Dari Kunjungan Hillary Clinton Ke Indonesia

Image

Aksi Demo Mahasiswa di Jayapura beberapa waktu lalu yang menuntut pemerintah dan pihak-pihak perusahaan multinasional mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM terhadap orang Papua (Foto : Jubi/Saut Marpaung)

 

Pemerintah AS Diminta BertanggungJawab Terhadap Pelanggaran HAM Di Papua

JUBI——Kunjungan Menlu Amerika Serikat (AS) Hallary Clinton ke Jakarta menuai protes dari mahasiswa Papua di Jakarta. Mereka mendesak agar pemerintah AS mempertanggungjawabkan sejumlah kasus pelanggaran Sipol dan pelanggaran Ekosob yang telah dilakukannya terhadap rakyat Papua.

Aksi tuntutan sejumlah mahasiswa Papua di Jakarta pekan kemarin pada saat kunjungan kenegaraan Menlu AS, Hillary Clinton merupakan aksi damai menyerukan perdamaian di Papua. Aksi yang dipimpin Viktor Kogoya ini, merupakan tindaklanjut atas sejumlah diskusi tentang pelanggaran HAM di Papua. Aksi tersebut berlangsung tertib.
Aksi itu diwarnai juga dengan pemajangan berbagai poster dan spanduk yang berisi kecaman terhadap tindakan Amerika. Terdapat juga gambar Hillary Clinton yang disandingkan dengan anak simpanse. Sejumlah poster yang dipajang berisi tulisan “We Refused Hillary Clinton Visit To Indonesia”. Massa saat itu meneriakkan juga yel-yel mengecam Amerika yang dituduh telah menyebabkan rakyat Papua semakin tertindas. Ratusan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB) ini, melakukan turun jalan pada  Kamis (18/2) di Istana Negara dan Kantor Kedutaan Amerika di Jakarta.
Pimpinan aksi sekaligus Ketua  Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB), Viktor Kogoya saat ditemui JUBI di Jakarta pekan kemarin mengatakan, pemerintah AS adalah negara imperialis yang telah lama mempraktekkan segala kejahatan terhadap hak-hak politik dan ekonomi diseluruh belahan dunia. Hal itu, baginya semakin menumbuhkan kesadaran rakyat-rakyat tertindas untuk kembali menyerukan persatuan melawan dominasi imperialisme. Karena itu, Kogoya menyerukan, sepatutnya rakyat Papua Barat menuntut pertanggungjawaban politik dan moral terhadap The King imperialis AS, atas dukungan kejahatannya terhadap seluruh proses politik di Papua. “Sejarah pencaplokan melalui invansi militer 1961 dan proses integrasi melalui rekayasa PEPERA 1969 adalah sikap yang tidak terpuji yang dilakukan AS,” kata Kogoya. Dikatakannya, sejak sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia tak dapat terselesaikan secara tuntas, sebenarnya sejumlah negara luar telah turut menyorotinya. Misalnya dengan kunjungan delegasi Komisi HAM dari Jerman yang datang ke Indonesia pada 11 hingga 15 Februari kemarin. Setelahnya, Menlu AS Hillary Clinton yang mengunjungi Indonesia pada 18 sampai 20 Februari kemarin. Dikatakan Kogoya, delegasi ini juga menanyakan sejumlah kasus pelanggaran HAM di Papua dan upaya penyelesaiannya. Namun, lanjutnya, meski kedatangan Hillary juga untuk menyoroti berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, menurut Kogoya bukan berarti AS telah turut bersimpatik terhadap nasib orang Papua. Mereka (AS) kata Kogoya harus dikecam karena telah menyebabkan orang Papua menderita.
Pada bagian lain, Menlu AS, Hillary Clinton setelah tiba di Indonesia kemarin sempat bertemu dengan sejumlah tokoh HAM seperti Suciwati, Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi dan sejumlah tokoh lainnya. Istri mendiang aktivis HAM Munir, Suciwati yang secara khusus bertemu Hillary membahas kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang tak pernah tuntas, termasuk kasus suaminya, Munir. Suciwati sebelumnya  pernah mengirim surat kepada Menlu AS Hillary Clinton. Surat yang berisi soal kejelasan kasus pembunuhan Munir itu ternyata juga pernah dilayangkan kepada Presiden Barack Obama. Pertemuan Suciwati dan Hillary sendiri berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB di Gedung Arsip Nasional, Jakarta Pusat.

PEPERA—PB 1969 Cacat Hukum
Ditambahkan Kogoya, Papua Barat akan menjadi satu dalam barisan pelopor perlawanan terhadap imperialisme yang semakin menggila. Dikatakannya, sejak invansi militer Indonesia 1 Mei 1961 hingga proses Penentuan Pendapat Rakyat Papua Barat (PEPERA—PB) 1969 yang cacat hukum internasional, tak adil dan demokratis, tak luput juga dari dukungan dan skenario terselubung yang diperankan Imperialis AS. AS telah dengan sengaja, kata dia memberikan tawaran politik guna melanggengkan kekuasaan dan eksplorasinya di wilayah Papua Barat. Hal itu kini telah terbukti dengan didirikannya pertambangan raksasa PT Freeport McMorran. Imperialis tersebut, ujarnya telah dan sedang menjilat habis sumber-sumber energi milik rakyat Papua Barat dengan lahan garapannya meliputi 3 kali luas kota Jakarta (661,52 km2 ).
“Sebagai hak ahli waris tanah, Indonesia juga telah menjalankan kebijakannya AS. Dan ini harus ditentang,” katanya lantang. Kogoya juga mengatakan, Otsus untuk Papua Barat telah gagal. Semua aspek Otsus yang harus ada hingga kini tak terbentuk. Misalnya, Komisi Kebenaran dan Rekonstruksi, lagu daerah Papua, mata uang Papua, lambang bendera daerah, termasuk Peraturan Khusus Papua. Semuanya tak ada, padahal Otsus telah berjalan 8 tahun. Yang sedikit nampak hanyalah dana Otsus walaupun tak seimbang.
Kogoya juga menilai, pemerintah Indonesia memberikan triliunan dana ke Papua yang diperolah dari Papua sendiri. Tak dapat dipungkiri sumbangan dana bagi proyek Otsus yang dikuncurkan merupakan hasil perampokan tambang energi oleh PT Freeport Mc Morran atas wilayah yang diklaim sebagai daerah kekuasaanya.

Tak Akan Ada Perubahan
Ditambahkan Kogoya, rakyat tak akan berubah dengan kucuran dana Otsus. Karena dana itu diberikan setelah pengorbanan nyawa. Namun demikian, kata Kogoya perlu diakui pengaruh bangsa luar sangat besar terhadap penyelenggaraan negara ini.
Sementara itu ditempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Boediono, misalnya menyatakan kedatangan Menlu AS Hillary Clinton tak akan berdampak banyak bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Menurut Boediono, kedatangan Hillary lebih banyak berdampak pada perpolitikan di Indonesia.
 
Demo dan Teror
Kedatangan para pembesar dari luar ini tidak hanya membuat banyak pihak melakukan protes secara tertulis, tapi juga menuai aksi demo dari sejumlah kalangan Mahasiswa. Misalnya yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Anti Amerika yang menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan Hillary Clinton ke Indonesia. Massa yang berjumlah sekitar 70 orang mengawali aksinya di Bundaran Bank Indonesia Matraram. Mereka membakar bendera AS sebagai wujud protes kedatangan Hillary.  
Terkait kedatangan Hillary, beberapa waktu lalu itu, Kepolisian Daerah Metro Jaya saat itu menurunkan 2.800 personel untuk mengamankan kunjungan dua hari itu. Sejumlah kalangan mengatakan bahwa pihak keamanan berlebihan dalam menurunkan pasukannya. Alasannya, lantaran yang datang bukan seorang presiden melainkan hanya seorang menteri saja,” tegas seorang warga.
Berbeda dengan ditempat lain yang melakukan aksi unjuk rasa, dikalangan mahasiswa Papua yang berdiam diasrama, sejumlah teror dilakukan pihak tak dikenal kepada mereka. Seperti yang terjadi disalah sebuah asrama milik mahasiswa Papua di daerah Cawang, Jakarta Timur.  Mereka sempat didatangi oknum tak dikenal yang meminta sejumlah mahasiswa untuk diam dan tutup mulut terkait kedatangan Hillary ke Indonesia. Pelaku teror diduga berasal dari sebuah satuan kepolisian yang bermarkas di Jakarta.  Oknum peneror itu,  sempat memotret seluruh isi kamar Asrama Mahasiswa Papua dan melarikan sebuah album foto kegiatan mahasiswa Papua.
Akibat aksi teror tersebut, puluhan mahasiswa Papua di Jakarta berada dalam kondisi ketakutan. Perlakuan represif seperti inilah yang kemudian mengantarkan Indonesia sebagai negara yang penuh dengan pelanggaran HAM. Karenanya, tak mengherankan ketika sejumlah negara, baik AS, Australia bahkan negara Eropa mulai menyoroti sejumlah kasus HAM yang terjadi di Indonesia. (John Pakage)
 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *