Tanpa Microchip, Raperdasi Penanggulangan HIV/AIDS Tetap Langgar HAM     

JUBI–Akhirnya Raperdasi Penanggulangan HIV/AIDS yang dibuat atas hak inisiatif DPR Papua akan menghilangkan pasal tentang penggunaan Microchip pada orang dengan HIV/AIDS. Namun bagi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua dan aktivis AIDS maupun aktivis perempuan Papua menilai Raperdasi ini tetap harus ditinjau ulang karena di dalamnya terdapat beberapa pasal yang juga melanggar HAM.

Ketua Harian KPA Provinsi Papua, Constant Karma memberi contoh dalam pasal 9 ayat (2) dan pasal 15 yang mewajibkan permeriksaan darah (test HIV) bagi setiap penduduk di Provinsi Papua. Andaikata saat ini jumlah pendudukan sebanyak  2,5 juta dan juga merupakan hak seseorang untuk memeriksa karena tidak boleh dipaksakan.
Kalau pun digunakan jelas akan menambah biaya terutama untuk memeriksakan diri agar mengetahui terinfeksi HIV.
“Jika ini sampai dilaksanakan, maka diperlukan biaya dan tenaga serta peralatan yang sangat besar dan mahal. Sebab itu KPA mengusulkan agar pasal ini direvisi kembali dengan menekankan pemeriksaan darah lebih efektif ditujukan kepada kelompok masyarakat yang beresiko tinggi tertular HIV,lagi pula melanggar prinsip prinsip dasar HAM, khususnya pemaksaan terhadap orang yang tidak mau untuk pemeriksaan darah (test HIV),” kata Karma.  
Lebih lanjut urai mantan Wagub Papua ini bahwa pasal lain yang dianggap cukup penting dan perlu ditinjau lagi adalah pasal 11 (3) yaitu pemberlakuan kartu identitas AIDS bagi setiap orang di Provinsi Papua. KPA Papua menganggap Kartu identitas AIDS (KIA) untuk setiap penduduk dapat menimbulkan stigma dan diskriminasi yang sangat luar biasa, “KPA tidak perlu untuk setiap orang sehingga saran KPA pemberlakuan Kartu Identitas AIDS hanya untuk ODHA untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Sehingga sifatnya untuk menerima pelayanan kesehatan bukan memberikan tanda,” lanjut Karma.
Selain itu kanjut Karma bahwa di dalam BAB IX, XV dan XVI tentang pembentukan Badan/Dewan/Lembaga Baru dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dianggap tidak efektif, karena pembentukan ini bertentangan dengan Perpres No. 75/2006 dan Penmendagri No.20/2007, juga bertentangan dengan kebijakan Gubernur Papua untuk perampingan struktur dan organisasi pemerintahan. Lagi pula fungsi seluruh lembaga baru itu sudah ada dalam KPA saran dihapus saja.
Lembaga-lembaga baru yang akan dibentuk menurut Raperdasi ini adalah Komite Khusus Pengelolaan Data dan Pemantauan HIVAIDS yang bertugas membuat data base lengkap dan hak pemantauan terhadap dinamika ODHA.
Dewan Pertimbangan AIDS Papua yang memiliki tugas dan wewenang memberikan pertimbangan secara matang, holistic dan komprehensif terhadap masalah-masalah yang dapat menimbulkan akibat jumlah penderita AIDS, calon penerima obat melebihi ketersediaan ARV. Terdiri dari dokter, sosiolog, psikolog, perempuan, adat serta agama (pasal 1 ayat 9).
Papua AIDS Centre, yang adalah pusat bagi informasi, data, manajemen, kajian, penelitian, pendidikan dan latihan, pengembangan kapasitas, pembinaan, perawatan, pengawasan serta pengendalian HIV/AIDS secara komprehensif serta terpadu.
Selama ini seluruh fungsi ketiga lembaga ini, selama ini dikerjakan oleh KPA. Sehingga KPA rasa tidak perlu, lagipula pembentukan  lembaga-lembaga baru justru memperbesar birokrasi sehingga menyebabkan pemborosan dana serta tidak efektifnya pelayanan kepada masyarakat
Konsep Next Generation seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (23) ternyata tidak tercantum dengan jelas dalam pasal pasal yang lain.
Konsep Next Generation pernah diusulkan DPR Papua dengan dr. John Manangsang sebagai ujung tombaknya pada sekitar tahun 2006. Konsep ini adalah membuat sebuah klinik  untuk menciptakan galur murni dari orang Papua. Caranya dengan mempertemukan laki-laki dan perempuan Papua yang dianggap unggul lalu menciptakan galur murni lewat konsep bayi tabung ataupun alami. “Konsep ini kemudian batal ketika mendapat perlawanan dari aktivis LSM maupun tokoh-tokoh agama. Tapi konsep ini kemdian diselipkan kembali oleh Manangsang dalam dua Raperdasi, yaitu Raperdasi Penanggulangan HIV/AIDS dan Raperdasi Pembangunan Kesehatan Papua. Disinilah letak kejelian kita, jika hanya menghilangkan Microchip, namun meloloskan Next Generation bagaimana?” Kata Tahi  Butarbutar, dari Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Papua..
Aktivis Perempuan, Fince Jarangga usai pertemuan dengan pimpinan DPR Papua Senin lalu berpendapat sama “Raperdasi ini tidak bersifat umum, namun memuat hal-hal yang sangat teknis. Jika dibaca secara teliti, semuanya bersifat pengadaan. Dan jika diteruskan akan menyebabkan pemborosan besar-besaran pada APBD  Papua serta sangat rawan dikorupsi,” ujar Fince Yarangga, Ketua Koalisi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan tahun ini.
Hanya saja Fince menyadari lemahnya posisi tawar aktivis LSM, perempuan maupun agama. Karena dari pertemuan kemarin DPRP sepertinya hanya ingin merevisi microchip saja, tanpa melihat secara keseluruhan. “Selama ini yang diekspos media hanya microchip saja, sedang konsep next generation, kartu Identitas AIDS, dan pembentukan lembaga baru hanya sedikit dibicarakan. Padahal jika diterapkan akan menimbulkan juga pelanggaran HAM dan melambatnya proses penanggulangan HIV di Papua,” lanjut Fince.

Disahkan Tanpa Pasal Microchip  
Setelah mengalami beberapa kali pembahasan hampir selama satu  bulan dan mendapat penolakan masyarakat Papua, Nasional hingga Internasional tentang pencantuman pasal yang mengharuskan penggunaan microchip pada ODHA (orang dengan HIV/AIDS), akhirnya dalam sidang paripurna DPR Papua Kamis (18/12) mensahkan Rancangan Peraturan daerah Provinsi (Raperdasi) Penanggulanggan HIV/AIDS di Provinsi Papua. ”Dengan ditetapkannya Raperdasi Penanggulangan HIV/AIDS, saya harapkan penanggulangan HIV di tanah Papua dapat berjalan dengan baik,” ujar Komaruddin Watubun, wakil Ketua I DPR Papua sambil mengetok palu.
Dalam sidang ini, 5 Fraksi menerima yaitu Fraksi Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Damai Sejahterah, Fraksi Kerakyatan dan Fraksi Nasional Patriot Bangsa. Sementara Fraksi Demokrat yang terdiri dari beberapa partai seperti partai democrat, partai merdeka dan partai PKPI menyataka abstain karena ketidak hadiran anggota fraksi dalam sidang ini. ”Saya secara pribadi setuju, namun karena teman teman lain tidak hadir dan kami berlainan partai, saya tidak dapat memutuskannya,” ujar Dominggus Sangur yang hari ini hadir berdua dengan Ariyanto. Sedang 4 orang lainnya tidak hadir.
Menurut Albert Yogi, ketua Fraksi PDIP, Perdasi ini disahkan setelah pihaknya (DPRP) melakukan pembahasan dengan eksekutif (Sekda) dan menyetujui mendrop beberapa pasal, seperti penggunaan microchip, Kartu Identitas AIDS (KIA) dan konsep Next Generation dalam perdasi ini. ”Kami juga tidak menggunakan komite khusus pengelolaan data, dewan pertimbangan AIDS, dan Papua AIDS Centre. Semua fungsi ini dilakukan oleh KPA. Yang baru adalah dibentuknya subdin IMS dan HIV/AIDS pada dinas kesehatan Provinsi Papua,” katanya. Perdasi ini juga memuat peran serta masyarakat yang lebih luas dalam penganggulangan HIV/AIDS, sehingga program penanggulangan tidak eksklusif seperti masa lalu.
Dr John Manangsang, anggota DPR Papua dan juga pengusung Raperdasi ini merasa puas dengan disahkannya perdasi ini. ”Perdasi ini adalah perdasi revolusioner, karena secara besar besaran mengubah pola penanggulangan HIV/AIDS di Papua. Sebab itu saya sangat puas, karena dengan adanya perdasi ini kita dapat menekan tingkat penyebaran HIV/AIDS di Papua,” kata Manangsang. Menurutnya  saat ini 40 persen jumlah orang terinfeksi HIV/AIDS di seluruh Indonesia terdapat di Papua yang memiliki polpulasi hanya 1 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tragisnya, 70 persen angka orang terinfeksi adalah orang Papua asli.
“Kita akan melakukan upaya upya menghapus pusat tempat-tepat penularan seperti lokalisasi prostitusi. Tidak ada lagi bentuk-bentuk seperti ini di Papua, kita akan hilangkan lewat perdasi ini. Tujuannya kita menuju ke zero pravalensi HIV/AIDS,” ujarnya.
Mengenai pembentukan sub dinas IMS dan HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, menurut Manangsang ini adalah salah satu solusi yang dapat dtiempuh saat ini. ”Kita mau badan, tapi karena terlambat kita titipkan di subdin, nanti kedepan jika dimungkinkan mungkin tahun depan kami akan bentukbadan. Sedangkan konsep next generation dihapus karena sudah tercantum dalam raperdasi pembangunan kesehatan,”lanjut Manangsang.
Untuk perjuangan yang panjang hingga Perdasi ini disahkan Manangsang sangat bersyukur. “Saya menyampaikan terima kasih terhadap seluruh komponen, masyarakat juga jurnalis yang sudah meliput masalah ini. Sebenarnya microchip hanya untuk orang yang agresif, walaupun potensinya sangat kecil, namun sangat berbahaya. Jadi hanya terbatas orang yang agresif, namun yang berkembang seolah olah untuk semua yang terinfeksi. Karena tidak mungkin kita mengikuti, jadi diperlukan alat untuk memantau,” katanya. Sedangkan Raperdasi Pembangunan Kesehatan, semua fraksi sepakat menunda hingga minggu pertama Januari 2009 karena belum dilakukan pembahasan hingga saat ini. (Angel Flassy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *