Jelang Satu Abad Kota Jayapura III

Kota Jayapura Butuh Walikota Yang Tegas

JUBI—Pengembangan kota Jayapura yang saat ini jumlah penduduknya sebanyak 218.027 jiwa  terkesan semrawut dan amburandul membuat salah seorang warga kota asal Kaju Pulo menilai sebaiknya kota ini harus dipimpin oleh Walikota yang tegas. Lihat saja banyak bangunan di lereng-lereng bukit dan terjal. Semua itu tak sesuai dengan peruntukan lahan permukiman.

Warga Port Numbay asal Kaju Pulo Marthin Chaay menyatakan bahwa untuk membangun wajah Kota Jayapura yang teratur dan rapih jelas membutuhkan seorang pejabat Wali Kota yang tegas. “Tegas dalam menindak pembangunan kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dan juga harus melaksanakannya sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta tata ruang kota,” ujar Marthin Chaay yang juga Sekretaris DPP Inkindo Papua kepada JUBI.

Lebih lanjut, kata Chaay, walikota kelihatannya kurang tegas dalam menindak para pengusaha yang dengan seenaknya membangun hotel mau pun permukiman masyarakat di lereng lereng gunung. “Saya menilai kota Jayapura terkesan membiarkan padahal harus tegas. Coba lihat di Kota Jakarta bagaimana pemerintah di sana berani melakukan penggusuran kalau memang wilayah itu bukan untuk permukiman dan tidak sesuai dengan IMB serta Tata Ruang Kota,”ujar alumnus Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta ini. Bagi dia, ke depan Kota Jayapura sangat membutuhkan seorang pimpinan yang tegas agar pengembangan wilayah ini disesuaikan dengan peruntukan lahan dan juga pengembangan kota sesuai karakter wajah Port Numbay atau wilayah kebudayaan Tabi.

Bahkan sebenarnya kata dia pengembangan wilayah ibukota ini tak lagi sesuai dengan karakternya melainkan berkembang sesuai keinginan. Hingga tak heran kata Marthin yang tampak hanya taka ruang kota Jayapura. “Malam lampu berkelap kelip menghiasi wajah dan gunung tetapi siang harinya sebuah kota yang gersang serta tidak teratur,”ujar Marthin Chaay.
Menyinggung soal penimbunan wilayah pesisir pantai seperti daerah Dok II khususnya Ruko dan pertokoan kata Marthin merupakan cirri khas pengembangan wilayah sesuai karakter alamnya yang disebut water front city. “Bagian depan wajah kota di tepi laut,”ujar Marthin Chaay. Ditambahkan itu merupakan model model pengembangan kota kalau wilayah daratannya semakin sempit maka penimbunan laut jadi pilihan alternative.Menurut dia selama orang nomor satu di Kota Jayapura masih belum berani menindak tegas para pengusaha yang terus menggerogoti wilayah perbukitan dan perkotaan yang sempit sulit untuk merobah wajah kota.

Berbeda dengan Marthin Chaay warga Kaju Pulo, salah seorang intelektual asal Port Numbay Kampung Tobati Hendrikus Ondi justru menilai pentingnya bea siswa bagi anak anak asli Port Numbay. Namun Hendrikus A Ondy juga menyinggung soal Wali Kota Jayapura pasca MR Kambu. Bagi putra Port Numbay asal Kampung Tobati ini dua tahun lagi kursi empuk wali Kota Jayapura harus diisi lagi dengan muka baru.  Saat Kota Jayapura berusia 100 atau satu abad maka kata Ondy sudah sepantasnya orang Port Numbay asli menduduki kursi nomor satu di Kota Jayapura.

Saat ini putra putra asal Port Numbay yang bekerja di birokrat Pemkot eselon II antara lain Drs Tommy Benhur Mano, MM Kepala Dinas Pendapatan Kota Jayapura, Drs Yan Hendrik Hamadi MM Kepala Bapedalda Kota Jayapura, Musa Jouwe SH MM Kepala Dinas Perdagangan Kota Jayapura, Ir Nerokouw Kepala Dinas Perikanan Kota Jayapura. Jika melihat potensi putra Port Numbay maka pendapat Hendrikus A Ondi pantas diterima karena dua tahun lagi Kota Beriman ini sudah satu abad. Hingga tak heran kalau Ondi mengatakan sesuai dengan UU Otsus Papua maka saatnya anak anak terbaik Port Numbay memimpin wilayah tanah kelahiran mereka.

“Sebagai putra asli Tobati kami bertekad agar kursi Wali Kota Periode 2010-2015 harus diduduki oleh putra asli Port Numbay. Tuntutan ini tidak berlebihan sebab sesuai dengan amanah UU Otsus Papua,”ungkap Ondy.

Menurut Ondi, staf Litbang Sinode GKI di Tanah Papua, selama ini Pemda Kota Jayapura telah memberikan biaya studi tetapi sifatnya hanya bantuan dan jumlahnya sebesar Rp 750.000,- “Saya mau jangan hanya sekadar bantuan tetapi harus bea siswa hingga jelas peruntukan dan penggunaan dana dana tersebut,”ujar Ondi.

Memang selama ini lanjut Ondi beberapa tahun telah dilakukan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi putra putra asli Port Numbay, tetapi apalah artinya bantuan sebesar Rp 750.000,- mestinya sebesar Rp 1,500.000,-. Selama namanya masih bantuan sangat sulit untuk menambah jumlahnya dan sebaiknya diberikan dalam bentuk bea siswa.

“Saya melihat seperti di Kabupaten Jayapura bantuan bea siswa cukup besar bagi anak anak asli di sana. Sebaiknya dana Otsus sebesar Rp 58 miliar untuk Kota Jayapura diberikan Rp 2 miliar untuk pendidikan,” tukas Hendrikus Ondi putra Port Numbay asal Kampung Tobati kepada Jubi belum lama ini di Jayapura.

Menurut Ondi dengan dana pendidikan yang berasal dari dana Otsus bisa juga membantu siswa siswa asal Port Numbay dan juga membiayai guru guru yang mengajar agar mereka merasa terpacu untuk mendidik anak anak asal Port Numbay.
Dana Otsus bisa digunakan untuk membuat grand strategy bagi pembangunan 14 Kampung warga Port Numbay di Kota Jayapura. Dari jumlah dana sebesar Rp 58 miliar bisa pula digunakan sebagai pembangunan pendidikan, sarana dan prasarana listrik dan sebagainya bagi warga 14 Kampung tersebut.

Selain menyinggung soal bea siswa menurut Ondy berbagai masalah yang dihadapi Kota Jayapura hampir sama dengan kota kota besar lainnya di Indonesia misalnya  urbanisasi, sampah, lingkungan hidup, migrasi spontan, pengangguran, gizi buruk, tingginya angka kemisikian, angka kriminal. Masalah urbanisasi saat ini perlu diperhatikan sebab jika tidak akan  juga perlu diperhatikan sebab selama sepuluh tahun terakhir ini. Merebaknya  tingginya angka kriminalitas. Para urban tanpa ketrampilan bertarung dalam sektor informal, menjadi penjual pinang, tukang ojek, tukang parkir. Sedangkan persoalan lingkungan hidup menurut Ondy adalah masalah banjir di Pasar Youtefa yang telah memicu pencemaran lingkungan hidup kawasan Teluk Youtefa hingga menyebabkan muara Abe Pantai memancarkan aroma tak sedap.

“Kami sebagai warga Kampung Tobati menjadi korban pembuangan sampah sampah tersebut,” kata Hendrikus A Ondy.
Ditambahkan wilayah Injros, Tobati dan kawasan Teluk Humbold pun ikut tercemar karena banyaknya sampah sampah plastik yang ikut terbuang melalui Kali Anafre, Pasar Youtefa dan juga Pasar Hamadi.

Menyebarnya sampah sampah di Kota Jayapura jelas membutuhkan strategi yang jitu untuk memanfaatkan melimpahnya buangan warga kota.Pasalnya kalau sampah sampah kota di Teluk Youtefa dikelola secara baik tentunya akan mengembangkan wilayah Teluk Youtefa dan Humbold sebagai potensi wisata yang menarik. Potensi wisata bukan saja di wilayah teluk tetapi memiliki pantai yang belum dikelola secara baik. Ada terdapat tiga pantai masing masing Base G, Hamadi, Holtekamp belum dimanfaatkan secara maksimal. Meskipun saat ini ada warga Kayu Batu mengelola pantai Base G tetapi belum maksimal dan banyaknya pungutan pungutan yang tidak perlu sehingga banyak warga kota memilih pantai dok II depan Kantor Gubernur menjadi pilihan untuk berwisata pantai. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *