Tiap Hari Angkat Jarum Suntik Bekas

 

Image

Salah-satu tempat pembuangan sampah di Kali Acai, Distrik Abepura, Jayapura. (Foto: JUBI/Musa Abubar)

 
JUBI—Ironi sampah mulai dari rumah tangga, pasar sampai rumah sakit di Kota Jayapura, dengan peralatan seadanya para petugas setiap hari harus mengangkat jarum suntik bekas, infus dan sebagainya.

Bayangkan betapa mulianya tugas mereka, tapi kurang mendapat perhatian terutama keselamatan kerja. Perkerjaan yang digeluti oleh sejumlah pekerja tersebut dianggap kotor oleh kebanyakan masyarakat, namun sebenarnya pekerjaan yang sungguh teramat mulia. Bisa dibayangkan sampah yang berbau menyengat dan busuk setiap hari mereka geluti tanpa mengenal lelah.
“Tak jarang mereka mendapatkan caci maki dari masyarakat karena dianggap tidak melayani masyarakat dengan baik,” ujar Malikidin Soltief, kepala DKP Kota Jayapura pada Diskusi tematik Penatakelolaan dalam Upaya Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kota Jayapura, diselenggarakan oleh KIPRa Papua bekerja sama dengan Oxfam  GB belum lama ini ruang pertemuan P3W Abepura.
“Bekas jarum suntik, alat infuse dan limbah lainnya kami juga yang angkat. Padahal sebenarnya yang boleh kami angkut dari Rumah Sakit hanya limbah makanan,” keluh PH. Mayor, kepala Tata Usaha DKP kota Jayapura. “Bisa dibayangkan kalau limbah-limbah alat kesehatan itu mencelakai para pekerja kami,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi dampak buruk yang dialami oleh para petugas sampah, DKP sendiri telah memberi pemahaman akan pentingya alat keselamatan kerja. Pengelolaan sampah merupakan masalah krusial yang sangat sulit diatasi. Setiap kota selalu memiliki masalah yang sama, semakin tinggi jumlah penduduk diwilayah kota semakin tinggi pula masalah tentang persampahan yang dihadapi. Sebenarnya masalah sampah tidak bisa ditangani oleh satu sektor namun harus secara terpadu dan berkelanjutan.
Secara administrasi luas wilayah kota Jayapura adalah 940 km2 dengan jumlah penduduk ± 218.838 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan pembangunan di kota Jayapura semakin meningkat sangat mempengaruhi kompleksitas permasalahan yang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi antara lain 1). Tingginya angka kelahiran, 2). Urbanisasi-perpindahan penduduk dari desa ke kota- dan migrasi penduduk antar wilayah, 3). Peningkatan jumlah pencari kerja, 4). Jayapura merupakan tujuan para pelajar untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.
Kondisi demikian ini secara otomatis menyebabkan Jayapura mempunyai permasalahan kompleks dan berat yang harus dihadapi, salah satunya adalah masalah persampahan. Volume sampah kian hari mengalami peningkatan ± 900  – 967 m3/hari sedangkan kemampuan Dinas Kebersihan dan Pemakaman sebagai pengelola sampah di kota Jayapura untuk mengakut sampah hanya sebesar  400 – 450 m3/hari. Volume ini tidak termasuk yang dibuang sendiri oleh masyarakat ke TPA, dibakar, dipendam dalam tanah atau dibuang ke kali atau selokan.  Jadi dalam satu tahun  ± 162.000 m3 sampah tidak terkelola dengan baik oleh DKP.
Jumlah armada yang dimiliki oleh DKP seperti berikut  dump truck 17 unit, arm roll (kendaraan penarik container sampah) 10 unit, truck 1 unit, pick up 6 unit untuk menyisir sampah di sepanjang kota, bulldozer 1 unit, dan excavator 1 unit. Jumlah pegawai pada Dinas Kebersihan dan Tanaman Pangan 110 PNS. Jumlah pekerja buruh sapu 116 orang, buruh babat 39 orang, buruh sampah 110 orang, buruh pemakaman 15 orang, buruh TPA 8 orang dan tenaga sopir 29 orang. Dengan jumlah TPS sesuai dengan jenisnya yaitu TPS permanen 6 buah, TPS terbuka 18 buah dan bak container 30 buah. Dari jumlah tersebut tidak sepadan dengan jumlah sampah yang harus ditangani dari wilayah kota.
Pengelolaan sampah oleh DKP telah terjadwal waktunya. Dengan penjadwalan pembuangan sampah pemukiman ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) antara pukul 19.00-05.00 WIT. Ini dimaksudkan pada pukul 07 pagi para petugas telah menyelesaikan tugas mengangkat sampah di kota. Sampah-sampah telah terangkut menuju tempat pembuangan akhir di Nafri. Namun kondisi yang ada ternyata tidaklah sesuai dengan yang diharapkan. Di luar jadwal yang ditentukan masih terlihat masyarakat yang membuang sampah di TPS. Sehingga begitu petugas dengan truck sampah berlalu tumpukan sampah juga mulai terlihat di TPS.
Dengan jumlah armada pengangkut sampah yang terbatas serta telah termakan usia mereka berusaha untuk melayani masyarakat dengan maksimal. Jika salah satu armada mengalami kerusakan maka secara pasti ada beberapa daerah yang tidak terlayani dengan baik.
Jika dilihat tingkat keselamatan kerja para pekerja tidaklah memenuhi standar. Para buruh bekerja dengan perangkat keselamatan kerja yang sangat minim. Mereka bekerja rata-rata tanpa menggunakan masker, sarung tangan dan alat-alat pendukung keselamatan kerja lainnya. Hal ini sangatlah merugikan bagi para buruh sendiri. Walau demikian sebenarnya dari pihak DKP setiap tahun selalu melakukan pengadaan peralatan pengaman, masker, sepatu booth, mantel hujan, sarung tangan. Disamping jumlah yang minim para buruh tidak mau menggunakan alat pengamanan tersebut. Alasannya tidak adanya kenyamanan bekerja jika mereka menggunakan alat pengamanan tersebut.
Belum terhitung juga adanya pekerjaan tambahan pada buruh, jika terjadi musibah tumbangnya pepohonan yang ada di kota Jayapura. Atau juga jika hujan turun yang menyebabkan terkumpulnya sampah-sampah disungai-sungai yang telah dipasang jaring. Ini juga menjadi tanggung jawab dari DKP. Juga limbah Rumah Sakit yang seharusnya dimusnahkan oleh Rumah Sakit sendiri, buruh pengangkut sampah juga yang mengangkutnya ke TPA. Juga sampah-sampah yang merupakan limbah industry. Hal ini sangat bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi DKP kota Jayapura.
Untuk mengantisipasi dampak buruk yang dialami oleh para buruh, DKP sendiri telah memberi pemahaman akan pentingya alat keselamatan kerja. Namun hal tersebut juga dikembalikan lagi kepada para pekerja sendiri. Memang tak banyak yang bisa dilakukan jika para pekerja sendiri tidak mau melakukan demi keselamatan diri masing-masing.
Peningkatan jaminan keselamatan kerja mulai tahun 2009 dilakukan. Hal yang dilakukan antara lain semua buruh telah diasuransikan. Begitu pula dilakukan general check up setiap tahun bagi kesehatan mereka telah pula dianggarkan. Harapannya agar peristiwa yang telah menewaskan 2 orang buruh akibat penyakit yang merupakan dampak dari pekerjaan mereka tidak terulang kembali.
Upaya lain yang dilakukan untuk menjamin masa depan para pekerja adalah pengangkatan buruh menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan DKP. Sangat disayangkan, para pekerja yang telah berstatus PNS menjadi malas untuk turun ke lapangan. Hal ini sebenarnya bukanlah hal yang diharapkan. Namun demikian secara bersama para pekerja berkomitmen untuk menciptakan suasana kota yang bersih.
Adanya tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih dengan instansi lain yang terkait, juga menjadi kendala yang berat bagi DKP. Selama ini telah ada koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi pemerintah daerah. “Perlu diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan instansi terkait,” saran Sipri dari YPLHC. “ Sehingga pekerjaan yang berhubungan dengan sampah tidak hanya melulu menjadi tanggung jawab DKP. Juga perlu campur tangan dari pemerintah Provinsi, karena kota Jayapura ini merupakan ibukota Provinsi,” lanjut Sipri.
Proses pengelolaan sampah ke depan
Pengelolaan kebersihan pada hakikatnya merupakan  kegiatan untuk mengatasi masalah-masalah yang disebabkan oleh sampah. Dalam pengelolaan kebersihan tersebut tentunya merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya sektor swasta dan masyarakat belum melakukan tanggung jawab ini secara optimal.
Akibat dari tidak terangkutnya semua sampah dari pemukiman masyarakat di kota Jayapura oleh DKP kota Jayapura, ditemukan berbagai jenis system penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat, antara lain ditimbun dalam tanah, dibakar bahkan ditemukan masyarakat yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) membuang sampah mereka di sungai.
Perlu penanganan yang serius menanggapi ulah masyarakat yang kurang bertanggung jawab ini. Pengelolaan tata kota yang semrawut juga menyumbang semakin sulitnya penanganan sampah di kota. Pada musim hujan, lumpur dan sampah-sampah yang berasal dari pemukiman dan guguran bukit menimbulkan pendangkalan baik di kali Acai di wilayah Abepura juga pendangkalan di muara kali Anafre yang terletak di jantung kota Jayapura.
Menurut Fientje Jarangga, salah satu aktivis perempuan di kota Jayapura, sampah-sampah yang berasal dari pemukiman tidak lepas dari perilaku pribadi masing-masing orang. Tugas ketua RT/RW dan Kepala Desa untuk melakukan penyadaran akan pentingnya penanganan  sampah oleh masyarakat secara mandiri.

“3R (Reduce, Reuse dan Recycle) di masing-masing keluarga perlu ditanamkan. Paling tidak ada pemilahan antara sampah organic dan sampah non organic,” kata Fientje.
Tempat pemrosesan akhir sampah yang berada di kampong Nafri selama ini menampung sampah setiap harinya ± 279,824 M3, dengan jumlah pemulung sampah mencapai 17 orang. Ada upaya untuk pengembangan alternatif tempat pemrosesan akhir ini di kampong Puai, namun hingga kini belum bisa digunakan karena masalah teknis.
Pemda Kota Jayapura pada tahun 2001 telah menerbitkan Perda No. 21/ tahun 2001 tentang retribusi sampah dan surat edaran walikota No.663/337/2006 tentang cara dan waktu buang sampah. Kemudian pada tahun 2007 diterbitkan Perda no 10 tahun 2007 tentang pengelolaan sampah, berikut sanksi dan ketentuan. Namun perda ini masih menunggu untuk disahkan. Sehingga Perda tentang pengelolaan sampah ini belum diterapkan di kota Jayapura. (Juana Mantovani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *