Mungkinkah NGO Menjadi Mitra Kritis Pemerintah ?

Image

Penyerahan laporan pertanggungjawaban Foker LSM Papua periode 2006-2008 oleh Steering Committe dan Sekretaris Executive kepada partisipan Foker LSM Papua dalam Pertemuan Partisipan Foker LSM Papua, 2-5 Maret 2009 (Foto : JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI—Jauh sebelum hadirnya Foker LSM sebenarnya sudah ada beberapa LSM yang berjuang demi hak-hak masyarakat di Papua. Kedua lembaga LSM di Kota Jayapura itu yakni Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD) Papua dan LBH Papua. Keduanya merupakan dua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Papua yang melakukan aktivitas sejak awal 1980an.

Sedangkan FOKER LSM sendiri baru didirikan pada 31 Agustus 1991 dan telah memainkan perannya sebagai payung atau corong bagi NGO pada lima Regio di tanah Papua. Salah satu kisah sukses Foker LSM-Papua yakni penyusunan draft UU Otonomi Khusus Papua, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Namun dalam perjalanannya ternyata UU Otsus yang pernah melibatkan Foker LSM tidak menjawab kesejahteraan masyarakat tapi justru selama beberapa tahun tidak membawa perubahaan yang berarti. Dr. Benny Giay menyebut UU Otonomi Khusus Papua saat ini sudah menjadi almarhum. “ Sayang sekali UU Otsus sudah dianggap tidak ada dan sudah mati,” katanya.
Untuk kembali melakukan evaluasi terhadap UU Otsus, menurut Sekretaris Foker LSM-Papua, Septer Manufandu, perlu dilakukan oleh sebuah lembaga yang independent dalam menilai perjalanan UU Otsus selama tujuh tahun ini. Pada posisi demikian jelas bahwa kehadiran LSM sebenarnya bisa dilihat sebagai mitra yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah tentang sebuah perda ataupun kebijakan pembangunan lainnya. Peran ini sedang dimainkan LSM di Papua maupun di Indonesia terutama dalam mengkaji aturan Undang-Undang dan kebijakan pemerintah lainnya yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Misalnya saja di Papua, peran ICS dalam mengkaji APBD Papua dan penggunaan Dana Otsus bagi pembangunan di Papua. ICS pernah pula menyoroti dana Otsus dan APBD soal kebijakan pembebasan biaya pendidikan yang sebenarnya tidak tercantum di dalam RAPBD maupun dana Otsus Papua.
Selain itu dalam laporan tiga tahun Foker LSM Papua yang merupakan kesimpulan dari review lima tahunan pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua ternyata sarat pula dengan konflik, sengaja diulur ulur dan penuh dengan ketidakkonsistenan Pemerintah Pusat. Hal ini menimbulkan atau dengan sengaja membiarkan berkembangbiaknya konflik diantara elit politik maupun masyarakat Papua. Ternyata dalam pelaksanaannya terdapat banyak kebijakan simpang siur yang sering lebih membingungkan dan mencerminkan konflik kepentingan antara penyelenggaraan kekuasaan negara dan kelompok-kelompok kepentingan di Pusat maupun di Papua.
Peran LSM di sini jelas sebagai mitra yang mengkritisi dan bukan semata-mata dari sisi negatifnya saja. Karena bagaimanapun juga kehadiran pemerintah dan LSM muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

Transparansi
Sedangkan bagi lembaga pemerintah global khususnya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam memandang LSM selalu tak jadi soal. Pasalnya, sejak lahir, PBB sebenarnya sudah mengakui keberadaan LSM. Hal ini telah  tercantum di dalam pasal 71 Piagam PBB. Adapun pasal tersebut memandatkan, “The Economic and Social Council May Make Suitable Arrangements for Consultation with Non-Governmental Organizations which are Concerned with Matters within their Competence.” Selanjutnya, PBB kemudian mengimplementasikan mandat Pasal 71 ini, ECOSOC, badan PBB yang berwenang membentuk Komite LSM (Committe on NGO). Para diplomat di PBB menyebut peserta dari NGO  sebagai non state actor.
Perkembangan kemudian setelah keluarnya Resolusi 1296 pada 1968 membuat ECOSOC menyusun suatu mekanisme konsultatif bagi LSM dalam tubuh PBB. Tentunya hal ini tidak saja untuk ECOSOC sendiri melainkan juga bagi badan-badan lainnya. Dalam mengatur proses konsultasi itu, PBB membedakan LSM dalam tiga kategori status antara lain, Pertama : LSM yang berkaitan dengan sebagian besar agenda ECOSOC. Mereka diberi hak untuk mengajukan pernyataan tertulis, mengusulkan agenda, dan menyelenggarakan proses dengar pendapat. Kedua: LSM yang memiliki kompetensi khusus tertentu dan berhak untuk mengajukan pernyataan tertulis serta mengikuti proses dengar pendapat dan ketiga : LSM-LSM yang memiliki kategori terdaftar yang berhak mengajukan pernyataan tertulis.
Menurut Zaim Saidi dalam buku berjudul “Secangkir Kopi Max Havelaar, LSM dan Kebangkitan Masyarakat” menyebutkan tentu saja ada persyaratan dan prosedur bagi LSM untuk mendapatkan status konsultatif. Comitte on NGO mengatur sistem “akreditasi”, melalui sidang dua tahunannya. Hal ini menyebabkan status suatu LSM bisa saja berubah dari waktu ke waktu. Namun yang penting di sini adalah tidak adanya pandangan bahwa actor actor non state itu berarti oposan.
KTT Bumi di Rio de Jenerio, 1992 banyak melibatkan LSM termasuk di Kairo 1994 dan KTT Pembangunan Sosial di Kopenhagen awal 1995. Foker LSM-Papua  juga terlibat dalam Konfrensi PBB tentang Perubahan Iklim mulai di Bali pada Desember 2007, di Accra, Ghana dan pada 2008 lalu di Polandia. Singkatnya, keterlibatan LSM telah merambah dalam dua aspek yakni dalam sistem pemerintahan: kegiatan operasional dan advokasi kebijakan. Isu yang melibatkan LSM praktis semakin meluas, mulai dari peningkatan peran perempuan, perlindungan lingkungan hidup, hak asasi, pengentasan kemiskinan, penyalahgunaan obat, perlindungan anak, sampai soal perang dan pelucutan senjata.
Dalam kesempatan lain, Mas Dawam Rahardjo menegaskan, LSM sebaiknya tidak bisa dilihat dalam kaca mata negatif. Dia menguraikan bagaimana melihat LSM di Indonesia. LSM, kata dia, merupakan kekuatan tersendiri dalam model tiga sektor: pemerintah, dunia usaha dan lembaga voluntir. Sebagai sektor ketiga, LSM bertindak sebagai penengah, kerap kali harus kritis tapi acap kali menjadi penjelas kebijakan pemerintah. LSM adalah kekuatan pengimbang yang dibutuhkan dalam mekanisme demokrasi.
Kehadiran sebuah LSM termasuk perusahaan dan lembaga lainnya tentunya akan enggan menyebutkan dari mana asal sumber dananya. Namun  bagi sebuah  LSM adalah suatu keharusan. Apalagi hampir semua LSM mengaku bekerja untuk kepentingan umum sehingga tak pantas menolaknya. Wajib hukumnya untuk sebuah LSM melaporkan sumber dananya kepada publik.
“Karena semua kegiatan yang pernah dilakukan Foker LSM selama 2006-2008 lalu perlu dilaporkan kepada partisipan termasuk kepada pers. Inilah bentuk transparansi,” tukas Kenny Mayabubun. Ditambahkannya, laporan Tiga Tahunan Periode 2006-2008 lebih mencerminkan kegiatan-kegiatan dan program yang telah dilaksanakan selama periode dua tahun yang lalu.
Namun di sisi lain sebuah LSM jelaslah  memerlukan dana untuk menopang segala aktifitasnya, pertama uang untuk gaji staf dan keperluan kantor (overhead coast). Kedua tentu saja dana untuk mendanai kegiatannya. Ciri utama dari kegiatan LSM adalah tidak harus komersial dan mencari untung.

Donor Institusi Dan Donor Individu
Dalam aktivitas LSM, terdapat dua jenis donor. Kelompok pertama adalah bisa LSM, instansi pemerintah, lembaga derma/filantropis, badan internasional atau lembaga lembaga keuangan dan bank. Semuanya bisa lokal atau asing. Sedangkan kedua donor individual bisa perorangan dari masyarakat atau perusahaan komersial, juga lokal atau asing.
Selain itu berbagai jenis dana bisa diberikan sepenuhnya hibah (grants), sebagai penyertaan sebagian (co-financing), dana berputar (revolving fund), atau utang (loan). Sebuah LSM bisa saja menerima satu atau lebih donor, dengan satu atau lebih jenis donasi.(Dominggus A Mampioper/dari berbaai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *