UU Pornografi Disahkan, Papua Tidak Butuh

Tiga Pemerintahan Daerah Termasuk Papua Resmi Menolak, Tetapi UU Pornografi Disahkan DPR.

JUBI—Walau beberapa wilayah di Indonesia memprotes RUU Pornografi, tetapi toh akhirnya DPR RI mengetok palu mengesahkannya menjadi UU pada Kamis (30/10) malam di Gedung Bundar DPR RI, Senayan di Jakarta.

Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, Meutia Hatta berpendapat bahwa RUU anti pornografi ini jika disahkan  akan memeperbaiki kondisi moral bangsa, dan akan melindungi generasi muda bangsa Indonesia.
Sampai minggu ketiga September 2008, sudah tiga provinsi secara tegas menolak pengesahan RUU Anti Pornografi ini. Mereka adalah Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua. Alasannya karena RUU ini tidak menghormati keragaman budaya dan mengancam karya budaya yang berkembang di daerah-daerah tersebut. Penentang lainnya adalah kelompok perempuan.

Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Indonesia, Sylvana Apituley saat ditemui beberapa waktu lalu di Jayapura mengatakan bahwa Komnas Perempuan  sudah beberapa kali melakukan konsolidasi dengan kelompok- kelompok perempuan di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan juga sudah mengumpulkan pendapat dari  lembaga swadaya masyarakat  perempuan (LSM), tentang permasalahan yang akan muncul dari RUU Pornografi dan apa yang seharusnya komnas Perempuan lakukan. “RUU ini sebenarnya saat ini hanya mengatur pornografinya. Kami Komnas Perempuan hanya melihat sejauhmana RUU ini melindungi perempuan dan anak sebagai korban. Karena dalam RUU sebelumnya korban justru dipidana sebagai pelaku,” lanjut Apituley.

Dibandingkan draf yang terdahulu, draf terkini memang hanya berisi regulasi produksi publikasi dan distribusi. Namun bagi kelompok perempuan,  tetap melihat ada masalah dengan RUU ini. “Kami menganggap demikian karena RUU ini tidak melihat kompleksitas bisnis pornografi dan kedudukan perempuan sebagai korban,” katanya.  Komnas Perempuan khawatir jika akhirnya para korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru dipidana sebagai pelaku dari bisnis pornografi.

Sylvana menjelaskan, pemaksaan terhadap keragaman budaya sudah tidak ada lagi dalam RUU ini, karena menurut klaim pengusungnya RUU ini cukup memahami keragaman budaya. “Apa yang disebut ketelanjangan, erotis kecuali dalam ruang budaya, dan ilmu pengetahuan diijinkan,” tegasnya.

Jadi Apituley heran jika masih ada yang mengatakan harus memberikan baju kepada orang Papua seperti yang terungkap dalam acara debat pada Stasiun TV  Nasional beberapa waktu lalu.

Dari hasil kajian Komnas Perempuan, sebenarnya RUU Pornografi tidak dibutuhkan dalam arti substansinya tidak cukup maksimal untuk mencapai tujuannya. Sebab jika dilihat dari prosesnya, dianggap oleh banyak masyarakat kurang partisipatif secara maksimal. Buktinya banyak pro dan kontra. “Masalahnya RUU yang ada saat ini apakah sudah mengakomodasi suara yang kontra? Mungkin sebaiknya DPR tidak terburu-buru, dengar dulu aspirasi masyarakat. Lagi pula ini bukan prioritas,” lanjut Apituley.  Ada banyak RUU lain yang lebih penting dan menyangkut harkat hidup orang banyak.
“Ada saat hiruk-pikuk RUU ini berhenti, kami tidak tahu apa yang terjadi. Kok tiba tiba mau disahkan apa ini urgen untuk disahkan,” katanya heran.

Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua menolak keras pengesahan  RUU Pornografi ayang rencananya akan disahkan DPR RI pekan depan. “Kami masyarakat Papua sangat tidak terima undang undang pornografi disahkan dan dilaksanakan di Indonesia apalagi di Papua,” katanya.

Mengenai sikap Perempuan Papua sudah jelas, yaitu menolak dan sudah dinyatakan sejak tahun 2006 di Surabaya dan hingga saat ini belum berubah,  Menurutnya undang undang ini  menyangkal pluralisme yang ada di masyarakat Indonesia. “Kami tidak terima aturan yang tidak menghormati bahkan meniadakan keragaman budaya. Apakah kita mau melihat anak anak indonesia menjadi manusia yang beagama tapi tidakmengenal adat istiadatnya,” lanjut Hana.

Hana menegaskan, jika tetap dipaksakan untuk disahkan, maka silahkan saja. Tapi silahkan dilaksanakan di daerah lain tetapi tidak di Tanah Papua. “Jika orang Papua tidak pake baju, Apakah ini kemudian menurunkan martabat kalian. Jika budaya kami dianggap jelek dan harus dimusnahkan,  harusnya orang orang merasa dirinya beragama tahu bahwa yang harus disalahkan adalah Tuhan yang telah memberikan kami kebudayaan seperti  ini kepada orang Papua,” katanya. Menurutnya mereka yang memaksakan undang undang ini seharusnya belajar Pancasila lagi. Merekamungkin belum memahami betul apa itu Bhineka Tunggal Ika, apa arti berbeda beda tapi tetap satu. Apa yang  dimaksud dengan kebhinekaan dan dimana letak satunya.

Menurutnya undang undang seperti KUHP dan undang undang penyiaran sudah cukup melindungi masyarakat dari hal-hal yang bersifat pornografi. “Dalam pelaksanaannya KUHP belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, demikian juga dengan undang undang penyiaran karena berbagai alasan seperti infrastruktur dan kemampuan aparat penegak hukum. Ya, ini dulu yang diperbaiki, dibandingkan membuat undang undang baru yang sebenarnya coastnya cukup besar,” ujar Hikoyabi yang sebelum menjabat Wakil Ketua MRP, bekerja di Departemen Hukum  dan HAM Provinsi Papua. Ia kawatir jika ini hanya untuk kepentingan politik sesaat, apalagi jika berhubungan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2009 mendatang.

Bagi sebagian besar kelompok perempuan dan kelompok budayawan, RUU Pornografi mengandung kelemahan substansial, yaitu penyeragaman kultur, potensi diskriminasi, kriminalisasi perempuan dan anak, dan melanggar hak seseorang atas penguasaan seksualitas dirinya.

Misalnya penilaian datang dari Institut Perempuan yang bermarkas di Kota Bandung ini menilai bahwa RUU ini memiliki beberapa kelemahan, seperti : Pertama, penyeragaman kultur masyarakat dan potensi diskriminasi. “Menurut RUU ini, pornografi adalah “materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat” (Pasal 1). Definisi ini mensyaratkan pemberlakuan ketentuan pada masyarakat homogen. Disinilah letak potensi diskriminasi, penyeragaman nilai susila masyarakat, dan ancaman terhadap keragaman kultur masyarakat yang pluralis. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28 I UUD 1945, serta keberlakuan UU pada lingkup nasional” ujar  R Valentina Sagala dalam siaran persnya.

Selain itu, menurutnya, ketidakjelasan rumusan definisi pornografi akibat masuknya frasa “dapat membangkitkan hasrat seksual” menimbulkan beragam interpretasi dan bergantung persepsi subyektif memandang pornografi. Hal ini bertentangan dengan asas “kejelasan rumusan” dalam pembentukan perundang-undangan sesuai UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kedua, RUU Pornografi mengkriminalisasi perempuan dan anak obyek pornografi. Hal ini tercermin dari ketentuan larangan terhadap setiap orang yang “dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi”. RUU ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak, karena mengabaikan adanya eksploitasi dan komoditisasi dalam pornografi.

Ketiga, RUU Pornografi melanggar hak seseorang atas penguasaan seksualitas dirinya. Jika disahkan, RUU ini akan mengkriminalisasi tindakan mengunduh, memanfaatkan, memiliki, dan menyimpan pornografi dengan muatan yang tidak memuat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindakan seperti ini, sebaliknya, adalah bagian dari hak seseorang untuk mengekspresikan seksualitas diri dan bukan target kriminalisasi.

Dari aspek pembahasan, pembahasan RUU ini dilakukan tertutup, tidak transparan dan jadwal uji publik yang terkesan terburu-buru, mencerminkan ketidakseriusan menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat. Dengan kata lain, pengesahan RUU Pornografi mencederai asas keterbukaan pembuatan perundangan sesuai amanat UU No. 10 Tahun 2004.
“Melihat kondisi ini, kami, Institut  Perempuan, menyerukan Panitia Khusus untuk Tidak menandatangani RUU Pornografi sebelum substansi RUU ini sejalan dengan UUD 1945, tidak diskriminatif, tidak mengkriminalisasi, mencerminkan keragaman kultur masyarakat Indonesia, serta proses pembahasannya diselenggarakan transparan, terbuka, melibatkan perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marjinal lain” lanjut Sagala.

Namun jika terus dipaksakan, dan kemudian dilaksanakan dengan segala bentuk penolakan yang begitu besar di masyarakat,ini dapat menggambarkan bagaimana kelompok masyarakat yang mengganggap dirinya mayoritas, menghancurkan bangsanya sendiri.(Angel Flassy)

 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *