Di Papua,  Perang Suku Telah Terkontaminasi 

 

Image

Adegan perang suku yang diperagakan pada setiap event Festival Budaya Lembah Baliem (Foto:IST)

 
JUBI—Jika berbicara mengenai “perang suku” di Papua khususnya di Pegu-nungan Tengah, biasanya sangat erat kaitannya de-ngan persoalan religi, eko-nomi dan ekologi. Namun sangat disayangkan, perang suku kini telah terkonta-minasi dengan berbagai hal.

Perang suku berkaitan juga dengan adanya mitos tentang kepercayaan (religi) masyarakat sejak dulu yaitu untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesuburan hipere (petatas) dan wam (babi) yang harus ditebus dengan pertumpahan darah. Ada keyakinan bahwa darah yang tertumpah di atas tanah akan memberikan kesuburan dan semangat baru bagi masa depan warga. Perang suku jaman dulu sudah pasti akan berakhir dengan sebuah ritual untuk meminta berkah dan kesuburan tanah. Bahkan dalam upacara bakar batu yang melibatkan para pihak yang bersengketa, arwah para leluhur turut menjadi saksi kesepakatan damai. Karena kesepakatan damai melibatkan seluruh kosmos, para pihak yang bertikai akan menghormati perdamaian
Namun dalam perkembangan selanjutnya perang suku mengalami perubahan nilai, celakanya menjadi budaya kekerasan yang dipelihara. Kini konflik tersebut sudah berubah makna dan tidak lagi memiliki makna yang berarti, sebaliknya justru merugikan orang Papua sendiri.
“Saya melihat perang suku yang sekarang terjadi sepertinya sudah terkontaminasi,”ujar Yosef Faitlianan peserta diskusi dan bedah buku berjudul Luka Papua : HIV/AIDS, Otsus dan Perang Suku di Hotel Matoa belum lama ini.
Lebih lanjut dia menceritakan pengalamannya ketika berada di tengah konflik antar klen di Wamena beberapa tahun silam. “Waktu itu mereka tidak sembarang melakukan tindakan penyerangan tetapi berperang sesuai aturan yang berlaku di antara mereka,” tukas Yosef .
Lebih lanjut dia menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dan perang suku. Misalnya saja karena tuke atau kelapa hutan, batas antar klen dan juga termasuk buah merah. Dalam buku Luka Papua tentang pertikaian di Timika yang diplesetkan jadi Perang Suku justru muncul ke permukaan di Kwamki Lama, Kimberley Tembagapura. Bahkan pertikaian yang selalu timbul di Timika membuat kota ini sangat terkenal dengan sebutan “Tiap Minggu Kacau”. Kekacauan ini tak lepas dari berbagai kepentingan terutama karena investasi tambang yang membuat banyak pihak ingin terlibat baik secara langsung mau pun hanya sekadar memancing di air keruh.
Ternyata pertikaian di Timika bukan saja melibatkan antar sesama masyarakat sipil tetapi merambah juga ke aparat polisi. Tewasnya Simon Fader warga asal Maluku Tenggara di Timika akibat pantulan timah panas aparat menjadi sebuah bentuk pertikaian baru. 
Perang Suku di Papua bukanlah masalah baru namun telah berlangsung semenjak dulu. Kalau jaman nenek moyang dulu ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya perang antara lain: 1. Uang harta kawin yang tidak dilunaskan hingga mengakibatkan terjadinya perampasan wanita atau pencurian babi. 2. Korban perang yang tidak dibayar oleh klen yang menjadi pokok perkara atau dalam bahasa suku Amungme disebut nemum dan 3. Pelanggaran batas kawasan ketika seseorang/kelompok masyarakat berburu pada daerah yang bukan miliknya.
Perang suku terbesar terjadi di kawasan Amungme sekitar tahun 1952 – 1953 antara Keret Katagame dari kelompok Ninume melawan Keret Kemong di pihak Ondimangau. Namun perang suku itu berhasil dihentikan oleh Pastor M Kamerer dan Guru Moses Kilangin tokoh pendidikan asal suku Amungme.  
Sementara itu Drs Paul Jaam, seorang Antropolog yang juga Kepala Museum Negeri Jayapura mengatakan kalau jaman dulu perang suku bisa terjadi karena memang belum saling mengenal tetapi  sekarang ini karena perubahan sosial dan ekonomi sehingga pertikaian antar kampung mulai timbul. Ada juga perang suku yang terjadi akibat pelanggaran atas tempat sakral yang biasanya digunakan oleh penduduk sebagai tempat bertapa kepada roh leluhur atau persembahan.
Pada tahun 1976/1977 pernah pula terjadi perang suku di Arwanop. Masalahnya adalah PT Freeport Indonesia Inc menambang gunung Yelsegel Ongopsegel (Ertsberg) dan orang Amungme di Arwanop beranggapan bahwa hal tersebut mengakibatkan murkanya arwah para leluhur dalam bentuk penyakit dan bencana alam sehingga banyak warga yang meninggal. 
Menurut mereka, keret/klen yang memiliki gunung itu yaitu Narkime dan Magal, harus bertanggung jawab. Akibatnya, dalam perang ini salah seorang tokoh keret yang dianggap nemun, yaitu Naimun Narkime terkena panah dan hampir saja meninggal. Ia dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Freeport di Tembagapura.
Selanjutnya pertikaian Amungme di Timika pada 1996 lalu hingga peristiwa Kwamki Lama dan Kimberley di Tembagapura ada terjadi perubahan kejadian. Sejak pertikaian menuntut pemekaran Provinsi Irian Jaya Tengah tercatat ada sebanyak sepuluh kali pertikaian yang oleh media disebut perang suku.
Pada peristiwa konflik 1996 dalam tulisan Amiruddin dicatat ada terlihat orang orang tak dikenal memakai handi talki mondar mandir di dalam pertikaian antar warga. Selanjutnya menurut John Pakage salah seorang penulis dalam diskusi bedah buku Luka Papua menyebut sangat aneh ketika terjadi konflik di Timika yang punya akses untuk bebas masuk adalah wartawan, aparat keamanan dan juga mereka yang berperang bebas masuk serta memegang hand phone. ”Anehnya saat konflik berlangsung suplai makanan lancar dan voucherpun terisi,” ujar John Pakage
Tanah adat juga bisa menjadi sumber konflik baik di Amungme maupun pada suku-suku lainnya di Tanah Papua. Menyangkut persoalan tanah-tanah adat suku Amungme sampai sekarang  masih terus terjadi pergumulan batin   Pasalnya tanah tanah adat bagi suku Amungme adalah merupakan tempat tinggal dalam melakukan semua eksistensi mereka sebagai makhluk individu, sosial, religius dimana menjadi tempat mereka menikmati suka dan duka. 
Terakhir justru mereka mengalami penderitaan lahir batin karena ulah pihak luar dengan masuknya perusahaan raksasa milik Amerika Serikat, Freeport Mc Moran yang kemudian beroperasi di bawah panji PT Freeport Indonesia Coorporation. “Ini sangat membawa korban jiwa, material dan spiritual. Mengapa demikian? Persoalannya menyangkut konsep suku Amungme terhadap tanah. Suku Amungme melihat tanah sebagai ibunya. Bagaimana perasaanmu jika kami mengambil ibumu dan kami belah payudaranya? Itulah perasaan orang Amungme sekarang,” tulis Lidia Beanal dalam bukunya berjudul arti Tanah Menurut Orang Amungme. 
Pergumulan batin terus bergejolak sementara kawasan Mimika semakin terbuka dan menarik semua orang untuk berdatangan ke sana. Baik suku suku dari Papua sendiri mau pun dari luar Papua. Studi Dampak dan Pengelolaan Urbanisasi di Kabupaten Mimika Juli-Oktober 2000 menyebutkan tingkat pertumbuhan penduduk adalah sekitar 16,9 % per tahun.
Sedangkan di sekitar Distrik Tembagapura terdapat tiga kampung masing masing Banti I sebanyak 394 orang, Kembeli 499 orang dan Opitawak 397 orang. Banti I terdiri dari 60 KK dan tiga kelompok suku bahasa Amungme (53 KK), Damal (5KK) dan Moni (2 KK). Kembeli terdiri dari 99 KK dan 5 kelompok suku bahasa, Damal (51 KK), Danii (34 KK), Amungme(6KK), Moni(6KK) dan Nduga (4 orang). Opitawak terdiri dari 59 KK dan tiga kelompok suku bahasa masing masing Amungme (48KK), Moni (9KK) dan Damal (2 KK).
Kampung Kembeli menurut informasi yang diperoleh sebenarnya lahan mereka diberikan oleh Klen Natkime (Amungme) di Banti sebagai hadiah balas jasa kepada sekelompok orang Damal dan Dani yang telah membantu klen Natkime ketika terlibat perang suku beberapa waktu lalu. Kembeli juga didiami oleh sejumlah anggota masyarakat suku-suku Damal, Dani dan Moni yang dimukimkan  di SP IX dan SP XII tetapi kembali lagi ke dataran tinggi karena mereka tidak dapat menyesuaikan diri  dengan suhu yang panas dan lembab di dataran rendah. Selain itu mereka juga terserang malaria sehingga banyak yang tewas. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *