Mampukah Caleg Memperjuangkan Hak Dasar Orang Papua ?

Image

Bukan soal calegnya asli Papua atau tidak, kemampuan dan kapasitas caleg tersebut untuk memperjuangkan hak dasar orang Papua yang menjadi persoalan orang Papua saat ini (Foto : Jubi/Saut Marpaung)

 
JUBI—“Orang pendatang dong harus tahu diri, jangan semua mau menjadi caleg. Berilah kesempatan bagi orang asli Papua, karena dong yang pu tanah”. Penggalan kalimat ini merupakan cacatan khusus dari Denny Imbiri, Wakil Ketua KNPI Papua di Jayapura saat ditemui JUBI pekan kemarin.
 
Dikatakan Imbiri, rata-rata orang non Papua adalah mereka yang mapan soal finansial. Sehingga sangat mudah bagi mereka (non Papua) untuk bertarung dalam kancah perpolitikan. Berbeda dengan warga asli Papua yang masih diganjal masalah finansial dalam upayanya bertarung di pemilu besok. “Untuk itu berilah kesempatan kepada orang asli Papua yang mempunyai kualitas,” tegas Imbiri.
Senada dengan Imbiri, Pdt. Bas Weyai, Ketua Klasis GKI Jayapura mengatakan hingga periode 2004 – 2009 kemarin, anggota dewan perwakilan rakyat diseluruh Papua dan Papua Barat termasuk DPRP, masih terus didominasi oleh warga non Papua. Sebaliknya orang asli Papua hanya dapat dihitung dengan jari saja. Kecenderungan tersebut tidak saja semakin melemahkan orang Papua untuk maju memimpin tanahnya sendiri, tapi juga semakin membuat mereka tak berdaya dan takut untuk melangkah masuk ke dalam dunia politik. Beberapa diantaranya, kata Weyai, kerap diperalat dan dijadikan sebagai tameng menjadi ketua partai dengan kepentingan untuk mencari suara orang Papua saja. “Yang sa lihat di DPR orang pendatang paling banyak. Coba ko hitung pasti Papua sedikit to?. Sa mo bilang saat ini orang Papua masih dijajah? Topeng dalam politik. Kita dijadikan ketua partai itu sebagai tameng untuk meloloskan orang pendatang dong,” kata Weyai.
Ditambahkan Weyai, untuk menjadi caleg harus kembali kepada kebebasan berpolitik masyarakat itu sendiri.  Sehingga jika diberi kesempatan, jangan sekali kali disia-siakan. “Karena untuk menjadi wakil rakyat itu tidak gampang. Apakah caleg yang nantinya terpilih mampu membawa aspirasi rakyat Papua dan pemerintah, itu menjadi pertanyaan mendasar bagi caleg orang Papua,” ujarnya.
Berbeda dengan Imbiri, bagi Weyai, orang Papua yang hendak ikut-ikutan maju menjadi caleg haruslah menyadari apakah memiliki kualitas, berpendidikan politik dalam berorganisasi atau tidak. Untuk menjadi seorang caleg haruslah mapan ditingkat ekonomi. Jika tidak, maka bisa saja timbul indikasi untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, kerabatnya dan partai pendukungnya. Menurutnya, setiap caleg harus memiliki ahlak yang baik. “Memasuki era reformasi hingga Otsus khususnya masyarakat asli Papua sudah cerdas memilih secara demokrasi. Sekalipun itu partai besar bukan jaminan masyarakat akan memilihnya. Namun meski hanya partai kecil tapi memilih figur yang bagus, tetap masyarakat akan memilih dia,” katanya.
Hal serupa dikatakan Delfinus Kayeme (28). Menurut Kayeme, bukan masalah baru lagi kalau berbicara soal kualitas caleg. Memang ada caleg yang berbobot, ada juga yang kurang berbobot, yang lebih parah lagi adalah mereka yang ikut-ikutan mengambil diri dalam caleg. Mereka ini yang harus diwaspadai karena seringkali menjual suaranya untuk kepentingan pribadinya. “Supaya ada kegiatan dorang (mereka) yang ikut rame di bursa caleg dan sekaligus dapat pengetahuan politik. Dorang ini yang biasa jual suara dan kepercayaan di masyarakat su (sudah) botak,” tutur Kayame.

Proses Pengkaderan Harus Diutamakan
Untuk menjadi seorang caleg yang bisa memperjuangkan suara rakyat harus melalui pengkaderan di partainya. Pada umumnya partai-partai yang sudah mampu atau mempunyai aturan yang baku sejak dulu selalu melakukan pengkaderan politik bagi anggotanya. “Tidak mungkin seseorang yang baru bergabung kemudian dengan mudah dapat menjadi ketua atau wakil ketua partai, itu harus melalui sebuah pengkaderan,” tutur Imbiri.
Dikatakan Imbiri, 80% caleg saat ini tidak melalui kaderisasi. Sehingga, untuk memilih mereka, masyarakat harus jeli dalam menentukan mana yang berkualitas dan mana yang tidak. Yang jelas, ujarnya, untuk memenuhi persyaratan dari KPU, kebanyakan partai politik mengambil calegnya dari pinggiran jalan. Mereka ini yang berbahaya, cepat atau lambat akan merusak ketatanan NKRI. “Kalau gelandangan dan preman yang jadi caleg, bagaimana jadinya DPR kita nantinya,” tegas Imbiri.

Kendala-Kendala Caleg Papua Asli
Meski upaya orang Papua untuk menjadi seorang ketua dalam sebuah parpol di Papua telah terpenuhi. Namun, masih banyak orang Papua yang menjadi ketua tidak memiliki finansial yang kuat. Untuk itu, dalam partai politik harus ada aturan yang tegas dalam perekrutan caleg. Sebab bisa saja orang Papua menjadi ketua partai tetapi yang tembus anggota dewan adalah Non Papua. “Ketua Parpol harus didukung dengan keuangan yang baik, maka tidak akan diragukan lagi untuk jadi DPR,” ungkap Imbiri. Dia juga sangat mengharapkan, pemilihan bulan April nantinya yang menjadi Anggota DPR adalah orang Papua. Jika nanti Non Papua, maka pola pikirnya akan berbeda.

Apakah Masyarakat Mengenal Calegnya?
Mama Deda (40) penjual pinang didepan Ruko Merpati, Abepura, mengatakan orang Papua maupun Non Papua jika sudah menjadi anggota DPR tidak akan perduli terhadap rakyat. “Waktu dong mau jadi caleg, dong cari mama untuk memberi dukungan. Akan tetapi sesudah dong jadi DPR lewat didepan tong (kami) tidak tegur. Bahkan kaca mobil ditutup rapat-rapat,” tukas Mama Deda. Lanjut Deda, Caleg saat ini terlalu banyak, bagaimana bisa melihat figur yang benar. Untuk kenal orangnya bahkan Mama Deda tidak tahu. Menurut Deda, Caleg Papua dan Non Papua itu sama saja. Jika nanti terpilih, nasib rakyat tidak akan ada perubahan, yang jual pinang tetap menjual pinang. Namun demikian sebagai warga yang taat, dirinya tetap akan memilih di pemilu mendatang. “Sa (saya) tetap akan memilih, walau sa tau bahwa sampai kapan pun nasib sa tidak akan pernah berubah,”  tutur Deda.

Jumlah Caleg Asli Papua Sedikit
Kepala Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih Jayapura di Papua Drs. Jack Morin M.Kes mengungkapkan peluang masuk bagi setiap Caleg di Partai Politik (Parpol) harus dilihat dari kemampuan, pengalaman, kreativitas dan tingkat kependudukan. Namun kebanyakan proses perekrutan dan penerimaan caleg yang terjadi di Papua kebanyakan dilihat dari kekerabatan dalam  organisasi, kekerabatan dalam satu kantor atau instansi tertentu, sukuisme, dan lain-lain. “Ibaratnya kalau dilihat sekarang dengan istilah seperti ikan di air keruh,” ujarnya seraya menambahkan kita tidak mengetahui isi air tersebut bahkan ikan-ikan yang berada di dalamnya.
Sementara itu, untuk memperbandingkan jumlah caleg Papua dan Non Papua Morin mengatakan, jumlah Caleg Papua saat ini sebanyak 33,1 % . Sedangkan untuk Non Papua sebanyak 44 %. Bagi Morin, caleg Papua memiliki peluang yang sangat tipis untuk lolos dalam pemilu. Sedangkan, Caleg Non Papua kebanyakan mendapat peluang yang besar dalam pemilu karena sudah menguasai semua aspek di Papua terutama aspek ekonomi dan aspek-aspek lainya.
Jack menuturkan, dalam pemilu ini hasil polling yang dilakukan banyak pihak  selalu membuat orang bingung. Hal ini dikarenakan mereka tidak melihat gambar bahkan biodata yang jelas dari para caleg yang hendak dipilih. “Gambar dan nama saja tra (tidak) jelas, jadi orang bingung sebenarnya dia mau pilih siapa,” tukas Jeck seraya menambahkan hal ini merupakan suatu kelemahan  sistem pemilu di Indonesia.
Dia berharap, orang Papua yang duduk dikursi dewan nantinya bisa mengemban aspirasi masyarakat dengan baik. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu diisi dengan banyaknya kasus, mulai dari korupsi hingga perselingkuhan dari para anggota dewan. “Semua masyarakat berharap tidak hanya saya bahwa caleg yang terpilih nantinya dapat mengemban tugas ini dengan baik. Terutama memperjuangkan aspirasi orang Papua agar bisa hidup sejahtera,” tutupnya. (Carol Ayomi/Musa Abubar/Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *