Kuota 30 Persen Bagi Perempuan Belum Sepenuhnya Diterapkan

Image

JUBI—Kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan Papua di lembaga legislatif ternyata belum sepenuhnya diterapkan oleh parpol peserta Pemilu. Faktor yang paling dominan adalah budaya patriakal yang tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik.  

Walaupun demikian, beberapa parpol mengaku telah memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan di lembaga legislatif sebagaimana UU No 10/2008 Tentang Pemilihan Umum Tahun 2009 Bab III Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu Pasal 8 Ayat 1 Poin d mengatakan, menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada pengurusan Parpol.
Sesuai rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, jumlah perempuan yang diajukan oleh parpol untuk anggota DPRP Pemilu 2009 dari 44 parpol peserta Pemilu tahun 2009 terdapat sebanyak 363 orang dengan rincian Daerah Pemilihan (Dapil) I 78 orang, Dapil II 48 orang, Dapil III 46 orang, Dapil IV 71 orang, Dapil V 62, Dapil VI 68 orang.
Sekretaris I Bidang Internal DPD PDIP Papua Drs Jordanus Imoliana,MM menuturkan, walaupun UU “mengharuskan” kuota 30 persen bagi perempuan, tapi partainya memiliki mekanisme dan kriteria tersendiri dalam merekrut Caleg perempuan, diantaranya ia mampu memperjuangkan ideologi partai dan terutama perempuan yang direkrut bebas buta aksara dan angka.  “Memang UU mengaturnya, tapi kami menyesuaikan dengan mekanisme partai,” tegas Jordanus, seraya menegaskan, UU ini tidak  mengikat dan tidak disertai sanksi bagi parpol yang melanggarnya.
Partai banteng moncong putih ini, tandas Jordanus,  berupaya menerapkan aturan UU ini untuk memenuhi 30 persen kuota bagi perempuan, tapi cukup banyak kader perempuan yang justru tak lolos verifikasi administrasi di KPU karena tak memiliki ijasah. “Partai memberikan kesempatan bagi perempuan, tapi  budaya kita yang tidak memberikan ruang bagi wanita untuk masuk dunia politik,” katanya.  
“Di Partai Merdeka untuk DPRD Papua pada Daerah Pemilihan 1 terdapat 6 Caleg masing-masing 4 laki-laki dan 2 perempuan. Bahkan perempuan ditempatkan di Nomor Urut muda,” kata Sandra Linda Wyzer, Caleg Partai Merdeka No Urut 2 untuk DPRD Provinsi Papua Dapil Papua I meliputi Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.    
Anggota Pimpinan Kolektif Nasional Koordinator PDP Provinsi Papua Herman Saud mengatakan, partainya telah memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan seperti untuk Caleg DPR RI Daerah Pemilihan Papua terdapat 5 Caleg masing-masing 3 Caleg laki-laki dan 2 Caleg perempuan.
“Saya ingin perempuan mengikuti proses politik ini secara alamiah. Kalau memang konsituen menghendaki perempuan ya kita akan mengakomodirnya,” sebut Herman Saud. Menurut Herman Saud, dalam merekrut Caleg perempuan terdapat beberapa kendala, antara lain tidak semua perempuan di Papua ingin terlibat politik dan juga identitas perempuan lebih banyak mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kesejateraan, pendidikan dan perekonomian keluarga dan lain-lain.

Pilih Caleg yang telah berbuat untuk masyarakat
“Masyarakat di daerah yang paling penting kita datang dan berbuat sesuatu untuk melayani mereka. Kalau kita tidak berbuat, maka percuma kita datang mengambil suara dari masyarakat. Siapa yang menabur dia yang menuai,” ungkap Rosiyati Anwar, Caleg PDIP Nomor Urut 3 DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan IV meliputi Kabupaten Jayawijaya, Memberamo Tengah, Yalimo, Nduga, Lani Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Asmat dan Tolikara ini.
Caleg Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua No Urut 3 Dapil Papua I Octavina Nasatekay menuturkan, kuota 30 persen bagi perempuan tidak hanya untuk legislatif, tapi hendaknya diterapkan juga bidang lain seperti eksekutif, yudikatif dan aspek pembangunan lainnya yang melibatkan perempuan.
“Kuota 30 persen yang diberikan kepada perempuan untuk sebagai  Caleg sebagaimana yang diamanatkan UU, seyogyanyalah, diterapkan juga di lembaga eksekutif, yudikatif maupun pada bidang pembangunan masyarakat yang lain,” ungkap Nasatekay.    
Sandra Linda menandaskan, kuoata 30 persen bagi perempuan di legislatif merupakan suatu ruang yang perlu dimanfaatkan perempuan untuk mengungkapkan ide, perasaan demi kesejahteraan masyarakat.
Kota 30 persen bagi perempuan dimaksud agar perempuan dapat mengekspresikan diri untuk pembangunan bagi masyarakat di Papua terutama melindungi hak-hak orang asli Papua terutama perempuan dan anak seperti membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi hak perempuan dan anak di Papua. Apalagi, tukasnya, perempuan Papua yang berkecimpung di legislatif relatif sedikit sehingga aspirasinyapun kecil, bahkan tidak terdengar.
Dijelaskan Sandra Linda, sejak dari usia muda dirinya tersentuh untuk dapat melayani masyarakat kecil dan lemah seperti saat menyaksikan penderitaan perempuan dan anak di sekitar Jayapura, Kotaraja, Abepura, Waena dan lain-lain. “Saya tidak berdaya kalau melihat orang menderita. Saya ikut merasakan penderitaan mereka. Jadi bukan suatu masalah untuk melayani sesama karena semua manusia sama di mata Tuhan,” tandasnya.  
“Tuhan telah memberi saya berkat. Jadi berkat itu juga saya salurkan bagi masyarakat. Saya ingin berbuat sesuatu dan melayani masyarakat dengan hati nurani sehingga tujuan masyarakat adil dan makmur dapat terwujud,” ungkapnya kepada JUBI.
Dikatakan Rosiyati Anwar, apabila dirinya dipercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di lembaga legislatif, maka ia ingin mengembangkan program prioritas di bidang kesehatan, perekonomian rakyat dan pendidikan.      
Di bidang pemberdayaan ekonomi rakyat, Rosiyati yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Papua Bidang Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi ini menjelaskan, salah-satu upaya untuk menggerakan ekonomi rakyat di pelbagai wilayah di Papua adalah mendorong masyarakat untuk membangun Koperasi.
Menurut Rosiyati, untuk mengakses peluang usaha, maka perlu dilihat kondisi dan potensi alam yang dimiliki pelbagai daerah di Papua dengan melibatkan masyarakat setempat melalui kerjasama yang menguntungkan.
“Saya mau galakkan sehingga perekonomian rakyat suatu wilayah di Papua mampu bertumbuh pesat,” katanya.  

Masa depan bangsa di tangan perempuan
Karena itu, ujar Nasatekay, apabila dirinya dipercayakan rakyat Papua di legislatif, maka ia akan mendorong kaum perempuan untuk mengimplementasikan kuota 30 persen di seluruh bidang kehidupan masyarakat dan pembangunan. “Saya akan mendorong perempuan Papua untuk menjadi pemimpin mulai dari pemimpin tingkat kampung, distrik, bupati dan gubernur,” tukasnya. “Saya juga akan bekerja untuk kesejahteraan perempuan dan anak di bidang pelayanan kesehatan serta memotivasi siswa-siswi memanfaatkan dana bea siswa yang disiapkan pemerintah maupun swasta untuk melanjutkan kuliah mulai dari Strata 1 hingga Strata 3 yang mampu berkompetisi di era pasar bebas ini.    
Menurut Nasatekay, pembangunan di Papua akan kelihatan lebih berwibawa dan bermartabat, bila tongkat estafet kepemimpinan diberikan kepada kaum perempuan. “Kalau perempuan menjadi pemimpin, maka pemerintahan ini ditata lebih terarah. Masa depan bangsa ini sebenarnya ada di tangan perempuan,” ujarnya seraya membantah tudingan yang mengatakan perempuan tidak mampu mengatur tata kehidupan dalam pembangunan. “Perempuan tidak mampu dalam arti apa, toh cukup banyak perempuan Papua menjadi pengurus parpol dan pelaku ekonomi yang lebih agresif,” tuturnya.  
“Saya punya kontribusi buat partai. Saya percaya masyarakat akan memilih saya karena saya telah berbuat sesuatu untuk masyarakat, baik dalam kegiatan gereja, pemuda, perempuan, masyarakat adat dan lain-lain,” ujar satu-satunya perempuan yang berjuang bagi pemekaran Kabupaten Grimenawa ini.
Robert Wanggai, Caleg DPRD Provinsi Papua Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) Nomor Urut 16 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Sarmi, Membramo Raya, Waropen, Serui, Biak dan Suprori menegaskan, kesetaraan gender belum sepenuhnya diterapkan  parpol karena budaya patriakal. “Laki-laki belum mengakui hak-hak perempuan, bahkan di salah-satu parpol besar justru Caleg didominasi laki-laki. Akhirnya perempuan kecewa dan pindah ke parpol lain,” ujar mantan anggota DPRP Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB).
Menurut Wanggai, fenomena yang berkembang menjelang Pemilu 2009 adalah sejumlah parpol menggunakan lembaga agama untuk mengusung kader-kadernya sebagai Caleg, tetapi ditempatkan di Nomor Urut buncit. Rekrutmen seperti ini dinilai tidak elegan karena hanya menjadikan kader sekedar “mesin politik” bagi parpol untuk mendulang suara rakyat.   
“Kalau kader-kader Gereja mampu meraih suara diatas 30 persen, maka mereka berhak  duduk di kursi legislatif, tapi kalau tidak kan konyol proses perekrutan oleh parpol seperti ini,” ujarnya.
Ketua Klasis Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jayapura Pendeta Barnabas Weyai menegaskan,  para pendeta maupun pastor jangan mengklaim gereja itu sebagai miliknya sendiri sebab gereja dalam pengertian iman adalah umat itu sendiri.
Karena itu, tukasnya, bagi para pendeta maupun  pastor wajib mendorong umatnya untuk masuk ke dalam pentas politik dengan tujuan memahami hakekat gereja sebagai milik semua orang, maka siapapun yang dipercaya entah dari umat atau pendeta berkewajiban memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.  (Makawaru da Cunha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *