Kualitas Caleg dan Pemilu 2009 di Papua

 

Image

Kantor KPU Provinsi Papua sempat didatangi para pendemo beberapa waktu lalu terkait hasil putusan Dewan Kehormatan KPU mengenai status dua anggota KPU Papua (Foto : Victor Mambor/Jubi)
 
JUBI – Sulit memang mengukur kualitas caleg, tetapi indicator sederhana adalah mereka mau berpihak kepada rakyat yang mereka wakili dan mau berkorban.

Kelihatannya gampang tapi dalam prakteknya tak semudah membalikan telapak tangan, terutama saat mereka terpilih dan duduk di kursi dewan sulit untuk dilepaskannya. Ibarat pepatah kalau sudah duduk lupa berdiri.
Beberapa kasus di DPRP mau pun DPRD menggambarkan ada beberapa anggota legislative yang sudah di PAW kan tetapi tidak mau meninggalkan kursi di dewan dan merasa tidak bersalah se akan akan kursi itu miliknya.
Kini warga Papua sedang menunggu pesta akbar Pemilu 2009 yang tinggal menghitung bulan atau tinggal 75 hari saja. Namun kesiapan menghadapi Pemilu di tanah Papua kini terganjal persoalan substansi yakni tengah dirundung petaka. Pasalnya telah terjadi  pemecatan dua anggotanya masing masing Irianto Jakobus dan Zadrach Nawipa. Berikut pemecatan keduanya disambut demo sekitar ratusan masyarakat yang tergabung dalam Tim Penegak Keadilan dan Kebenaraan Hak Hak Orang Asli Papua menggelar aksi demo di Kantor KPU Provinsi Papua.
Pemimpin demo Yosafat Yogi mengancam akan memboikot Pemilu jika kedua anggota KPU Provinsi Papua yang baru saja dipecat oleh anggota Dewan Kehormatan KPU Pusat beberapa waktu lalu.
Namun Ketua KPU Provinsi Papua Benni Suweni menanggapinya dengan mengatakan keduanya tetap bekerja dan jalan yang akan ditempuh adalah menambah dua anggota baru sehingga kini ada sebanyak tujuh anggota KPU di Provinsi Papua. Meski Otsus Papua memberikan peluang untuk mendapatkan tujuh anggota KPU tetapi apakah mereka semua menentukan dalam rapat pleno KPU? Tidak jelas tetapi pesta demokrasi terbesar di negeri ini tinggal menunggu hari.
Pemilu yang hanya sebentar lagi dilakukan di Provinsi Papua kini dirundung masalah baik di KPU Provinsi Papua mau pun di Kabupaten Nabire yang belum juga melaksanakan Pilkada Bupati.
Jika menyimak kembali tugas dan wewenang KPU  sebenarnya adalah, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu. Menetapkan partai politik dan calon yang dapat mengikuti Pemilu. Untuk verifikasi partai merupakan tugas dari KPU Pusat di Jakarta sedangkan daerah KPUD hanya tinggal menyesuaikan saja.
Pada pentahapan ini sudah berlangsung dan ada delapan belas parpol akan bersanding dengan 16 parpol lain peserta Pemilu 2004, yang berdasarkan pasal 315 dan 316 UU No 10 tahun 2008 ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009. Selain partai nasional, ditetapkan pula 6 partai lokal khusus di NAD yang turut bertarung dalam Pemilu mendatang.
Provinsi Papua yang juga memiliki UU Otsus tetapi tak mampu menelorkan partai partai politik local untuk 11 kursi di DPRP. Akibatnya mekanisme 11 kursi terpaksa diikutkan dalam partai partai nasional. Menyikapi tidak adanya partai politik local, Marthinus Werimon Wakil Ketua KNPI Provinsi Papua menegaskan bahwa para anggota DPRP dan DPR RI Papua bukanlah petarung petarung yang tangguh hingga tidak memperjuangkan partai partai politik local. “ Bagi saya minimal 2014 baru ada partai local karena saat ini sebaiknya siap menghadapi Pemilu 2009 dan para anggota legislative baru yang akan memperjuangkan partai politik local,” ujar Werimon belum lama ini di Jayapura.
Selain itu tugas KPU membuat batas batas daerah pemilihan, menetapkan kursi untuk setiap daerah.
Dan tugas penting lain dari KPUD adalah menetapkan dan mengumumkan hasil pemilu.
Salah satu lembaga negara penting lainnya dalam menyelenggarakan Pemilu 2009 ini adalah Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Sayangnya pembentukan Panwaslu ini agak terlambat sehingga kehilangan beberapa proses dan pentahapan penting lainnya. Adapun pengawasan tentang verifikasi caleg caleg di mana pada beberapa Pemilu 2004 lalu terjadi banyak caleg yang berijasah palsu alias aspal. Bahkan tercatat pula ada anggota caleg yang hanya berbekal ujian persamaan atau ujian paket sebagai persyaratan menjadi calon anggota legislative.
Misalnya hasil temuan Ketua Panwaslu 2004 Provinsi Papua Marudut Hasibuan SH MHum mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik saat verifikasi parpol,verifikasi caleg, hingga pelaksanaan kampanye, sebanyak 98 pelanggaran. Pelanggaran pelanggaran itu ada yang sifatnya administrasi dan ada pula yang pidana  mau pun sengketa.
Masalah pidana lanjut Marudut adalah meliputi materi kampanye yang disampaikan menghina institusi negara, merusak atribut parpol, melakukan kampanye diluar jadwal KPU. Ternyata dari 98 pelanggaran hanya 67 pelanggaran yang dilakukan oleh parpol yang bisa diproses dan kemudian ke Kepolisian selanjutnya ke pengadilan.
Pelaksanaan Pemilu 2004 lalu lembaga  Panwaslu 2004 masih melibatkan pihak Kejaksaan dan Kepolisian sehingga dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara Pemilu tidak mengalami hambatan karena ada kesepakatan antara Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan baik di daerah mau pun di Pusat.
Didiek Supriyanto mantan anggota Panwaslu Pusat 2004 mengatakan Badan Pengawas Pemilu 2009 ini lemah karena dalam keanggotaannya tidak melibatkan aparat penegak hokum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. “Ini akan melemahkan posisi Bawaslu,” ujar Didiek kepada Jubi beberapa waktu lalu di Jakarta.

Terlambat Ikut Proses Pemilu
Sejak penetapan KPU hingga pertengahaan November barulah Lembaga Pengawas Pemilu atau Panwaslu Provinsi Papua dibentuk. Adapun alasan keterlambatan ini karena minimnya dana sehingga badan pengawas belum dilantik. Akibatnya proses verifikasi parpol dan penetapan anggota legislative mau pun anggota DPD lolos dari pengawasan Panwaslu.
Selain itu tidak banyak kasus kasus yang masuk ke Pengadilan akibat pemalsuan surat tanda tamat belajar (ijasah) atau pun pelanggaran pidana lainnya. Biasanya pelanggaran administrasi merupakan wewenang dari KPU tetapi masalah sengketa dan pidana tentunya merupakan wewenang dari Kepolisian dan Kejaksaan. Sedangkan Panwaslu hanya menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mau pun parpol yang merasa dirugikan selama kampanye mau pun pada saat seleksi caleg.
Apalagi tugas dan wewenang Panwaslu adalah meliputi pengawasan pentahapan Pemilu, menerima dan mengkaji serta menindaklanjuti laporan pelanggaran peraturan perundang undangan Pemilu, menyelesaikan sengketa yang timbul dalam Pemilu.
Keterlambatan pembentukan Panwaslu jelas sangat berdampak pada strategi kampanye, misalnya mumpung belum ada yang mengawas para caleg mulai memasang foto dan banner pada lokasi yang sesuai dengan kemauan mereka.  Padahal dalam memasang banner mau pun iklan harus berpatokan pada aturan yang dikeluarkan KPU dan juga Panwaslu.
Namun demikian keterlambatan Panwaslu ini justru memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan agar dalam Pemilu nanti tidak mengalami banyak kekurangan. Minimal bisa meningkatkan kualitas mau pun kuantitas dari Pemilu itu sendiri.
Salah satu bentuk protes masyarakat khusus di Jayapura tentang adanya iklan Pemilu yang memasang foto iklan Persipura. Ada pihak yang komplain karena dalam iklan Persipura secara tidak langsung mempromosikan Jack Komboi caleg dari Partai Hanura dan Partai Golkar Kota Jayapura karena MR Kambu sebagai manajer Persipura. Walau di dalam gambar iklan tidak terdapat wajah MR Kambu dan Jack Komboi tetapi mendapat protes keras.
Walau demikian memasuki masa masa Pemilu dan kampanye yang semakin gencar partisipasi masyarakat sangat penting dalam melakukan pengawasan, seleksi dan menentukan siapa wakil rakyat yang tepat.
Pemilu 2009 dan Pemilu 2004 lalu merupakan pemilu yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung, dan cara pemilihannya benar-benar berbeda dari Pemilu sebelumnya.
Pada pemilu ini, rakyat dapat memilih langsung presiden dan wakil presiden (sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR yang anggota-anggotanya dipilih melalui Presiden). Selain itu, pada Pemilu ini pemilihan presiden dan wakil presiden tidak dilakukan secara terpisah (seperti Pemilu 1999) — pada pemilu ini, yang dipilih adalah pasangan calon (pasangan calon presiden dan wakil presiden), bukan calon presiden dan calon wakil presiden secara terpisah.
Pemilu pada April 2009 mendatang adalah  bertujuan untuk memilih partai politik (sebagai persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Partai-partai politik yang memperoleh suara lebih besar atau sama dengan tiga persen dapat mencalonkan pasangan calonnya untuk maju ke tahap berikutnya, yaitu pada Pemilu presiden putaran pertama.
Pemilu ini dibagi menjadi maksimal tiga tahap (minimal dua tahap):
Tahap pertama (atau pemilu legislatif”) adalah pemilu untuk memilih partai politik (untuk persyaratan pemilu presiden) dan anggotanya untuk dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD.
Tahap kedua (atau pemilu presiden putaran pertama) adalah untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden secara langsung.
Tahap ketiga (atau pemilu presiden putaran kedua) adalah babak terakhir yang dilaksanakan hanya apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon yang mendapatkan suara paling tidak 50 persen (Bila keadaannya demikian, dua pasangan calon yang mendapatkan suara terbanyak akan diikutsertakan pada Pemilu presiden putaran kedua. Akan tetapi, bila pada Pemilu presiden putaran pertama sudah ada pasangan calon yang mendapatkan suara lebih dari 50 persen, pasangan calon tersebut akan langsung diangkat menjadi presiden dan wakil presiden). Tahap ketiga ini dilaksanakan pada   September 2009. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *