Aspirasi Masyarakat Tak Bisa Tersalur Lewat MRP 

Image

Para pengunjuk rasa dari Forum Komunikasi Kristen Papua (FKKP) menuntut pemerintah segera menetapkan Perdasus dan Perdasi untuk menjamin hak hak orang asli Papua. (Foto: JUBI/Musa Abubar)

JUBI – Sudah tiga tahun usia Majelis Rakyat Papua (MRP) terbentuk di tanah Papua. Tetapi masih saja banyak benturan yang terjadi. Bahkan MRP ibarat macan ompong sebagai pelengkap UU Otsus. Mengapa itu sampai terjadi dan apa pendapat dari masyarakat Papua Tengah di Kabupaten Nabire? Wartawan  JUBI di Nabire William Boobi mewawancarai salah satu Tokoh Masyarakat Papua wilayah Nabire Ruben Edoway,S.Pd di Bumi Wonorejo Kabupaten Nabire, belum lama ini. Sebagai Tokoh Masyarakat Mee beretnis Melanesia, Ruben memandang MRP sebagai milik Pemerintah Jakarta dan bukan milik rakyat. Berikut ini petikannya.

Menurut Anda, Bagaimana kinerja dan mekanisme kerja MRP selama ini?

MRP memiliki semangat dasar UU Otsus No 21 tahun 2001 dan MRP sebagai lembaga representatif kultur orang asli Papua menyampaikan pertimbangan dan persetujuan dalam segala tugas kepada pemerintah dan DPRP yaitu Gubernur, Bupati/Walikota, DPR dan DPRD yang selalu berpihak pada orang asli Papua. Namun selama ini, tugas dan wewenang  MRP selalu dikancing atau diinjak-injak oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga MRP juga sementara ini terpenjara oleh peraturan dan UU Otsus. MRP tidak bisa buat apa-apa. Perdasus dan Perdasi saja tidak disahkan sampai hari ini. Sehingga seluruh aspirasi yang disalurkan lewat MRP sedang dibendung atau dikancing mati oleh pemerintah. Maka kelihatannya MRP tidak ada isi atau tidak ada apa-apanya.

Kenapa Perdasus dan Perdasi belum selesai dibahas?
Kalau Perdasus disahkan pemerintah takut, lebih-lebih TNI karena di dalamnya ada atribut Papua. Secara teknis Perdasus belum disahkan oleh DPR RI/ Pemerintah Provinsi Papua berarti Otsus sudah tidak berhasil di Papua ( Otsus gagal di Papua).
Otsus di Papua sudah jadi almarhum. Otsus di Papua sudah dikembalikan ke Jakarta oleh rakyat Papua karena sudah gagal. Lewat Otsus bangsa Papua dihancurkan dan diadu domba, dan Tanah Papua dijadikan basis-basis militer dan sarang penyakit.

Bagaimana saran dan pertimbangan serta persetujuan MRP terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun Provinsi Papua, khususnya  menyangkut perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua?
Seharusnya hak-hak hidup orang asli Papua seperti hak-hak pendidikan, sosial budaya, politik dan  sosial ekonomi dan masa depan orang asli Papua harus disuarakan oleh MRP. Namun kenyataan sekarang berkata lain. Tidak ada harapan kepada MRP dan MRP dibubarkan saja karena tidak ada perlindungan terhadap hak-hak orang-orang asli  Papua.

Bagaimana aspirasi dan pengaduan ke pemerintah atau instansi lain melalui MRP menyangkut hak-hak orang asli Papua serta fasilitasi tindaklanjutnya terhadap masyarakat adat, kaum perempuan dan masyarakat umumnya?
Masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan, para mahasiswa dan masyarakat umum menyampaikan aspirasi kepada MRP untuk dilanjutkan ke pemerintah daerah maupun pemerintah pusat supaya pemerintah menjawab seluruh aspirasi rakyat. Akan tetapi selama ini tidak berjalan seperti aturan ini.
Contohnya: pemekaran provinsi Irian Jaya Barat (IJB) dan pemekaran Kabupaten-kabupaten tidak lewat prosedur yang ada. Sebenarnya sebelum pemekaran kabupaten terjadi, ada persetujuan dari pemerintah daerah, DPRP dan MRP. Akan tetapi kenyataan yang terjadi sekarang adalah tidak lewat provinsi, langsung dari masyarakat ke Jakarta dan langsung terbentuk menjadi kabupaten baru. Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, kabupaten Intan Jaya semuanya menyimpang dari aturan hukum, prosedur dan mekanisme serta peraturan daerah yang ada.
MRP merupakan jembatan antara masyarakat adat, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya dengan pemerintah, diantaranya:
–     Aspirasi dan pengaduan dari masyarakat umumnya disalurkan lewat MRP kepada peemerintah menyangkut hak-hak hidup dan masa depan orang asli Papua. Entah hak politik, hak sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan orang asli Papua di atas tanah leluhur sendiri.
– Pesan-pesan Otsus harus dilaksanakan melalui Perdasus sebagai amanah UU Otsus No 21 tahun 2001. namun amanah Otsus direkayasa  oleh pemerintah Jakarta, UU Otsus tidak pernah dilaksanakan di Papua.
–     UU Otsus ditindas atau ditekan dengan UU lain yaitu UU Pemekaran Provinsi dan Kabupaten di Papua. Papua diadu domba, Papua dijadikan kambing hitam dan basis militer.

Menurut Anda, bagaimana peranan MRP selama ini dalam memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait  dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua?
Pertimbangan yang diberikan  menyangkut hak-hak orang asli Papua itu, jalan di tempat, malah mati total. Contohnya selama Otsus berjalan di Papua, kematian orang Papua asli semakin meningkat di mana-mana, baik lewat miras, lewat keracunan makanan, lewat penyakit HIV/AIDS, lewat persaingan ekonomi, dan lewat berbagai cara. Tidak ada pengawasan dan perlindungan terhadap ilegal logging. Kekayaan orang non pribumi meningkat dan mereka datang cuma cari kekayaan, setelah mengumpulkan dan hartanya banyak akan kembali ke daerahnya, membuat rumah mewah, beli kendaraan dan persiapkan masa depan mereka di kampung halaman mereka sendiri. Sementara Orang Pribumi Papua di Papua hidupnya lebih hancur dengan berbagai latar belakang, sehingga perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua sesuai amanat Otsus memang sudah mati di Papua karena sudah dikembalikan ke Jakarta. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *