Papua Rawan AIDS, Apakah Penyakit atau Genocide?

Image

Remaja dan pelajar perlu diberi informasi tentang HIV dan AIDS yang benar agar bisa memahami apa dan bagaimana virus HIV itu menular (Foto : Jubi/Victor Mambor)

 
JUBI — Pada akhir tahun 2007, berbagai macam media baik cetak maupun elektronik cukup menghebohkan masyarakat Indonesia dengan informasi-informasi seputar HIV/AIDS.  Jakarta dihebohkan sebagai pemegang peringkat pertama untuk angka HIV/AIDS dan Papua menduduki urutan kedua untuk masalah yang sama.

Paling tidak hal ini menjadi heboh juga karena hasil-hasil penelitian berbagai pihak, baik pemerintah maupun LSM atau keduanya bersama-sama melakukan survei-survei tentang HIV/AIDS. Di Tanah Papua misalnya, sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2007, pemerintah daerah bekerjasama dengan beberapa lembaga internasional dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal melakukan survei terhadap masalah HIV/AIDS yang disebut dengan STHP06 (Surveilans Terpadu HIV-Perilaku 2006). Seperti apa hasil temuan yang menghebohkan itu?
Hasil survei ini menunjukkan bahwa kasus HIV/AIDS di Tanah Papua mempunyai proporsi tertinggi dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia, kecuali Jakarta sebagai pemegang peringkat pertama. Bila dibandingkan dengan populasi penduduk maka case rate (jumlah kasus/jumlah penduduk x 100.000) di Provinsi Papua adalah 60,93 per 100.000 penduduk dan merupakan 15,39 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rate nasional (3,96). Sedangkan di Provinsi Papua Barat sebesar 10,24 per 100.000 penduduk atau 2,59 kali lebih tinggi dibandingkan dengan rate nasional. Hal ini membuat Papua mempunyai proporsi kasus AIDS tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Apakah lebih tepat bisa dikatakan, hampir sebagian besar penduduk di Tanah Papua telah menyidap HIV/AIDS? Bisa juga tidak, tidak juga bisa.
Pasalnya Surveilans Terpadu HIV dan Perilaku (STHP) di Tanah Papua, dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 10 Kabupaten/Kota. Hasil STHP 2006 menunjukkan bahwa prevalensi HIV pada penduduk Tanah Papua sebesar 2.4 persen yang menggambarkan tingginya prevalensi HIV pada penduduk dewasa 15-49 tahun dibandingkan pada penduduk wilayah lain di Indonesia, dan tampaknya meluas ke semua wilayah Papua. Masih adakah tempat bebas HIV/AIDS di Tanah Papua? Jika tidak ada lagi, maka Papua merupakan daerah ’gawat-rawan’ HIV/AIDS. Lantas mau diapakan?
Kondisi ini dikampanyekan oleh pemerintah daerah dan sungguh sangat menghebohkan. Bahkan mereka menegaskan bahwa masalah HIV/AIDS di Tanah Papua maupun di Indonesia harus menjadi perhatian semua orang. Yang lebih heboh lagi ditegaskan bahwa perlu diupayakan strategi penanggulangan HIV/AIDS secara intensif dan khusus, agar tidak semakin berlanjut dan menjadi epidemi yang meluas (Generalized Epidemic) seperti yang terjadi di Sub Sahara Afrika. Mungkin pemerintah harus mengambil sikap dan tindakan seperti yang dilakukan oleh negara tetangga kita. Thailand, yang membuktikan bahwa upaya komprehensif dan terpadu dengan memobilisasi seluruh sumberdaya yang tersedia, ternyata mampu mengubah jalannya epidemi dan mencegah terinfeksinya jutaan masyarakat dari HIV dan AIDS. Artinya, segala upaya bisa berjalan juga jika ada anggaran. Biasanya, kalau sampai tahap upaya konkret untuk mengatasi sebuah masalah, pemerintah selalu mengaku keterbatasan dana. Makanya, persoalan di sini adalah darimana harus mendapatkan uang untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS? Yang jelas adalah melalui penyusunan program yang jelas dan perincian kebutuhan budgeting. Apakah terakomudirnya isu HIV/AIDS dan penanggulangannya dalam dokumen APBN/APBD adalah jawabannya? Benar.
Buktinya, dalam laporan STHP06 itu secara antusias dikatakan, ”Saat ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk mengaplikasikan “Bringing Evidence into Action” dengan memanfaatkan Laporan STHP di Tanah Papua ini sebagai landasan bagi pengembangan Intensifikasi Program Pengendalian HIV dan AIDS di Tanah Papua yang komprehensif dan mencapai sasaran yang diharapkan dengan memobilisasi sumberdaya pemerintah pusat, daerah, masyarakat maupun lembaga donor secara optimal dalam kesatuan gerak untuk melakukan penanggulangan HIV dan AIDS di Tanah Papua.”
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa AIDS dari tahun ke tahun menghasilkan ODHA yang cenderung meningkat dan tidak pernah menurun. Paling tidak, berbagai penelitian dan angka publikasi selama beberapa tahun lalu menunjukkan bahwa setiap tahun selalu bertambah penderita HIV/AIDS atau yang disebut dengan ODHA. Namun, ada apa dibalik semua ini? Apakah hal ini terjadi karena perilaku seksual, atau memang sengaja dibuat-buat untuk menarik perhatian umum tentang isu HIV/AIDS, atau karena ada isu maka ada uang sebagai pendapatan negara atau pendapatan daerah pada sektor kesehatan? Atau meningkatnya angka pengidap HIV/AIDS ini merupakan sebuah strategi politis terselubung untuk ’pemusnahan ethnis/genosida” sebagaimana muncul dalam benak publik di Tanah Papua? Atau hal ini merupakan strategi pemerintah juga untuk meningkatkan APBN dan APBD setiap tahunnya pada sektor kesehatan?
Pada akhir tahun 2000 hanya 16 provinsi yang melaporkan kasus AIDS, akhir 2003 meningkat menjadi 25 provinsi, kemudian tahun 2006 ada 32 provinsi yang melaporkan kasus AIDS. Data yang ada mengindikasikan terjadi pula peningkatan jumlah kasus AIDS secara signifikan yang dilaporkan unit layanan kesehatan. Laporan kasus AIDS secara kumulatif sampai Desember 2004 ada 2.682 orang, lalu meningkat 100 persen hanya dalam waktu setahun, tahun 2005 meningkat menjadi 5.321 orang dengan kasus AIDS. Peningkatan kasus AIDS terus terjadi, akhir September 2006 sudah terlaporkan sejumlah 6.871 kasus AIDS. Kenyataan ini menunjukkan bahwa setiap daerah kabupaten maupun provinsi berlomba mengemas isu dan membuat perencanaan proyek penganggaran tanpa membuktikan apakah sesungguhnya penderita HIV/AIDS sebagaimana dipublikasikan atau tidak. Lebih sedih lagi, ketika anggaran kesehatan itu terpenuhi, uang penanggulangan HIV/AIDS tidak sampai ke sasaran penggunaannya. Kenyataan bahwa ada begitu banyak KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) di setiap provinsi dan kabupaten, tetapi tidak ada aktivitas. KPA selalu mengeluh tentang keterbatasan dana operasional, selalu tunggu uang. Artinya, pemerintah hanya bisa memberi perhatian kepada masyarakat kalau ada uang, bukan karena kewajibannya sebagai abdi masyarakat.
Lantas apakah AIDS itu penyakit atau genocide? Berbagai sumber yang dimintai tanggapannya menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa AIDS adalah PENYAKIT. Sekali lagi AIDS itu PENYAKIT yang membahayakan dan mematikan manusia. AIDS BUKAN GENOCIDE, karena AIDS tidak hanya menyerang suku tertentu di bumi ini. Setiap orang atau semua orang di bumi ini bisa kena AIDS, jika tidak mau dan tidak mampu mengendalikan diri. Namun, ketika tidak ada perhatian dari pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi masalah AIDS, sementara ada anggaran yang cukup selain kewajibannya sebagai penyelenggara negara, maka telah terjadi ’PROSES PEMBIARAN’ oleh pihak pemerintah. Karena alasan terakhir ini, ’PROSES PEMBIARAN’ itulah yang disebut dengan ’PROSES GENOCIDE’. (Pietsau Amafnini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *