Pelanggaran HAM Ekosob Seringkali Diabaikan

 

Image

Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) seringkali diabaikan karena konflik yang terjadi seringkali dipandang dalam dimensi sosial politik (Foto: JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI—Selama ini di Papua isu isu pelanggaran HAM Ekosob kurang mendapat perhatian, bahkan terkesan diabaikan. Padahal munculnya pelanggaran bidang Sipil dan Politik (Sipol) akarnya berasal dari pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) orang Papua.

“Kita selama ini masih berpikiran bahwa HAM ini hanya menyangkut masalah hak-hak sipil dan politik, atau masalah orang-orang yang tercederai secara fisik padahal jika pemerintah mengabaikan segala sesuatu yang menyangkut masalah HAM dari masyarakat itu juga merupakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah sendiri,” jelas Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Nasaruddin Bunas,SH, MH belum lama ini di Jayapura.
Lebih lanjut Kakanwil Hukum dan HAM Papua memberikan contoh misalnya, sekarang ini masih banyak pengangguran, banyak masyarakat yang belum dapat pemenuhan kesehatan secara baik, masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan, ini merupakan tugas-tugas pokok dari pemerintah dan pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk membenahinya.
Dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua sejak dicanangkan beberapa tahun yang lalu namun realisasi dari apa yang terdapat di Otsus. Misalnya saja tentang ketenaga kerjaan kata Bunas di mana dalam pasal 23 Otsus jelas-jelas mengatakan bahwa masyarakat asli Papua mempunyai keutamaan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan pendidikan. “Begitu juga untuk penerimaan hakim dan jaksa diutamakan bagi masyarakat asli Papua tetapi dalam kenyataan pada pengurusannya yang lebih lanjut diatur dalam perdasi. Namun mungkin Perdasinya belum ada, dan ini menjadi problem-problem yang harus diatur dan diselenggarakan perdasi tersebut oleh DPRP, karena kita harapkan DPRP sebagai wakil rakyat tentu sudah harus mampu melihat bagaimana meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat asli Papua,”ujar Bunas.
Ditegaskan masalah masalah yang terjadi di Provinsi Papua sebenarnya kalau diamati khususnya terdapat pada masalah pendidikan, pertambangan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain-lain. “Semua permasalahan ini akan berhulu pada masalah kesejahteraan masyarakat, sejauh ini tidak ada pengaturan-pengaturan yang secara jelas, maka pemenuhan hak-hak masyarakarat tidak dapat dipenuhi secara cepat dan terukur,”ujar Bunas.

Peningkatan Kualitas Ekosob
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas YAPIS Jayapura Muslimin SH melihat bahwa, kewajiban negara dalam penegakan HAM di Indonesia yang tertuang dalam pasal 28 I UUD 1945, pada pasal 4 disebutkan bahwa perlindungan, kemajuan penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah.
Pasal ini sudah jelas bahwa dalam UUD RI memberikan kewajiban dan tanggung jawab penegakan HAM kepada negara dan pemerintah. Kelemahan dari pasal ini bahwa kewajiban dan tanggung jawap negara dalam penegakan HAM ini hanya diatur dalam satu ayat saja, bukan dalam satu pasal. Sehingga akan muncul suatu pertanyaan apakah tanggungjawab negara dalam ayat 4 itu dimaksudkan hanya untuk pelaksanaan ayat satu,dua dan ayat tiga pada pasal 28 I saja ataukah seluruh masalah HAM yang diatur dalam UUD 1945 tersebut. Seharusnya ketentuan ini diatur dalam satu pasal tersendiri sehingga ada perbedaan tentang apa yang diatur, siapa yang terkena aturan dan siapa yang bertanggung jawab menjalankan aturan itu.
“Pada umumnya semua yang diatur dalam  UUD 1945 adalah merupakan pengaturan dan perlindungan HAM, dan bukan hanya pasal 28 A saja, dan meskipun UUD 1945 telah mengalami amandemen 4 tetapi masih banyak terdapat kelemahan,” ungkapMuslim.
Lanjut dia, dalam pasal 31 tentang pendidikan yang bunyinya setiap warga negara, berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya, dan ini merupakan persoalan. “Dalam UUD mewajibkan negara dan pemerintah daerah untuk mengatur 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan, tetapi sampai hari ini belum ada daerah apalagi negara mengatur 20 persen untuk biaya pendidikan. Sehingga pemenuhan kebutuhan dasar atau pendidikan wajib bagi warga negara menjadi tidak wajib, karena pemerintah yang diwajibkan untuk membiayai pendidikan dasar ini juga sementara negara yang diwajibkan untuk membiayai tidak mampu dilaksanakan,”ujar Muslim.
Untuk itu, lanjut dia, upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak Ekosob adalah dengan memberi peluang bagi setiap warga negara untuk menciptakan dan mengembangkan potensi Ekosob yang dimiliki tanpa ada tekanan dan rasa takut.
Negara juga wajib melakukan pemberdayaan dan peningkatan kualitas potensi Ekosop sehingga potensi tersebut dapat bertumbuh dengan daya saing yang kuat serta negara wajib memberi perlindungan hak Ekosob sehingga warga merasa nyaman, aman dan memperoleh hasil yang maksimal.

47 Kasus Pelanggaran Ekosob di Papua
Sementara Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Paskalis Letsoin SH mengungkapkan, Hak Ekosob adalah bagaian dari perkembangan  HAM untuk generasi kedua setelah hak sipil dan politik (Sipol).
“Dalam konteks  Papua maupun Indonesia secara umum sebenarnya Hak Ekosob belum mendapat perhatian yang benar–benar serius,” ujar Letsoin.
Lanjutnya, ketika orang berbicara tentang kekerasan, teror, pembunuhan, intimidasi. “Kita dari masyarakat, mahasiswa, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM) bersama-sama bersuara mengutuk tidakan seperti tersebut dan ini merupakan bagian dari pemenuhan hak sipil politik, tetapi kalau ada pelanggaran ekosob sepertinya perhatian untuk hal ini masih sangat minim baik oleh negara dan pemeritah, maupun masyarakat sipil, mahasiswa serta gerakan massa lainnya,”ujar  Letsoin.
Dia memberikan salah satu contoh yang pernah terjadi adalah para mama-mama penjual pinang di depan Super Market Gelael di Kota Jayapura. “Mereka sendiri ini menuntut sendiri hak mereka, ketika mereka menuntut haknya mereka didampingi oleh hanya sebagian kecil orang saja,” tegas Letsoin.
Lebih lanjut, urai Letsoin, hal ini menunjukkan perjuangan untuk menuju pemenuhan hak Ekosob masih belum menarik perhatian banyak orang, padal sesungguhnya hak-hak ini sebenarnya yang menentukan kita eksis dalam segala pergerakan.
“Bagaimana kita bisa bergerak kalau lapar, bagaimana orang mau sekolah kalau tidak ada biaya,” papar Letsoin.
Munculnya Hak Ekosob setelah Hak Sipol itu menentukan hak yang perlu harus dipenuhi, meskipun kita sadar bahwa pemenuhan hak Ekosob tidak boleh terlepas dari pemenuhan hak sipil politik.
Jika menelaah  kembali persoalan-persoalan yang terjadi di Papua, tentang apa yang diidentifikasi oleh LBH Papua  sampai dibidang ekonomi ini khususnya bagi akses pasar bagi-mama-mama orang asli Papua sangat sulit.
“Mereka yang selalu jualan di pasar-pasar menjual hanya menempati pinggiran jalan maupun pinggiran toko, dan hampir terjadi di semua wilayah. Keadaan seperti ini sudah terjadi dari tahun ketahun tetapi sampai saat ini belum ada perbaikan nasib mereka. Begitu juga dengan pemberian gaji dan honor yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang menuju pada pemutusan hubungan kerja,”ujar Letsoin.
Selain itu fakta yang menunjukkan, lanjut Letsoin, penganguran yang terjadi di Papua begitu tinggi. “ Padahal kita masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan namun yang terjadi jumlah pengangguran ini makin meningkat.
Begitu juga dengan pendidikan, dimana ditemukan biaya pendidikan yang mahal, sehingga anak-anak usia sekolah sulit untuk mengejam pendidikan ditingkat dasar,”ujar dia seraya menambahkan walau pun sebenarnya pendidikan di tingkat lanjutan dan perguruan tinggi serta mutu pendidikan belum begitu baik serta keterbatasan dalam tenaga-tenaga pendidik untuk anak usia sekolah.
Bukan itu saja, Letsoin juga menyoroti masalah bidang kesehatan,  justru yang ditemui di lapangan adalah  masih rendahnya pelayanan rumah sakit terhadap orang yang mencari kesehatan dan obat yang dibeli pun mahal, bahkan obat-obat terkadang sulit diperoleh.  Begitu juga dengan keterbatasan tenaga medis di daerah, walaupun ada tenaga medis, tetapi pelayanan juga tidak sebagaimana mestinya, serta standar kesehatan yang layak di Papua belum diketahui dan dalam sisi pandang Ekosob masalah ini layak perlu ada standarisasi yang layak bagi masyarakat yang ada di Papua dan ini belum jelas.
Sementara satu hal yang paling merugikan adalah tentang budaya yang dikibarkan diluar adalah bahwa budaya Papua identik dengan kekerasan dan minuman keras (miras).  Hal-hal  ini yang salah dan sangat merugikan kita sementara banyak hak-hak cipta kita yang banyak dipalsukan dari luar.
Berdasarkan hasil monitoring pada LBH Papua terdapat sebanyak 47 kasus pelanggaran di bidang hak Ekosob.”Celakanya bahwa para-pelaku pelanggaran ini sampai saat ini belum diatur kalau dilanggar apakah di hukum atau tidak,” tegas Letsoin.
Yang jelas dalam setiap pembangunan yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) harus partisipasi dimana masyarakat harus dilibatkan dalam proses proses penetapan kebijakan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak hak mereka dalam bidang Ekosob. Pemberdayaan  masyarakat harus diberdayakan, termasuk dalam posisinya untuk melakukan klaim klaim atas hak haknya. Akuntabilitas (pertanggunggugatan), seluruh kebijakan publik untuk melaksanakan kewajiban pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggunggugatkan terhadap publik.(Yunus Paelo/Dominggus A. Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *