Integrasi Isu HAM dan Gender Dalam Upaya Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS

Image

PS. Ukung, Sekretaris KPA Provinsi Papua, saat memberikan materi dalam workshop Lobby dan Advokasi “Gender Development Project” beberapa waktu lalu (Foto : Victor M)

JUBI – Bagi kalangan LSM, aktivitas advokasi mungkin tidak asing lagi karena di wilayah tersebutlah kalangan LSM bekerja. Namun aktivitas lobby, meskipun akrab didengar namun tidak semua aktivis LSM bisa melakukan aktivitas lobby ini dengan optimal. Hal ini diakui oleh peserta Workshop Lobby dan Advokasi “Gender Development Project” yang diselnggarakan oleh Foker LSM Papua bersama Stop AIDS Now!

Workshop ini diselenggarakan selama 3 hari (16-18 Oktober 2008) di hotel Mutiara, Kotaraja. Workshop yang difasilitasi oleh Ayi Bunyamin (Perkumpulan Praxis) dan Kenny Mayabubun (Foker LSM Papua) ini mencoba merumuskan strategi advokasi dan lobby untuk mengintegrasikan isu HAM (Hak Perempuan) dan Kesetaraan Gender sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Tanah Papua. Peserta workshop ini berasal dari LSM di daerah kerja Stop AIDS Now! di Tanah Papua, seperti Nabire, Biak, Manokwari, Merauke, Wamena dan Jayapura.

P.S Ukung, dari KPA Provinsi Papua juga mengakui bahwa melakukan lobby kepada stakeholder di Papua, berkaitan dengan upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS sangat sulit. Menurut beliau, hal ini disebabkan oleh pemahaman terhadap HIV/AIDS yang masih kurang serta belum berfungsinya KPA di tingkat Kabupaten. Ia juga menyinggung tentang jabatan di KPA yang cenderung dirangkap oleh pejabat struktural setempat saat ditanya oleh peserta workshop tentang fungsi dan jabatan dalam KPA.

“Menurut Peppres No 75 itu, ketuanya itu adalah Gubernur, Bupati lalu ketua hariannya adalah wakil Gubernur atau Bupati dan wakil ketua 1, 2 adalah kepala Dinkes dan Dinsos. Sekretaris ini adalah jabatan tidak rangkap, supaya dia bisa fulltime yang diambil dari eks pejabat senior, jadi dia masih punya kapasitas yang kuat. Anggota adalah pimpinan dari unit-unit yang ada termasuk lembaga-lembaga non departemen. Kendalanya, kalau ganti pejabat, kadang-kadang pejabat yang baru tidak mempelajari tentang HIV/AIDS. Ke depan itu kita akan advokasi. Kami mempunyai masalah di KPA Provinsi, pada rapat tingkat provinsi dari 24 unit kerja yang terbanyak itu 3 orang kepala unit.” ujar PS. Ukung menjelaskan tentang posisi, tugas dan fungsi struktur di KPA.

Sementara itu, peserta workshop juga mencermati Perdasi Pelayanan Kesehatan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang beberapa waktu lalu ditolak oleh DPRP. Menurut sebagian peserta, kalangan LSM, terutama yang bergerak di bidang kesehatan, HIV/AIDS, Gender dan HAM seharusnya mencermati persoalan Raperdasi Kesehatan dan HIV/AIDS yang tak kunjung disahkan ini sebagai agenda utama. Karena pelayanan kesehatan di Papua harus ditingkatkan. Demikian juga dengan upaya-upaya penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS. Sebab hanya dengan adanya Perdasi, baik tentang pelayanan kesehatan maupun HIV/AIDS, maka upaya-upaya peningkatan kesehatan serta penanggulangan dan pencegahan HIV/AID bisa berjalan efektif karena ada aturan yang menjadi landasan hukumnya. Salah satunya adalah mengenai anggaran yang dialokasikan untuk sektor pelayanan kesehatan maupun pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Jika ada dasar hukum yang jelas mengenai sumber dan besarnya anggaran, maka upaya pencegahan maupun penanggulangan HIV/AIDS tidak terus menerus bergantung pada lembaga donor atau SKPD di instansi-instansi pemerintah. (Victor M)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *