Minimnya Caleg Perempuan: Merosotnya Sebuah Rasa Peduli?

Image

Maraknya pencitraan partai politik (parpol) jelang pemilu ternyata tidak memberikan ruang yang cukup untuk keterlibatan perempuan dan sekaligus tidak memenuhi kuota 30% (IST)

 

 
JUBI – Maraknya partai politik (Parpol) jelang Pemilu, rupanya sudah menjadi gambaran biasa di Indonesia. Parpol bertebaran bak bunga di musim semi. Dari parpol yang berorientasi program hingga partai yang ideologis. Dari parpol baru hingga parpol jelmaan baru dari partai lama.

Hanya dengan merubah tanda gambar, sebuah partai dapat mengikuti Pemilu setelah melalui proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lahirnya sebuah parpol, memang diharapkan dapat menjadi corong bagi kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan konstituen. Dapat menjalankan fungsi-fungsi Parpol serta tetap berada pada rel sejatinya. Namun kenyataannya tak demikian. Parpol acapkali hanya sebagai pembawa suara partai semata. Lebih tragisnya lagi pembawa suara individu-individu representasi partai atau yang mengatasnamakan konstituen.
Citra sebuah partai politik yang buruk ditengah masyarakat tidak hanya dilihat dari mandeknya fungsi partai politik seperti agregasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana pengatur konflik bahkan pendidikan politik yang baik dalam masyarakat. Keburukan partai politik itu semakin bertambah dengan sedikit sekali dilibatkannya perempuan dalam tubuh partai atau dalam daftar Calon legislatif (Caleg) yang diajukan Parpol ke KPU. Bahkan di daerah, sejumlah partai tidak mengikutsertakan perempuan dalam daftar calegnya. Bagi partai di daerah, bukan mengganggap perempuan dinomorduakan, tapi karena situasi minimnya kepedulian perempuan sendiri untuk terlibat secara langsung dalam percaturan politik praktis. “Hal ini yang menjadi kendala bagi partai politik di daerah untuk mencari perempuan yang layak dan pantas agar menjadi caleg. Kepedulian mereka untuk terlibat lebih jauh dalam politik memang masih jauh,” kata Anis Kelen, seorang pengurus sebuah Parpol di Tanah Merah, Boven Digoel.
Di Merauke, Papua, kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi. Selain tidak menjalankan fungsi Parpol sebagaimana mestinya, sejumlah partai bahkan acuh tak acuh terhadap perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum untuk melibatkan sekurang-kurangnya 30 % perempuan dalam daftar caleg Parpol. Dari 43 partai politik yang terdaftar di KPU Merauke hanya beberapa diantaranya saja yang benar-benar memasukan perempuan di dalam daftar calegnya jelang Pemilu April nanti. Selain itu tidak ada.  
Parpol yang tidak memberi ruang untuk keterlibatan perempuan dan sekaligus tidak memenuhi quota 30 % perempuan itu antara lain Partai Karya Peduli Bangsa. Di daerah pemilihan (Dapil) Merauke 2 dan 3, prosentase perempuan PKPB kedua-duanya adalah 0%. Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia, dapil 1, hanya 20%. Partai Peduli Rakyat Nasional, Dapil 2 hanya 20 %. Partai Keadilan Sejahtera, Dapil 3, 25%. Partai Amanat Nasional, dapil 1 dan 2, 25 dan 16,67%. Partai Perjuangan Indonesia Baru, Dapil 1, 2 dan 3, semuanya 0%. Partai Kedaulatan, dapil 3,0%. Partai Pemuda Indonesia, Dapil 2 dan 3, masing-masingnya  25 %. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Dapil 1 dan 2, 16,67 dan 25 %. Partai Demokrasi Pembaruan, Dapil 2, 25%. Partai Karya Perjuangan, dapil 1 dan 2, 22,22 dan 0 %. Partai Matahari Bangsa, dapil 2 dan 3, semuanya adalah 0%. Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dapil 3, 0%. Partai Demokrasi Kebangsaan, Dapil 1, 25%. Partai Pelopor, dapil 2,0%. Partai Golongan Karya, Dapil 3,25%. Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 1, 28,57%. Partai Damai Sejahtera, Dapil 1, 2 dan 3, masing-masingnya adalah 16,67%, 28,57% dan 28,57%. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Dapil 3, 16,67%. Partai Bulan Bintang, dapil 2 dan 3 semuanya 0%. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dapil 1, 27,27%. Partai Patriot, Dapil 1, 18,18%. Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Dapil 1 dan 3, 11,11 dan 0%. Partai Indonesia Sejahtera, Dapil 1 dan 3, 28,57% dan 0%. Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Dapil 1, 0% dan Partai Sarikat Indonesia, Dapil 1 hanya 28,57 %.
Sementara itu, jumlah caleg perempuan yang terlibat dari 43 Parpol di tiga daerah pemilihan di Merauke itu adalah Dapil 1, 85 orang. Dapil 2, 57 perempuan dan dapil 3, 54. Jumlah tersebut berasal dari total caleg sebanyak 567 orang. Atau 371 laki-laki dan 196 perempuan. “Dari KPU sendiri tidak bisa berbuat banyak. Karena memang tidak ada sanksi tegas yang dapat diberikan jika sebuah partai tidak memenuhi quota 30% itu,” kata Antonius Kaize, Anggota KPU Merauke. Menurutnya, jika saja ada sebuah sanksi yang tegas ketimbang hanya mengumumkan perihal ini ke media, mungkin partai akan beramai-ramai mematuhi pemenuhan quota tersebut. Peraturan KPU Nomor 35 tahun 2008 juga, kata dia, tidak memberikan banyak hal mengenai sanksi kepada Parpol. “Ini yang mungkin harus diperbaharui lagi,” ujarnya.
Dibagian lain, Hj. Marotus Solikah, caleg perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa mengakui yang menyebabkan wanita tidak mau melibatkan diri terlalu jauh dalam kegiatan politik praktis adalah karena wanita dianggap tidak mampu dan layak menjadi seorang pemimpin. Hal ini semakin memperburuk citra sebuah parpol. Apalagi ditambah dengan tidak adanya proses pendewasaan bagi parpol di daerah. Parpol di daerah juga terbentur dengan kondisi perempuan yang serba terbatas. Misalnya di Merauke. Perempuan Asli Merauke lebih banyak memilih bekerja dengan profesi lain daripada menjadi caleg.

Keterlibatan Perempuan Dalam Teori
Minimnya keterlibatan perempuan di Merauke sebagai caleg dalam ranah politik praktis memang tidak sepenuhnya disebabkan oleh adanya kepentingan parpol dalam upaya meraup suara yang sebesar-besarnya. Sehingga parpol hanya memilih mencari perempuan yang benar-benar mumpuni dan memiliki pengaruh kuat ditengah-tengah masyarakat. Tapi juga karena kondisi perempuan sendiri yang sangat lemah dalam menerjemahkan politik sebagai masalah who gets what, when, how, seperti dikatakan Harold Lasswell. Masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. “Mendapatkan apa” artinya mendapatkan nilai-nilai. “Kapan” atau ukuran pengaruh yang digunakan untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan nilai-nilai terbanyak. Dan “Bagaimana” atau cara apa seseorang mendapatkan nilai-nilai tersebut. Dibalik itu, minimnya keterlibatan perempuan ini juga disebabkan oleh sejumlah faktor. Termasuk anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya “image” yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki.
Hal inilah yang pada akhirnya melahirkan sebuah fenomena baru partisipasi perempuan dalam politik. Mulai dari posisinya dalam kepengurusan parpol, keterlibatan dalam caleg hingga jumlahnya di DPRD. Di Merauke antara 1999 hingga 2009 misalnya, jumlah perempuan yang terpilih untuk duduk sebagai wakil rakyat tidak sampai mencapai 50 %. Periode 2004 – 2009 membuktikan, jumlah perempuan yang duduk di kursi DPRD Merauke hanya 1 orang. Padahal jumlah pemilih perempuan di Merauke hingga 2005 kemarin mencapai 50 % dari kurang lebih seratus ribu pemilih yang terdaftar.
Menurut Usman (1998) kurangnya wanita menempati posisi-posisi kunci dalam organisasi politik (badan legislatif maupun birokrasi pemerintahan) disebabkan oleh innate human tendencies atau karakteristik personal dan aspek organisasional, terutama sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian sosial yang melembaga dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat di Merauke, hal tersebut jelas terlihat dengan adanya perjanjian sosial yang mengatur peranan tersebut dan dibingkai oleh sebuah sistem yang lazim disebut patriarchal.
Kemerosotan rasa peduli perempuan untuk memasuki dunia perpolitikan juga dipengaruhi oleh institusi politik yang seringkali menyebabkan wanita menjadi tidak tertarik untuk memasukinya (Soetjipto, 1997). Institusi tersebut sampai sekarang masih didominasi pria. Akibatnya wanita tak terdorong untuk memilikinya. Lebih lanjut Soetjipto menyatakan bahwa wanita yang terjun ke dunia publik sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat karena mengadopsi sifat dan peran pria. Misalnya, wanita yang terjun ke politik sering mendapat label ambisius, agresif, sedangkan pria yang memiliki karakteristik yang sama jarang diberi label demikian.
Lepas dari pada itu, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah rasa rasa peduli perempuan untuk terlibat dalam politik di Merauke akan bisa bertambah?  Atau akan merosot semakin jauh sehingga memperburuk kondisi mereka sendiri?
Mungkin benarlah apa yang dikatakan Luh Suartini dan I Nyoman Pursika dalam penelitiannya tentang ketimpangan gender di Bali bahwa seharusnya pemerintah yang memulai hal ini. Paling tidak memiliki political will yang kuat untuk memberdayakan wanita dalam bidang politik sehingga bisa setara dengan pria. Upaya ini harus dilakukan secara bersama tidak saja oleh wanita tapi juga laki-laki yang sampai saat ini masih menempati posisi yang menguntungkan dibandingkan wanita dalam budaya patrilineal. (Jerry Omona)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *