Tipis, Peluang Caleg Asli Papua Merebut Kursi

Image

Caleg DPRP Papua masih didominasi caleg asli Papua dari 1098 jumlah Caleg tetap. Namun hampir disepanjang jalan utama kota Jayapura, pencitraan caleg didominasi oleh baliho caleg Non Papua (Foto : Jubi/Saut Marpaung)

 
JUBI——Sejak berlakunya UU Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, 2001 lalu,  peluang warga Papua untuk berpartisipasi dalam politik sebenarnya terbuka lebar. Namun ironisnya, partai politik lokal yang tadinya memback up partisipasi masyarakat asli Papua terganjal karena tidak adanya ruang politik yang diberikan.

Mestinya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua harus segera diamandemen. Hal ini bertujuan agar terbuka peluang bagi pembentukan partai politik lokal di Papua bisa jadi kenyataan. Pendapat ini tentu ada benarnya, karena peluang caleg Papua dalam kancah politik untuk merebut kursi di DPRP baik tingkat provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota kelihatannya sangat sulit tercapai. Salah satu ganjalan pertama adalah hampir semua partai politik berkantor pusat di Jakarta,  ini jelas menyulitkan posisi orang Papua untuk melakukan bargaining position tentang kepentingan politik masyarakat Papua. ”Daerah jangan terlalu berharap banyak selama hampir semua DPP Partai Politik masih berpusat di Jakarta,” ujar Ketua DPD, Laode Ida kepada JUBI beberapa waktu lalu di Jayapura.
Pernyataan Laode Ida mungkin ada benarnya. Di Papua, selain kebijakan pintu terbuka (open policy) dari Pemerintah Indonesia yang hingga kini tidak berpihak kepada rakyat Papua, dibalik itu justru memberikan kesempatan terhadap pesatnya arus migran  ke tanah Papua. Mereka (Non Papua) datang sebagai transmigran resmi maupun secara spontan ke Tanah Papua untuk bekerja. Belakangan, warga Non Papua ini terjun juga ke dunia politik sebagai anggota dewan.
Di Papua, seperti pernah dikatakan Almarhum MC Rumbiak, mantan Kepala Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih, Jayapura, ternyata dampak Pembangunan Terhadap Depopulasi Penduduk Asli Tanah Papua sejak 1970 an, hingga 2000 an telah berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduknya. Meningkatnya jumlah penduduk secara tajam itu, Tiga kali lipat (tripled), dapat dilihat dari sebelumnya sebanyak 700.000 jiwa menjadi 2,5 juta jiwa. Dari angka tersebut diperkirakan orang  Papua asli hanya sekitar 1,5 juta jiwa. Ini berarti telah terjadi penambahan sebanyak 800.000 orang Papua asli. Sebelumnya, perubahan jumlah penduduk asli Papua pada 1970 an, secara alamiah disebabkan oleh angka kelahiran tinggi (CBR>3 %) dan angka kematian yang tinggi (CDR > 3 %). Penyeimbangan tersebut menghasilkan pertumbuhan penduduk di Papua nol atau Zero Population Growth.
“Masyarakat Papua semakin termajinalisasi,” ujar Hana Hikoyabi Wakil Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Diskusi Mission Day di Jayapura belum lama ini.

Sulit Bersaing
Senada dengan Hikoyabi, Drs. Jack Morin, M.Si, Kepala Pusat Studi Kependudukan (PSK) Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, secara ekonomi orang Papua sebenarnya jauh tertinggal dari warga Non Papua. Hal ini tentunya akan menyulitkan mereka bersaing dalam Pemilu Legislatif, pada April 2009 nanti. “Sangat tipis peluang Caleg Papua untuk merebut kursi di DPRP,” ujar Morin yakin dengan hasil studi dan observasinya kepada JUBI di ruang kerjanya belum lama ini.
Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Agus Alua saat menjadi pembicara pada Rakerda salah satu partai politik di Jayapura mengatakan, keterwakilan penduduk asli Papua dalam politik sebenarnya telah tertuang dalam pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua. UU Otsus Papua 2001 dalam Bab VII tentang Partai Politik, Pasal 28 ayat 3 dan 4 sebenarnya, kata Alua, telah memberikan ruang yang cukup bagi warga Papua untuk terlibat dalam politik. Ayat 3 misalnya menyebutkan, rekruitmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Sedangkan ayat 4, Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing masing. Jadi kata Alua, kesempatan yang telah diberikan UU Otsus ini seharusnya dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat Papua. “Parpol juga wajib merekrut kuota penduduk asli Papua, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tidak ada alasan  bagi Parpol untuk menyampingkan penduduk asli Papua,” kata Alua.
Hal senada juga disampaikan salah seorang anggota MRP dari Pokja Agama di Jayapura, Benny Yantewo. Yantewo melihat terdapat kecenderungan peluang untuk 11 kursi bagi penduduk asli Papua di DPRP, dan sembilan kursi di DPRP Papua Barat kerap diincar oleh warga Non Papua. “Perlu ada kejelasan soal 11 kursi di DPRP,” ujar Beny Yantewo kepada wartawan di Jayapura beberapa waktu lalu.
Menurut lelaki asal Lembah Grime Nimboran ini, porsi 11 kursi ini sangat penting sehingga perlu kejelasan dalam proses rekruitmennya. Menurutnya jangan sampai terjadi seperti di jaman Orde Baru dulu yang mengangkat anggota DPR, DPRD dari Fraksi TNI/Polri tanpa ada kejelasan. Dikatakannya, model pengangkatan anggota DPRP bagi 11 kursi mungkin bisa menjadi alternatif pilihan sambil menanti pembentukan partai politik.
Berbeda dengan Yantewo, Rudi Mebri dari YESS Papua mengusulkan sebaiknya 11 kursi bagi orang asli Papua dipilih dengan kotak suara khusus. Namun demikian, usulan tersebut ternyata berbeda dengan mekanisme atau cara menentukan caleg sehingga sangat bertentangan dengan UU. “Saya melihat mekanisme itu tak sesuai UU,” kata Ketua KPU Kota Jayapura, Hengky Bleskadit. Menurut dia, peluang partai politik lokal memang ada. Tapi untuk menuju kesana, UU Otsus Papua perlu diamandemen untuk membuka peluang pembentukan partai lokal.

DPT Bermasalah
Sederet masalah jelang pemilu di Papua tidak hanya terlihat dari minimnya caleg asli Papua yang turut dalam bursa pencalonan caleg. Tapi juga menyangkut Daftar Pemilih Tetap di Papua yang hingga saat ini masih belum terangkum semuanya. Hingga 23  Oktober 2008, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua baru menetapkan sebanyak 2.229.106 pemilih. Meski sebenarnya jumlah pemilih itu belum termasuk pemilih di Kabupaten Yahukimo yang hingga kini masih bermasalah.
Selfi Sanggenafa, dari KPU Papua mengatakan data pemilih 2009 sebenarnya belum bisa dikeluarkan pihaknya. “Kami masih  menunggu keputusan dari Pusat mengenai masalah Yahukimo,” ujar Sanggenafa kepada JUBI selasa kemarin. Dia menambahkan,  daftar pemilih di Papua yang telah ditetapkan pada 23 Oktober 2008 lalu merupakan daftar pemilih tetap (DPT) tanpa melibatkan daftar pemilih dari Kabupaten Yahukimo.
Pentingnya penetapan daftar pemilih tetap ditiap wilayah di Papua sangat berkaitan erat dengan upaya meraup suara dari parpol. Pemilih di Papua sendiri terdapat didalam 6 daerah pemilihan (dapil). Dalam surat keputusan KPU di Papua, enam dapil tersebut adalah dapil I yang meliputi wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Diwilayah ini akan diperebutkan 9 kursi. Seterusnya, dapil II meliputi Kabupaten Boven Digoel, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Keerom dengan jumlah 8 kursi serta daerah pemilihan III, yakni Merauke dan Mappi sebanyak 7 kursi.
Sementara itu, Daerah pemilihan IV meliputi Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, dan Tolikara memperebutkan kursi terbanyak, yakni 13 kursi, kemudian daerah pemilihan V meliputi Nabire, Dogiyai, Paniai, Mimika dengan 12 kursi. Dan terakhir, daerah pemilihan VI, meliputi Yapen Waropen, Biak Numfor, Supiori, Sarmi, Waropen dan Mamberamo Raya dengan 7 kursi.
6 dapil tersebut melingkupi 27 kabupaten dan kota. Tercatat sebanyak 6.632 TPS (Tempat Pemungutan Suara) akan dibangun jelang Pemilu April mendatang. Berbeda dengan Pemilu 2004 lalu di Papua. Saat itu, hanya terdapat 20 Kabupaten yang masuk sebagai dapil. Jumlah penduduk kala itu sebanyak 1.462. 010. Sedangkan pemilih tetap sebanyak 1.180.966. Saat itu,  terdapat  4 ribu lebih TPS di Papua.
Dari semua daerah pemilihan tampaknya peluang memperoleh kursi terbanyak berada di Dapil IV dan Dapil V. Hal ini merupakan tantangan bagi warga Papua yang akan ikut memilih. Jelasnya, dengan berbagai keragaman suku dan karakter dari orang asli Papua, kemungkinan peluang meraih suara akan semakin kecil. Apalagi ditambah dengan pilihan suara yang terpecah dan tak memenuhi bilangan pembanding suara. Hal ini tidak saja akan merugikan bagi caleg Papua yang bersaing dengan warga Non Papua tapi juga masyarakat Papua yang mengusung kadernya untuk maju menjadi caleg. (Carol Ayomi/Musa Abubar/Dominggus A Mampioper)
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *