MRP : Antara Politik dan Kultural

Image

Sejumlah kaum perempuan dari Forum Komunikasi Kristen Papua (FKKP) tengah memanjatkan doa saat melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRP beberapa waktu lalu. (Foto: JUBI/Musa Abubar)

JUBI—Tiga tahun sudah lembaga kultural ini berdiri dan banyak pula masalah yang dihadapi, tetapi hanya sedikit yang telah dikerjakan dan selebihnya mengambang tak tentu rimbanya. Hingga tak heran, kalau Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Agus Alua berujar lembaga yang dipimpinnya bagaikan berjalan jalan di tengah hutan rimba. Walau demikian, biar pun berjalan tak tentu arah sebagai anak anak adat sudah pasti berjalan sesuai koridor adat masyarakat asli Papua.

Kehadiran (MRP di tanah Papua karena berbagai alas an, antara lain hak hak politik orang asli Papua dan kaum perempuan cenderung terabaikan, representatif orang asli Papua dan kaum perempuan Papua cenderung relatif sedikit dalam lembaga lembaga politik (parpol) tidak signifikan, aspirasi politik orang asli Papua dan kaum perempuan tidak terakomodasi, komitmen untuk menghormati adat dan budaya, memberdayakan kaum perempuan dan memantapkan kerukunan hidup beragama. Komitmen untuk melakukan rekosiliasi antara sesama orang asli Papua mau pun non Papua dengan penduduk di Provinsi Papua.
MRP adalah lembaga kultur yang lahir sesuai amanah UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, untuk mengatur dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua seperti hak atas tanah, air, pertambangan,  sosial budaya dan aspek lainnya.
Ironisnya, setelah Otsus berlaku Peraturan Pemerintah (PP) tentang MRP belum disahkan oleh Pemerintah Pusat di Jakarta. Keterlambatan menerbitkan PP oleh Presiden Megawati waktu itu dinilai sangat berlebihan dan dianggap lembaga ini terlalu super body. Pasalnya, kewenangannya bukan saja sekadar memberi pertimbangan, tetapi memberi persetujuan terhadap segala kebijakan yang menyangkut hak hak orang asli Papua, baik masyarakat adat, umat beragama dan kaum perempuan.
Kekuatiran lain yang timbul adalah jangan sampai anggota MRP diiisi oleh mayoritas anggota yang berseberangan dengan pandangan politik pemerintah di Jakarta. Padahal lahirnya UU Otsus karena rasa kekecewaan masyarakat Papua terhadap Jakarta dan ingin merdeka dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI). Hingga UU Otsus Papua dianggap jalan tengah terbaik. Ironisnya justru mereka yang tergolong kritis dan dinilai berseberangan justru dicegah. Perlakuan ini agak berbeda dengan Nangroe Aceh Darusalam (NAD) di mana warga GAM dan bukan GAM duduk bersama membicarakan masa depan Aceh. Sebaliknya di Papua hanya orang Papua yang tidak berseberangan saja yang berbicara. Sementara OPM dan lainnya dianggap orang luar. Ketika MRP berusia tiga tahun ternyata Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu berhalangan hadir dan mengutuskan Sekda Provinsi Papua Tedjo Suprapto untuk menghadirinya. Gubernur Suebu mengakui, kehadiran MRP sangat didambakan tetapi ternyata masih banyak harapan yang belum mampu terpenuhi oleh lembaga ini. Namun Suebu mengharapkan agar lembaga ini mampu berbicara lebih banyak dalam merealisasikan cita cita dan aspirasi yang telah disalurkan oleh masyarakat asli Papua.
Walau MRP selama tiga tahun berjalan dengan tertati tatih, namun Agus Alua hanya mengucapkan syukur bagi mu Tuhan sebab kuasa Tuhan dasyat untuk melindungi orang asli Papua di tanah warisan leluhurnya walau pun dihantam oleh berbagai ombak dan badai. Agus Alua juga menambahkan, MRP telah melaksanakan tugas tugasnya selama 3 tahun dengan baik sesuai dengan petunjuk UU No 21 Tahun 2001 dan PP No 54 Tahun 2004, meski dengan banyak keterbatasan.
Sejak berlakunya selama tujuh tahun ini, belum satu pun Perdasus dan Perdasi  ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur) dan DPRP Papua, padahal draft Perdasus dan Perdasi itu telah diserahkan dua tahun lalu.”Sampai sekarang MRP melaksanakan tugas semacam berada di hutan belantara, tanpa arah dan tujuan, namun dengan cara tersendiri mencari jalan keluar untuk mencapai arah dan tujuan,”ujar Alua.
Lebih dalam Alua menegaskan, sampai tujuh tahun UU Otsus Papua dan tiga tahun MRP belum satu Perdasi (Peraturan Daerah Provinsi) atau Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang substansial untuk keberpihakan kepada perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua belum ditetapkan. MRP telah berupaya untuk mengajukan beberapa draft hak hak dasar Orang Asli Papua, Kesatuan Kultural Orang Asli Papua, Kewenangan Khusus di Papua. Lambang Kultural Orang Asli Papua. Namun urai Alua, semuanya belum direspons oleh pemerintah dan juga DPRP. Karena itu semua belum ditetapkan maka tugas MRP untuk keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua sulit dilaksanakan.
Perdasus dan Perdasi itu, menjadi kekuatan hukum dalam mengatur sejumlah hak hak dasar orang asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mengawasi pemerintah dalam pengelolaan dana Otsus bagi Provinsi Papua tiap tahun bernilai triliunan rupiah.
Pada kenyataannya, rakyat Papua selalu mempertanyakan hasil kerja nyata yang dilakukan MRP dengan kewenangannya selama tiga tahun ini terus mendorong pemerintah untuk mensahkan Raperdasus dan Raperdasi menjadi Perdasus dan Perdasi.
MRP selama tiga tahun ini bekerja ibarat berada di hutan belantara, tidak jelas arahnya apakah ke timur, barat, utara atau  selatan. “Ibarat ini karena belum satu pun Perdasus dan Perdasi yang ditetapkan pemerintah, padahal draft Perdasus dan Perdasi telah diserahkan MRP kepada pemerintah. Saya tidak tahu, apakah bisa gubernur dan DPRP membangun rakyatnya tanpaPerdasus dan Perdasi itu,” kata Alua kecewa.
Alua mengaku, walaupun kewenangan MRP sangat terbatas dan tidak ada payung hukum pelaksanaan Perdasus dan Perdasi namun  MRP telah menangani masalah hak ulayat masyarakat di areal penambangan Nikel di Kepulauan Raja Ampat dan Depapre Kabupaten Jayapura, Hak hak persekuan masyarakat yang mendiami sekitar gunung Grasberg dan Ertsberg di wilayah penambangan PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika. Hak masyarakat adat Biak atas tanah dan rasa aman terhadap rencana pembangunan dan peluncuran satelit ruang angkasa di Biak melalui pesawat Antonov 24.
MRP juga telah melakukan tugas menanggapi aspirasi masyarakat Papua di Manokwari atas tanah dan rumah di lokasi Biriosi yang berhadap dengan perintah pemindahan mereka oleh TNI AL. “MRP juga mendampingi masyarakat Grime Nawa khusus Nimbokrang, atas tanah adat yang dipakai oleh warga transmigasi tanpa prosedur pelepasan adat,” tegas Alua.
Satu hal yang penting adalah perlindungan terhadap hak hidup masyarakat asli Papua dengan pemberlakuan PP No.77/2007. Disamping itu, lanjut Alua, kursi Otsus di DPRP Papua dan Papua Barat diserahkan kepada parpol oleh KPU Pusat dan Daerah. Dan juga memperjuangkan kursi 30 % kaum perempuan di parpol dan parlemen di Pusat dan Provinsi.
Selanjutnya memperjuangkan secara bersama Pemda Papua dan Papua Barat, DPRP serta DPRP Papua Barat tentang payung hukum Provinsi Papua Barat dan telah tercapai hasil bahwa Provinsi Papua Barat masuk dalam kerangka Otonomi Khusus Papua melalui UU N0 35/2008.
Mantan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Theologia (STFT) “Fajar Timur”  Abepura, Jayapura ini  meminta pemerintah (Gubernur) dan DPRP agar  dalam waktu yang sisa ini serius membahas dan menetapkan Perdasus dan Perdasi yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 yang didalamnya mengatur kewenangan MRP.      
“Masyarakat kalau mau tanya langsung saja ke Gubernur dan DPRP Papua karena mereka yang mengatur dan mengendalikan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sebab MRP tidak mempunyai kewenangan apa-apa,” ujar Alua
Menurut Alua, MRP sangat mengharapkan agar pelaksanaan UU Otsus Papua di tanah Papua harus mengutamakan peraturan daerah yakni Perdasus dan beberapa Perdasi yang terkait denga hak hak dasar orang asli papua (keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua) di selesaikan segera. Dana Otsus, kata Alua, harus dibagi dalam rangka pelaksanaan amanat Perdasus dan Perdasi serta bukan sebaliknya. Dengan cara demikian, lanjut Alua, Otsus dapat menolong orang orang asli Papua sesuai dengan semangat dasar Otonomi Khusus.
Walau keluhan MRP tentang belum keluarnya beberapa aturan tentang Perdasus mau pun Perdasi, namun Ketua DPRP Jhon Ibo saat menerima para pendemo yang menamakan dirinya Forum Komunikasi Kristen Papua (FKKP) di DPRP belum lama ini menegaskan, saat ini DPRP sudah membahas 24 Perdasi dan Perdasus dari 34 yang direncanakan. John Ibo mengatakan kegiatan ini tidak semudah membalikan telapak tangan karena harus meminta petunjuk dari Pemerintah Pusat di Jakarta.
 (Musa Abubar/Makawaru da Cunha/Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *