Perpustakaan Keliling Solusi Pendidikan Gratis Di Papua

 
 
JUBI – Gubernur Provinsi Papua dalam sidang DPRP akhir Desember lalu menegaskan mulai tahun anggaran 2009 berlakukan pendidikan gratis bagi masyarakat Papua.
Sebenarnya kebijakan pendidikan gratis pernah pula dikatakan Gubernur Papua Almalhum JP Solossa saat merayakan HUT Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) pada tahun 2002 silam.
Namun yang jelas pendidikan dasar merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk mencerdaskan setiap warga negaranya. Salah-satu penunjang pendidikan, baik orang dewasa maupun anak-anak adalah tersedianya buku-buku bacaan yang bermutu dan murah serta mudah dijangkau.  
Pelayanan pustaka keliling di Provinsi  Papua saat ini, hanya dilayanani oleh mobil perpustakaan keliling untuk beberapa kabupaten, khususnya yang jauh dari perpustakaan seperti di Kabupaten Sarmi, Keerom dan  Kabupaten Jayapura.
Sebagai gambaran dari tiga kabupaten terdapat 93 pos layanan pustaka keliling, dan ternyata masyarakat di wilayah tersebut sangat gemar membaca buku.
“Karena masyarakat pada umumnya mempunyai aktivitas rutin setiap harinya, maka upaya yang kita tempuh adalah mendirikan taman bacaan pada beberapa daerah tersebut. Khususnya yang berkaitan erat dengan perpustakaan keliling,” jelas Kepala Bidang Layanan Perpustakaan Provinsi Papua Jacob Hole kepada JUBI belum lama ini.
Menurut Hole, salah-satu kendala yang saat ini dialami dalam pelaksanaan ini adalah masih terbatasnya sarana kendaraan, khususnya di Jayapura sendiri hanya dua unit mobil operasional saja, di Kabupaten Merauke satu unit, sementara satu unit  di Sorong telah mengalami kebakaran.
“Sampai saat ini Provinsi Papua juga belum menyumbangkan  mobil operasional dan yang kita gunakan sekarang merupakan bantuan dari pemerintah pusat semua,” ungkap Hole.
Mobil operasional ini, tambah Hole, merupakan masalah yang sangat mendasar dalam peningkatan pelayanan. Sehingga pada setiap  pertemuan pihaknya terus mengupayakan adanya bantuan. “Dari segi pustakawan sendiri kita sudah mempunyai petugas fungsional siap dan buku-buku yang memadai karena setiaptahunnya ada pengadaan bahan pustaka,” tambahnya.
Untuk mencedaskan masyarakat, lanjut dia, tidak hanya ditujukan bagi masyarakat di daerah perkotaan, tetapi juga bagi masyarakat yang ada di pedesaan dan daerah terpencil lainnya  di Provinsi Papua.
Lebih lanjut, Hole mengatakan, upaya yang dilakukan untuk memberikan layanan informasi  guna meningkatkan pengetahuan dan  mengembangkan minat baca  bagi masyarakat pedesaan dan daerah terpencil lainnya secara merata serta dapat dilakukan melalui perpustakaan keliling.
Menurut Hole, perpustakaan sebagai sarana pendidikan informasi, sumber ilmu pengetahuan dan penyebaran informasi merupakan sarana yang tepat untuk meningkatkan kemajuan masyarakat. Namun dikatakan yang menjadi kendala adalah untuk membangun perpustakaan  membutuhkan biaya yang tak sedikit, sehingga hal ini belum dapat dilakukan pemerintah untuk membangun perpustakaan di setiap desa.
“Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah menyelenggarakan sarana yang cocok untuk mengatasi hal tersebut dapat  ditempuh dengan melaksanakan perpustakaan keliling,” ujar Hole.
Ditegaskan Hole,  setiap unit perpustakaan ini dapat melayani beberapa desa sehingga jangkauan yang dicapai dapat lebih luas lagi. “Bagi masyarakat perkotaan tentu tak menjadi kendala dalam hal layanan perpustakaan karena telah ada perpustakaan yang menetap serta banyak toko-toko buku yang ada,” ujar Hole.
Namun, kata dia, dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang makin maju masyarakat pedesan maupun daerah terpencil lainnya  perlu memperoleh dukungan layanan informasi dengan mengadakan perpustakaan keliling.
Sesuai Undang-Undang  RI    Nomor 43 Tahun tentang Perpustakaan 2007, pada pasal 4 menyatakan bahwa tujuan dan fungsi perpustakaan adalah memberikan layanan kepada  pemustaka untuk meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Begitu juga pada pasal 7 butir C, mengatakan,  pemerintah menjamin kesediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air serta pasal 5 dimana masyarakat berhak memperoleh layanan dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan.
“Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan pustaka untuk melayanani masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang lain dan tidak terjangkau oleh perpustakaan  menetap,” jelas Hole.
Oleh karena itu, tambah dia, perpustakaan keliling mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat yang tak terlayani oleh perpustakaan menetap serta tugas dari perpustakaan keliling adalah mempromosikan layanan perpustakaan masyarakat yang belum pernah mengenal perpustakaan dengan berusaha meningkatkan minat baca kepada masyarakat  dan mengembangkan rasa cinta terhadap buku bagi masyarakat luas.
Keadaan wilayah geografis Indonesia termasuk Tanah Papua, yang terdiri dari kepulauan, sehingga untuk merealisasikan kegiatan perpustakaan keliling memerlukan berbagai jenis kendaraan seperti layanan perpustakaan keliling darat, layanan perpustakaan keliling terapung dan layanan perpustakaan terbang.
Untuk faktor pendukung lainnya bagi terselengaranya pustaka keliling sehingga tepat sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat diupayakan juga penyediaan buku terbaru dengan pengarang yang cukup terkenal dalam  jumlah koleksi  buku minimal berisi 2500 judul hingga 15.000 judul buku.
Selain itu faktor yang ikut menentukan kelancaran perpustakaan keliling adalah pengelola perpustakaan keliling tersebut, serta adanya layanan-layanan yang menarik minat bagi pembaca seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, membaca ditempat, layanan bercerita, pemutaran film, layanan jasa dokumentasi dan layanan jasa informasi.

Perpustakaan Digital
Sementara itu, Supryanto Widodo,SS, M.Hum, Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan Departemen Pendidikan Nasional mengatakan  berdasarkan pengamatannya sebelum otonomi pertumbuhan perpustakaan di Indonesia rata-rata hampir sama karena diawasi secara langsung dari Jakarta, namun setelah otonomi pertumbuhannya berbeda-beda, ada yang lebih baik, tetapi ada juga yang kurang baik.
“Kalau di Papua menurut pengamatan saya, masih standar-standar saja,” ujar Widodo.
Namun tambah Widodo  kedepannya perlu ada perjuangan karena sesuai dengan Undang-Undang yang dikehendaki perpustakaan itu bisa berjalan dan berbasis teknologi, Informasi Teknologi  (IT).  Saat ini Departemen Pendidikan dan Pengajaran telah membeli buku- buku paket dan bisa langsung diakses secara gratis melalui fasilitas internet. Sayangnya, tidak semua sekolah di Indonesia termasuk Tanah Papua memiliki fasilitas memadai dan sulit untuk mengaksesnya.
Oleh karena itu, perlu penyiapan tenaga yang profesional, banyak hal-hal diderah yang perlu di kembangkan, seperi bahasa daerah, cerita rakyat, koleksi daerah ini merupakan salah satu fungsi warisan budaya yang harus dilestarikan oleh perpustakaan.
Perpustakaan ini mempunyai kewajiban mengurusi nasional edited, lokal edited bukan dalam bentuk fisiknya, tetapi informasi tentang warisan budaya.
“Kita ketahui bahwa budaya Papua yang begitu  besar dan  kaya. Untuk itu, perpustakaan harus mempunyai andil besar bagaimana melestarikan fungsi warisan budaya serta membangun infrastruktur warisan budaya serta bagaimana dapat memberikan pelayanan perlu ada peran  pemerintah provinsi dan  pemerintah kabupaten,” ujar dia.
Sehingga jika saat ini, lanjut dia, perpustakaan masih berbasis manual bagaimana ke depannya harus mengembangkan sesuai dengan basis tehnologi informasi. “Kalau sudah termuat di dalam teknologi informasi sehingga untuk mengetahui kebudayaan suatu daerah dapat diakses melalui website di daerah yang bersangkutan,” tegasnya.
Dia juga mengakui situasi geografis di Tanah Papua merupakan salah satu kendala dalam pengembangan perpustakaan, tetapi dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah dalam mengakses semua informasi tersebut dan tak lagi tergantung waktu, tempat dan kapan saja bisa diakses.
“Harusnya kita sudah mampu dengan cara seperti ini,” tegas Widodo.
Widodo  mengatakan, sebelumnya  mengikuti Konggres Perpustakaan Digital Tingkat Asia Pasifik ke XI dan pada saat yang bersamaan diadakan Konggres Perpustaakan Digital Indonesia yang pertama.
“Jadi di tingkat Asia Pasifik Indonesia sudah ketinggalan selama 11 tahun,” sebut Widodo.
Walaupun konggres untuk  tingkat Indonesia baru digelar pertama kali se seharusnya di tanah Papua juga ikut dalam sistem yang sama walaupun baru pertama kali.
Program 44 Unit Perpustakaan Desa di Papua

Pada tahun 2009 Perpustakaan Nasional akan membangun Perpustakaan Desa untuk semua provinsi, dan beberapa provinsi sejak 2007 memang telah dibangun begitu juga Provinsi Papua pada tahun 2009 ini akan segera dibangun dan telah disiapkan dananya, serta tergantung provinsi Papua bagaimana kesiapannya sehingga Badan Perpustakaan Daerah Papua juga dapat segera digalakkan dan rencananya akan dibagun 44 unit Perpustakaan Desa/Kampung.
Perpustakaan Desa ini juga nantinya seperti halnya perpustakaan lain yang berisikan bahan bacaan, namun perlu disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Misalnya jika hendak membangun perpustakaan di daerah tertentu perlu juga harus ditunjang oleh bahan bacaan dari daerah yang bersangkutan dan apakah ini sudah siap untuk masing-masing daerah.
“Yang menjadi problem nantinya adalah jika perpustakaan desa ini dibangun bukan lagi didominasi oleh koleksi buku-buku nasional, tetapi harus menyertakan koleksi lokal. Namun  apakah di daerah termasuk Papua sudah menyediakan koleksinya masing-masing,” jelas Widodo
Ditambahkannya, dengan adanya perpustakaan desa yang didisi bahan-bahan bacaan lokal ini sehingga suatu daerah bukan hanya menjadi ingatan secara nasional, tetapi bahkan menjadi ingatan dunia. “Karena itu perlu juga didukung dengan kebiasan menulis bagi masyarakat umum utamanya masyarakat setempat sebagai bahan referensi perpustakaan desa,” ujar dia. (Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *