LEMASA “Dikerebuti” Konflik Internal

 

Image

Salah satu RAPAT Badan Pengurus LPMAK saat mendengarkan presentasi Restra Biro Pendidikan yang disampaikan konsultan pendidikan (www.lpmak.org)

 
JUBI—Pada awalnya LEMASA (Lembaga Masyarakat Adat Amungme)  didirikan untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat Suku Amungme, tetapi kini LEMASA justru dikerebuti konflik internal. Bahkan LEMASA dituding sebagai sarang korupsi para pengurusnya.     

Yan Onawame dan pengurus di bawahnya dipecat oleh Torei Negel Tom Beanal. Apapun alasan untuk pemecatan yang intinya mengatakan bahwa Yan dianggap gagal sebagai direktur dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya Tom Benanal menunjuk pengurus baru sementara untuk menyelamatkan program dan kegiatan LEMASA.
Namun Yan dan kawan kawan pengurus LEMASA lama merasa disingkirkan oleh Tom Beanal hingga akhirnya Yan Onowame balik menuntut balik dengan gugatan sebesar Rp 1 Triliun
Kini LEMASA sibuk saling mencari kesalahan untuk saling menggugat dan menjatuhkan satu sama lain antara sesama orang LEMASA. Lemasa yang dulu berjaya kini terbungkam oleh kepentingan. Dan akhirnya yang korban pasti masyarakat Amungme sendiri.
Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (LEMASA) didirikan pada tahun 1994 di Timika memiliki tujuan mulai terutama sebagai representasi masyarakat suku Amungme dalam penyelelesaian konflik.
Walau tujuan awal berdirinya LEMASA begitu mulia, kini tiba tiba muncul gugatan dan konflik. Pasalnya, Yan Onawame yang sebelumnya dipilih jadi Ketua LEMASA dipecat oleh Tom Beanal. Seluruh pengurus LEMASA  termasuk Yan Onawame diberhentikan karena dinilai salah arah dan dirumahkan. Buntutnya sidang gugatan digelar. Mereka menuntut Tom Beanal  sebanyak Rp 1 Triliun.
 Perjalanan LEMASA sendiri belum terlalu lama berjalan sesuai dengan harapan dari para pencetusnya yaitu,”Kami ingin menjadi tuan di atas tanah kami sendiri yang selama ini menjadi tempat hidup kami. Kami tidak mau dianggap seperti orang yang menumpang sementara. Kami ingin siapa pun yang datang kesini menganggap kami bagian yang tak terpisahkan dengan seluruh lingkungan yang ada. Kami mau diakui sebagai manusia seperti orang lain juga.”
Hal ini jelas sejak awal bahwa LEMASA bisa berdiri sendiri dan mampu dan ditopang oleh seluruh warga Amungme demi masa depan yang lebih baik dari hari ini.
Sebenarnya banyak pihak berharap bahwa hadirnya lembaga ini minimal mampu memberikan jalan keluar bagi gejolak sosial dan budaya yang timbul di kalangan generasi muda Amungme ke depan. Pasalnya generasi sekarang sudah tidak tinggal lagi di gunung  sama seperti moyang mereka yang dulu berburu mencari binatang, berkebun dan tempat mencari kehidupan. Generasi muda pertama awal 1958 berpindah ke dataran Akimuga tinggal dan hidup di permukiman baru. Kemudian generasi selanjutnya tinggal di SP  lokasi trans dan sebagian lagi tinggal di Kwamki Lama. Berbeda dengan tujuh suku lainnya yang memang masih memiliki sanak saudara di gunung. Kalau pun ada  masih terbatas terkecuali di sekitar Tembagapura dan daerah lainnya.
Dana satu persen atau oleh masyarakat setempat disebut  uang darah ini sebenarnya merupakan keuntungan kotor tahunan dari PT Freeport kepada warga Kamoro dan Amungme untuk jangka waktu sekita 10 tahun ke depan. Besar dananya pertahun sekitar 15 juta dolar AS disesuaikan dengan fluktuasi keuntungan PT Freeport Indonesia.(Media Indonesia, 15 April 1996).
Dana satu persen ini oleh PT Freeport disebut sebagai dana pembangunan atau Freeport Fund for Irian Jaya Development (FFIJD) yang lebih dikenal sebagaisatu persen trust fund.
Ironinya, puncaknya pemberian dan alokasi dana satu persen setelah kasus pelanggaran HAM terungkap pada 1996 lalu khususnya kasus Bela dan Alama. Bahkan Mama Yosepha Alomang membawa masalah pelanggaran HAM ke Pengadilan Amerikan Serikat, sedangkan Tom Beanal mengangkat kasus lingkungan hidup juga di Amerika Serikat.
Namun dalam perjalanan selanjutnya kasus -kasus itu akhirnya terhenti dan tak ada kelanjutannya di situ, begitu pula dengan LEMASA sudah  tak ada lagi mengurus masalah substansi masyarakat Amungme.
LEMASA sebagai alat perjuangan meredup sejak akhir 1998 ketika Benny Tsenawatme disibukkan proyek-proyek dari Freeport. Juga ketika Tom menerima posisi sebagai Komisaris Freeport dan aktif sebagai Wakil Ketua Presidium Dewan Papua (PDP). Tak hanya Benny dan Tom yang meninggalkan LEMASA, tetapi yang lain kemudian aktif mengelola dana kemitraan 1 persen dari Freeport.

Makin Tak Berdaya
Ketua LEMASA Paulus Paulus Kanongopme sudah tak memperhatikan kegiatan lembaga dan lebih sering berada di luar untuk urusan di luar lembaga. LEMASA pun ambruk pelan-pelan dan tak lagi mengurusi persoalan masyarakat adat Amungme.  
Pendirian LEMASA berdasarkan Surat Kuasa (SK) Bupati Fak-Fak ( Timika saat itu berada dalam wilayah Fak-fak) JP. Matondang.
Daya tarik Timika sebagai daerah operasi perusahaan emas, membuat semua warga datang kesana. Ia ibarat magnet yang menarik semua manusia untuk datang berbondong-bondong. Tembaga serta tambang ikutan lainnya  dibawah  Freeport McMoran sebagai aset negara tentu saja dijaga oleh militer  dengan sangat represif apalagi saat itu di wilayah Papua masih berlaku Daerah Operasi Militer (DOM).
LEMASA ingin membangun jembatan politik dan budaya agar eksistensi Amungme sebagai manusia yang diakui. Agar Amungme mampu bersatu dan memperjuangkan hak-haknya didalam berhadapan dengan kekuatan raksasa PT Freeport Indonesia, represi pihak  aparat ABRI (militer) dan tekanan kaum migran dari dalam maupun dari luar kawasan Papua.
Pada kondisi demikian, eksistensi orang Amungme semakin terus tak berdaya, sebab generasi muda suku Amungme hampir sebagian besar hidup di Timika  atau dataran rendah. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi masyarakat Amungme yang sebenarnya berasal dari dataran tinggi Nemangkawi.
Setelah pendirian LEMASA betul-betul hidup dengan mengangkat sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Mimika terutama kasus Bela dan Alama. LEMASA memperjuangkan hak-hak dasar yang ditindas. Sang Torei Negel (pemilik Lembaga) Tom Beanal waktu itu menuntut Freeport atas keterlibatannya dalam pelanggaran HAM di pengadilan Lousiana USA.
LEMASA juga bersuara untuk penuntasan korupsi di Timika, Masyarakat adat suku Amungme meminta agar Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono secepatnya menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi di kabupaten itu
Surat pernyataan sikap berkop  Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) disertai lambang lembaga bernomor 001.B/LEMASA/PS/VI/2008 yang ditandatangani  sedikitnya 24 tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda
LEMASA dan LEMASKO sebagai representatif dari masyarakat adat Suku Kamoro dan Amungme harus bersatu. Jika kedua lembaga adat ini mulai dirasuki dengan kepentingan tertentu, terutama menyangkut kepentingan elit-elit di lembaga adat sendiri maka eksistensi masyarakat adat juga mulai ikut hancur.
Di tengah kehancuran kekisruhan lembaga itu, pihak-pihak lain dengan mudah memanfaatkan situasi untuk mengambilalih kekuasaan di wilayah adat Suku Kamoro dan Amungme.
Hal ini ditegaskan Ketua LEMASA, Tom Beanal beberapa waktu lalu di Timika. Pada Februari 2007 lalu di Timika diselenggarakan  Musyawarah Adat LEMASA dengan biaya yang rencananya Rp 1 Miliar dan kemudian membengkak menjadi Rp 1,5 Miliar. Pada forum ini Amungme Naisorei (Dewan Adat Amungme) memilih Direktur baru LEMASA Yan Onawame, yang merupakan pensiunan PNS Dinas Kehutanan Pemkab Mimika.
Dia tak punya banyak catatan dalam perjuangan LEMASA sebelumnya. Pada masa ini dana untuk LEMASA berlimpah mencapai sekitar Rp 4 Miliar dari LPMAK dan Pemkab Mimika. Tetapi dana itu menjadi jebakan sosial. Kegiatan kelembagaan yang substansial tak jalan. Para pengurusnya hanya sibuk dengan alokasi uang.
Diperkirakan untuk honorarium bagi pengurus dan lainnya diperlukan dana sekitar Rp 1,8 Miliar per tahun dan yang lainnya digunakan secara tak produktif bagi lembaga. Bahkan  Yan Onawame juga belakangan diduga telah menggelapkan bantuan Rp 2 Miliar dari pemerintah.
Selanjutnya, cerita LEMASA kini dipenuhi dengan konflik internal. Yan Onawame dan pengurus di bawahnya dipecat oleh Torei Negel Tom Beanal. Apapun alasan untuk pemecatan yang intinya mengatakan bahwa Yan dianggap gagal sebagai direktur dalam menjalankan tugasnya.
Selanjutnya Tom Beanal menunjuk pengurus baru sementara untuk menyelamatkan program dan kegiatan LEMASA.
Namun Yan dan kawan kawan pengurus LEMASA lama merasa disingkirkan oleh Tom Beanal hingga akhirnya Yan Onowame balik menuntut dengan gugatan sebesar Rp 1 Triliun
Misi mulia yang diemban LEMASA kini makin tak jelas kinerjanya, para anggotanya saling berebut jabatan bukan untuk memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat suku Amungme, melainkan untuk kepentingan golongan tertentu saja. Memang kehadiran lembaga ini atau LEMASA minimal harus mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi suku Amungme. Mewarisi nilai nilai budaya asli Amungme. Pasalnya kalau tidak ada ketulusan hati dalam membangun sesama justru akan merugikan diri sendiri. PT Freeport akan berinvestasi sampai 2040 dan sudah pasti akan meninggalkan bumi Amungsa kalau isi perut Nemangkawi sudah habis. Yang tersisa hanya buangan tailing dan sungai sungai yang kering serta gunung gunung yang berlobang. Terakhir adalah kerugian bagi masyarakat Amungme sendiri adalah kebudayaan yang hilang. ditelan perubahan jaman. (John Pakage /Dominggus  A. Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *