Rakyat Papua dan Papua Barat Perang Melawan HIV/AIDS

Image

Gubernur Papua Barbabas Suebu (kiri), Sekretaris KPA Pusat Dr Nafsiah Mboy (tengah) dan Gubernur Papua Barat Abraham O. Ataruri berpose bersama saat pembukaan pertemuan pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Tanah Papua di Jayapura belum lama ini. (Foto:JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI—Sepanjang bulan Desember 2008 bertepatan dengan Hari AIDS Sedunia, maka diseruhkan kepada seluruh rakyat Provinsi Papua dan Papua Barat secara besar-besaran untuk berperang melawan  HIV/AIDS dan semua penyakit menular lainnya.  

Seruan ini diungkapkan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH saat membuka pertemuan pemangku kepentingan (Stakeholders) untuk percepatan penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS di Tanah Papua, di Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (19/11).  
“Semua rakyat Papua dan Papua Barat berdoa dan berpuasa minta kepada Tuhan untuk menghindari diri dari permabukan dan hubungan seks beresiko, menghindari diri dari perbuatan zina. Saya percaya kita akan cepat menang dalam peperangan melawan penyakit. Doa atau puasa bagi setiap orang atau setiap rumah tangga kita berperang melawan HIV/AIDS,” imbuh Gubernur Suebu.
Pertemuan ini juga dihadiri Gubernur Papua Barat Brigjen Marinir (Purn) Abraham O Ataruri, Sekretaris KPA Nasional Dr Nafsia Mboy,MPH, Staf Ahli Depdagri Bidang Pembangunan Dr Kusnan Al Halim,SH, Ketua Sandaun Province AIDS Comission (SPAC) Papua Nugini Rose Uri, Delegasi dari Kedubes Belanda, Amerika Serikat, Australia, pimpinan lembaga donor dari UNICEF dan World Bank dan lain-lain.
Upaya ini, ujar Gubernur Suebu, harus dilakukan melalui suatu gerakan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat agar pesan yang disampaikan harus tiba kepada semua orang. Untuk kebutuhan ini, maka pemerintah telah menyediakan dana  miliaran rupiah untuk melakukan kegiatan sosialiasi, pengadaan  spanduk, poster serta pelatihan penanggulangan HIV/AIDS di setiap kampung di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Paling lambat tahun 2009 pemerintah akan membangun sebanyak 3.000 Posyandu di seluruh kampung. Dana APBD untuk penanggulangan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS. Jadi sekarang tinggal kesediaan perawat, bidan, penyuluh lapangan, aktivis LSM, Gereja, masyarakat adat, kaum perempuan dan lain-lain agar pengetahuan perihal penanggulangan HIV/AIDS yang ada harus tiba di setiap orang atau kampung,” cetusnya.  
“Tahun 2009 setiap kampung harus menerima radio, TV dan parabola dari dana Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek) setiap tahun 1 Triliun. Kita fokus berperang melawan HIV/AIDS. Untuk sementara kita tinggalkan pembangunan air bersih, pemberdayaan ekonomi rakyat, tapi saya sarankan kita bangun Posyandu,’ tutur mantan Dubes RI untuk Mexico ini.
Ditegaskan Gubernur Suebu, jangan melihat HIV/AIDS satu-satunya masalah di Papua. HIV/AIDS tak berdiri sendiri, tapi perlu dibangun suatu gerakan bagi masyarakat untuk hidup sehat, gizi baik, rumah sehat, etika moral. Apabila seluruh rakyat berperang melawan penyakit ini, maka rakyat Papua akan memasuki suatu kehidupan yang lebih sehat, sejahtera. “Karena tangan-tangan pelayanan kesehatan telah tiba di setiap kampung untuk melayani masyarakat dari epedemi HIV/AIDS,” seruhnya.
Minuman keras (Miras) adalah salah-satu penyebab makin tingginya angka HIV/AIDS di Tanah Papua. Karena itu, Gubernur Suebu menghimbau kepada seluruh pihak untuk melarang penjualan miras di semua tempat, kecuali tempat-tempat tertentu yang bisa dikontrol. “Tidak ada seorang pun yang boleh menjual miras. Saya minta Polisi dan Jaksa mengamankan kebijakan ini,” katanya.

Jangan sampai banyak Cenderawasih yang terluka
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Majen Marinir (Purn) Abraham O Ataruri menegaskan, langkah bersama Provinsi Papua dan Papua Barat untuk penanggulangan HIV/AIDS perlu mendapat dukungan dari seluruh komponen masyarakat tanpa kecuali. “Prevalensi HIV/AIDS ini dapat ditekan melalui kerjasama dengan seluruh stakeholders agar tidak semakin banyak Cenderawasih yang terluka (Sebutan bagi penderita HIV/AIDS-Red). Kita mempunyai negeri ini, jangan sampai kita tak memiliki negeri ini. Tamu yang tak diundang tapi selalu hadir dalam kehidupan kita mulai dari pesisir pantai, lembah-lembah sampai ke pedalaman. Jangan sampai dia makan kita habis semua,” Gubernur Ataruri menyatakan.
Karenan itu, papar Ataruri, perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh program penanggulangan HIV/AIDS yang telah dijalankan, sharing, terobosan sesuai dengan situasi dan kondisi di Tanah Papua, merumuskan tujuan yang realistis dan terjangkau sebagai langkah bersama Provinsi Papua dan Papua Barat dalam percepatan penanggulangan HIV/AIDS.  
Menurut Ataruri, HIV/AIDS telah menyebar di seluruh pelosok di Tanah Papua, dimana tahun  2006 prevalensi HIV/AIDS di Tanah Papua sebesar 2,4 persen. Ini berarti 3 Juta penduduk di Tanah Papua sebanyak 70.000 telah terinfeksi HIV/AIDS. Angka ini  lebih tinggi dari jumlah penduduk Kabupaten Fak Fak sebanyak 60.000 jiwa atau 3 kali lebih besar dari jumlah penduduk Kabupaten Tolikara yang hanya berjumlah 22.000 jiwa. Virus HIV/AIDS di Sorong pertama kali 1991 sebanyak  1.544 terinfeksi HIV/AIDS, dimana. 700 orang telah meninggal 50-100 kali lebih besar 10 persen dari penduduk Papua Barat  yang berjumlah 723.000 jiwa.
Untuk menekan laju penularan dan penyebaran HIV/AIDS erat kaitan dengan prilaku masyarakat. Namun belum ada tertanda yang kuat epedemi ini dapat dikurangi. Beberapa hambatan dijumpai antara lain, koordinasi yang kurang baik, kurangnnya kepemimpinan. “Jangan menyerah dalam waktu dekat keluarga kita pergi meninggalkan kita,” ucap Ataruri.  
Untuk kebutuhan ini, tukas Gubernur Ataruri, pihaknya mengalokasikan anggaran yang cukup dan kontinyu setiap tahun bagi penanggulangan HIV/AIDS di setiap daerah kekerjasama dengan masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, LSM, Gereja, masyarakat adat, kaum perempuan, pemuda dan lain-lain. “Kalau bukan sekarang kapan lagi. Kalau bukan kitorang siapa lagi,” tutur Ataruri mengajak.  

Hilangkan stigma kepada ODHA
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional Dr Nafsia Mboy,MPH mengatakan, penanggulangan HIV/AIDS mesti dilakukan secara intensif, terarah, komprehensif, bertindak cepat dan penuh tanggungjawab untuk melindungi rakyat dari penyebaran HIV yang tak terkendali.  Epidemi HIV/AIDS sangat mengkwatirkan, maka tugas kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan yang efektif di segala bidang pembangunan. Kedua, peran aktif masyarakat secara luas. Ketiga, sistem pelayanan kesehatan masyarakat.
Karena itu, tukas Nafsia, rakyat membutuhkan pemimpin visioner untuk mencegah HIV/AIDS. Memimpin dan merevitalisasi KPA Permendagri No 20/2006. Membuat Pokja sosialisasi dan upaya pencegahan luas tanpa menakut-nakuti masyarakat. Memimpin dan membina upaya untuk menghilangkan stigma terhadap ODHA. Pelayanan kesehatan berbasis keluarga makin ditingkatkan. Aksi di daerah melalui monitoring dan evaluasi secara teratur. Menyayangi masyarakat karena epidemi HIV/AIDS.  
“Saya sangat terharu suatu masalah kesehatan mendapat kepedulian dari banyak orang dengan latar belakang berbeda. Saya percaya penyakit ini dapat mempersatukan kita semua di Tanah Papua,”imbuhnya. (Makawaru da Cunha/Dominggus A. Mampioper)   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *