Otonomi Pendidikan Tak Ada, Guru “Dibelenggu” Pengelolaan Dana BOS

Image

SD N 1 Wasur Kampung yang tak memiliki papan nama (Foto : Jubi/Indri Q)

 
JUBI——”Instruksi pemerintah agar dana BOS segera dibelanjakan sesuai kebutuhan, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan lain tak tahu mau gunakan dana apa.  Para guru seakan dibelenggu  lantaran pemerintah selalu mengatur dan mengikat pengelolan dana tersebut,” tutur Kepala SD Negeri 1 Kampung Wasur, Distrik Merauke di Kabupaten Merauke, Papua  Dominikus Fernatubun kepada JUBI di Merauke pekan lalu.
 

Pemerintah Daerah setempat cenderung mematok penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar segera dibelanjakan dan dilaporan secepatnya. Sedangkan pihak sekolah tak pernah diberikan kelonggaran mengelola dana BOS,” ujar Fernaubun. Menurut Fernatubun, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 9.000.000 per triwulan dinilai masih sangat kurang bagi pengelolaan di wilayah terpencil.  Dana ini diberikan sesuai jumlah murid dan biasanya telah dibagi dalam setiap pos-pos perbelanjaan. “Seperti untuk belanja murid, administrasi kantor, dan untuk honor.  Prosentasenya tergantung dari kebutuhan sekolah. Dana BOS dicairkan setelah pihak sekolah membuat RAB (Rencana Anggaran Belanja). Pemberiannya dilakukan setiap triwulan,” katanya.
Menurut dia, SDN Wasur Kampung, Merauke, dana BOS sebanyak Rp 9.000.000 per triwulan dan  disesuaikan dengan jumlah murid sebanyak 90 siswa. Sedangkan untuk honor guru, diberikan Rp 300.000 per bulan yang disisihkan dari dana BOS. “Jadi guru honor biasanya gajian per triwulan menunggu dana BOS cair. Guru-guru honor tersebut tak melamar ke Pemda namun langsung ke sekolah sehingga menjadi beban sekolah,” jelas Fernatubun.
Dana itu, lanjutnya, dibelanjakan dalam bentuk penyediaan buku sekolah, bolpoint/pensil, uang transportasi yang dialihkan untuk membeli pakaian seragam dan sepatu anak. “Sebenarnya tak ada anjuran untuk membeli pakaian seragam dan sepatu, namun untuk menjawab kebutuhan anak-anak yang sebagian besar tak memiliki seragam sekolah akhirnya kami memutuskan untuk mengalihkan dana transport menjadi dana pembelian pakaian seragam,” kata dia.
Ditambahkan, setelah berlangsung beberapa lama, dana BOS kemudian dalam pengelolaannya mengalami masalah.  “Yang terjadi dalam penyaluran dana BOS, ada pemotongan dana dari Dikmen sebesar Rp. 2.000.000 untuk uang ujian. Laporan sudah masuk ke  Bupati dan sedang dalam pemeriksaan. Dana ujian sebenarnya tak disisihkan dari dana BOS melainkan ada plot dana tersendiri,” tegas Fernatubun.
Dia juga merasa tidak puas dengan penggunaan dana tersebut karena sudah diatur dan ditentukan oleh Dikmen. Jika memang untuk kebutuhan sekolah, kata dia, seharusnya sekolah punya hak untuk mengelola dana tersebut secara mandiri berdasarkan kebutuhan.

Otonomi Pendidikan
Terkait otonomi pendidikan, katanya, pihaknya selalu mengajarkan kepada murid agar mereka dapat mengerti dengan baik.Ditambahkannya, kewenangan sekolah sebenarnya sudah ada, namun hak-hak itu diambilalih oleh dinas sehingga pihak sekolah tak kreatif mengembangkan sekolahnya. Sebagai contoh, dana block grant sebesar Rp 250 juta yang diberikan tahun 2008 diperuntukkan bagi rehabilitasi infrastruktur sekolah. Namun karena banyak guru yang menyalahgunakan dana tersebut, akhirnya dana tersebut ditangani langsung oleh Dikmen.  “Sebenarnya itu permainan juga, dinas juga mau tangani. Sementara pihak sekolah telah menunjuk kontraktor, pihak pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Pendidikan Menengah juga telah menunjuk kontraktor lain,” terangnya.
Dana Block grant, kata dia, diperuntukkan bagi sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya mengalami kerusakan, sehingga digunakan untuk merehabilitasi gedung sekolah. Tak semua sekolah mendapatkan dana block grant, namun diusulkan langsung dari sekolah yang mengalami kerusakan. “Dana-dana lain memang ada, namun kami tidak tahu apakah itu berasal dari dana otsus ataukah bukan. Selama ini yang kami kelola hanya dana BOS yang dikelola untuk berbagai macam kegiatan, contohnya untuk mengongkosi honor guru yang dibayar setiap triwulan,” ujarnya.
Dikatakannya, perhatian pemerintah bagi sekolah yang berada dipinggiran kota masih kurang, padahal pemerintah pernah mengatakan bahwa Merauke sebagai barometer  pendidikan di Papua. Namun standard yang dipakai adalah pendatang. Seharusnya yang dipakai adalah barometer orang Papua. Sementara itu, dilain sisi murid asli Papua sangat memerlukan pendampingan untuk mengejar ketertinggalannya dengan murid yang lainnya. “Hal yang paling penting untuk menunjang keberhasilan pendidikan, salah satunya guru-guru harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan kesejahteraan guru perlu ditingkatkan khususnya yang bertugas di daerah pedalaman,” katanya.
Yang perlu dinaikkan, ujarnya, sebenarnya bukan gaji guru, melainkan guru harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang agar guru-guru betah mengajar di wilayah pedalaman. Sebab kenyataan yang terjadi adalah, guru-guru tak betah mengajar di pedalaman karena kondisinya sendiri tak sejahtera, ditambah lagi dengan ongkos transportasi yang setiap saat mengalami kenaikan, sehingga gaji guru digunakan hanya untuk transportasi saja. Sebagai contoh guru-guru yang bertugas di Kondo, harus mencarter kendaraan yang menghabiskan biaya Rp 1.000.000 untuk sampai kesana, sementara guru tersebut hanya berpenghasilan Rp 1.500.000 per bulan.

Dana BOS Tak Ada Kaitan Dengan Dana Otsus
Secara terpisah  Kepala SD Inpres Mangga Dua Merauke, Kwintus Elsoin mengatakan selama ini dana yang dikelola adalah dana BOS yang tak ada kaitannya dengan dana Otsus. “Kemudian diberikan dana ujian dari pemerintah setiap siswa Rp 50.000. Pernah menerima dana pengganti SPP sebesar Rp 5.000.000 pada tahun 2007, dan meningkat di tahun 2008 menjadi Rp 10.000.000,” ujar Elsoin.
Ditambahkan Elsoin, dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) diterima sebesar Rp  22.500.000 per tahun dan dana BOS sangat membantu  dalam pelaksanaan kegiatan di sekolah seperti membelikan buku tulis anak sekolah, administrasi sekolah. “Jumlah murid sekolah pada  bulan Januari sebanyak 376 siswa sehingga dana BOS  yang diterima terakhir berjumlah Rp  22.098.000 dan sudah mengalami 3 kali pemotongan dengan alasan kelebihan siswa, namun setelah dicek ternyata tak seperti itu. Faktor data yang tak sinkron sehingga terjadi pemotongan seperti itu,” tukas Elsoin.
Dijelaskan Elsoin, soal dana Otsus bagi pendidikan sebagai Kepala Sekolah pihaknya tak mengetahui dan hanya paham ada dana yang diterima, tetapi tak mengetahui darimana sumber dana tersebut. ”Yang jelas kami kelola sesuai dengan dana yang diberikan. Kami terima dari Pemkab setahu saya BOP dan SPP, sedangkan BOS dari dana pusat. Kebanyakan dana yang dikelola untuk sekolah berasal dari dana BOS, sedangkan dana lainnya hanya sedikit. Dana BOS juga digunakan untuk pembuatan silabus guna meningkatkan mutu belajar mengajar murid, pengawas ujian, pembelian alat pemeliharaan halaman sekolah,” sebut Elsoin.
Kepala Dinas Pendidikan Menengah Kabupaten Merauke, Nicolaus Freddy Talubun mengatakan anggaran Otsus Pendidikan yang diberikan sebesar Rp 5 miliar per tahun kepada pemerintah untuk  membiayai pendidikan tinggi, khususnya anak-anak yang bersekolah di luar daerah.. “Sedangkan untuk Pendidikan Dasar  diberikan lebih besar sekitar  Rp 10 miliar pertahun karena cakupan pogram yang luas,” tukas Talubun.
Dikatakan Talubun, dana Otsus tahun lalu digunakan untuk mendukung program PGSD Diploma 2, karena jelas untuk putra putri Marind. Penyiapan tenaga pendidikan merupakan tugas pokok dari Dinas Pendidikan Menengah. Pernah pula ditahun 2007 dana Otsus digunakan untuk pembangunan USB dan SMP di Distrik Waan. Selain itu, dana-dana Otsus digunakan untuk kegiatan yang bersifat operasional. Kegiatan fisik makin kurang.
“Kedepan, dana Otsus lebih diutamakan untuk pemberdayaan putra/putri Papua, pendampingan belajar, beasiswa prestasi anak-anak Papua. Itu yang sudah dimasukkan dalam APBD 2009 yang bersumber dari dana Otsus,” imbuhnya. (Indrie/Merauke)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *