pesawat kerja sama Pemkab Merauke dengan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Besarnya bagi hasil sebenarnya perlu lagi dicermati lebih dalam sebab banyak juga penumpang yang disubsidi oleh Pemkab Merauke. Jika masalah ini tidak diatur, bisa jadi pendapatan dari bagi hasil sesungguhnya perpindahan dana dari “kantong kiri “ ke “ kantong kanan” APBD Pemkab Merauke.
Menyikapi persoalan dan kasus di Kabupaten Merauke pihak ICW memberikan rekomendasi sebagai berikut :
1.Pemerintah Provinsi Papua harus mendorong pemajuan hak asasi manusia. Salah satunya adalah kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat yang saat ini terancam di Kabupaten Merauke. CSO tidak bisa dengan leluasa melakukan analisis anggaran dan mengkritisi kebijakan Bupati karena ada tekanan dari milisi pendukung orang nomor satu di Kabupaten Merauke.
2.BPK harus melakukan audit investigasi terhadap sector pendidikan karena adanya keluhan pemotongan gaji guru serta kontraktor yang belum dibayar meskipun sudah menyelesaikan seluruh proyek. Audit investigasi juga bisa dilakukan oleh BPKP atas permintaan Gubernur.
3.Proyek proyek mercusuar harus segera dihentikan karena akan merugikan rakyat Merauke dalam jangka panjang. Pengadaan pesawat terbang dan kerja sama dengan PT Merpati Nusantara Airline bukan kebijakan yang tepat. Untuk menyediakan layanan transportasi, Pemkab tidak harus membeli pesawat terbang. Pemkab Merauke bisa memberikan subsidi harga tiket sehingga maskapai penerbangan akan mengambil rute ke Merauke. Subsidi juga bisa dihentikan manakala secara ekonomis masyarakat mampu mengakses informasi dengan pesawat terbang.
4.Demikian juga proyek mercusuar yang lain seperti Perkebunan Nilam yang sangat tertutup sehingga public kesulitan mengaksesnya. Oleh karena itu BPK atau BPKP atas permintaan Gubernur harus melakukan audit investigative untuk mengetahui kinerja proyek proyek yang tertutup itu.
5.Pemkab Merauke mungkin sangat sukses mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Merauke. Akan tetapi arus penanaman modal bisa menjadi masalah dikemudian hari. Banyak pemodal yang kemudian mendatangkan buruh dari luar Kabupaten Merauke. Akibatnya penduduk local hanya menjadi penonton dan memunculkan potensi konflik.(Dominggus A Mampioper dan Angle Flassy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *