Program PEKERTI—AA Tingkatkan Kompetensi Dosen PTS

Image

Suasana pelatihan Pekerti bagi dosen PTS di Hotel Relat Indah Jayapura, beberapa waktu yang lalu. (Foto : JUBI/Yunus Paelo)

JUBI—Dalam rangka meningkatkan kemampuan dosen perguruan tinggi dalam hal pembelajaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DIKTI) melalui Pusat Antar Universitas untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (PAU-PPAI) Universitas Terbuka menyelenggarakan program Pelatihan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan program Applied Approach (AA).

Program PEKERTI yang diselenggarakan sejak tahun 1993, ditujukan untuk dosen pemula agar menguasai konsep-konsep dasar dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan mengajar yang memadai. Sementara itu, program AA yang diselenggarakan sejak tahun 1987 ditujukan untuk dosen senior agar memiliki wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan profesinya sebagai dosen, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas proses belajar dan hasil belajar mahasiswa. Program AA ini merupakan kelanjutan dari program PEKERTI.  
“Peningkatan kompetensi dosen melalui program PEKERTI dan AA sangat penting karena dosen merupakan salah satu komponen yang sangat beperan dalam proses pembelajaran dan secara langsung mempengaruhi peningkatan mutu belajar mahasiswa” demikian dikatakan Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII  Ir Ahmad Rahawarin, M.SIE saat  penutupan program  PEKERTI-AA bagi dosen Kopertis Wilayah XII B Papua dan Papua Barat di Hotel Relat, Jayapura, pekan lalu.
Rahawarin mengatakan,  saat ini jumlah PTS di Kopertis Wilayah XII yang meliputi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat saat ini sebanyak 80 dan tenaga dosen   200 orang lebih. Jika dibandingkan dengan PTS lainnya di Indonesia, maka Kopertis Wilayah XII masih ketinggalan dalam jumlah PTS dan tenaga dosen.
“Agar dapat berfungsi secara proporsional, maka  seorang dosen hendaknya memiliki tiga kompetensi yang meliputi penguasan bidang ilmu, keterampilan kurikulum dan ketrampilan pedagogis,” imbuh Rahawarin.
Salah satu program yang dilaksanakan guna menunjang dan meningkatkan kompetensi bagi tenaga dosen khususnya bagi PTS di Kopertis Wilayah XII adalah melalui program PEKERTI yang ditujukan bagi dosen muda dan program AA bagi  dosen senior agar lebih memiliki wawasan dan keterampilan untuk mengembangkan profesinya sebagai dosen yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk meningkatkan mutu proses belajar dan hasil belajar mahasiswa.
Dalam perjalannya, jelas Rahawarin,  ada banyak perubahan dan adaptasi yang dilakukan terhadap program PEKERTI dengan maksud agar program tersebut lebih efektif serta dapat mengakomodir kebutuhan  PTS. Dalam perubahan dan penyempurnaan yang telah dilakukan  secara jelas dalam buku pedoman penyelenggaraan program PEKERTI—AA meliputi strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi, prinsip belajar dan pembelajaran, desain instrusional, metode pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi hasil dan proses belajar, konsep dasar pengembangan kurikulum dan praktek mengajar.
Sesuai data di Kopertis Wilayah XII belum ada dosen yang memperoleh dana penelitian hibah bersaing. Sementara untuk dana  penelitian bagi dosen muda baru diperoleh dua dosen dari sekian banyak dosen di Kopertis Wilayah XII.
“Hal ini merupakan permasalahan dan tantangan yang luar biasa bagi kita di Kopertis Wilayah XII dan  bagaimana menyikapinya. Sementara kita ketahui, alokasi dana yang di peruntukan dalam membantu penelitian dosen sebesar  Rp 2,3 triliun yang ada di Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Depdiknas,” cetus Rahawarin.   
Sesuai tugas pokok Kopertis Wilayah XII yang terdiri dari pengawasan, pengendalian dan pembinanaan terhadap PTS yang didasarkan pada keputusan Mendiknas dan surat Dirjen Dikti dengan visi menjadikan Kopertis XII sebagai institusi yang memiliki keunggulan dalam pelayanan serta mempunyai komitmen yang tinggi dalam pengawasan, pengendalian demi terbentuknya PTS yang bermutu dan berdaya saing.
Untuk memujudkan tugas dari Kopertis Wilayah XII, maka  saat ini cukup banyak kendala yang sedang dihadapi masing-masing PTS. Ada beberapa permasalahan yang sedang dihadapi itu,  antara lain, Angka Partisipasi Kasar (APK) yang masih sangat rendah. APK dari umur 18-24 yang semestinya menduduki  PTS saat ini belum mencapai 40.000 mahasiswa. “Kalau data yang ada saat ini terdapat sekitar 50.000 mahasiswa, tetapi angka ini lebih didominasi mahasiswa umur 25 – 45 tahun, dimana lebih banyak terdapat PNS dan sesuai data statistik APK yang dihitung adalah mahasiswa berumur antara 18-24 tahun,” jelas Rahawarin.
Masalah lain adalah tingginya angka  pengangguran dari jebolan PTS, maka kedepan diharapkan  PTS harus menjaga input dan  menjaga proses pembelajaran sehingga berimbas pada meningkatnya mutu lulusan PTS. “Untuk mencapai lulusan yang bermutu, maka Dirjen Dikti telah menyiapkan dana penelitian untuk dosen PTS melalui setiap Kopertis dengan syarat di setiap PTS tersebut menyelenggarakan kuliah Kewirausahaan,” harap Rahawarin.
Selain permasalahan tersebut diatas, konflik internal di tubuh PTS yang sering melibatkan Pimpinan PTS dan Yayasan, pelanggaran PTS dengan membuka kelas jauh, kurang tertib administrasi sehingga masyarakat cenderung kurang percaya pada PTS sehingga lebih memilih melanjutan kuliah ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya.
Untuk itu perlu ada peningkatan kapasitas dosen dalam pembelajaran, peningkatan bahan ajar, peningkatan kapasitas mahasiswa dalam pembelajaran serta membangun hubungan baik dengan alumni, perguruan tinggi dan dosen.
“Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat namun terkadang dosen lebih memfokuskan diri pada Dharma pendidikan sementara penelitian dan pengabdian pada masyarakat kadang-kadang sering dilupakan,” kata Rahawarin
Sesuai dari Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa dosen dan guru adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat
“Dengan adanya sumber bantuan dana  penelitian bagi dosen, maka kita harapkan dapat di mamfaatkan sehingga tidak hanya pengajaran yang kita lakukan, tetapi Dharma yang kedua maupun yang ketiga dapat dilakanakan sekaligus,” himbau Rahawarin

Penjaminan Mutu PTS
Penjaminan mutu PTS terdiri dari penjaminan mutu internal melalui Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) dengan dasar hukum sesuai dari Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2002 tentang standar nasional pendidikan sementara untuk penjamin mutu external melalui akreditasi.
Khususnya untuk penjaminan mutu internal perlu didukung oleh pangkalan data pada setiap PTS dan data-data ini betul-betul valid yang didalammya terdapat data tentang dosen, mahasiswa, kurikulum, fasilitas, program studi serta data-data lainnya yang berhubungan dengan PTS yang bersangkutan. EPSBED ini merupakan cermin bagi PTS untuk melihat sejauhmana kemampuan PTS dan apa kebutuhannya.
“Beberapa PTS di Papua  memang sudah memiliki unit penjamin mutu, tapi baru sebatas lembaga yang kinerja belum ada,” kata Rahawarin, seraya menegaskan, untuk itu kita harapkan unit penjamin mutu ini dapat segera dibenahi guna menunjang kemampuan PTS dalam membangun pendidikann khususnya di Kopertis Wilayah XII,.
Berdasarkan evaluasi dan monitoring Kopertis Wilayah XII yang dilakukan tahun lalu, maka  kekurangan masing-masing PTS adalah jumlah kuliha tatap yang idealnya harus mencapai minimal 12  kali kuliah tatap muka. Selain itu, fasilitas gedung yang belum memadai dan cukup banyak PTS yang menggunakan dosen kontrak derta dosen yang belum memiliki kewenangan karena tidak memiliki pangkat akademik.   
Tetapi yang membanggakan adalah tingkat kelulusan Kopertis Wilayah XII mencapai rangking teratas dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)di atas rata-rata dan waktu kelulusan 3 – 4,5 tahun.
“Ini merupakan dua hal yang sangat kontradiktif dan perlu dikoreksi kembali, tugas kita bukan mengejar berapa jumlah sarjana dan kecepatan mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan,” urai Rahawarin. “Tetapi yang utama adalah bagaimana lulusan mempunyai kompetensi yang mampu bersaing dengan membenahi berbagai permasalahan dalam tubuh setiap PTS serta pengawasan yang ketat dari pimpinan PTS.”
“Begitu juga dengan penjamin mutu ekternal atau akreditasi tentu kita mengacu dari EPSBED serta persyaratan lainnya untuk itu sebaiknya masing-masing PTS harus segera membenahi berbagai permasalahannya,” ucap Rahawarin.
Menanggapi adanya dua hal yang kontradiktif, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Wilayah XII B Papua Drs M. Melambessy, MM mengatakan, hal ini tentu kembali pada masing-masing PTS untuk membenahi diri dan melihat tantangan masa depan. “Dengan kualifikasi dan mutu yang di miliki mahasiswa tentu memberikan beban kalau memang IPK nya bagus, tetapi jika pengalaman dan pembuktian secara mutu tidak membuktikan itu akan berdampak negatif terhadap lulusan yang dihasilkan.
“Dengan adanya penjamin mutu kita tentu mengharapkan agar mahasiswa yang dihasilkan betul bermutu. Jangan seakan-akan jumlah dengan IPK tinggi, sementara dari sisi kurang dari segi mutu,” imbuh Melambessy.
Untuk itu, perlu ada langkah-langkah yang harus ditempuh dengan belajar dari perguruan tinggi yang telah maju  bahwa penyerapan tenaga kerja dan output yang dihasilkan dapat terserap karena mempunyai mutu yang mampu bersaing serta ketentuan pengembangan PTS sesuai aturan Dirjen Dikti Depdiknas, dimana terdapat rambu-rambu yang perlu dilakukan  untuk  memberikan bekal bagi mahasiswa yang bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Yang paling penting saat ini adalah upaya dosen untuk mengembangan kompetensi dimana seorang dosen harus memiliki sertifikasi sesuai UU Guru dan Dosen sehingga seorang dosen betul-betul mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya bagi mahasiswa. (Yunus Paelo)         

.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *