Bisnis Transportasi Pendulang Emas Tradisional Di

 

Image

Pendulangan emas tradisional di areal Freeport yang dianggap ilegal ternyata menghadirkan bisnis terselubung lainnya seperti bisnis transportasi dari dan ke lokasi pendulangan. (IST)

 
JUBI—Kegiatan mendulang emas secara tradisional yang dilakukan warga setempat di areal konsesi PT Freeport Indonesia (PT FI) di Timika, bukan merupakan isu baru tapi sudah terjadi semenjak dulu. 

Dimulai sejak adanya penggusuran ruang penghidupan suku-suku di Pegunungan Tengah Papua. Tanah-tanah adat tujuh suku, diantaranya suku Amungme dan Nduga dirampas pada saat awal masuknya PT FI. Tanah-tanah tersebut bahkan dihancurkan saat operasi tambang berlangsung. Sejak itu pula persoalan pendulangan emas secara tradisional tak pernah terhenti hingga kini, meski intensitasnya tak setinggi saat ini.
Perusahaan tambang Amerika Serikat ini “seakan” telah mengarahkan kebijakan pertambangan Indonesia. Dibuktikan dengan penandatanganan Kontrak Karya (KK) PT FI yang ditetapkan sebelum UU No 11 tahun 1967 tentang Pertambangan Umum. Dan catatan buruk akibat dampak pertambangannya di Papua sangatlah luar biasa. Di lain sisi PT FI juga telah membuka lahan pekerjaan bagi puluhan ribu karyawan baik di PT FI maupun kontraktor dan sub kontraktornya. 
Selain itu banyak warga juga menggantungkan hidup dari pendulangan emas di Kali Kabur (sungai yang dialiri limbah) walaupun para pendulang berada dalam kondisi tak aman. Karena Para pendulang selalu diusir oleh pihak kemanan yang dibayar PT FI.
Sekitar 200 personil keamanan yang terdiri dari Satuan Tugas (Satgas) Amole V, Brimob, Satuan Pengendali Massa (Dalmas) Polres Mimika, Satuan Pengamanan PT FI sejak Rabu (21/1) lalu, melakukan penertiban para pendulang emas tradisional di sepanjang Kali Kabur (Sungai Aijkwa) mulai dari Mile 74 hingga Kampung Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. 
Kapolres Mimika AKBP Godhelp C Mansnembra kepada wartawan di Timika,  menjelaskan tindakan penertiban itu dilakukan dalam rangka meningkatkan pengamanan di sekitar areal pertambangan PTFI dan juga demi keselamatan para pendulang tradisional sendiri.
Jika dilihat lebih jauh tak semua orang bisa mendapatkan akses untuk masuk ke areal PT FI termasuk juga para pendulang yang selalu diusir. 
Namun pertanyaannya adalah mengapa jumlah pendulang tradisional cukup banyak melakukan pendulangan di wilayah konsesi PT FI yang mana tak bisa semua orang dengan muda ke areal tersebut?
Kelompok yang bisa dengan leluasa masuk dan keluar wilayah terlarang tersebut adalah karyawan PT FI sendiri, kedua para aparat keamanan dan yang ketiga para visitor yang berkunjung dalam waktu yang tak lama.
Berangkat dari itu, timbul pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang berjasa bagi para pendulang emas tradisional ini untuk masuk ke lokasi pendulang? Para karyawan? Aparat kemanan ataukah para visitor?
Banyak warga selalu mengatakan bahwa aparat kemanan yang selalu mengangkat para pendulang tradisional dari Timika ke tempat pendulang emas di Kali Kabur dan sekitarnya.
Ketua Komisi B DPRP Paulus Sumino mengatakan bahwa kendati lokasi pendulangan jauh dari kota Timika, tetapi karena lokasi mempunyai daya tarik tersendiri bagi pendulang, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh masyarakat untuk sampai di lokasi pendulangan.
Penuturan salah satu pendulang kepada JUBI mengakui bahwa ia bersama sejumlah orang diangkut dari Timika menujuh tempat pendulangan emas dengan menggunakan mobil aparat keamanan dan tentu para penumpang wajib membayar ongkos yang berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 1.500.000 per orang. Besar kecilnya ongkos transportasi tergantung jarak tempuh. Jika jumlah pendulangnya ribuan orang maka tentu bisnis transportasi yang menggiurkan pula. Selain para pendulang juga membayar uang terkadang mereka juga harus barter. Untuk jasa transportasi para pendulang terkadang memberikan beberapa gram emas.
“Saya ke tempat ini menggunakan mobil aparat keamanan dan saya bayar Rp 1.000.000 kepada pihak aparat,” tegas sumber pendulang.
Nah, jika kondisi demikian maka adanya para pendulang di sekitar areal konsesi PT FI adalah siapa yang salah?
“Kami sudah bayar transportasi kepada aparat namun kami diusir oleh aparat kemanan yang sama pula,” tegas sumber pendulang.
Pada saat penggusuran yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pendulang, Kapolres Mimika G.H Mansnembra mengatakan “Kegiatan ini merupakan program PT FI  dalam rangka meningkatkan keamanan di sekitar areal tambang,” jelas Mansnembra. 
Dikatakannya, lokasi pendulangan tradisional di sekitar areal tambang PT FI di Distrik Tembagapura rawan menimbulkan kecelakaan karena medan yang curam dan terjal serta rentan terjadi longsor. Kawasan Kali Kabur sendiri terdapat sekitar 70 an tenda tempat para pendulang tinggal sementara. Tenda tenda tersebut didirikan di lereng tebing yang curam, tambah Kapolres Mimika, AKBP G Mansnembra. 
Dalam kegiatan penertiban, petugas membongkar paksa belasan kamp-kamp pendulang tradisional yakni di sekitar lokasi pintu angin  dan sekitar Camp David.
Aksi penertiban tersebut semula diprotes para pendulang tradisional yang sehari-hari menggantungkan hidup dari mengais butiran emas yang ikut terbawa air saat dilepas dari pabrik pengolahan PT FI di Mile 74.
“Lokasi yang diijinkan untuk mendulang mulai dari Mile 40 ke bawah,”  kata Mansnembra sembari menambahkan kegiatan penertiban para pendulang tradisional di sepanjang Kali Kabur dipimpin langsung Komandan Satgas Amole V AKBP Muhammad Sagi.
 
Segera Tinggalkan Lokasi
Manyikapi persoalan pendulangan yang sudah ada sejak lama ini dan tak pernah usai ini mengantar Pemerintah Provinsi Papua untuk ikut berbicara. Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem meminta para pendulang yang selama ini mendulang di sekitar kawasan operasional PT FI untuk segera meninggalkan lokasi. “Saya sangat mengharapkan masyarakat mau meninggalkan lokasi tersebut mengingat kawasan itu berada di lereng yang curam,” tegas Wagub Hesegem ketika berkunjung ke Timika beberapa waktu lalu.
Dalam laporan resmi tahunan PT FI tertulis telah memberikan sejumlah US$ 6,9 juta pada tahun 2004, lalu US$ 5,9 juta pada tahun 2003, dan US$ 5,6 juta pada tahun 2002 kepada militer (TNI). Hampir setiap tahun, perusahaan selalu melaporkan telah membiayai TNI untuk melindungi keamanan tambangnya. Daftar panjang pelanggaran HAM juga terjadi di sekitar  pertambangan PT FI. Intimidasi adalah kondisi keseharian yang harus dihadapi warga sekitar tambang. Perang suku antar warga di Timika juga menjadi sesuatu yang biasa.
Menurut Ketua Komisi B DPRP Sumino, pendulang illegal tak bisa dipersalahkan tetapi ada mata rantai yang harus diputus sehingga pendulang illegal tak bisa masuk ke lokasi, seperti ada yang menampung emas hasil dulangan warga dengan mengambil keuntungan. Selain itu, ada oknum yang terlibat didalam, sehingga warga bisa masuk ke lokasi. 
Demikian juga dari informasi yang kita dengar ada kendaraan dari perusahaan yang memberikan tumpangan kepada pendulang. 
Para pendulang  melakukan pendulangan di sungai tempat pengaliran air tailing karena pihak PT FI  selalu mengatakan bahwa tailing tak berbahaya bagi tubuh manusia. Padahal kondisi real bahwa para pendulang terlihat kulitnya kering, keriput terbakar legam.
Untuk diketahui tailing PT FI telah menimbun sekitar 110 km2 wilayah estuari, sedangkan 20 – 40 km bentang sungai Ajkwa  dan 133 km2 lahan subur terkubur. 
Saat periode banjir datang, kawasan-kawasan suburpun tercemar.  Perubahan arah sungai Ajkwa menyebabkan banjir, kehancuran hutan hujan tropis (21 km2) dan menyebabkan daerah yang semula kering menjadi rawa. Para wanita tak lagi bisa mencari siput di sekitar sungai yang merupakan sumber protein bagi keluarga mereka. (John Pakage/Timika)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *