Pendidikan Gratis Di Papua Ibarat Jauh Api Dari Panggang

 

Image

Arni Laikaran, Christine Rumbiak dan Febriani Taruklallo, siswa SMK Negeri 3 Kotaraja yang berharap agar pemerintah segera melaksanakan program pendidikan gratis di Papua (Foto : Musa Abubar)

 
JUBI—Anggaran Pendidikan tahun 2009 mengabaikan program wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) yang merupakan program prioritas Gubernur Provinsi Papua dan pemerintah. Pendidikan gratis di Papua ibarat jauh api dari Panggang. 

Inilah Hasil Analisis APBD Provinsi Papua Tahun 2009 yang dilakukan The Institute for Civil Society Strengthening (ICS) Papua atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua bekerja sama dengan FITRA Jakarta belum lama ini. 
Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD 2009 sebesar Rp 242.06 miliar. Jumlah ini belum memenuhi ketentuan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Perda No 5 Tahun 2006 Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua. Dalam UU Otsus, dana Otsus terutama ditujukkan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan. 
Ini seharusnya tercermin dalam APBD, dimana prosentase dana pendidikan harus lebih besar dari sektor lainnya. Dalam UU Sisdiknas, mengamanatkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, namun hanya dianggarkan 4,7 persen. Jika mengacu pada amanat Perda, anggaran pendidikan harus sebesar 30 persen dari dana Otsus atau Rp 313,18 miliar. Namun hanya dianggarkan 24,18 persen dari jumlah dana Otsus yang menjadi bagian provinsi (40 persen dari total dana Otsus). 
Sebesar Rp 171,93 miliar atau 84,51 persen dana pendidikan habis dipakai untuk belanja pegawai (gaji,tunjangan, honor) dan biaya administrasi kantor, perjalanan dinas dan biaya makan minum pegawai. Sehingga dana pendidikan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik sisa Rp 31,52 miliar atau 15,49 persen. 
Anggaran pendidikan tahun ini, mengabaikan program wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP) yang merupakan program prioritas dari Gubernur Provinsi Papua dan Pemerintah. Hal ini terlihat dari tak ada alokasi anggaran untuk program wajib belajar sembilan tahun dalam APBD tahun 2009. Kondisi ini merupakan hal yang sangat kontradiktif dengan janji Gubernur Papua yang akan memberikan pendidikan gratis SD dan SMP bagi Orang Asli Papua dari keluarga miskin dan siswa miskin. 
Terjadi pemangkasan anggaran program pendidikan anak usia dini dari Rp 6,64 miliar tahun 2008 menjadi Rp 930 juta tahun 2009 atau terjadi pengurangan sebesar 86 persen. Demikian pula program pendidikan menengah terjadi pengurangan dari Rp 35,01 miliar tahun 2008 menjadi Rp 2,83 miliar tahun 2009 atau terjadi pengurangan 92 persen. 
Sebaiknya program manajemen pelayanan pendidikan mengalami kenaikan dari Rp 8,46 miliar tahun 2008 menjadi Rp 28,04 miliar (naik 230 persen). Padahal anggaran program ini hanya untuk biaya koordinasi, pembinaan, pengawasan dan monitoring yang semuanya untuk kepentingan aparatur birokrasi pendidikan.

Perlu Disosialisasikan
Wacana pendidikan gratis yang didengung-dengungkan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu dalam setiap kesempatan bertatap muka bersama rakyat ternyata menuai tanggapan dari sejumlah kalangan pendidikan. Namun demikian, sebelum pendidikan gratis dijalankan maka terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat. 
“Wacana pendidikan gratis perlu disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham. Tetapi tak semua pendidikan itu digratiskan karena ada hal-hal tertentu yang mesti dibayar oleh orang tua/wali murid,” tutur Kepala Sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Bagian B Kotaraja, Jayapura, Papua Kamino SPd kepada JUBI di ruang kerjanya, Senin (9/2). 
Pendidikan gratis, jelas Kamino, membutuhkan data yang akurat dalam arti harus disurvei tentang kondisi sosial ekonomi peserta didik. Bagi masyarakat yang memiliki sosial ekonomi mampan maka biaya pendidikan tak perlu digratiskan. Tetapi diberikan kepada masyarakat atau dapat menutupi mereka yang biaya sosial ekonominya kurang mampu. 
Menurut Kamino, Anggaran Pendidikan dari APBN sebesar 20 persen belum seluruh masyarakat memahaminya. “Selama ini yang dikatakan pemerintah anggaran 20 persen khusus untuk bidang pendidikan tetapi kami belum mengetahui secara persis jumlah anggaran yang diberikan pemerintah kepada bidang pendidikan,” urai Kamino. 
Sementara itu, Arni Laikaran, Christine Rumbiak dan Febriani Taruklallo, siswa SMK Negeri 3 Kotaraja, Jayapura, Papua kepada JUBI mengutarakan, perihal pendidikan gratis bagi siswa SD sampai SMA yang diwacanakan Pemerintah Provinsi Papua sebaiknya diberikan khusus bagi siswa yang tak mampu.   
“Lebih bagusnya diberikan kepada siswa dari ekonomi menengah kebawah,” tukas Arni Laikaran, seraya menegaskan, pendidikan di Papua bukan hanya retorika politik, tetapi harus direalisasikan secepatnya.  
Arni menyebutkan, pendidikan gratis di Papua sudah saatnya diberikan kepada siswa tak mampu melalui dana Otsus yang setiap tahun angkanya makin besar sehingga setiap siswa dapat menyisihkan uang untuk melengkapi kebutuhan belajar. 
“Kitong bisa beli kebutuhan lain untuk melengkapi keperluan sekolah misalnya ATK dan alat-alat untuk praktikum,” ujar perempuan Ambon yang ingin melanjutkan studi di Jurusan Hubungan Internasional di Malang.  
Lain Arni, rekannya Febriani Taruklallo menuturkan, paling efesien kalau pendidikan gratis diberikan kepada siswa tak mampu di sekolah-sekolah negeri yang tersebar di seluruh Papua. 
“Pendidikan gratis cukup bagi siswa sekolah negeri karena sekolah swasta didirikan dan didanai oleh Yayasan atau bantuan luar negeri. Apalagi siswa di sekolah swastakan dianggap mampu,” ujar Febriani, seraya menambahkan, apabila tamat nanti dirinya berniat bekerja sekaligus mengumpulkan uang untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Teknik Sipil di luar Papua ini.
Febriani menambahkan, bagi siswa yang memperoleh pendidikan gratis bisa ditabung untuk biaya kuliah.    
Sedangkan Christine Rumbiak menjelaskan, pendidikan gratis wajib diberikan kepada para siswa untuk meringankan beban dan tanggung jawab orang tua serta dapat membantu mempercepat program pemerintah bebas buta huruf. “Pendidikan gratis wajib bagi anak-anak Papua wajib agar semua anak dapat merasakan pendidikan dan belajar,” tutur gadis Biak ini.  

Biaya Yang Wajib Dibayar Siswa
Kamino menandaskan, walaupun pemerintah telah membebaskan pendidikan gratis bagi siswa SD-SMA tetapi ada beberapa biaya yang wajib dibayar oleh siswa seperti biaya Ujian Akhir Nasional (UAN), biaya ujian praktek, biaya pengayaan dan biaya lainnya. Tetapi hal inipun perlu disosialisasikan baik kepada siswa maupun orang tua/wali murid. “Sehingga para orang tua/wali muridpun paham apabila terdapat sejumlah biaya yang dibebankan kepada mereka,” ungkap Kamino.  
Biaya UAN, tutur Kamino, selama ini tak ada dalam anggaran pemerintah sehingga siswa diwajibkan untuk membayar biaya tersebut. “Apabila tak ditunjang oleh orang tua maka siswa yang bersangkutan tak dapat mengikuti UAN,” tegas Kamino. 
Arni Laikaran menambahkan, apabila terdapat biaya-biaya yang wajib dibayar seorang siswa, maka siswa juga diharapkan menyampaikan kepada orang tua/wali murid agar tak terjadi kesalapahaman antara siswa dan otang tua/wali murid.”Para orang tua/wali murid biasanya memiliki pemahaman, kalau pendidikan gratis itu artinya seluruh biaya yang sebelumnya diwajibkan kepada siswa telah digratiskan,” ujar Arni. 
Arni, Christine maupun Febrani juga menyepakati, kalau siswa tak mampu tetapi memiliki prestasi perlu mendapatkan beasiswa dari pemerintah. 
Dinyatakan Arni, ia pernah mendapat beasiswa Bantuan Khusus Murid (BKM) tahun 2008 sebesar Rp 300.000. Beasiswa BKM tersebut sekaligus dipotong untuk pembayaran Uang Komite Sekolah Rp 50.000 per bulan. Sebelumnya Uang Komite Sekolah Rp 32.500 per bulan serta biaya Pendidikan Sistem Ganda (PSG) khusus Kelas 3 sebesar Rp 300.000 per 3 bulan. 
Selain beasiswa BKM, Christine Rumbiak menuturkan, ia juga pernah mendapatkan beasiswa Bantuan Putra Daerah (BPD) sebesar Rp 120.000 dan beasiswa BKM Rp 390.000. (Musa Abubar/Makawaru da Cunha) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *