Banyak Warga Mengaku Miskin, Kartu Askeskin Diganti

 

JUBI—Dimana-mana tak hanya di pelosok perkampungan, tapi juga di daerah  perkotaan bilamana terkait pelayanan kesehatan, maka siapapun dia pasti akan mengaku atau berpura pura sebagai masyarakat tak mampu alias miskin. Celakanya lagi mereka yang benar-benar miskin kena getahnya dan dibuat bingung urus kartu baru.

Menyikapi masalah ini, maka pemerintah terpaksa membuat sebuah kebijakan baru yakni menarik seluruh Kartu Askeskin dan menggantikannya dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Padahal ketika Kartu Askeskin masih berlaku, maka bagi warga yang belum memiliki Kartu Askeskin dapat menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterima dari Kepala Kampung atau Kepala Desa setempat.  

Alhasil, bagi warga masyarakat yang selama ini mendapat pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan Kartu Askeskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan setempat. Namun demikian, sejak diberlakukan Kartu Jamkesmas pada Agustus 2008 yang lalu, maka Kartu Askeskin dinyatakan tak berlaku lagi termasuk SKTM.   

Daud Marini, warga di Kelurahan Kamkey, Distrik Abepura kepada JUBI, Jumat (10/10) mengatakan,  walau dirinya bukan petugas pelayanan kesehatan, tapi ia mengaku sering membantu mengurus penggantian Kartu Askeskin dengan Kartu Jamkesmas bagi masyarakat di sekitar Kompleks PDAM Abepura.

Persyaratan untuk mengurus Kartu Jamkesmas tak beda dengan Kartu Askeskin, dimana setiap warga tak mampu mesti melengkapi persyaratan seperti surat keterangan dari Kelurahan setempat, Pas Foto 3 X 4 sebanyak 2 lembar serta Kartu Keluarga.  Bagi warga yang ingin memperoleh Kartu Jamkesmas, maka  harus mendapat surat keterangan dari  Kelurahan yang ditujukan ke Distrik dan dilanjutkan kepada PT Askes. Biaya untuk mengurus Kartu Jamkesmas sebesar Rp 5000.- sampai dengan Rp 20.000,- .

Mama Ina Mora kepada JUBI saat berobat di  Puskesmas Kotaraja, Selasa  (13/10) bersama  anaknya menunggu obat dan hasil tes darah. Mama Ina mengatakan, ia belum memiliki Kartu Askeskin dan  Kartu Jamkesmas ini karena terlalu sulit untuk diperoleh dari  pihak PT Askes. Padahal semua persyaratan telah dilengkapi, tapi PT Askes menolak melayani karena persyaratannya belum begitu lengkap.

“Saya sudah urus persyaratan Kartu Askeskin, tapi petugas di PT Askes terlalu lama mengurus sehingga sampai saat ini saya tidak  dapat kartu,” ujar Mama Ina kesal, seraya menambahkan, padahal dirinya sudah mengeluarkan cukup banyak biaya untuk mengurus persyaratan Kartu Jamkesmas.  Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus persyaratan Kartu Jamkesmas sebesar Rp 5.000- Rp 20.000. “Namun entah tidak bagaimana, saya tidak tahu sampa sekarang  tidak mendapatkan kartu tersebut,”ujar Mama Ina warga Kotaraja.

Mama Ina berharap dengan mendapatkan Kartu Jamkesmas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Namun kenyataannya tidak demikian, malah tidak mendapatkan Kartu Jamkesmas.  Mama Ina mengatakan, alasan yang dikemukakan  PT  Askes adalah Kepala  PT  Askes  tak berada ditempat sehingga persyaratan selalu dikembalikan dan diminta harus datang-datang untuk mengecek kepada Kepala Bagiannya yang menandatangani kartu tersebut.. Hampir setiap ia datang ke PT Askes selalu kepalanya tidak ada dan sedang dinas keluar kota. Hal ini membuat ia bingung mengapa bisa terjadi seperti itu.

“Akhirnya anak saya sudah tidak mau urus lagi sampai sekarang,” kata Mama Ina. Dirinya memutuskan untuk tidak lagi mengurus Kartu Jamkesmas. Mau bagaimana lagi sudah resiko. Sehingga selama ini  ia bersama-sama anaknya berobat ke Puskesmas tanpa menggunakan Kartu Jamkesmas,” ujar Mama Ina, ibu  dua anak ini.

Menurut Mama Ina, selama ini biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskemas ini agak mahal. Kalau anak-anaknya dibawa untuk ditimbang, maka biaya yang harus dibayar sekitar ribuan rupiah saja. Untuk pemeriksaan darah biaya yang dikenakan mencapai ribuan hingga ratusan ribu rupiah, dan ini belum termasuk  harga obat obatan.

Untuk mendapatkan obat- obat harus mengeluarkan biaya tambahan. Biayanya bervariasi Rp. 5000,- kadang Rp. 10.000,-
Mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas Kotaraja ini, menurut Mama Ina,  cukup baik, tapi pasien harus antri sebelum mendapatkan pelayanan kesehatan. “Petugasnya terlalu sedikit. Tempat duduknya terbatas sehingga banyak pasien terpaksa harus menunggu berjam-jam untuk mendapat obat atau hasil pemeriksaan darah. Tidak ada loket pelayanan obat secara tersendiri sehingga untuk mendapatkan obat saja cukup lama sekali.

Dirinya menambahkan di Puskesmas Kotaraja ini sebagian besar pasien masih menggunakan Kartu Askeskin. Untuk Kartu Jamkesmas hanya beberapa orang saja yang menggunakannya.  Bagi pasien yang menggunakan kartu Askeskin dan Jamkesmas ini tidak dipungut biaya. Pelayanan yang diberikan dari petugas Puskesmas disini semuanya secara gratis, baik pemeriksaan sampai mendapatkan obat-obatan.

Kepala Kelurahan Yobe, Aleks Lokobal kepada JUBI mengatakan saat ini untuk pengurusan Kartu Jamkesmas, maka  warga miskin yang membutuhkan Kartu Jamkesmas harus melapor ke RT/RW setempat untuk meminta surat keterangan kepada Kelurahan. Karena RT/RW setempat langsung berhadapan dengan masyarakat. Setelah dari RT/RW surat keterangannya langsung dibawa ke Kelurahan untuk mendapatkan surat keterangannya  dari Kelurahan dan Kartu Keluarga. Surat keterangan ini langsung ditujukan  kepada PT Askes. Sehingga  masyarakat dengan mudah mendapatkan Kartu Jamkesmas. Ia mengatakan sebelum itu masyarakat yang belum mendapatkan Kartu Askeskin kalau dia sakit mereka sering datang ke Kelurahan untuk meminta surat keterangan untuk mendapatkan Kartu Askeskin, namun sejak kebijakan Menteri Kesehatan  sekitar bulan Juli bahwa setiap masyarakat wajib memiliki kartu Jamkesmas, tidak lagi menggunakan Askeskin.

Menurut Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat  Sefnat Lenupun PT Asken mengatakan, jaminan kesehatan masyarakat  tahun 2007 lalu itu namanya Kartu Askeskin namun pada tahun 2008 ini diubah menjadi Kartu Jamkesmas.
“Kita PT Askes ini bertugas untuk mengelola Kartu Jamkesmas ini kepada masyarakat miskin. Dalam pengelolaan ini dilaksanakan sesusai dengan batasan penugasan dari Menkes,”ujar Lenupun. Menurutnya SK Menteri Kesehatan dikeluarkan 1 Juni, namun 1 Juni sampai akhir masyarakat masih bisa menggunakan SKTM dari Kelurahan. “Kalau sampai lebih 1 Juli itu sudah tidak memakai kartu SKTM. Jadi 30 Juli itu semua nama-nama sudah harus masuk dan dikirim ke pusat tapi kalau menjadi. Kemudian dicetak sampai 31 Juli. Kemudian distribusinya mulai Agustus. Distribusi ini juga mulai kita gerakan Pemda untuk membagi-bagi kartu ini kepada masyarakat,” ujar Lenupun.

Secara nasional lanjut dia Menkes telah menetapkan kuota atau batasan jumlah penduduk berdasarkan SK dan Buku Panduan Pelaksanan Kesehatan. “Misalnya Kabupaten Jayapura, menurut data sebanyak 11.600 warga tidak mampu alias miskin. Dalam SK Bupati/Wali Kota itu nama-nama yang ditentukan bisa lebih atau bisa juga kurang, bisa diatas kuota bisa juga dibawah kuota,” tuturnya.

Penetapan kuota yang menjadi tanggungjawab pusat dimasukan dalam APBN, sedangkan yang selebihnya menjadi tanggungjawab daerah dimasukkan dalam APBD.   “Apa yang Menteri Kesehatan tugaskan itu yang kita kerjakan” ujar Sefnat dengan nada tegas seraya menjelaskan  tugas PT Askes adalah mencetak kartu.

Dengan mengumpulkan data-data warga tak mampu dari setiap Kabupaten/Kota dimasukan dalam master file kemudian kartu itu dicetak dan dibagikan kepada  masyarakat tak mampu di setiap Kabupaten/Kota. Sedangkan pengobatan di Rumah Sakit atau  Puskesmas adalah tanggungjawab PT Askes.

Tentang jumlah dan data-data masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin adalah kewenangan Pemda. Bupati itu harus menetapkan SK Bupati/Wali Kota membuat SK yang ditetapkan di Kabupaten tersebut sebenarnya masyarakat miskin itu jumlahnya ada berapa banyak. Siapa saja yang harus mendapatkan Kartu Jamkesmas. Jadi sesudah penetapan Bupati atau Walikota menetapkan SK dan nama-namanya itu yang diserahkan kepada kami secara kolektif untuk mencetak kartu mereka.

“Kami cetak Kartu Jamkesmas dicetak berdasarkan nama-nama yang ada di SK” itu yang  sama pula dengan pelayanan dilakukan pada tahun 2007 lalu. Sehingga masyarakat tidak mendapat kartu atau mengurus kartu Jamkesmas ini secara perorangan.

Karena yang tahu persis kondisi masyarakat itu siapa yang miskin siapa yang mampu itu kan Pemda yang tahu itu, mereka yang mengetahui hal itu. Kita Askes kan pihak luar yang tidak mengetahui hal itu.
Sehingga masyarakat itu sampai namanya tidak tercover lalu tidak mendapatkan Kartu Jamkesmas,  maka masyarakat itu harus melakukan konfirmasi kepada Pemda. Pemda ini kan Bupati akan menunjuk salah satu instansi yang mengelola data, sebagai pengelola data di lapangan untuk mendata masyarakat miskin. (Musa Abubar)

     

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *