Korupsi di Tanah Papua

 Image
 
Oleh : Leon Victor S. Wayoi,SE (*)
 
JUBI—Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH mengatakan sebelum dirinya dilantik menjadi Gubernur Provinsi Papua dana Otsus sebesar Rp 2 Triliun tak dipertanggungjawabkan, sebagian besar uang Otsus digunakan oleh Birokrasi.

Demikian sekilas ungkapan Gubernur Suebu menyikapi soal carut marutnya penggunaan dana dana Otsus yang belum mengarah kepada tujuan sebenarnya. Sayangnya penggunaan dana sebesar itu sampai sekarang tak pernah diusut-usut dan kemana rimbanya.
Berbicara tentang korupsi, maka hal ini jelas telah menjadi musuh besar bagi negara Indonesia sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya dan diharapkan pembangunan dapat berjalan lancar. Kesejahteraan masyarakat bisa meningkat, kemiskinan diperkecil sehingga negara menuju kepada tingkat kemakmuran yang tinggi.
Pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang siginifikan di era kepemimpinan Presiden SBY, sehingga diharapkan dapat menyelamatkan uang negara sebesar tiga triliun rupiah. Hal ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat sehingga cepat atau lambat korupsi di Indonesia bisa dimusnakan.

Apa yang dimaksud dengan korupsi?

Menurut penulis, korupsi adalah memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya dengan mengurangi hak-hak orang lain tanpa peduli dengan mereka yang mengalami kerugian atas tindakan tersebut. Di Indonesia korupsi identik dengan uang negara yang digerogoti oleh para tikus-tikus koruptor sehingga negara dirugikan sampai triliunan rupiah. Korupsi di Indonesia sebenarnya sudah membudaya sehingga hampir dilakukan oleh semua strata kehidupan baik birokrat maupun swasta yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini dikenal dengan KKN yaitu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahkan disebut korupsi berjamaah layaknya orang beribadah.

Kapan korupsi mulai berkembang di Papua?
Untuk melihat hal ini, maka penulis ingin mengevaluasi kembali persoalan korupsi yang terjadi di Tanah Papua sejak bangsa Indonesia menduduki Tanah Papua dan mengklaim Papua sebagai wilayah Indonesia tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Indonesia melakukan korupsi wilayah dan politik atas Tanah Papua. Sebelum pemerintah Belanda meninggalkan Tanah Papua, maka mereka mempersiapkan orang orang Papua yang kelak duduk dalam jajaran pemerintahan untuk bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pekerjaan mereka. Sehingga pada waktu mereka bekerja di era tahun 1960 sampai masuk ke era 1980 an  hampir tidak ada praktek-praktek korupsi yang dilakukan oleh orang orang Papua terutama di tingkat birokrasi. Memang pada waktu itu sudah ada korupsi, tetapi dilakukan oleh beberapa orang pendatang yang selanjutnya menyebabkan beberapa orang Papua mulai terkontaminasi dengan penyakit korupsi terutama mereka yang duduk di instansi Biro Keuangan atau Instansi Douane dan Bea  Cukai yang merupakan tempat basah dan empuk untuk melakukan korupsi.
Memasuki era tahun 1990 an virus korupsi mulai menyebar di berbagai instansi pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten dan kota. Hal ini terjadi bersamaan dengan alih generasi dari generasi hasil didikan pemerintah penjajah kepada generasi hasil didikan pemerintah Indonesia merdeka. Di akhir era 1990-an sebelum memasuki tahun 2000-an, telah terjadi gejolak politik di Tanah Papua yaitu adanya aspirasi merdeka dari orang orang Papua yang menganggap bahwa bangsa Indonesia telah melakukan pemutarbalikan fakta sejarah sehingga merugikan orang Papua yang terpuruk ke dalam kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Untuk meredam aspirasi merdeka dan kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, maka mereka menawarkan solusi dengan memberikan apa yang namanya Otonomi Khusus. Tak lupa pula pemerintah mengucurkan triliunan rupiah selama 25 tahun ke depan guna membangun Papua sejak tahun 2001 lalu. Hingga kini sudah enam tahun pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Tanah Papua dan hasilnya masih jauh dari harapan masyarakat.
Namun sayangnya, pengucuran dana Otsus sebesar triliunan rupiah itu tak dilengkapi dengan perangkat hukum dalam mengatur penggunaan dana- dana tersebut sehingga menyebabkan suburnya korupsi di Tanah Papua. Bahkan praktek- praktek korupsi ini semakin menggila dalam menggerogoti dana-dana tersebut, sehingga dikatakan oleh pemerintah pusat di Jakarta bahwa dana Otsus sejumlah tiga triliunan rupiah hilang tak tentu rimbanya dan entah kemana perginya. Mereka yang tadinya berteriak-teriak minta merdeka akhirnya menjadi penonton dan pendengar tentang dana Otsus triliunan rupiah yang dikatakan gagal. Pasalnya, tidak ada manfaat baik langsung mau pun tidak langsung kepada orang orang asli Papua. Siapa yang bertanggungjawab tentang semua itu? Tentu saja mereka yang duduk di dalam penggunaan dana tersebut!

Mengapa harus korupsi?
Mereka yang korupsi tentu mempunyai berbagai alasan untuk membenarkan perbuatan mereka dalam melakukan praktek- praktek korupsi. Pada prinsipnya tujuan korupsi yaitu bagaimana mendapatkan uang sebanyak mungkin dengan memuaskan keinginan maupun hasrat sebagai manusia yang tidak pernah terpuaskan. Dengan melihat situasi korupsi yang terjadi di Tanah Papua, maka kami mencoba untuk mengkategorikan tujuan korupsi sebagai berikut :
1. Korupsi yang dilakukan oleh kaum pendatang. Mereka yang datang ke Tanah Papua untuk bekerja ada yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan korupsi, tujuannya yaitu bagaimana hasil korupsi tersebut dapat dipergunakan untuk membangun rumah mewah di daerah asalnya atau dimanfaatkan untuk modal usaha atau hal-hal lain yang dapat mengangkat status sosial di daerahnya.
2. Korupsi yang dilakukan oleh orang orang Papua sendiri. Orang Papua melakukan korupsi jauh lebih serakah dari kaum pendatang tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada sesama orang-orang Papua. Bahkan hukuman yang bakal menimpah mereka sudah tidak ditakuti lagi. Ketika mereka akan diperiksa oleh petugas audit mereka mengancam dengan berteriak minta merdeka atau alasan sakit supaya tidak diperiksa atau ditahan. Biasanya hasil korupsi dipergunakan untuk menyogok pemeriksa secara diam -diam dan  terutama saat mereka ke Jakarta untuk menghabiskan hasil korupsinya dengan wanita wanita cantik dan hidup berfoya- foya. Ironisnya, mereka melakukan tanpa berpikir panjang bahwa ratusan orang Papua asli  yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. Hasil dari korupsinya pun tidak dimanfaatkan dengan baik guna membuka usaha hingga mampu membuka lapangan kerja bagi para pengganggur, sehingga suatu saat apabila koruptor itu ditangkap atau pensiun maka hasil korupsinya lama kelamaan habis dan terpaksa mereka kembali hidup seperti masyakat kebanyakan lagi.
3. Setiap pelaku korupsi yang terindikasi korupsinya harus dilaporkan kepada pihak penyidik untuk selanjtunya diperiksa dan diadili.
4. Pemerintah harus memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang Informasi Teknologi (IT) untuk mengelola data keuangan pembangunan sehingga dapat mencegah atau mengurangi korupsi yang akan menyalah gunakan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Dengan berbagai telaahan dan pengamatan penulis sendiri di lapangan termasuk ikut berbisnis di Tanah Papua diharapkan penyelewengan dana-dana korupsi di Tanah Papua mampu diberantas sampai ke akar- akarnya.

(*) Mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Cenderawasih dan Universitas Hasanudin Makassar
 
 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *