Langgar UU Pilkada,  KPUD Nabire Layak Diaudit 

 

Image

Massa yang berkumpul di depan kantor KPU Kabupaten Nabire dalam aksi pemalangan kantor tersebut karena kinerja KPU yang dianggap tidak becus. (Foto : Carol Ayomi)
 
JUBI—Pemerintah pusat telah menyatakan, batas akhir pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia adalah bulan Oktober 2008. Namun KPUD Nabire memaksakan agar Pilkada digelar tahun 2008. Ada apa sebenarnya dengan KPUD Nabire?

UU Pilkada mengatakan batas akhir pelaksanaan Pilkada di seluruh Indonesia paling lambat Oktober 2008, karena pada 2009 ada agenda nasional yakni Pemilu dan Pilpres. Dengan demikian komposisi kepartaian dan keanggotaan DPRD seluruh Indonesia berubah. Jika Pilkada Nabire digelar tahun 2010, maka komposisi partai dan anggota DPRD Nabire akan berubah. Jika ada perubahan komposisi kepartaian maka secara langsung akan berpengaruh kepada pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Nabire. Sehingga belum ada jaminan hukum bagi 9 pasangan Cabup dan Cawabup Nabire untuk ikut mencalonkan kembali pada Pilkada Nabire tahun 2010 mendatang.
Namun demikian, tak ada dasar hukum agar 9 Cabup dan Cawabup untuk tetap maju pada Pilkada Nabire tahun 2010. Kesalahan ini tercipta karena KPUD Nabire tak mematuhi UU Pilkada. Oleh karena itu, KPUD Nabire harus diaudit, baik kinerjanya maupun penggunaan dana.
“Mereka telah mencetak kartu suara bagi 9 Cabup dan Cawabup padahal belum ada jaminan hukum bagi 9 Cabup dan Cawabup tersebut,” ujar John Dogopia, tokoh masyarakat Nabire di Jayapura kepada JUBI.
Menurut Dogopia, kini tak ada dasar hukum agar 9 Cabup dan Cawabup yang akan maju pada Pilkada tahun 2010 karena pada tahun 2009 akan ada pesta politik Pemilu dan ajang Pemilihan Presiden. Sehingga 9 Cabup dan Cawabup yang telah mencalonkan diri, belum tentu mendapat dukungan dari partai yang baru dan komposisi anggota DPRD Nabire yang baru.
Pilkada Nabire secara langsung oleh masyarakat telah meramaikan perpolitikan di Kota berjulukan emas ini. Sungguh luar biasa antusiasme masyarakat Nabire dalam mengikuti pentahapan demi pentahapan Pilkada. Hal ini dibuktikan dengan perbincangan di seluruh tempat, baik di warung-warung, di pinggir pasar, di rumah-rumah dan juga di kantor-kantor. Warga membicarakan tentang pelaksanaan Pilkada Nabire yang akan dilakukan pada tahun 2010 nanti.

Tak Menjalankan UU Pilkada
Alasan pergantian KPUD Nabire dari anggota lama kepada anggota yang baru terdapat beberapa alasan. Pertama, karena anggota KPUD Nabire lama tak menjalankan UU Pilkada secara baik dan benar. Sejumlah pasangan calon yang bermasalah baik itu dualisme partai bahkan tigalisme SK partai, mendukung beberapa kandidat ternyata diloloskan KPUD Nabire pada saat tahapan verifikasi. Kedua, anggota KPUD Nabire yang lama diangap tak mampu mengemban amanat UU Pilkada. Melihat kondisi ini sejumlah lembaga, baik secara individu dan bersama-sama melakukan protes atas ketidakmampuan KPUD lama dan mereka menuntut agar anggota KPUD lama dipecat.
Akhirnya terjadilah pergantian anggota KPUD Nabire yang baru beberapa waktu lalu. Saat pelantikan anggota KPUD Nabire baru di Jayapura, Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny berpesan, agar para anggota KPUD Nabire yang baru dilantik ini mampu memperbaiki kinerja KPUD Nabire. Anggota KPUD Nabire diberi tugas untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada Nabire. Artinya anggota KPUD Nabire jangan melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh anggota KPUD Nabire yang lama.
Dalam kondisi seperti ini, maka ada dua hal yang terjadi. Pertama, adalah sejumlah oknum tak bertanggung jawab melakukan aksi politik untuk kepentingan tertentu. Dalam melakukan aksi ini, para oknum tertentu menggerakan massa yang awam terhadap politik. Massa ini asal bisa dibayar, siap diperintahkan untuk apa saja. Contohnya beberapa waktu lalu aparat kepolisian membubarkan massa pendemo dengan menggunakan peluru karet dan menahan 8 orang yang dianggap provokator.
Peristiwa tersebut membuat 4 warga tertembak peluru hampa milik pihak kepolisian. Selain itu, dilakukan pemalangan kantor pemerintahan di seantero kota Nabire. Pemalangan ini dilakukan di kantor-kantor yang sama sekali tak ada hubungannya dengan Pilkada Nabire. Para Cabup dan Cawabup juga terus memaksa KPUD Nabire untuk menggelar Pilkada pada tahun 2008. Padahal desakan itu menentang UU Pilkada yang berlaku secara umum di tanah air.
Jika amanat UU Pilkada dipatuhi baik oleh anggota KPUD Nabire, maka sangat bisa dipastikan Pilkada Nabire telah dilakukan pada tahun 2008 lalu sesuai aturan UU Pilkada yang berlaku. Kini waktu pelaksanaan Pilkada Nabire sudah ditetapkan tahun 2010. Kesalahan awal terjadinya persoalan hingga pelaksanaan Pilkada Nabire ditunda hingga 2010, lantaran KPUD Nabire melakukan sejumlah kesalahan fatal. Sebagai bukti, KPUD Nabire menentang UU Pilkada dan KPUD Nabire telah meloloskan sejumlah Cabup dan Cawabup yang berbeda, menggunakan satu partai sebagai perahu untuk mencalonkan diri. Kehadiran Cabup dan Cawabup yang berbeda tetapi menggunakan satu partai. Mereka tak layak untuk ikut Pilkada Nabire namun KPUD Nabire masih meloloskan. Ini bukti bahwa KPUD Nabire melawan UU Pilkada yang berlaku di Republik Indonesia.
KPUD Nabire sudah melanggar UU Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, pasal 37 ayat 1 berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon”. Sementara KPUD Nabire telah meloloskan partai politik yang mengusulkan lebih dari satu pasangan calon. Ada 1 partai mengusung 3 Cabup dan Cawabup dan juga ada 1 partai mengusung 2 Cabup dan Cawabup Nabire.
Selain itu, KPUD Nabire telah mencetak 100.000 kartu suara untuk pelaksanaan Pilkada pada tahun 2008. Padahal KPUD Nabire sudah mengetahui bahwa Pilkada Nabire tak akan dilangsungkan pada tahun 2008.

Tak Ada Dasar Hukum

Kini tak ada dasar hukum agar 9 Cabup dan Cawabup yang akan maju pada Pilkada tahun 2010 karena pada tahun 2009 akan ada pesta politik Pemilu dan Pilpres yang akan merubah komposisi partai dan komposisi anggota DPRD Nabire. Sehingga 9 Cabup dan Cawabup Nabire yang telah mencalonkan diri pada tahun 2008 belum tentu mendapat dukungan dari partai yang baru dangan komposisi anggota DPRD Nabire yang baru pula.
Perubahan komposisi kepartaian di Nabire dan juga perubahan komposisi jumlah kursi di DPRD Nabire akan sangat berpengaruh terhadap pencalonan Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2010 mendatang.
Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Nabire telah sesuai prosedur dan pelaksanaannya diundur sampai tahun 2010 sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) karena menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres).
Demikian dikatakan Wakil Gubernur Provinsi Papua Aleks Hesegem kepada wartawan pada acara kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Abepura, Jayapura.
“Dalam Peraturan Pemerintah RI telah melarang Pilkada di seluruh Indonesia dimana dinyatakan, pemilihan hanya boleh dilaksanakan pada Desember 2008 lalu,” ujar Wagub Hesegem. Namun demikian, Wagub Hesegem tak menjelaskan PP nomor berapa yang mengatur tentang Pilkada tersebut. Menurutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, jika Pilkada dilakukan pada Januari ini hasilnya dinyatakan tak sah maka seharusnya ditunda sampai tahun 2010.
“Jadi, jika ada masyarakat yang melakukan berbagai macam aksi, itu tidak benar dan harusnya masyarakat taat hukum. Penundaan Pilkada tersebut bukan kemauan pemerintah tetapi sesuai UU dan semua orang harus taat pada UU. Ketentuan tentang pelaksanaan Pilkada bukan hanya berlaku di Papua tetapi di seluruh Indonesia,” tegas Wagub Hesegem, seraya menambahkan, sebagai langkah awal akan segera diturunkan caretaker dan sudah ada yang orangnya. (John Pakage/Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *