Kalau Pemerintah Hanya Memberi Uang, Itu Tidak Cukup !!!

Image

KUBE atau Kelompok Usaha Bersama bisa menjadi strategi yang efektif dalam memanfaatkan dana bantuan pemerintah (Foto : JUBI/Pitsaw Amafnini)

 
JUBI-Pemerintah selalu berpikir kalau memberi uang banyak kepada rakyat, itu sudah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kenyataannya tidak demikian. Dari penyaluran dana OTSUS hingga PNPM Mandiri untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui KUBE (kelompok usaha bersama) di tingkat kampung, ternyata gagal total karena tidak ada pendidikan dan penyadaran bagi masyarakat dan juga tidak adanya pendampingan yang intensif bagi masyarakat.
Percepatan pembangunan dewasa ini di Tanah Papua telah mendorong perwujudan kesejahteraan masyarakat yang signifikan sebagai sasaran pembangunan di era reformasi ini. Berbagai rumusan formula praktis terus dilakukan oleh jajaran struktural birokrasi pada masing-masing daerah di seluruh penjuru Tanah Papua. Penguatan kapasitas dan peningkatan ekonomi masyarakat sudah mulai mendapat perhatian sedikit demi sedikit dari pemerintah daerah. Sebut saja penyaluran dana OTSUS, Program Pengembangan Distrik (PPD), RESPEK dan PNPM Mandiri. KUBE (Kelompok Usaha Bersama) pun dilakukan pemerintah, selain LSM sebagai sebuah metode alternatif.
Wilayah Kepala Burung adalah salah satu bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Papua, terdapat beberapa Kabupaten Pemekaran yang salah satunya adalah Kabupaten Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni juga tidak tinggal diam dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunannya dimasa periode definitive perdana. Program-program strategis terus diperjuangkan lewat percepatan proses pembangunan infrastruktur, SDM dan pengelolaan potensi SDA sebagai asset daerah dengan harapan bahwa dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dan kontribusi besar dan potensial dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang masih terbelakang, tertindas, terpuruk dan termarginalkan. Pada sektor ekonomi, masyarakat pada umumnya dapat memperoleh/mengakses ketersediaan kebutuhan  sebagai solusi penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni. Namun, sejauh mana keberhasilan program penanggulangan kemiskinan di daerah yang terkenal dengan potensi air kabur ini?
Afstan Rumander (28) aktivis JASOIL Tanah Papua di Teluk Bintuni menerangkan bahwa pada tahun 2008, PEMDA Teluk Bintuni mencoba mengadopsi strategi LSM dalam pengembangan dan penguatan kapasitas masyarakat pada sektor ekonomi. Strategi KUBE dilihat dan diakui pemerintah sebagai strategi tepat guna dan tepat sasaran. Pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat. Perwujudan dari program ini, PEMDA memberikan bantuan langsung yang disalurkan oleh Dinas Sosial sebesar Rp. 60 jt untuk setiap KUBE dengan tujuan yaitu:  a). memastikan ketersediaan kebutuhan pokok,  b) meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, dan c). Pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian. Strategi ini diperoleh dari hasil-hasil diskusi antara pemerintah daerah (Dinas Sosial) dengan LSM Bin madag Hom (BmH) yang selama ini mendorong KUBE sebagai solusi alternatif untuk  memandirikan masyarakat secara ekonomi.
Afstan menjelaskan bahwa dari hasil pengamatannya, dana disalurkan secara langsung oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok KUBE. Setiap distrik ada KUBE, misalnya di Distrik Bintuni Timur, Distrik Bintuni Barat, sampai kepada Masyarakat yang berada di beberapa Distrik diluar kota Bintuni yang salah satunya adalah Distrik Tembuni. Pada prinsipnya program KUBE diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Jumlah bantuan yang diberikan tentunya sangat menggiurkan sekaligus merupakan suplemen baru yang menjanjikan bagi kelompok di kawasan perkotaan.  Mengapa demikian? karena hampir sebagian besar masyarakat sudah memiliki  keterampilan dan kemampuan untuk mengelola modal tersebut. Sudah jelas bahwa bantuan ini dapat dikelola dengan baik sehingga menunjang tercapainya profit oriented, sekaligus meningkatkan pendapatan anggota kelompok tersebut.  Selanjutnya bagaimana dengan masyarakat di tingkat kampung? Apakah dana 60 jt merupakan modal usaha bagi anggota kelompok mereka? apakah 60jt dapat meningkatkan pendapatan anggota kelompoknya secara signifikan? Menurut Afstan, hal ini menjadi pertanyaan mendasar. Karena tidak ada pengauatan kapasitas bagi pengelola KUBE dan juga tidak ada pendampingan dari pihak penyandang dana, yakni Dinas Sosial.
Afstan menerangkan bahwa dari hasil monitoring di lapangan pihaknya menemukan bahwa: 1) Dana 60jt tidak dikelola melalui teknis pengelolaannya, tetapi dibagikan kepada tiap anggota sehingga usaha kelompok tidak berjalan secara bersama sebagai wujud dari tujuan KUBE yang diharapkan; 2) Kehadiran 60jt telah menumbuh kembangkan karakter pemanfaatan dana untuk keperluan pribadi yang dilakukan oleh pengurus KUBE, sehingga anggota KUBE lebih memilih non aktif dari keanggotaan.
Di kampung Araisum, distrik Tembuni misalnya, adanya penguasaan dana bantuan 60jt secara monoton oleh kepala kampung, sehingga masyarakat apatis terhadap program kerjasama itu. Selain itu tidak ada kejelasan soal pembagian dana bantuan 60jt kepada sesama anggota. Papan nama KUBE yang dipasang di Kampung Tembuni dan Araisum hanya merupakan satu simbol dan bukti bahwa Kegiatan usaha KUBE sedang berjalan. Namun yang sebenarnya Modal atau bantuan 60jt tersebut telah habis terpakai oleh tiap anggota sesuai kepentingannya.
Ternyata dana KUBE, 60 juta itu menimbulkan konflik  antar sesama anggota. Mengapa? Sejak awal memang tidak proses pendidikan penyadaran tentang mengapa usaha kelompok (KUBE) itu harus ada, bagaimana menjalankan KUBE, bagaimana mengelola keuangan KUBE, bagaimana pembagian untung dari hasil usaha  dan sebagainya. Semua itu tidak dilakukan oleh pemerintah yang memberikan dana usaha untuk masyarakat. Pemerintah hanya memberikan uang saja, tanpa pendidikan dan pendampingan bagi masyarakat.
Namun demikian, bagi Afstan Rumander aktivis JASOIL ini, pihaknya tidak bisa mempersalahkan masyarakat karena memang mereka tidak tahu bagaimana harus mengelola KUBE dan nilai uang itu. Padahal, KUBE justru sangat membantu masyarakat untuk belajar bekerja dalam bentuk kelompok, belajar untuk mandiri dalam membuat keputusan bersama, belajar untuk bersaing di sektor ekonomi dan juga bersama-sama saling mendukung untuk meringankan beban keluarga anggota KUBE. Hanya saja, hal ini tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah.
Menurut Afstan, seharusnya pemerintah tidak hanya memberikan dana tetapi juga pengetahuan dan kemauan untuk mendampingi masyarakat itu. Kalau pemerintah tidak mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk melakukan proses pendampingan itu, bisa saja pemerintah bekerjasama dengan LSM untuk membantu mendampingi masyarakat. Afstanpun menjelaskan bahwa tidak hanya dana 60 juta untuk KUBE itu yang menjadi masalah tetapi juga dana-dana OTSUS yang disalurkan setiap tahun kepada masyarakat juga menjadi masalah. Prakteknya sama saja. Hal ini harus mendapat perhatian dari pemerintah bahwa pemberian uang saja tidak cukup bagi masyarakat. Perlu ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan juga pendampingan yang intensif sehingga apa yang menjadi harapan menjadi terwujud. Jangan asal namanya bagi-bagi uang kepada masyarakat tetapi juga sekaligus melakukan proses pembodohan kepada masyarakat. (Pitsaw Amafnini)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *