MRP Akan Mengawal Proses Pengesahan Perdasi

Image

Audiensi Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan di Jakarta belum lama ini. (Foto : Ist)

 
JUBI— Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) akan mengawal proses pengesahan Perdasi(Peraturan Dasar Provinsi) tentang HIV/AIDS.

Jika dalam perjalanannya tak terdapat hal substansi, maka Pokja Perempuan akan mengeluarkan Pasal tersebut dari Perdasi ini lantaran bertentangan dengan HAM.
Hal ini diungkapkan Anike TH Sabami, Anggota Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Dialog Interaktif di Stasiun Radio Pro 1 RRI Nusantara V Jayapura dalam rangka Hari AIDS Se-Dunia, Senin (1/12). Selain Anike TH Sabami hadir pula dua Nara Sumber lainnya Tahi Butar Butar Direktur Yayasan Pendidikan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua dan Yuli Yeresitouw salah seorang ibu rumah tangga dari komunitas positif di  Papua.
Dalam Dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Koalisi Stop Aids Now (SAN!) Tanah Papua ini, terungkap jika pemasangan microchip pada para penderita agresif yang termaktub dalam rancangan Perdasi Bab 11, Pasal 19 Ayat 6 menjadi sangat kontroversial. Banyak pihak menganggap hal ini sangat gegabah karena merupakan salah satu pelanggaran hak dasar manusia. Meskipun Perdasi telah disahkan beberapa waktu lalu oleh DPRP dan tak mencantumkan microchip, tapi secara prinsip telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Namun yang jelas, menurut Anike Sabami, alat yang akan digunakan itu ujung-ujungnya pasti perempuan yang akan menjadi korban, dalam beberapa pengalaman perempuan menjadi kelinci percobaan oleh negara. Perempuan juga telah menjadi kelinci percobaan dari para pemangku kepentingan (Stakeholders).
“Bagaimana cara pandang kita terhadap perempuan. Kalau kita lihat dari kacamata laki-laki, maka jelas perempuan akan menjadi korban. Di era sekarang cara padang perempuan di lihat pada kacamata laki-laki, tapi juga kita melihat perempuan dari kacamata politik, perempuan juga dilihat dari kacamata proyek,” jelas Anike.
Ditambahkan  Anike, hal ini erat kaitannya dengan hari ini yang bukan merupakan kampanye internal, tapi merupakan kampanye global. Pemangku kepentingan hanya mengarah pada perempuan dan yang jelas perempuan akan menjadi korban. Terkait dengan aturan-aturan itu sebenarnya pemangku kepentingan belum bisa melakukan sesuatu tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat terutama perempuan. Khusus tentang HIV/AIDS banyak perempuan terutama ibu rumah tangga yang terinfeksi. “Ini tak mungkin seorang Mama itu terinfeksi HIV/AIDS karena moralnya menjadi panutan bagi orang,”ujarnya
Sementara itu, menurut  Tahi Butar-butar dari Pokja Kesehatan Foker LSM mengatakan dalam hukum, maka akan berkaitan dengan kaidah hukum, karena terkait dengan Resolusi PBB Pasal 58 hal mendasar dalam penanganan orang terinfeksi HIV/AIDS itu adalah penghormatan kepada orang yang terinfeksi HIV.  Resolusi PBB ini di cetuskan pada Juli 2001 lalu.
“Kalau penegakan Resolusi PBB ini dilanggar, maka ini akan melanggar Pengadilan Internasional, maka ini akan mendapat sorotan,” ujarnya  sambil menambahkan ini sudah merupakan kesepakan dunia oleh itu siapa pun akan di tuntut di Pengadilan Internasional. Ini bukan suatu wacana, tapi sudah dimasukan dalam satu Raperdasi kalau dia sudah di klaim. Maka sebelum dimasukkan harus disosialisasikan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Yang terpenting dan harus di lakukan yaitu bagaimana mendorong perubahan perilaku dengan penyampaian suatu informasi yang akhirnya menggiring sampai mencapai suatu pencapaian pemeriksaan tes VCT.
“Jangan kita memasang alat yang mengontrol orang yang terinfeksi itu, jelas akan mengontrol orang itu berapa kali dia menggunakan kondom dan lain sebagainya. Ini akan membuat orang tak aman dan takut, karena terkesan tubuhnya dicek dan dikontrol terus,” cetusnya.
Ditambahkan Butar Butar, jika dia tak mau diberitahukan mau berikan apa? Katanya  tidak sadar sudah mendiskriminasi seseorang  selain itu melanggar HAM dan hukum  karena dengan Resolusi PBB.  
Selain itu,   Yuli Yerisitouw, mewakili Komunitas Positif  mengatakan, secara pribadi dia  merasa bahwa orang yang terinfeksi HIV/AIDS namun kenapa sampai dibuat demikian, jadi hati-hati dengan orang yang lain.”Saya tidak setuju,” ungkapnya. Dia menambahkan, ini juga akan membuat orang yang terinfeksi itu akan merasa takut dan tak akan memeriksakan dirinya. Banyak ibu-ibu yang dikucilkan dari keluarga mereka dan menjaga status mereka supaya mereka tak diketahui.
Yuli Yerisotouw mengaku , pertama kali memeriksa dan ternyata positif HIV merasa sangat terpukul karena sebagai ibu rumah tangga baik baik, tapi mengapa sampai bisa terinveksi HIV/AIDS. “Saya ini ibu rumah tangga baik baik, tapi kenapa sampai bisa terinveksi,” kata Yuli Yerisitouw.  
Memang pertanyaan yang keluar dari ucapan Yuli Yerisitouw ini sangat menggenaskan karena sebagai ibu rumah tangga yang jarang keluar rumah dan hanya mengurusi anak anak di rumah tapi toh akhirnya virus mematikan ini harus singgah didalam tubuhnya. Sekretaris KPUD Provinsi Papua Drs PJ Ukung dalam pertemuan Pemangku Kepentingan HIV/AIDS belum lama ini di Jayapura mengungkapkan, burung burung tanpa sayap yang tak terlindungi kini sudah masuk dalam rumah tangga dan keluarga. Burung tanpa sayap ini masuk dan hinggap pada sarangnya, tapi dia sudah membawa masuk virus mematikan ke dalam keluarga mulai dari istri hingga anak anak. Selama ini kondom masih dianggap sebagai salah satu pengaman terbaik guna menghindarkan diri dari virus HIV. Kondom adalah alternatif  pilihan terakhir, penanggulangan HIV yang baik pertama adalah puasa seks, kedua setia terhadap pasangannya dan tak boleh gonta ganti pasangan bercinta, ketiga kalau sudah tidak tahan lagi maka pakailah kondom untuk mencegah. Biarlah dosa kau tanggung sendiri tetapi jangan bawa pulang virus HIV itu ke rumah dan membuat keluarga menderita terutama istri serta anak anak. (Musa Abubar/Juana Mantovani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *