Bayi Yang Baru Lahir Memperoleh Akte Gratis di Kabupaten Keerom

Image

Peserta Pelatihan Pencatatan Kelahiran Bagi Pencatat Kelahiran di Tingkat Kampung dan Distrik Kabupaten Keerom (Foto : Juana Mantovani)

JUBI-Mahalnya biaya membuat akte anak dan minimnya informasi membuat masyarakat menganggapnya kurang penting. Namun bila saat anak masuk sekolah terpaksa orang tua kocar-kacir urus akte kelahiran. Beruntung anak-anak di Kabupaten Keerom kini telah dicanangkan akte gratis bagi mereka. Walau palu belum diketok di meja sidang DPRD Kabupaten Keerom, tapi upaya ke arah tersebut patut diacungi jempol. Setidaknya, tahun 2011 semua anak di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ini telah memiliki akte anak.  

Meski masih dalam tahap usulan tetapi jalan keluar yang diambil oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  untuk membantu anak-anak dengan menerbitkan Perda akte anak gratis perlu didukung oleh semua pihak terutama para anggota DPDR di Kabupaten Keerom.

Selama ini Pemda setempat baru memberlakukan akte anak gratis, khusus diperuntukan bagi bayi berumur 0-60 hari. “Apabila Perda ini disetujui, maka akte anak gratis juga berlaku untuk anak-anak usia 60 hari keatas,” tegas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Keerom Drs M.A Hamid kepada para peserta Pelatihan Pencatatan Kelahiran Bagi Pencatat Kelahiran di Tingkat Kampung dan Distrik Kabupaten Keerom di Aula Kantor Bappeda Keerom, belum lama ini. Kegiatan pelatihan ini diikuti secara bergantian bagi para petugas pencatatan akte kelahiran anak yang terdiri dari petugas Puskesmas, Bidan/Dukun Bayi, Kepala Distrik, Kepala Kampung/Sekretaris Kampung, PKK, dan lain-lain.   

Dikatakan Hamid, saat ini pihaknya telah memberikan akte anak gratis bagi anak usia 0-60 hari. Menurut rencana pihaknya juga tengah berupaya meyakinkan pihak pemerintah dan DPRD agar segera menerbitkan Perda akte anak gratis bagi anak usia diatas 60 hari. Dengan adanya Perda akte anak gratis, maka diperkirakan tahun 2014 semua anak di wilayah Kabupaten Keerom sudah memiliki akte anak.

Menurut data Susnas Kabupaten Keerom tahun 2007 yang dikutip World Vision Indonesia (WVI) anak usia 0-5 tahun sebanyak 55% tak punya uang dan 46% mengatakan biaya akte anak mahal.    

“Saat ini kami sedang menyusun draft akte anak gratis kemudian disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Keerom untuk segera menerbitkan Perda akte anak gratis. Perda ini sebagai dasar hukum bagi pemerintah dan DPRD Keerom membebaskan biaya akte anak,” tutur Hamid seraya menegaskan, kesepakatan antara pemerintah dan DPRD untuk segera menerbitkan Perda akte anak gratis sebagaimana amanat Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa semua anak yang lahir mesti memiliki akte kelahiran anak.    

“Sesuai hasil pelatihan yang difasilitasi WVI, maka kita berusaha  untuk membuat konsep agar segera diterbitkan Perda akte anak gratis bagi semua anak di Keerom,” jelas Hamid.  Namun demikian, jelas Hamid, Perda akte anak gratis ini sangat tergantung dengan  kesepakatan antara pemerintah dan DPRD agar dianggarkan dana dalam RAPBD Kabupaten Keerom tahun 2009. “Jadi saat ini baru dalam tantanan konsep nanti dibicarakan lagi dalam pos anggarannya, kalau DPRD sudah menyetujui kita akan tahu kapan berlakunya usulan Perda ini,” kata Hamid.

Kepastian hukum
Fasilitator WVI yang juga Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Sikka Drs Abraham Fransiskus dalam kesempatan itu menandaskan, pihaknya ingin memberikan pemahaman kepada masing-masing peserta bahwa akte kelahiran anak adalah tanda untuk memberikan status dan kepastian hukum keperdataan bagi seorang anak yang baru lahir. “Semua anak yang dilahirkan harus mendapatkan identitas dalam bentuk akte anak,” ujar Abraham yang berhasil mengembangkan sistem pencatatan akte anak yang efektif di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perihal anak yang lahir di luar nikah, Abraham mengatakan, akte untuk anak luar nikah dapat diberikan bagi anak yang dilahirkan dari seorang ibu tanpa menyebut nama ayahnya karena anak di luar nikah hanya berhubungan dengan ibu atau keluarga ibunya.

“Yang penting anak yang lahir mempunyai identitas berupa nama dan siapa orang tuanya,” ujar Abraham, seraya menegaskan, Undang Undang Perkawinan No 11 Tahun 1974 pada dasarnya menganut perkawinan monogami, dimana seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami.
Seorang Kader Posyandu dari Kampung Yamrad, Distrik, Kabupaten Keerom  Yeremis Abrai menuturkan, sesuai pengalaman selama melakukan pencatatan akte anak, maka dirinya banyak menjumpai anak-anak di Kabupaten Keerom yang lahir di wilayah perbatasan Indonesia—Papua New Guinea (PNG). “Anak-anak itu lahir di perbatasan lalu datang dan menetap di Keerom,” ujar Yeremias.

Menanggapi masalah ini, menurut Abraham, anak yang lahir tersebut dicatat pada catatan sipil di wilayah negara setempat kemudian dilaporkan kepada perwakilan setempat. Jika anak tersebut kembali ke Indonesia, maka akte anak yang diperoleh di Papua Nugini harus dicacatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di mana anak itu tinggal.   Dijelaskan Abraham, catatan sipil adalah suatu hal yang bersifat internasional dan berazaskan tempat kejadian peristiwa di wilayah hukum.

Betty Panjaitan, Bidan Puskesmas Waris mengatakan, selama ini pihaknya tak mengalami kesulitan melakukan pencatatan akte anak karena  rata-rata di setiap Distrik memiliki satu atau dua Bidan. Apabila di kampung tak ada  Bidan, maka Dukun Bayi dapat melakukan pencatatan kelahiran anak kemudian menyerahkan kepada bidan untuk disalin menjadi akte anak.  Di Puskesmas Waris, ujar Betty, pihaknya membangun sistem kemitraan antara bidan dan dukun bayi, dimana dalam melakukan pencatatan akte anak mereka  tetap didampingi bidan  

Ester Rumbrar, Bidan di Pustu Ampas, Distrik Waris mengatakan, selama ini dirinya selalu membuat surat keterangan lahir mulai dari tanggal dan orang tua anak sesuai blangko untuk akte anak. Menurut Ester, kesulitan utama pencatatan akte anak di wilayahnya karena cukup banyak pasangan hidup tanpa nikah dan perkawinan poligami sehingga apabila anak lahir sulit didata. “Kalau dukun bayi memberikan laporan, maka kami tahu. Tapi kalau tak lapor, maka kami tak bisa apa-apa karena jaraknya jauh,” ujar Ester.    
Anselina Amo, seorang dukun bayi dari Kampung Kalifam, Distrik Waris menandaskan, ia sering membantu melakukan pencatatan akte anak, tapi registernya belum ada. “Kami  membantu persalinan, sedangkan kader Posyandu  mencatatatkan akte anak,” tandasnya.  

Manajer WVI Keerom Radika Pinto,ST mengatakan, pelatihan pencatatan kelahiran ini untuk mengembangkan sistem pencatatan kelahiran yang efektif agar seluruh masyarakat memiliki akte kelahiran. “Akte kelahiran adalah bukti identitas diri dan hak paling dasar dari seorang anak yang dilindungi negara,” ucap Pinto seraya memohon kepada pemerintah Keerom memberikan dukungan agar semua anak-anak di Keerom paling lambat tahun 2011 telah memiliki akte anak.    
Menurut Pinto, sejak tahun 1999 WVI bekerja dan melayani masyarakat khusus pencatatan akte anak di sejumlah Distrik di kabupaten Keerom, seperti Distrik Waris, Arso, Koya. Kegiatan ini, ucap Pinto, untuk mendukung terwujudnya masyarakat sejahtera dan peduli terhadap kwalitas hidupnya.  

Menurut Departemen Dalam Negeri RI, paling tidak tahun 2011 seluruh anak di Indonesia telah memiliki akte kelahiran. “Demi terwujudnya tujuan ini, maka perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat Keerom,” imbuh Pinto.  
Pinto menandaskan, untuk mewujudkan akte anak, maka pihaknya bersama pemerintah Kabupaten Keerom telah menyepakati untuk membebaskan  biaya akte anak terhitung mulai tahun 2009-2011. Selain itu, disepakati juga bahwa pemerintah Kabupaten Keerom melalui instansi terkait menganggarkan insentif bagi Bidan/Dukun, Kepala Kampung, Sekretaris Desa dan petugas di tingkat Distrik yang melakukan pencatatan/pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan akte kelahiran. 

Menurut Pinto, pihaknya selama ini berupaya untuk mendalami permasalah di Keerom dan sepakat bahwa permasalahan utama pencatatan kelahiran adalah karena masalah biaya. Biaya yang mahal bagi masyarakat untuk mengurus akte kelahiran. Selain biaya akte lahir untuk anak di atas umur 60 hari, juga biaya transportasi yang dikeluarkan masyarakat untuk mengurus akte ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten.

“Kami berharap dukungan seluruh komponen masyarakat untuk membantu anak-anak di Kabupaten Keerom untuk tetap dapat hidup tanpa meninggalkan hak-haknya,” ungkapPinto kepada JUBI.

Abraham menambahkan, untuk membantu masyarakat perihal pencatatan akte anak, maka pemerintah daerah Kabupaten Sikka memanfaatkan tenaga Bidan Desa untuk melakukan pencatatan akte anak saat bayi berusia 0-60 hari. Menurut Abraham, pencatatan akte anak di Kabupaten Sikka sukses dan efektif karena di 160Desa/Kelurahan memiliki tenaga Bidan Desa. Sedangkan di Kabupaten Keerom hanya terdapat 6 distrik yang menyediakan bidan desa selebihnya tak ada bidan desa. Dengan demikian, bagi kampung atau distrik di Keerom yang memiliki Bidan Desa dapat mengikuti pola pencatatan akte anak seperti yang dilakukan di Kabupaten Sikka,” jelas Abraham.  

“Pemerintah daerah Kabupaten Keerom telah menyepakati, bilamana ada wilayah yang mempunyai bidan desa, maka dapat mengikuti pola pencatatan akte anak sebagaimana dilaksanakan di Kabupaten Sikka,” ujar Abraham, seraya menegaskan, kalau di setiap distrik dan kampung di Keerom telah mempunyai petugas pencatatan akte anak, maka masyarakat dapat mengadakan akte anak tanpa harus mengeluarkan uang untuk mengurus ke ibu kota kabupaten.  Dengan pola ini, jelas Abraham, maka keluhan masyarakat perihal mahalnya biaya akte anak dan kesulitan transportasi dapat diminimalisir. Pola pencatatan akte anak dimulai dari Bidan Desa-Puskesmas-Kantor Catatan Sipil. Wilayah yang tak ada Bidan Desa, maka dapat mengikuti pola pencatatan akte anak dari Dukun-Kepala Kampung-Distrik-Kantor Catatan Sipil-Orang Tua.

Menurut Abraham, dua pola yang ditempuh di Kabupaten Keerom untuk anak yang baru lahir 0-60 hari dan diatas 60 hari-18 tahun menggunakan pola Orang Tua-Kepala Kampung-Distrik-Catatan Sipil. “Saya kira cukup bagus kalau para guru dilibatkan  khusus untuk anak-anak sekolah sehingga kita berharap semua stake holder betul-betul bekerja dengan tulus sehingga anak yang lahir dan belum memiliki akte dicatat,” kata Abraham yang mampu meningkatkan angka akte anak di Kabupaten Sikka hingga 75 persen.

Konsultas WVI Lucky Lumengkewas mengatakan, pihaknya berusaha membangun sistem  pelayanan pencatatan akte anak di Kabupaten Keerom, diantaranya  mulai Januari 2009-2011 akan dilakukan kampanye dan sosialisasi akte anak gratis dengan slogan “Sekarang Gampang”.   

“Kampanye akte anak gratis dimaksud untuk mempermudah masyarakat memiliki akte anak, juga menyadarkan orang tua akan pentingnya akte anak,” kata Pinto. “Kami membantu melakukan kampanye akte anak gratis, monitoring dan pelatihan sedangkan pemerintah kabupaten Keerom menyiapkan insentif bagi petugas pencatatan akte anak.” (Juana/Makawaru da Cunha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *