Kasus Buchtar Tabuni Bukan Makar

Image

Buchtar Tabuni, dalam salah satu persidangannya. Pengacara Buchtar berpendapat, kasus Buctar Tabuni bukanlah kasus makar. (Foto : JUBI/Yunus Paelo)

 
JUBI—Kasus Buchtar Tabuni bukan merupakan kasus makar. Buchtar Tabuni juga tak melakukan tindakan melawan pemerintah. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua Indonesia Markus Haluk di Jayapura, Papua.

Menurut Haluk, ketika Buchtar Tabuni ditangkap, dia tak melakukan hal-hal yang bersifat anarkis. Saat itu dirinya hanya memperjuangkan saudaranya Opinus Tabuni yang tertembak di Wamena, beberapa bulan lalu.
Aspirasi soal merdeka, kata Haluk, bukan merupakan tindakan makar tapi hanya merupakan esensi dari proses penyampaian pendapat secara demokratis. “Buchtar kenapa dong tra tangkap waktu dia diperiksa  di Polda Papua namun dibiarkan,” ujar Haluk. Anehnyalagi bahwa aparat keamanan baru menangkap Buchtar saat memimpin demo di Depan Expo Waena, 16 Maret 2008 lalu. “Ini sangat aneh. Karena peraturan yang diterapkan adalah peraturan lama sehingga proses hukumnya juga lemah,” kata dia.
Salah seorang penasehat hukum Buchtar Tabuni,  Johanis Maturbongs,SH menegaskan pihaknya menolak tuduhan dan dakwaan terhadap kliennya Buchtar Tabuni lantaran dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) bersifat premature.
Dikatakan Moturbongs, dengan alasan demikian, JPU telah meminta sidang Buchtar Tabuni ditunda hingga 5 Maret mendatang untuk memberikan replik terhadap eksepsi dari penasehat hukum terdakwa
Sidang kedua Buchtar Tabuni sendiri digelar ini kembali di gelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (25/2). Sidang dengan terdakwa Tabuni yang dijerat dengan tuduhan melakukan makar itu, dimulai pukul 09.25 WIT. Sidang tersebut dipimpin Majelis Hakim Manungku Prasetyo SH, I Ketut Suarta SH dan Hotnar Simarmata SH. Sebelumnya Tabuni dituduh melakukan tindakan makar atas demo yang dipimpinnya di Depan Expo Waena dan Gapura Universitas Cenderawasih Jayapura 16 September  2008 lalu. Agenda dalam persidangan kedua Tabuni itu adalah pengaduan esepsi  yang dibacakan oleh Penasehat Hukum Terdawa.
Usai pembacaan eksepsi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada JPU untuk menanggapi hasil eksepsi tersebut. Namun JPU tak bisa menanggapinya saat itu sehingga meminta Majelis Hakim agar sidang ditunda hingga pekan depan dengan alasan akan mempelajari eksepsi dari panasehat hukum terdakwa.
“Dalam dakwaan lebih banyak mengcover kata-kata yang tak jelas,” tukas Moturbongs seraya menambahkan, dakwaan yang dituduhkan seperti kata free yang artinya merdeka bukan berarti melepaskan diri dari NKRI. Tetapi pengertiannya sangat luas.  Selain itu, kata Moturbongs,  tuduhan lain yang juga didakwakan kepada Buchtar Tabuni seperti melakukan penyerangan kepada aparat keamanan adalah tidak benar.
Sementara itu, koordinator Kuasa Hukum Buchtar Tabuni, Pieter Ell SH kepada JUBI mengatakan kalau sidang kedua lalu agendanya adalah penyampaian hasil esepsi yang diberi judul mengadili sebuah wacana. Karena kami menilai sesungguhnya sidang Tabuni terlalu premature artinya terlalu dini.
Karena tak ada pelanggaran didalamnya cuma ekspresi dan penyampaian pendapat. Sidang ketiga tadi adalah dengan agenda tanggapan JPU terhadap hasil eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. Ternyata dalam tanggapan itu ada bantahan yang disampaikan. Sehingga hakim meminta waktu seminggu untuk memutuskan perkara ini.  
Pieter menuturkan, dalam kasus pihaknya tak ada strategi yang digunakan untuk meyelesaikan perkara ini. Namun persoalan yang menjadi bahan pikiran bagi mereka dalam menangani kasus ini adalah penyampaian pendapat dan itu hal yang wajar karena negara kita mengandung sistem demokrasi.“Memang ada kata merdeka yang keluar dari terdakwa Tabuni tetapi bukan berarti Papua langsung terpisah dari NKRI tukasnya seraya menambahkan tidak kok Papua tetap ada di dalam NKRI”.
Dikatakan Pieter, langkah yang sementara ini di upayakan oleh pihaknya untuk membuktikan Tabuni tidak bersalah  adalah berupaya mencari dan menghadirkan ahli makar untuk menyelesaikan perkara ini. Agar bisa mempunyai bukti-bukti yang kuat tentang kasus makar. Hal ini telah diupayakan dan diharapkan ahli makar ini dapat dihadirkan pada sidang berikutnya.
Pieter menambahkan, sikap pemerintah Jakarta dalam menyelesaikan persoalan Aceh dan Papua sangat berbeda. Di Aceh semua tahanan politik dibebaskan dari penjara. Sedangkan Papua tahanan politiknya tak dibebaskan tetapi persoalannya dirumitkan dan menyudutkan para tahanan politiknya. Padahal kedua daerah ini masih dalam wilayah NKRI

Yudicial Review Terhadap Tuduhan Makar Buchtar Tabuni

Sementara itu dalam sebuah unjuk rasa yang digelar massa pendukung Buchtar Tabuni di Depan Kantor Pengadilan Negeri Jayapura, Papua,  pekan kemarin, pendemo menuntut pengadilan segera melakukan Yudicial Review terhadap tuduhan makar Tabuni. Permintaan tersebut menyusul dugaan terjadinya persidangan yang tidak adil terhadap aktivis Papua itu.
Koordinator unjuk rasa, Mako Tabuni dalam orasinya mengatakan perlu segera dibuka ruang untuk dilakukan Yudicial Review atau pembatalan setiap tuduhan yang bertentangan dengan konstitusi terhadap Tabuni. Menurutnya lembaga berwenang sesegera mungkin menindaklanjuti pembatalan tuduhan itu.
Sementara itu, dalam pernyataan sikap yang dibacakan Mako Tabuni, pihaknya menuntut sedikitnya enam poin agar Tabuni segera dibebaskan tanpa syarat. Pertama melepaskan Buchtar Tabuni dan menghentikan sandiwara politik yang sedang dilakukan oleh negara melalui Polda Papua dan Pengadilan Negeri di Papua. Kedua, segera membuka ruang bagi dilakukannya Yudisial Review pasal makar dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait. Ketiga, menangkap dan mengadili pelaku pemukulan terhadap Buchtar Tabuni dan rekan-rekannya. Keempat, segera menghentikan tindakan militerisme di Papua Barat. Kelima, menuntut pemerintah RI agar segera membuka diri untuk melakukan Dialog Internasional sebagai solusi damai  dalam menyelesaikan akar persoalan di Papua. Dan Keenam, jika Poin 1, 2, dan 3, belum juga ditepati, menurut pihaknya, pemerintah RI, Polda Papua dan pihak Kejaksaan Negeri Jayapura harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami masyarakat Papua akibat reaksi emosional yang dilakukan mereka.
“Pemerintah RI, Polda Papua dan pihak Kejaksaan Negeri Jayapura harus bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami masyarakat Papua akibat reaksi emosional yang dilakukan karena sudah tak mempunyai batas kesabaran lagi. Semua tuntutan ini harus dipenuhi,” kata dia
Menurut Mako Tabuni, Pengadilan terhadap Buctar Tabuni adalah sandiwara politik yang jelas-jelas mempermalukan  publik nasional maupun internasional. Dikatakan Mako, pihaknya menilai pasal makar yang dituduhkan kepada Buchtar Tabuni sangat tak rasional dan tak sesuai dengan Undang-Undang Makar.
“Kami menganggap tindakan penangkapan dan penahanan serta pengadilan yang dilakukan terhadap terdakwa Buchtar Tabuni merupakan konspirasi politik  yang dilakukan untuk membungkam hak-hak demokrasi orang asli Papua,” tegasnya.
Mako menuturkan, Buchtar jelas tak melakukan makar karena dia hanya memimpin dan mengendalikan pendemo pada tanggal 16 Oktober 2008 lalu. Hal ini  jelas sama sekali tak melanggar aturan hukum serta tak mengganggu keamanan pada saat itu.
Menurutnya, negara harus mampu menempatkan masalah politik secara proporsional. Baginya, masalah politik harus dilihat dari akar persoalannya. “Bukan menutupi akar persoalan lalu menangkap dan memenjarakan aktivis pembela HAM Papua,” katanya. (Musa Abubar/Yunus Paelo)
 
 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *