Hubungan Antar Bangsa, Ada Rambu-Rambu Hukumnya

Image

Tim dari Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri RI tengah memberikan sosialisasi etika protokol terhadap tamu asing di Aula Kantor Gubernur Provinis Papua belum lama ini. ((Foto: JUBI/Anag Budiono)

 

“Subjek hukum internasional di luar entitas negara, masing-masing berusaha menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kegiatan lintas batas negara dan berinteraksi dengan mitranya”

 

JUBI—Memasuki era globalisasi, dunia menjadi makin sempit dan interaksi manusia dalam kerangka antar bangsa menjadi nyaris tidak terbatas.

Gejala tanpa batas ini telah diantisipasi dalam pergaulan internasional. Hubungan antar bangsa tidak lagi melibatkan jalur pertama (first track) yaitu pemerintah saja, tetapi juga melibatkan jalur kedua (second track) yaitu pihak swasta bahkan melalui banyak jalur (multi track) dalam kegiatan hubungan antar bangsa. Kerjasama masyarakat internasional pada berbagai jalur tersebut— bagaimanapun juga tetap memerlukan suatu payung yang kokoh untuk menjamin adanya suatu keseriusan dan kesungguhan dalam hubungan tersebut.
Berbagai aktivitas pertemuan, baik bilateral, regional dan multilateral makin meramaikan khazanah dalam pergaulan antar bangsa dan negara.
Subjek hukum internasional di luar entitas negara, masing-masing berusaha menunjukkan eksistensinya dengan melakukan kegiatan lintas batas negara dan berinteraksi dengan mitranya. Untuk mewujudkan kegiatan yang telah dicanangkan dalam trend pergaulan internasional dewasa ini banyak subjek hukum internasional melakukan pertemuan baik dalam bentuk bilateral maupun internasional. Hubungan antar bangsa yang makin kompleks membutuhkan etika dan tata krama yang disepakati  semua pihak.
Direktorat Protokol Departemen Luar Negeri RI Drs Prasetyo Budhi, M.Si, kepada JUBI dalam uraiannya pada sosialisasi etika protokol terhadap tamu asing di Kantor Gubernur Papua menjelaskan, etika dan tata krama yang mengatur suatu kegiatan atau peristiwa yang melibatkan antar bangsa, instansi, jabatan dari berbagai pihak, status atau tingkatan yang diatur dalam keprotokolan sangat diperlukan agar semua pihak yang bersangkutan merasa diperlakukan dengan wajar sesuai aturan dan norma atau nilai yang diakui oleh yang bersangkutan. Sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar, tertib tanpa mengakibatkan hal-hal yang kurang baik terhadap seluruh kegiatan dimaksud.
Sebaliknya, tidak adanya etika dalam suatu pergaulan yang dapat diterima oleh semua pihak akan berakibat fatal yang dapat mempengaruhi hubungan antar bangsa dan negara yang diwakili.
Hal ini mencerminkan bahwa sesungguhnya perlakuan protokoler terhadap seseorang bukan hanya perlakuan terhadap pribadi yang bersangkutan, melainkan mencakup perlakuan terhadap jabatan dalam negara, pemerintahan yang diwakilinya. Pihak yang memberikan perlakuan protokoler terhadap seseorang tidak berarti melakukan sesuatu untuk menunjukkan itikat pribadi melainkan untuk mematuhi tata krama resmi terhadap jabatan dalam negara atau pemerintahan atau bangsa, sebagaimana telah ditentukan.
Seiring dengan ini, Indonesia tidak termasuk pengecualian dan akan terus mengikuti perkembangan jaman. Hal ini ditandai dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia yang secara luas telah merubah tata laku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada tingkatan eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk pada tingkatan pusat dan daerah. Demikian juga dengan mengikuti pola tingkah laku masyarakat yang sangat menikmati alam demokrasi yang memungkinkan melakukan koreksi dan turut serta dalam pembangunan bangsa.
Setelah adanya amandemen UUD 1945 namun belum diikuti dengan perubahan tatanan keprotokolan di Indonesia yang mendasarinya yaitu UU Nomor 8 Tahun 1987 tentang protokol dan peraturan keprotokolan lainnya. Sehingga UU dan peraturan keprotokolan di Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia.
Adanya perubahan produk hukum tersebut menyebabkan pemerintah di pusat dan daerah mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan keprotokolan, khususnya dalam tata upacara dan penghormatan. Sementara peran dan fungsi protokol amat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan karena melalui hal tersebut dapat mewujudkan citra Indonesia kepada masyarakat dunia.
Dalam praktek protokol bagi bangsa-bangsa dalam pergaulan internasional adalah hukum positif internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler serta peraturan perundangan masing-masing negara, tradisi, adat istiadat serta kebiasaan setempat. Sementara di Indonesia berpatokan pada UU Nomor 8 tahun 1987 tentang protocol dan UU nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. UU Nomor 24 tentang perjanjian internasional dan peraturan pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata cara dan penghormatan.

Pemberian Fasilitas Diplomatik
Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negri RI Muhamad Soleh, dalam materinya mengatakan hubungan damai dan bersahabat antar bangsa dan negara menjadi dasar filosofi untuk mencapai hubungan baik antar bangsa. Hal ini selaras dengan konvensi Wina tahun 1961 dan 1963.
Pembukaan perwakilan diplomatik merupakan salah satu perwujudan (kristalisasi) hubungan damai dan bersahabat antar negara, bangsa dan rakyat yang pelaksanaanya dilakukan melalui pejabat-pejabat diplomatik di kantor perwakilan negara pengirim (Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal). Guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas perwakilan diplomatik maka diberikan fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan untuk pejabat diplomatic. Pemberian kekebalan dan hak-hak diplomatik ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi karena sudah tercantum dalam konvensi Wina.
Fasilitas diplomatik yang diberikan kepada perwakilan diplomatik meliputi:
a.    Fasilitas memperoleh tanah atau lokasi untuk gedung perwakilan dan wisma perwakilan termasuk tempat tinggal para staf diplomatik.
b.    Pembebasan pajak-pajak (bangunan, rumah, properti dan lainnya).
c.    Pembebasan biaya dan pungutan sehubungan dengan tugas resmi perwakilan.
d.    Pembebasan dan penangguhan bea masuk barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik pribadi dalam rangka penugasan.

Sementara itu mengenai kekebalan diplomatik diberikan bagi pejabat diplomatik sesuai Konvensi Wina 1961 pasal 31,33 dan 35 yakni tidak boleh ditangkap, diadili, diganggu gugat, tidak boleh dipanggil di pengadilan, dipaksa ikut jaminan social serta tidak diharuskan mengikuti wajib militer.
Dalam hak istimewanya, pejabat diplomatik menurut kebiasaan internasional seperti perlakuan khusus di bandara, pembebasan atau penangguhan pajak inpor dan lainnya. Pemberian hak istimewa tersebut dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan internasional dengan memperhatikan prinsip resiprositas (timbal balik (serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan negara penerima.
Pengawasan dan pengamanan korps diplomatik di Indonesia, dimana Direktorat Fasilitas Diplomatik bekerjasama dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pam Obvit), Direktorat Lalu lintas dan Polda dalam penanganan pengawasan serta pengamanan, perwakilan diplomatik dan konsuler. Misi khusus, perwakilan PBB, perwakilan badan-badan khusus PBB dan organisasi internasional di dalam menjalankan fungsinya di Indonesia.

Bagaimana Melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia di Luar Negeri ?
Perlindungan warga sebagai amanat konstitusi”…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (PembukaanUUD 45).
Perlindungan WNI dan BHI (Badan Hukum Indonesia) merupakan misi penting dalam diplomasi Indonesia (UU No.37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri.
Prinsip perlindungan kepedulian dan keberpihakan merupakan prinsip yang terus dikembangkan oleh Deplu yakni: peduli terhadap WNI yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan, keberpihakan perwakilan dan staf sehingga tidak ada pilihan lain selain melayani dan melindungi WNI.
Subjek perlindungan WNI yang meliputi TKI, pelaut, mahasiswa, wisatawan, haji, profesinal atau pebisnis, suami atau istri WNA. Jumlah WNI yang melaporkan diri ke perwakilan RI per Pebruari 2008 sebanyak 3.121.594 orang dan diperkirakan jumlah WNI secara keseluruhan sekitar 6 juta orang.
Untuk masalah mengenai TKI yang terlibat atau kesandung hukum di Negara tempat dia berada saat ini masih selalu menemui berbagai permasalahan. Karena berhubungan dengan system hukum di Negara tempat dia berada atau bekerja.
Meski demikian pihak kedutaan atau konsulat tetap memberikan perlindungan atau fasilitas berupa upaya hukum.
Badan Hukum Indonesia (BHI) setiap perusahaan yang di dirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagai badan hukumnya dan beroperasi di luar negeri dan atau bekerjasama dengan pihak asing (setelah melewati tahapan hukum negara setempat) namun masih sedikit atau belum adanya kesadaran dari BHI untuk melaporkan eksistensi usahanya di Perwakilan RI. Disisi lain Deplu dan perwakilan RI akan selalu menfasilitasi dan memberikan assistances bagi setiap BHI dalam hubungannya dengan pihak asing. (Anang Budiono)
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *