Sudahkah Gereja Jadi Mercusuar Bagi Umatnya?

 

Image

Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Octovianus Atururi dalam KGM Tanah Papua beberapa waktu lalu (Foto : Dominggus Mampioper)

 

JUBI—Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham Octovianus Atururi mengutip sebuah cerita tentang empat buah kapal perang yang sedang berlayar di tengah laut. Dalam pelayaran tersebut laut gelap dan tidak ada satu lampu yang kelihatan menyala. Namun seorang kelasi melihat ada sebuah cahaya lampu yang menyala, kemudian melaporkan kepada komandan kapal kalau ada lampu terlihat dari kejauhan. Tanpa menanyakan sang komandan langsung memerintah kelasi agar kapal yang di depan harus memutar haluannya sekitar 20 derajat dari empat kapal perang. Sayangnya lampu yang di depan kapal tidak mau berpindah sebab lampu itu merupakan sebuah lampu mercusuar atau lampu navigasi bagi keselamatan kapal-kapal dalam pelayaran.

“Hendaklah gereja-gereja di Papua harus bertindak sebagai sebuah mercu suar bagi umat manusia atau pun penunjuk arah bagi perjalanan hidup umat manusia di tanah Papua,” ujar Ataruri dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten II Setda Manokwari Drs Pieter A Ramandey dalam penutupan Konfrensi Gereja dan Masyarakat (KGM) Papua yang berlangsung di Sentani, Ibukota Kabupaten Jayapura pada 14-17 Oktober lalu.
Namun yang jelas pernyataan Gubernur Atururi itu bisa menjadi perhatian sebab sampai sejauhmana peran gereja sebagai sebuah mercu suar bagi umat di tanah Papua. Namun yang jelas kegiatan selama beberapa hari di Sentani dapat memberikan nuansa baru memasuki era baru dan generasi baru di tanah Papua.
Konfrensi Gereja dan Masyarakat (KGM) diselenggarakan sejak 1985 dan secara berturut turut empat kali, 1985, 1990, 1999 dan sekarang 2008. Kegiatan KGM ini merupakan refleksi realitas kehidupan masyarakat serta mengkaji kecenderungan ke masa depan terhadap berbagai aspek kehidupan dan berbangsa, beragama. Apalagi dalam era reformasi dan demokratisasi yang sedang berjalan ini orang Papua ingin membangun suatu masa depannya menuju Papua Baru. Membangun Papua Baru bukan sekadar ucapan saja, tetapi bagaimana hal itu mampu membangkitkan etos kerja dan semangat umat agar terlepas dari jurang kemalasan dan kemabukan karena alkohol serta minuman keras (miras). Mewujudkan Papua Baru harus mengandung esensi utama yakni kualitas hidup yang lebih baik, sehingga jelas membutuhkan konsistensi dan arah kebijakan yang jelas serta mampu mengakomodasi semua kekuatan, potensi dan kapasitas terutama yang diimiliki masyarakat di tanah Papua.
Fakta-fakta yang selama ini terjadi walau pun UU Otsus sudah berjalan selama tujuh tahun tetapi kondisi masyarakat masih memprihatinkan baik di bidang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.
Misalnya saja bidang kesehatan di Papua, usia harapan hidup 66,22 tahun masih berada di bawah rata rata nasional yaitu 72 tahun. Angka kematian ibu dan anak mencapai 396/100.000 masih berada di atas angka nasional yaitu 307/100.000. Angka kematian bayi masih 56/1000 masih di atas rata rata nasional yaitu 20/1000. Kondisi kesehatan makin diperparah lagi karena terbatasnya service point (tenaga, fasilitas dan pembiayaan). Saat ini di Papua terdapat 230 unit Puskesmas dan 762 unit Pustu.
Selain itu bidang pendidikan juga masih mengalami kendala antara lain rasio jumlah guru dan murid tidak seimbang (20,2), angak partisipasi murid (APM) 86 % dibanding 96 % APM Nasional. Tingginya buta aksara 74,84 % (angka nasional 9,62 %), akses diklat informal rendah, angka putus sekolah SD (5%) dan nasional (2,4%).
Peran politik gereja belum begitu tampak dan bahkan masih mengalami tidur panjang dan menempat diri pada posisi netral dan tidak memihak. Padahal pergerakan politik rakyat di tanah Papua dalam menentukan hak hak hidup dan berpolitik tidak mendapat ruang yang bebas dari negara untuk didialogkan secara terbuka hingga terjadi perdebatan panjang.

Papua Baru
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menurut Ketua Sinode GKI di tanah Papua Pdt Jemima J Mirino Krey STh konfrensi adalah sangat penting dan strategis sebab telah ditemui berbagai macam permasalahan yang dihadapi. Terutama masyarakat atau umat di tanah Papua masih rindukan kehidupan tentram dan damai karena itu masih ada jeritan hati dan keluhan jiwa dari mereka yang perlu mendapat jawaban. “Marilah kita manfaatkan konfrensi ini sebagai momentum kebangkitan baru untuk membawa generasi baru memasuki Papua baru yang semua dambakan dan rindukan,”urai Jemima Mirino Krey.
Lebih lanjut, menurut Krey, tantangan gereja dan masyarakat di tanah Papua antara lain kondisi alam yang sulit menyebabkan gereja secara cepat melakukan pembaharuan. Ketergantungan masyarakat atau umat Tuhan pada kepercayaan yang sia-sia (cargo cult) masih hidup dan menghambat kemajuan pekerja Injil. Terbatasnya tenaga dan dana untuk memfasilitasi pekerjaan umat Tuhan.Situasi politik sekitar 1984 lalu membawa ketakutan, kecurigaan, menyebabkan terciptanya bantalan hambatan dalam pekerjaan pekerjaan membawa transformasi sebuah masyarakat termasuk UU Otsus Papua. Perkembangan politik di Papua tidak saja melahirkan stigma separatis tetapi juga melahirkan perpecahan di dalam gereja mau pun masyarakat dengan memanfaatkan suku suku yang banyak terdapat di tanah Papua. “Ini juga membawa konflik konflik internal yang semakin menciptakan kehidupan yang individual dan mementingkan sukunya sendiri,”ujar Krey.
Namun yang jelas lanjut dia dalam menjalankan visi dan misi gereja di tengah masyarakat penuh dengan tantangan tantangan secara khusus memarjinalkan dan mendiskriminasikan orang Papua. Hal ini terkesan berproses dalam sistem masyarakat asli Papua mengharapkan suatu waktu mereka akan berdiri sendiri atau merdeka. Sebagai gereja harapan apa pun yang sedang dipikirkan masyarakat, Gereja harus memimpin umatnya untuk taat kepada Tuhan dalam segala situasi dengan menaruh harap pada Nya.
Pengalaman kekerasan kemanusiaan menurut Dr Sostenes Sumihe, Dosen STT IS Kijne telah membuat hilangnya kepercayaan kepada penguasa dan lahirlah sikap apatis. Bahkan konflik vertikal pusat dan daerah pun tak bisa dihindari. Celakanya lagi, pendekatan keamanan dalam pembangunan juga telah memberikan andil atas mandegnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga mereka tidak menjadi subjek melainkan objek pembangunan.
Akibat dari kekerasan yang terus dialami masyarakat tentunya, kata Sumihe, akan menimbulkan pertanyaan mendasar menyangkut nilai kebangsaan dan eksistensi orang Papua dalam Republik Indonesia (RI). Apakah memang tanah Papua dan orang Papua ini adalah bagian integral dari RI. Pertanyaan ini lanjut Sumihe patut dikemukakan guna mendorong lahirnya kesadaran dan sikap yang baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bebas dari kekerasan, stigmatisasi, diskriminasi, polarisasi dan marginalisasi terhadap orang Papua. Membiarkan dan melanggengkan kekerasan dan tragedi kemanusiaan, lanjut Sumihe, akan mewarnai perjalanan sejarah anak anak negeri, ini merupakan tanda tanda kegagalan membangun kesatuan bangsa dan taruhannya adalah hancurnya persatuan dan keutuhan bangsa ini.
Meski pun solusi atas masalah kebangsaan, kata Sumihe, melalui pemberlakuan UU Otsus Papua 2001 namun kata dia semangat keberpihakan dalam tujuh tahun pelaksanaan Otsus Papua belum sepenuhnya menukik pada realitas sosial dan lebih banyak wacana guna memperindah seminar-seminar, ceramah-ceramah dan pidato mengenai pembangunan di Papua. Ironinya kekerasan kemanusiaan, stigmatisasi,diskriminasi, pengabaian dan pelecehan hak asasi sampai hari ini masih mewarnai kehidupan sosial di tanah Papua. Bagi dia dalam realitas ini yang bisa dilaksanakan adalah berdoa, Tuhan dalam anugrah Mu baharuilah dunia Selain itu gereja di Papua juga menimba pengalaman pengalaman di berbagai belahan dunia seperti Pdt Marthin Luther King, Gereja gereja di Afro Amerika di tahun 1950-1960 an, dan Gereja gereja rezin apartheid di Afrika Selatan. Melihat pengalaman tersebut Gereja gereja di tanah Papua tanpa ragu dan berperan menjalan misi dan visinya dalam melakukan pembaruan sosial budaya masyarakat Papua. Karena itu pimpinan pimpinan Gereja gereja di tanah Papua perlu meningkatkan peran Persekutuan Gereja gereja di Papua (PGGP) sehingga mencakup semua pimpinan Gereja se tanah Papua.  Berperan aktif dalam mengembangkan rencana pembangunan ekonomi warga gereja gereja. Mengembangkan pastoral keluarga demi keutuhan dan ketahanan iman. Menugaskan Sekolah  Theologia di tanah Papua mengembangkan pula teologi kontekstual. Melakukan juga kerja sama dengan lembaga lembaga yang berkompeten seperti BPS dan Dinas Kependudukan untuk mendata warga gereja secara akurat. Membentuk tim kerja untuk menyusun konsep Grand Strategi pembangunan ekonomi jemaat. Melakukan kegiatan ekumenis secara triwulan dan merayakan hari besar gerejani. Mendorong keterwakilan orang Papua dalam 11 kursi di DPRP pada Pemilu 2009. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *