Hari Ini Buchtar Esok Lusa Siapa?

Image

Sekjen Dewan Presidium Papua Thaha Al Hamid (tengah) dan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut (kanan) tengah membacakan Deklarasi saat Hari Jadi Bangsa Papua. (Foto:JUBI/Dominggus A. Mampioper)

 
Jubi-Setiap Satu Desember banyak pihak mengenangnya sebagai hari jadi bangsa Papua yang ke 47. Meski pada tanggal yang sama dirayakan pula sebagai Hari Aids Se Dunia.

Namun tak pelak lagi pilihan perayaan yang dilakukan adalah  pada Satu Desember 1961 untuk pertama kalinya Bendera Bintang Fajar atau Kejora (Morning Star) berkibar bersama bendera Merah Putih dan Biru.
Buchtar Tabuni telah mengikuti jejak Filep Karma dan Yusack Pakage hanya karena sebuah pilihan yang berbeda dalam  negara demokrasi. Padahal Buchtar Tabuni Ketua International Parlementary of West Papua (IPWP) Dalam Negeri tak mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Dia ditahan karena aksi demo 16 Oktober  lalu dan juga memasang spanduk  pada 1 Desember dimakam Theys, berbunyi Papua Zona Darurat. Meski tak ada kekacauan dan konflik namun toh tokoh muda Papua itu harus ditahan pihak Polda Papua.
Akankah jeratan hukum akan dipakai untuk membungkam pilihan pilihan rakyat  berekspresi menuntut kebebasan atas nama kebenaran dan keadilan ? Yah hari ini Buchtar, esok lusa siapa lagi?
Rasanya masih perlu dikaji lagi sebab biarlah rakyat Papua sendiri mengetahui sejarahnya. Jika memang benar biarlah waktu jualah yang akan menentukan jalannya kebebasan bagi bangsa bangsa di dunia termasuk orang Papua.
Jauh sebelum Buchtar Tabuni, Filep Karma dan Jusack Pakage, sebenarnya para anggota Nieuw Guinea Raad sudah membicarakan nasib dan hak hak bangsa Papua. Salah satunya adalah ketika mereka duduk bersidang membahas berkibarnya Bintang Kejora dan Bendera Kerajaan Belanda, Merah Putih Biru.
“Tidak pernah dalam sejarah satu bendera dari bangsa kolonial berkibar bersama dengan bendera bangsa yang dipimpin,”tutur Markus Kaisiepo anggota Nieuw Guinea Raad dalam buku berjudul Manifesto Politik Komite Nasional yang disunting Alexander L Griapon.
Lebih lanjut Markus Kaisiepo menambahkan bendera yang dinaikan dan berkibar sebagai tanda bahwa orang Papua juga punya hak untuk menentukan nasibnya sendiri. “Dua bendera berkibar bersama sama. Artinya bangsa yang memimpin menghormati bangsa yang dipimpinnya,”tegas Kaisiepo seraya menambahkan agar hak orang Papua tidak hilang dan dirampas.
Selain itu Manuel Kaisiepo dalam tulisannya berjudul Ke –irianan dan Ke-indonesian:Mengkaji Nasionalisme dalam Konteks Lokal menyebutkan  di dalam Nieuw Guinea Raad telah ditetapkan beberapa keputusan penting antara lain:
Nama “ Papua Barat” sebagai nama resmi (nama Irian tidak sah).
Papua Barat tetap berdaulat dalam tangan Belanda sampai saat pemberian hak penentuan nasib sendiri oleh Belanda.
Pengesahan bendera nasional Papua Barat;
Mengesahkan lagu nasional :”Hai Tanahku Papua.”
Mengesahkan tanggal 1 Desember 1961 sebagai Hari Nasional Papua Barat.
Selanjutnya dalam proses  integrasi dengan NKRI pada 1 Juli 1971, Zet Rumkorem juga pernah melakukan proklamasi kemerdekaan bangsa Papua di markas Victoria dengan mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Begitu pula pada 14 Desember 1988, Dr Thom Wanggai pun memproklamirkan Republik Melanesia Barat dengan Bintang 14. Meski berbeda bendera tetapi inti dari dua proklamasi itu adalah melepaskan diri atau merdeka secara bebas.
Sementara negara Papua kata Alm Theys Hiyo Elluay dalam pledoi pembelaannya yang kemudian dibukukan berjudul Mengadili Demokrasi dan Perjuangan Damai Rakyat Papua, 2008 suntingan Frits Ramandey, sebenarnya sudah ada sejak 1 Desember 1961. Jadi soal negara  dalam dimensi perjuangan rakyat Papua, bukan lagi suatu tujuan.
“Persoalan Papua hari ini, adalah masalah pengakuan dan pengembalian hak kedaulatan politik. Sekali lagi, stelsel aktif pembentukan negara Papua, sudah ada sejak 40 tahun lalu,”urai Theys.
Sayangnya lanjut almarhum Theys Hiyo Elluay orang Papua belum berhasil mempertahankan dan melanjutkan  persiapan persiapan kenegaraan lainnya, karena 18 hari kemudian, tepatnya 19 Desember 1961, Presiden Republik Indonesia Ir  Soekarno mengumumkan suatu perintah imperialisme yang bernama Trikora, yang berisi : (1) Bubarkan negara boneka Papua bikinan Belanda; (2) Kibarkan Sang Merah Putih di seluruh Irian Barat; (3) Mobilisasi umum.
Hakekat suatu perintah yang pertama lanjut Theys jelas Soekarno memberi komando bubarkan sebuah negara, dan secara eksplisit dia memberi komando agar rakyat Indonesia melakukan pekerjaan membubarkan satu obyek tertentu yaitu, Negara Papua.
Ini artinya bahwa Tanah Papua bukan daerah tak bertuan atau sekadar sebuah wilayah. “Terlepas dari apakah Soekarno mau menyebut negara boneka atau apa, itu semata mata soal retorika politik saja, “ujar Eluay. Namun yang jelas, lanjut dia, presiden Soekarno  mengakui,  ada satu subyek hukum internasional bernama negara Papua. “Apakah Soekarno salah? Tidak !,”tegas Theys dalam pledoi pembelaannya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura beberapa waktu lalu.
Sedangkan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, integrasi  Papua (dahulu Nederlands Nieuw Guinea-Irian Barat-Irian Jaya; Papua dan Papua Barat) sudah selesai. Dasarnya adalah New York Agreement 15 Agustus 1961, suatu kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan Belanda di bawah pengawasan Amerika Serikat (Proporsal E Bunker) yang berlanjut ke Pepera 1969 sampai resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Nomor 2504 tanggal 19 November 1969.
Peristiwa naik turunnya Bendera Bintang Kejora selalu dirayakan baik dalam bentuk yang nyata atau hanya sekadar tahu saja bahwa pada tanggal 1 Desember 1961, bendera Bintang Fajar pernah berkibar bersama bendera Merah Putih dan Biru.
Mengenai gugatan Pepera sebenarnya bukanlah suatu perkara baru tetapi sejak dimulainya pelaksanaan Free of Choice sudah menorehkan persoalan.
Salah satunya yang diangkat oleh Drs Dolf Faidiban dalam penuturannya yang dikutip dari buku berjudul Bakti Pamong Praja Papua Di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia yang ditulis Leontine E Visser dan Amapon Jos Marey,  peranan militer dalam pemerintahan sipil makin intensif, terutama dalam persiapan pelaksanaan New York Agreement. Contoh konkritnya Dolf Faidiban mengutip surat rahasia Komandan Resort Militer 17 Merauke, Kolonssel Blego Sumarto.
Nomor surat itu R-24/1969 perihal Pengamanan Pepera, tanggal 8 Mei 1969, yang ditujukan kepada Bupati Merauke selaku anggota Muspida. Isi surat tersebut antara lain menyatakan: Apabila masa pooling diperlukan adanya penggantian anggota Dewan Musyawarah, penggantian supaya dilakukan jauh sebelum musyawarah Pepera. Apabila alasan alasan secara wajar untuk penggantian itu tidak diperoleh, sedang di lain pihak dianggap mutlak bahwa anggota itu perlu diganti karena akan membahayakan kemenangan Pepera, harus berani mengambil cara yang tidak wajar untuk menyingkirkan anggota yang bersankutan dari persidangan Pepera sebelum dimulainya Dewan Musyawarah Pepera (DMP).
Kesimpulan dari surat ini adalah Pepera secara mutlak harus kita menangkan, baik secara wajar atau tak wajar.
Walau demikian sebenarnya gaung kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 telah terdengar juga di dataran tanah New Guinea.
Satu bulan 8 September 1945 setelah Proklamasi Markus Kaisiepo menulis surat pembaca ke Surat Kabar Penyuluh yang diterbitkan oleh warga Indonesia yang mengungsi ke Australia semasa pendudukan Jepang.

Isi surat Pembaca dari Markus Kaisiepo antara lain :
1.    Kepada Pemerintah Belanda supaya berubah sikap, cara bekerja dalam pemerintahan dan politik, sehingga orang Papua juga diberi kesempatan belajar/dididik dalam lapangan pekerjaan di pemerintahan dan swasta, maka politik penjajahan jangan dipakai lagi dalam zaman baru ini. Mungkin orang Papua tidak diberi kesempatan bekerja, belajar dan lain lain, oleh sebab nama “Papua” yang tidak diketahui artinya itu yang menyebabkan putra putri daerah ini tidak diberi kesempatan bekerja di segala bidang pembangunan masyarakat, sehingga masyarakat daerah ini ditinggalkan berabad abad lamanya.
2.    Bagi saudara saudara bangsa Indonesia, supaya merubah sikap dan perbuatan sesuai dengan zaman baru, zaman persamaan hak dan zaman persamaan persaudaraan ini. Jangan memonopoli pekerjaan, pendidikan dan perusahaan dalam pemerintahan dan swasta, karena selama masalah masalah itu masih ada, maka kesatuan dan persatuan serta persaudaraan tidak ada.
    Zaman kemerdekaan , zaman perubahan sudah ada, maka nama “Papua” pun tidak diingini oleh putra putrinya, karena mungkin dengan nama itu, pemerintah Belanda dan saudara saudara bangsa Indonesia tidak memberikan kesempatan bekerja, belajar dan bergerak lainnya bagi orang Papua. Maka dengan perantaraan surat kiriman ini kami serukan agar nama yang boleh dipakai sesuai dengan daerah ini, ialah “Irian”, yang artinya panas sebagai pengganti nama Papua.
Surat pembaca ini seusia dengan 63 tahun Indonesia merdeka tetapi masih  relevan dan bermakna sampai sekarang bukan saja masyarakat Papua sebab lanjut Manuel Kaisiepo surat ini juga bermakna bagi warga Indonesia lainnya. Pasalnya biarpun sama sama sudah merdeka tetapi masih saja belajar untuk berbangsa dan bernegara.
Karena itu tuntutan UU Otsus Papua soal Hak Asasi Manusia pasal 46 Ayat 1 tentang Pemberntukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) harus segera direalisasikan.
Pasalnya jika tidak ada upaya dialog mau pun pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsialiasi niscaya masalah Papua tak akan pernah terselesaikan secara bermartabat. (Dominggus A. Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *