Informasi Publik di Papua Sensitif dan Masih Dikaitkan Dengan Masalah Politik

Sosialisasi UU No:14/2008 Tentang KIP di Jayapura

JUBI—Ada beberapa permasalahan menyangkut Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Papua antara lain informasi publik di Papua masih dianggap hal yang sangat sensitif karena selalu dihubungkan dengan permasalahan politik.

“Masih adanya persepsi yang keliru dari pejabat publik di Papua yang menganggap informasi publik sebagai rahasia negara. Misalnya ICS pernah meminta dokumen APBD Provinsi Papua 2008,” ujar Direktur Eksekutif ICS Papua Budi Setyanto dalam Dialog Publik “Pentingnya UU No:14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Perwujudan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Transparan, Partisipatif dan Akuntabel” yang diselenggarakan Yayasan Sains Estetika Teknologi (SET) Jakarta dan Foker LSM Papua di Hotel Relat Argapura, Jayapura, Senin (27/10).

Setiyanto menambahkan, pejabat publik di Papua justru masih menganggap APBD sebagai rahasia negara yang tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Dia juga mengkritisi UU KIP sebab masih ada kelemahan sehingga UU KIP ini perlu didorong oleh semua pihak di antaranya keterkaitan dengan sanksi kepada pejabat publik yang melayani informasi publik. Menurut Setyanto, ada beberapa permasalahan KIP di Papua antara lain informasi publik di Papua masih dianggap hal yang sangat sensitif karena selalu dihubungkan dengan permasalahan politik. “Masih adanya persepsi yang keliru dari pejabat publik di Papua yang menganggap informasi publik sebagai rahasia negara. Misalnya ICS Papua pernah meminta dokumen APBD Provinsi Papua 2008,”ujar Setiyanto. Selain itu, tambah dia, pejabat publik di Papua menganggap merepotkan ketika APBD dibuka, maka masyarakat akan mengetahui kemana pemanfaatan dana masyarakat tersebut. Padahal, menurut dia, hasil investigasi ICS Papua terbukti sebanyak 72 % dari  APBD 2008 Provinsi Papua digunakan untuk biaya aparatur.

“Semestinya masyarakat perlu mengtahui anggaran-anggaran tersebut digunakan untuk apa sebab mereka juga terlibat dalam membayar pajak maupun restribusi,” tegas Setyanto.

Dikatakannya, ada ketakutan dari pejabat publik bahwa penyebaran informasi publik akan disalahgunakan dan mengancam kepentingan pemerintah atau kepentingan pejabat publik itu sendiri “Terdapatnya image dari pejabat publik bahwa masyarakat di Papua tidak membutuhkan informasi publik,”ujar Setyanto.

Ditambahkan Setyanto, sebenarnya masyarakat di Papua sangat membutuhkan informasi terutama yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Papua, pengelolaan keuangan daerah, seperti Dana Otsus, DAU, DAK. Selain itu,  peran, fungsi dan agenda lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah. “Masyarakat perlu mengetahui agenda-agenda kerja dari DPRP, MRP dan juga pemerintah provinsi dalam lima tahun ke depan atau minimal tahun depan,” papar Setyanto mantan Cawabup Kabupaten Keerom 2004-2009.

Ditambahkan, masyarakat juga membutuhkan informasi terkait dengan proses legislasi dan produk hukum di daerah, kekayaan dan pengelolaan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk (orang asli dan migran) dalam hubungannya dengan pelayanan pemerintah dalam bidang  pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. Setyanto juga menegaskan masyarakat juga membutuhkan informasi yang terkait dengan kekayaan intelektual orang asli Papua, Pemilu dan Pilkada, penegakan hukum.

Salah seorang peserta John Wahei tokoh adat Papua mengimbau agar UU KIP juga menjamin dan melindungi informasi informasi mengenai kejadian masa lalu seperti kasus orang hilang di Papua. ”Karena selama ini justru informasi hanya diperoleh dari pemerintah sedangkan dari masyarakat hampir tidak ada,”ujar John Wahei.

Menanggapi pernyataan tersebut Paulus Widiyanto dari Masyarakat Informasi Indonesia menegaskan, informasi untuk mencari orang hilang itu harus ditanya kepada lembaga yang khusus menangani masalah tersebut. “Karena UU KIP bukan hanya melindungi kasus-kasus bidang korupsi tetapi segala masalah termasuk kasus orang hilang,”ujar Widiyanto. Namun demikian, Komisi Informasi hanya melakukan mediasi terhadap mereka yang bersengketa. ”Peran mereka bukan menyampaikan informasi,” tegas dia.

Salah seorang Ibu di Thailand, menanyakan kepada pengurus sekolah mengapa anaknya tidak diterima di sekolah tersebut. Pengaduan Ibu ini dimediasi oleh Komite Informasi di Thailand. Hasilnya kasus Ibu tersebut dimenangkan di Pengadilan karena terbukti ada permainan dalam menyeleksi siswa-siswi baru. Kenapa sampai Ibu tersebut bisa memenangkan perkara karena informasi-informasi di sana tak pernah disembunyikan. Bukan itu saja mantan PM Thaksin telah berhasil dipenjarakan. Begitu pula Deputi Menteri Kesehatan, Rakkiart Sukthana karena penggelapan uang pengadaan obat-obatan sebesar 34 juta dollar AS.

Widiyanto menambahkan, walaupun DPR RI telah menyetujui pengesahaan UU No:14/2008 tentang KIP pada April 2008 lalu, tetapi masyarakat belum banyak yang memahami dan memanfaatkannya demi kepentingan mengakses informasi.
“Undang Undang ini cukup lama digodog hampir memakan waktu sepuluh tahun dan masih terdapat celah untuk dilakukan revisi namun pengesahaannya sudah berlangsung tinggal menunggu dua tahun lagi untuk dilaksanakan,”ujar Widiyanto. 
Dikatakan Widiyanto, setiap warga negara siapapun berhak untuk memperoleh informasi sebanyak banyaknya. Namun demikian, kata dia, ada batasan-batasan tertentu yang masyarakat tidak wajib untuk mengetahui, misalnya menyangkut pertahanan keamanan dan intelejen.

”Masyarakat perlu mengetahui apa saja dan ke mana kebijakan pembangunan itu diarahkan, karena tidak ada informasi yang ditutup-tutupi,” ujar Widiyanto mantan anggota DPR RI. Untuk itu, lanjut dia, UU KIP perlu disosialisasikan kepada masyarakat, badan usaha milik daerah, badan peradilan dan lain lain.

Bejo Untung dari Yayasan SET Jakarta menegaskan, pihaknya terus-menerus berupaya untuk mengoptimalkan implementasi UU KIP. “Bahkan di dua puluh kabupaten/kota telah menerbitkan Perda menyangkut KIP,” tegas Bejo. Sehingga, kata dia, perlu dilakukan kampanye untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang KIP.Menurut Bejo UU KIP merupakan sebuah perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dari badan-badan publik. “Masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan UU KIP merupakan sebuah perangkat hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi publik dari badan-badan publik. Dengan demikian, kata Bejo, masyarakat dapat memantau setiap kebijakan, aktivitas maupun anggaran badan-badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara maupun yang berkaitan dengan kepentingan publik lainnya.

Pemohon informasi  publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Sedangkan pengguna  adalah orang yang menggunakan informasi publik. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.

“Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana,” tukas Bejo.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya. Tujuan KIP adalah untuk menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
Sebelum UU KIP disahkan,  berbagai daerah telah memiliki Perda yang substansi materinya sejenis UU KIP. Kebanyakan Perda tersebut bernama Perda Transparansi dan Partisipasi (TP)

Perda TP di Kabupaten Lebak, Banten, telah mendorong masyarakat aktif melakukan permintaan informasi publik. Namun karena kurang detailnya sosialisasi materi, permintaan dilakukan bukan kepada badan publik, tetapi kepada Komisi TP.
Di Kalimantan Barat, Kota Solok dan Gorontalo, serta beberapa daerah lain, pengetahuan masyarakat tentang Perda TP rendah.

Pelajaran dari negara lain : Thailand. Nama UU-nya adalah Official Information Act (OIA). UU ini telah menjamin masyarakat  untuk mendapatkan informasi, mulai dari hasil tes seleksi sekolah hingga informasi tentang korupsi mantan PM Thaksin. Bahkan UU ini telah berhasil memenjarakan pejabat publik, antara lain Deputi Menteri Kesehatan, Rakkiart Sukthana karena penggelapan uang pengadaan obat-obatan sebesar 34 juta dollar AS. (Dominggus A Mampioper/Makawaru da Cunha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *