Jelang Satu Abad Kota Jayapura VIII

 

Image

Sebelum menjadi pusat Kota Jayapura, dulunya Jalan Irian merupakan lahan berkebun masyarakat Kayu Pulau. (Foto : Musa Abubar)

 

Perang Dunia Kedua

 Awal Penyerobotan Tanah Di Port Numbay 

JUBI—Port Numbay adalah sebuah sebutan yang umumnya telah dikenal semua warga Papua sebagai nama Kota Jayapura. Namun nama ini agak berbeda dengan sebutan bagi orang Kajoe Pulau. Nama itu kini sementara dililit berbagai masalah tanah adat.

Pendeta Silas Chaay, tokoh adat asal Kajoe Pulo, seorang yang juga sangat dihormati, mengatakan, klen Chaay dari Kajoe Pulo menyebut “nama” itu sebagai Nao Biai yang artinya tempat berkebun bagi putra putri dari Klen Chaay Kajoe Pulo. Seiring dengan perjalanan waktu, nama asli dari warga Kajoe Pulo itu lambat laun mulai dilupakan. Nama itu berubah saat Kapiten KNIL FJP Sacshe, pada 7 Maret 1910 menetapkannya dengan sebutan baru, Hollandia. “Tong pu orang tua berkebun di sekitar kawasan APO, termasuk Kantor Bank Indonesia. Di tempat ini banyak tanaman dan sayuran yang dimiliki orang tua kami,” ujar Pendeta Silas Chaay.
Chaay, mantan anggota DPRD Irian Jaya itu juga menuturkan, pada 1944 saat pecah Perang Dunia Kedua, tempat-tempat tersebut menjadi ajang pertempuran antara tentara Sekutu Amerika Serikat dengan tentara Jepang. Mereka masuk dan merusak kebun-kebun milik warga untuk dijadikan pusat kegiatan militer. Dusun-dusun sagu juga turut dirubah jadi gudang-gudang tentara Sekutu.
Jalan Ahmad Yani, Jalan Percetakan dan Army Post Office (APO) adalah daerah bekas lahan kebun warga Kajoe Pulo. Sejak Perang Dunia Kedua berlangsung dulu, semua dusun dan kebun itu diluluhlantahkan hingga rata dengan tanah. Setelahnya, dibangun bangunan-bangunan di atas tanah tersebut, termasuk jalan raya yang digunakan untuk mobilisasi pasukan dalam pertempuran di Kota Numbay.
Lalu, bagaimana dengan ganti rugi tanah dan negosiasi alih fungsi lahan tersebut ? Hal itu tidak ada sama sekali karena semua berlangsung tanpa negosiasi. Ini terjadi dalam suasana perang yang membuat keadaan tidak dapat dikompromi. Sejak itu, tak ada lagi negosiasi dan selama perang berlangsung, semua tempat digusur oleh pasukan ZENI Angkatan Darat Sekutu Amerika Serikat. Mereka membangun kamp-kamp, jalan dan beberapa rumah sebagai kantor. Merekapun membangun jalan yang menghubungkan Kota Jayapura, Sentani dan Depapre karena tempat tangki-tangki minyak tentara Amerika Serikat berada di Depapre. Jepang pada saat pendudukannya juga membangun pangkalan udara di Sentani yang kini jadi Bandara Sentani.
Bagi Hendrikus Ondi dari Litbang Sinode GKI di Tanah Papua, ada juga masyarakat setempat, khususnya dari Injros dan Tobati yang menyebutnya kawasan Numbay atau laut Numbay. “Yang artinya Kampung besar,” ujar Ondi.
Sesuai dengan data yang dihimpun Jubi dari berbagai sumber pada saat Perang Dunia Kedua di Kota Port Numbay, terdapat sebanyak 140.000 orang tentara sekutu yang bermarkas. Jadi, mulai saat itulah masalah tanah-tanah adat di wilayah Port Numbay tak pernah dibicarakan. Suasana perang agaknya membenarkan tentara sekutu Amerika Serikat untuk masuk dan merubah lahan kebun menjadi kota-kota bagi pertahanan tentara AS.
Celakanya, setelah Perang Dunia Kedua usai ternyata Pemerintah Belanda atau Nederlands Nieuw Guinea, memakai gedung-gedung bekas tentara sebagai perkantoran dan permukiman baru. Pengembangan kota Port Numbay mulai berkembang pada saat Perang Dunia Kedua sekitar 1944 hingga sekarang. Kalaupun ada kompensasi soal rampasan perang dari Pemerintah Jepang, agaknya warga ataupun masyarakat Papua tidak mengetahuinya.
Masalah konflik tanah yang dialami warga Kota Jayapura berawal dari Pemerintahan Belanda. Memang banyak warga yang mengeluh, tetapi saat itu semuanya memaklumi. Karena masih berada dalam suasana perang dan juga belum banyak kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat di Port Numbay. Kini masalah tanah sangat beragam. Pertama, jelas permasalahan ini terjadi antara sesama klen baik di Injros, Tobati, Kajoe Pulo, Kajoe Batu dan Nafri. Misalnya saja konflik tanah antara Ketua Dewan Adat Port Numbay George Awi dan warganya yang berujung pada pengrusakan harta milik George Awi. George Awi sendiri adalah seorang Kepala Dinas Parawisata Kota Jayapura. Masalah konflik tanah ini akhirnya diselesaikan lewat jalur hukum. Masalah kedua adalah antar warga Papua yang datang bermukim di Kota Jayapura, baik yang datang sejak jaman Belanda sebagai tukang bangunan atau juga mereka yang mengadu nasib di Jayapura sebagai buruh dan belajar di Perguruan Tinggi.
Kepada Jubi, Hendrikus Ondi juga mengakui bahwa konflik-konflik tanah itu terjadi mulai dari antar klen hingga dengan pihak luar yang memanfaatkan lahan dalam jumlah besar. Saat ini, CV Bintang Mas merupakan salah satu pemilik tanah terbesar di Kota Jayapura. Dimana wilayahnya meliputi kawasan Entrop hingga ke wilayah Kotaraja tempat pembangunan Kantor Dinas Otonom.
Konflik-konflik lain yang bisa timbul dikemudian hari adalah batas-batas antar klen baik di dalam kampung maupun di luar. Tanah-tanah adat memiliki sertifikat ganda alias jual diatas jual. Seorang peneliti dan juga Antropolog di Papua bahkan pernah mengatakan, “Jangan-jangan ada Ondoafi yang kehilangan lahan atau sudah tidak lagi memiliki lahan karena sudah berpindah tangan alias tanah tanah mereka sudah dijual”.
Sengketa lahan yang terjadi dengan Pemerintah Kota Jayapura, misalnya lahan terminal di Entrop juga turut mewarnai peliknya persoalan Tanah Adat di Papua. Tanah tersebut secara adat belum memiliki bukti pelepasan yang sah. Tanah itu adalah milik Hengki Dawir. Begitu pula Kepala Suku Afar soal lahan Kantor Kehutanan Kabupaten Jayapura di Skyland yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Bangunan perkantoran Kodam Baru juga belum ada penyelesaian dengan pihak pemilik lahan Klen Ireuw. Bahkan CV Bintang Mas yang menguasai kawasan Kotaraja dan Entrop juga belum memiliki kejelasan dengan Klen Hamadi dan Klen Mano. Tanah Kantor Otonom Kotaraja juga demikian. Tanah itu adalah milik Klen Asor dan Chaay.
Sementara itu, alih fungsi lahan yang semakin tinggi telah turut menyebabkan juga kekhawatiran tersendiri tatkala pembangunan kota terus berkembang. Kekhwatiran itu terutama merujuk pada para pemilik modal yang semakin “menggila” di Jayapura. Mereka dengan gampang mempengaruhi warga pemilik yang benar-benar tak berdaya. Sayangnya, ada juga Ondoafi yang membubuhi tanda tangan mendukung pengalihan kepemilikan atau surat pelepasan tanah adat. Penduduk asli Waena misalnya adalah salah satu contoh dimana terlihat para pemilik tanah kian hari semakin tersingkir dan terpinggirkan. Kini mereka tinggal dalam lingkungan yang sempit dan terhimpit di antara permukiman Perumnas dan pengembangan Ruko baru. Contoh di atas adalah bukti dari proses marjinalisasi warga asli Port Numbay di perkotaan yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Karena itu proses kemandirian bagi mereka sudah saatnya direncanakan Pemerintah Kota Jayapura.
Terlepas dari upaya pengambilalihan tanah-tanah adat, ternyata dibalik itu ada juga tanah adat yang masih terus dijaga. Misalnya, Base-G dan Pantai Hamadi. Keduanya hingga kini masih berstatus sebagai tanah adat. Terkait pengelolaannya, masyarakat sendiri yang mengaturnya. Namun pengelolaan sendiri itu tak berujung untung. Dibalik kesuksesannya sebagai tanah adat dan tempat wisata lokal yang masih terpelihara hingga kini, masyarakat dibalik itu ternyata juga mengeluh. Pasalnya, biaya pungutan yang diperuntukkan bagi warga pengunjung di tempat wisata lokal itu sangat besar. Akibatnya, warga pengunjung kini berpindah tempat. Mereka lebih banyak berekreasi di Pantai Dok II ketimbang ke Pantai Base-G dan Hamadi yang mahal dan tak begitu aman kalau berpiknik.
Masyarakat setempat memang tak bisa disalahkan. Mereka melakukan hal itu karena adanya perubahan lahan dan kebutuhan yang semakin mendesak soal peningkatan kesejahteraan. Mau jadi PNS dan nelayan jelas tak mungkin, sebab harus bersaing dengan warga pendatang baik Papua mau pun Non Papua. Mau berkebun lahan juga sudah tak memadai. Sehingga jalan satu-satunya bagi warga Injros serta Tobati hanyalah mengelola Pantai Base-G dan Hamadi. Pengelolaan itu diharapkan dapat memberikan peluang ekonomi bagi mereka. (Dominggus A Mampioper)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *