Ketika Badan Berubah Menjadi Biro

 

Image

Koalisi Jaringan Perempuan Papua, saat bertemu dengan Gubernur Papua, Barnabas Suebu untuk mendiskusikan rencana pemerintah Provinsi Papua untuk merubah Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua menjadi Biro (Foto:JUBI/ Makawaru da Cunha)

 
JUBI – Pada tahun 2009, direncanakan Badan Pemberdayaan Perempuan Papua yang khusus mengurus segala permasalahan perempuan dan anak di Papua akan diubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Papua . Hal ini sesuai Perpres No. 75/2006 dan Permendagri No.20/2007, juga kebijakan Gubernur Papua untuk perampingan struktur dan organisasi pemerintahan.

Dampak yang dapat dilihat secara kasat mata adalah perubahan adalah perubahan eselon dari Kepala Badan yang bereselon 2 A menjadi Kepala Biro yang bereselon 2 B. Ini artinya ada turunnya tunjangan kepala badan Rp 5 juta per bulan menjadi  Rp 2,5 juta per bulan sebagai kepala biro yang berarti Provinsi Papua dapat menghemat sekitar Rp 30 juta pertahun dari tahun dari sebelumnya sebesar Rp 60  juta per tahun untuk satu jabatan saja. Pertanyaannya apakah penghematan ini sebesar Rp 30 juta benar-benar dibutuhkan oleh provinsi Papua?
“Perubahan ini masih sesuai dengan tugas pokoknya, lagi pula perempuan tidak dikerjakan oleh pemberdayaan perempuan saja. Tapi juga dikerjakan oleh instansi lain seperti dinas kesehatan, dinas sosial atau lainnya. Namun biarlah berjalan dulu, akan kami evaluasi keefektifitasannya,” kata Tedjo Soeprapto, Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
Rencana perubahan Badan Pemberdayaan Perempuan menjadi Biro Permberdayaan Perempuan ini mendapat reaksi dari kaum perempuan Papua. Berbagai kalangan perempuan seperti kalangan birokrasi, agama, LSM dan adat membentuk koalisi yang dinamakan Koalisi Jaringan Perempuan Papua untuk menolak perubahan ini. Tahap pertama Senin, 5 Januari lalu Koalisi ini telah menyurati Gubernur Papua, Barnabas Suebu untuk melakukan dengar pendapat. “Kami ingin mendengar pejelasan Gubernur secara langsung tentang perubahan ini, sebab badan ini bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi melewati sebuah proses yang panjang” kata Fien Jarangga, dari Tabloid Suara Perempuan Papua.
Fien Jarangga menjelaskan,  terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dibentuk demi mewujudkan hak-hak asasi manusia perempuan yang berpijak dari berbagai kebijakan internasional maupun nasional telah dibuat untuk menegakkan HAM perempuan. Seperti CEDAW (Convenstion On the Elimination of All Forms of Discrimintaion against Woman). “Indonesia juga sudah meratifikasi CEDAW sehingga lahir UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Di Papua, ratifikasi ini kemudian melahirkan sebuah kantor pemberdayaan perempuan yang kemudian meningkat menjadi badan untuk meningkatkan kinerja dan memberi wewenang yang lebih besar terhadap badan ini. Namun demi perampingan birokrasi, badan ini justru di turunkan menjadi biro,” katanya.
Surat keberatan tersebut,berisi beberapa point alasan keberatan koalisi jaringan Papua   yaitu : 1.Proses pengambilan keputusan tersebut tidak melibatkan perempuan sebagai komponen utama yang berkepentingan dalam perubahan tersebut.
2. Adanya Badan Pemberdayaan Perempuan Papua adalah hasil pergumulan panjang  kaum perempuan di Tanah Papua.
3. Badan Pemberdayaan Perempuan merupakan payung koordinasi antar organisasi perempuan formal maupun informal di semua tingkat/level. 4. Permasalahan Perempuan dapat dibahas dan diselesaikan dengan kerja kerja berjejaring termasuk mengadvokasi kebijakan publik, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. 5. Dalam kerangka UU No. 21 tahun 2001 yang memberikan perlindungan, pemihakan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua, maka rekruitmen dan penempatan SDM Papua wajib diperhatikan.
Jika dihubungkan dengan tugas pokoknya, BPP Provinsi Papua memiliki tugas yang sangat berat, yaitu merumuskan kebijakan teknis perencanaan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, analisis dan kajian kebijakan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, meningkatkan jejaring kerja  dalam daerah, regional, nasional dan internasional, meningkatkan pelayanan, menegakkan HAM terhadap perempuan dan anak. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian lembaga-lembaga organisasi perempuan serta meningkatkan kapabilitas BPP. 
Dalam menjalankan tugas yang begitu berat, BPP Provinsi Papua membutuhkan sumber daya manusia dan kewenangan yang sangat besar untuk mencapainya. Pertanyaan yang akan muncul adalah apakah ketika nantinya statusnya badan pemberdayaan perempuan Papua ini berubah menjadi Biro Pemberdayaan Perempuan Papua, apakan tugas pokoknya tetap seperti ketika menjadi badan atau akan dilakukan revisi? Hal ini belum jelas! “Jika statusnya berubah menjadi biro, maka kewenangannya hanya melaksanakan hal-hal yang teknis dan tidak pada tahap menyusun program. Padahal untuk konteks Papua di era Otsus kewenangan ini sangat diperlukan, karena BPP tidak hanya melaksanakan program nasional, tetapi juga program yang sifatnya khusus bagi orang Papua” kata Mintje Roembiak, Ketua kelompok kerja perempuan (Pokja) di Majelis Rakyat Papua (MRP). Menurutnya hal ini sangat diperlukan mengingat posisi BPP Provinsi sebagai koordinator tertinggi di wilayah Papua.
“MRP sifatnya hanya mendorong, hal ini sesuai tugasnya. Namun untuk kerja-kerja lapangan, harus ada yang mengkoordinasi kerja kerja ke semua sector dan basis. Lalu Badan pemberdayaan perempuan membuat program sesuai dengan kebutuhan perempuan di Papua,” lanjutnya. Untuk itu, Roembiak mengharapkan  jika tetap diubah menjadi biro, kewenangan BPP Provinsi Papua tidak dikurangi agar tetap dapat menjadi koordinator sesuai dengan tujuan awalnya.
evaluasi kinerja Badan pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua tetap diperlukan. Yang belum terasa saat ini terutama dalam membangun koordinasi di tingkat lokal seperti DPRP, MRP sehingga tingkat kebijakan dan pelaksanaan teknis dapat berjalan dengan sinkron. Selama duduk sebagai anggota MRP, Roembiak hanya mengalami satu kali kerjasama dengan BPP Provinsi Papua. “Padahal mereka ini yang dapat meganggarkan dana pemerintah untuk melakukan pembangunan bagi perempuan, kami sebagai akademisi bisa melakukan penelitian untuk kemudian hasilnya dapat diajukan sebagai dasar penyusunan program.” katanya. Namun kelompok perempuan tidak perlu berkecil hati dulu, Sekda masih menjanjikan revisi, untuk itu diperlukan tindakan nyata untuk meyakinkan Gubernur tentang pentingnya BPP Provinsi Papua terhadap pembangunan perempuan.
Kinerja BPP Provinsi Papua kemudian menjadi bahan pertimbangan. Tindakan nyata adalah BPP Provinsi Papua memberikan pelatihan keterampilan dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan lewat program pengarusutamakan gender kepada masyarakat. Namun seringkali tak disertai dengan pendampingan atau pembinaan. Sehingga bantuan dan program bersifat sporadis dan bergilir tanpa ada kelanjutan secara terus menerus sehingga kapasitas perempuan dapat meningkat secara nyata.
“Kita tidak perlu memperdebatkan apa yang sudah dicapai, tapi bagaimana mempertahankan yang sudah ada. Badan ini dibutuhkan oleh semua perempuan dari dan untuk perempuan. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang benar-benar bijak dari Gubernur Papua untuk mengubahnya,” ujar Fien Jarangga. Fien juga sedikit menyayangkan sikap DPRP yang tidak mendukung tetap berdirinya badan ini, padahal setidaknya ada 6 orang anggota DPRP yang berjenis kelamin perempuan, namun hanya Komisi F yang menyetujui tetap berdirinya BPP Provinsi Papua, tidak diubah menjadi Biro.
Matias Refra, Juru Bicara Gubernur Papua mengatakan, Gubernur berencana akan menemui Koalisi  Jaringan Perempuan Papua akhir pekan ini. “Ternyata rencana ini mendapat respons kelompok perempuan yang cukup luas, tapi rencana ini belum final. Gubernur akan bertemu kelompok perempuan baru akan memutuskan,” katanya. (Angel Flassy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *