Kuasa Pertambangan Gubernur VS Kuasa Pertambangan Bupati 

Image

Salah satu lokasi pertambangan di Raja Ampat (Foto : Pitsaw Amafnini)

Oleh : David C. Maturbongs* 

Ketika kita mendengar tentang pertambangan pastilah yang muncul adalah sebuah gambaran bahwa ada perusahaan yang mengelola kekayaan alam yang merupakan hasil evolusi alam yang berlangsung berabad-abad lamanya dan juga modal perusahaan yang sangat besar karena pada saat pendirian perusahaan, pengurusan perijinan, penyelidikan, eksplorasi sampai dengan eksploitasi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Terlepas dari hal tersebut royalti yang didapatkan oleh perusahaan pertambangan nantinya setelah melakukan eksport pastilah melebihi modal awal.

Papua merupakan Propinsi yang sangat kaya akan kekayaan tambang, baik di darat maupun di laut dan jika dilihat dari sisi tersebut pastilah penduduk di papua sejahtera tetapi itu hanyalah sebuah utopia karena orang papua tidak akan pernah menjadi tuan di tanahnya sendiri. Sejak masuknya PT Freeport di Papua pada tanggal 7 April 1967 dengan ditandatangani Perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran Inc. Freeport mempunyai hak ekslusif untuk mengelola daerah konsensi 10 x 10 Km2 atau seluas 100 km2 di sekitar Ertsberg serta berlanjut pada Grasberg setalah PT. Freeport beroperasi dan sangat kontras dengan Royalti yang didapat PT. Freeport dimana masyarakat di sekitaran tidak pernah sejahtera secara ekonomis malah menimbulkan konflik yang berkepanjangan hingga saat ini, begitu pula dengan daerah pertambangan lainnya di Papua dan Papua Barat.
Berikut ini ada beberapa contoh masalah yang muncul akibat adanya Perusahaan pertambangan yang memiliki ijin yaitu seperti yang terjadi yaitu Nelayan di Kampung Wawaroni Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat tak bisa lagi menangkap ikan di perairan setempat karena wilayahnya tergenang material lumpur tambang nikel. Warga meminta agar perusahaan bertanggung-jawab atas peristiwa ini karena merusakkan lingkungan alam setempat. perusahaan tambang nikel yang beroperasi di sekitar Kampung Wawaroni adalah PT Karunia Alam Waigeo (KAW) . Di Distrik Waigeo Utara juga beroperasi PT Pasific Nickel Mi ning di Kabau serta PT Anugrah Surya Pratama di Manoram dan Wemisi.Ia mengatakan genangan lumpur di perairan pantai Kampung Wawaroni karena tanggul penahan buangan material PT KAW jebol. Disini berdampak pada kerusakan lingkungan, sangat naïf karena Kabupaten Raja Ampat merupakan daerah yang memiliki Terumbu karang terindah di Dunia.
Kemudian konflik lain yang terjadi di Papua Barat pada kabupaten pemekaran dari kabupaten Sorong yaitu pada Maret 2004 Penjabat Bupati Raja Ampat mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi untuk PT. Anugerah Surya Indotama (ASI) di pulau Kawei kemudian pada bulan Mei 2004 Gubernur Papua mengeluarkan KP Penyelidikan Umum untuk PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) di pulau Kawei dan pada bulan Oktober diberikan KP Eksplorasi untuk PT KSM. Setelah Gubernur Irian Jaya Barat (IJB) terpilih melalui Pilkada pada bulan Juli 2006, Gubernur mengeluarkan perpanjangan KP Eksplorasi bagi PT KSM. Disini perlu dijelaskan bahwa setelah terbentuknya Propinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) maka secara otomatis kewenangan pemberian KP dari Gubernur Papua beralih pada Gubernur Irian Jaya Barat karena Kabupaten Raja Ampat merupakan wilayah dari Propinsi Irian Jaya Barat. Seiring dengan KP dari Gubernur Irian Jaya Barat, tanggal 7 Februari 2007 Bupati Raja Ampat mengeluarkan KP perpanjangan Eksplorasi PT ASI dan masih dalam bulan Ferbuari tanggal 27 Gubernur IJB menerbitkan KP Eksploitasi serta KP Pengangkutan dan Penjualan. Tanggal 18 Juli 2007 Gubernur Papua Barat mengeluarkan instruksi kepada Bupati Raja Ampat untuk menghentikan ijin-ijin yang dikeluarkan Penjabat Bupati dan Bupati Raja Ampat tetapi anehnya pada pada tanggal 5 Oktober 2007, pada saat kegiatan eksplorasi/ pemboran bahan tambang sedang operasional di Kampung Yenbekaki oleh PT KSM,  tanpa sebab, tanpa dasar hukum yang jelas Bupati Raja Ampat melakukan tindakan penghentian kegiatan dan pengosongan lokasi Eksplorasi tambang yang dilakukan PT KSM dengan cara menyita alat-alat berat eksplorasi tambang yang sedang beroperasi di lokasi, yaitu dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan cara mengerahkan Tim Satuan Polisi Pamong Praja, lalu mengambil alih dibawah kekuasaannya 3 (tiga) unit kendaraan/alat berat berupa 1 (satu) Unit Bulldozer Merk Komatsu Type D-85 ESS-2, 1 (satu) Unit Bulldozer Komatsu Type D-31-P + 1 Unit Drilling Rig SSU-HD 99, dan 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam Merk Ford Ranger Tahun 1997 Nomor Polisi DD 8086 CR dan kasus ini berkelanjutan dengan pelaporan oleh PT ASI kepada Mabes Polri bahwa PT KSM telah melakukan illegal mining dan Direktur serta Komisaris PT KSM ditahan di Mabes Polri hingga saat ini. Sangat disayangkan bahwa Bupati tidak mengindahkan intruksi Gubernur.
Melihat semua kasus yang telah dijelaskan diatas, ternyata polemik tentang kuasa pertambangan telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Menurut Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan pasal 2 huruf i. kuasa pertambangan adalah : wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan; menurut Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan pada pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh : a). Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangan-nya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; b). Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; c). Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.”  Kemudian pada PP No. 75 tahun 2001 pasal 7 ayat (2) Kuasa Pertambangan dapat berupa:
a.Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum;
b.Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
c.Kuasa Pertambangan Eksploitasi;
d.Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian;
e.Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan.”

Setelah menguraikan apa itu Kuasa Pertambangan kita akan melihat bahwa dengan pemberian Otonomi khusus bagi Propinsi Papua dan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh maka berlaku asas Lex Spcialis de Rogat re generalis sehingga ada pengecualian bagi kedua daerah otonomi khusus tersebut. Contoh kasus yang telah diuraikan menggambarkan kurangnya pemahaman hukum oleh pihak-pihak yang terkait dalam pemberian Kuasa Pertambangan  untuk itu perlu dilakukan membangun pemahaman tentang aturan mana yang perlu dipakai, karena penerbitan KP baik oleh Gubernur dan Bupati menggunakan dasar hukum yang sama, padahal terdapat pengecualian terhadap daerah Otonomi khusus sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Bagi propinsi diluar Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam, dalam menerbitkan KP menggunakan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Peraturan Pemerintah RI No. 74 tahun 2001 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pertambangan Umum dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan pemberian Kuasa Pertambangan sedangkan bagi daerah otonomi khusus ada penambahan dasar hukum pemberian kuasa pertambangan yaitu Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, Undang-undang Nomor 18 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007, Tentang : Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (kita terfokus pada Papua) sehingga jelaslah dasar hukum pemberian kuasa pertambangan bagi daerah otonomi khusus dan daerah yang tidak diberikan otonomi khusus.  
Berikut ini akan diuraikan tentang penyelesaian konflik yang terjadi di Distrik Depapre yang difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua(MRP) pada bulan Juni 2008 yang dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa penerbitan  Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Sinar Indah Persada (SIP) oleh Gubernur, padahal untuk lokasi kegiatan eksplorasi di Kampung Tablasupa, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah memberikan Rekomendasi kepada PT. Tablasupa Nikel Mining. Anehnya Dinas Pertambangan Provinsi Papua menolak…… permohonan dari PT. Tablasupa Nikel Mining dengan alasan wilayah tambang di Tablasupa adalah wilayah yang telah diberikan Kuasa Pertambangan (KP) kepada PT. Trans Co Mega Pemerintah Kabupaten Jayapura sesungguhnya tidak keliru. Sebab apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2001,  Tentang: Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Peraturan Pemerintah Nomor : 75 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) : “Setiap usaha pertambangan bahan galian yang termasuk dalam golongan bahan galian strategis dan golongan bahan galian vital, baru dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan Kuasa Pertambangan pasal 1 ayat (2) : “Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh :a.    Bupati/Walikota apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut;b.   Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;c.    Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.”?  sedangkan Pemerintah Provinsi Papua berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2007, Tentang : Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dimana pada Bab VIII Pasal 19 ayat (1) : “Khusus untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini secara otomatis menjadi kewenangan Provinsi. Pasal 19 ayat (2) : Urusan pemerintahan di Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus daerah yang bersangkutan. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus maka Gubernur mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Kuasa Pertambangan (KP) kepada Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan setelah mendapat Rekomendasi dari Kabupaten/Kota. Proses ini merupakan solusi yang baik sehingga konflik yang berkepanjangan dapat teratasi dan diharapkan semua bupati/walikota khususnya dinas pertambangan di Papua dan Papua Barat segera mempelajari serta memahami pemberian ijin untuk perusahaan pertambangan  dan pada saat sebuah perusahaan yang ingin membuka investasi dibidang pertambangan perlu diberikan penjelasan tentang proses  perijinan sehingga mana yang menjadi kewenangan Kabupaten dan kewenangan Propinsi sehingga tidak terjadi ketidakpastian hukum karena kepastian hukum merupakan hal yang sangat penting khususnya menjadi jaminan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Papua dan Papua Barat.*

* Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) DPC Manado

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *