Dialog Antara Papua Dan Jakarta, Pentingkah?

Image
 
JUBI—Banyak pihak mengusulkan masalah Papua harus diselesaikan lewat jalur dialog sebagai media penyelesaian konflik antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua. Dr. Neles Tebay menuangkan sepenuhnya gagasan itu dalam sebuah bukunya. “Dialog Jakarta Papua Sebuah Perspektif Papua”

“Tulisan sederhana ini berfungsi untuk mengisi kekosongan bahan tertulis tentang dialog konflik Papua,” ujar Dr Neles Tebay, seorang pemikir dari Papua dalam sebuah peluncuran buku miliknya yang  berjudul “Dialog Jakarta Papua Sebuah Perspektif Papua” di Aula Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur (STFT) Papua, beberapa waktu lalu. Dikatakannya, meski sudah banyak yang mengusulkan penyelesaian konflik melalui jalan dialog tetapi sampai sekarang belum ada suatu konsep tertulis tentang solusi perdamaian di tanah Papua.
Buku setebal 52 halaman itu, menurut Neles Tebay, bukan merupakan sesuatu gagasan baru karena dia sudah pernah mengungkapkannya meski hanya sepotong dalam beberapa artikel yang diterbitkan oleh Surat Kabar Harian The Jakarta Post, Suara Pembaruan, Sinar Harapan dan Majalah Sampari. “Tulisan ini merupakan suatu rangkuman pemikiran saya tentang dialog antara Pemerintah dan orang Papua dalam rangka menyelesaikan konflik Papua secara damai,” ujarnya. Ditegaskan Tebay, dirinya tak bermaksud untuk mendikte pihak manapun, baik pemerintah maupun orang Papua dari penulisan yang dibuatnya.
Dikatakan, selama konflik di Papua masih terus berlangsung, Pemerintah Indonesia dan orang asli Papua akan terus saling memandang dan memberlakukan satu sama lainnya sebagai musuh. “Kedua belah pihak yang bertikai ini berperan sebagai problem maker dan hubungan antara keduanya akan terus diwarnai oleh kecurigaan dan ketidakpercayaan,” tukasnya.
Menurutnya, untuk menyelesaikan konflik di Papua, kedua belah pihak yang selama ini bertikai perlu mengambil posisi baru. Disarankannya, Pemerintah Indonesia dan orang Papua harus mengambil posisi sebagai problem solver atau pemecah masalah. “Dengan posisi baru ini, kedua belah pihak akan menggumuli secara bersama konflik Papua dan mencari jalan keluar secara damai. Posisi dan peran baru ini dapat dilakukan di dalam dan melalui suatu dialog,” sebut Tebay.
Melalui dialog inilah, lanjutnya, kedua belah pihak dapat mengindetifikasi persoalan- persoalan dan mencarikan solusi yang diterima dan disetujui keduanya. Jika tidak adanya konsep tersebut, sekalipun pentingnya dialog tentang konflik Papua, tentu tidak akan berpengaruh. “Banyak elemen masyarakat Papua menyuarakan dialog sebagai mekanisme yang bermartabat untuk mencari penyelesaian damai atas konflik Papua tetapi mereka tidak memperlihatkan konsep dialog yang dihendakinya,” ujar Tebay.
Dilain pihak, kata dia, pemerintahpun dalam berbagai kesempatan berjanji untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai dengan pendekatan dialog tetapi tidak pernah menawarkan konsep tentang dialog. “Tulisan sederhana ini bermaksud mengisi kekosongan bahan tertulis tentang dialog konflik di Papua,”ujar Tebay yang juga pernah menjadi koresponden The Jakarta Post di Papua itu.
Dalam buku kecil itu, kata Tebay, mencakupi lima belas (15) pokok antara lain bagian (1) menggambarkan pentingnya dialog Jakarta guna menyelesaikan masalah Papua secara damai, (2) memperlihatkan adanya kemauan untuk berdialog dari kedua belah pihak yang bertikai, (3) mengangkat pentingnya pernyataan publik orang Papua bahwa isu kemerdekaan Papua tidak akan dibahas dalam dialog. (4) Menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia memperlihatkan keseriusan berdialog dengan orang Papua, (5) mengangkat pentingnya kerangka acuan dialog, (6) memaparkan prinsip-prinsip dasar, (7) menguraikan tujuan dialog, (8) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat Papua, (9) menawarkan target-target yang dapat dicapai melalui dialog Jakarta – Papua, (10) menggambarkan tahapan dialog, (11) mengindentifikasi peserta dialog, (12) mengindintifikasi fasilitator dan peranannya, (13) menyinggung pentingnya keterlibatan lembaga-lembaga ilmiah, (14) menerangkan peranan pihak ketiga, dan (15) menekankan pentingnya monitoring tindak lanjut.
”Saya hanya mengharapkan agar buku kecil ini, mudah mudahan dapat dijadikan sebagai bahan untuk memulai dan membuka diskusi lebih lanjut baik di dalam maupun di luar Tanah Papua demi menyelesaikan konflik Papua melalui dialog Jakarta-Papua,” ujar Tebay. Menurutnya, dalam menyikapi usulan dialog antara Jakarta dan Orang Papua, komunikasi dan percakapan politik perlu dilakukan antar orang Papua sendiri sehingga mampu menjembatani perbedaan dan mampu menyatukan cara pandang orang Papua atas masalahnya sendiri.
Sementara itu, Dr. Sostenes Sumihe MTh, Dosen STT  IS Kijne, salah seorang pembahas buku tersebut menekankan pentingnya sebuah dialog dengan  empat prinsip yaitu kasih, kebebasan, keadilan dan kebenaran. “Komunikasi dan percakapan politik, baik yang dilakukan oleh utusan pemerintah maupun oleh orang Papua sendiri tersebut akan sangat membantu proses dialog sebagai upaya mencari dan merumuskan masalah secara jernih serta solusi yang tepat dan benar yang harus diambil atas masalah itu,” tukas Sumihe.
Bagi Sumule, hal ini sangat penting guna menghindari terulangnya tragedi kemanusiaan Papua di waktu yang akan datang. “Dalam proses itu, masalah mendasar diurai dan substansi masalah dirumuskan. Yang paling substansial dalam proses itu adalah menemukan masalah bersama serta langkah pemecahannya. Tentu seperti yang ditekankan Dr Neles Tebay, kita merujuk pada proses itu dalam perspektif perdamaian,” ujar Sumihe.
Senada dengan Sumihe, mantan Ketua Sinode GKI di tanah Papua, Pdt. Herman Saud mengatakan, hanya membuang waktu saja jika orang Papua mau  melakukan dialog dengan Jakarta . “Sebaiknya dialog antara masyarakat Papua sendiri,” tegas Herman Saud.
Lebih lanjut, katanya, hal ini sangat penting karena dari pihak Pemerintah Pusat tidak akan bersedia dialog dengan orang orang Papua, sebab pemerintah merasa orang Papua tidak terlalu penting. “Ada kebanggaan tersendiri dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, bahwa Indonesia merdeka hasil perjuangan mengusir Belanda dan juga Jepang dengan bambu runcing, Kemampuan mengalahkan pemerintahan di dalam negeri seperti Kertasuwiryo, PRRI/Permesta dan akhirnya G 30 S/ PKI,” tutur Saud seraya menambahkan pengalaman sejarah yang panjang ini menjadi alasan bagi Pemerintah Pusat yang masih dipengaruhi militer untuk tidak akan bersedia menerima suatu dialog dengan orang Papua.
“Di samping pengalaman sejarah, ada juga kebanggaan mayoritas ras dan agama ikut pula mempengaruhi cara pandang dan sikap pemerintah pusat untuk tidak mau berdialog dengan orang Papua,” ujar Saud.
Ditegaskan lagi, bahwa orang Papua sudah diberi kesempatan berdialog melalui tim seratus (tim 100) beberapa tahun silam tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik malah sebaliknya meminta kemerdekaan. “Berdasarkan alasan tersebut maka pendapat saya harapan untuk terciptanya dialog antara Pemerintah Pusat sangat sulit dilakukan. Apalagi dalam buku berjudul “Dialog Jakarta Papua : Sebuah Perspektif Papua” mengusulkan agar Pemerintah Pusat mengambil inisiatif untuk berdialog merupakan suatu hal yang sangat mustahil,” tegas Saud. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *