Posisi Masyarakat Adat Perlu Didorong Dengan Isu Strategis

Image

J. Septer Manufandu, Sekretaris Eksekutif (SE) Foker LSM Papua periode 2006-2008 yang terpilih kembali oleh 118 partisipan Foker LSM Papua sebagai SE periode 2009 – 2011 (Foto : JUBI/Saut Marpaung)

 
JUBI— Salah satu arah dan isu strategis keadilan sosial yaitu mendorong dan memperkuat posisi masyarakat adat mulai dari dewan adat sampai dengan tingkat keret atau klen dalam setiap suku di Papua. Pasalnya pada tingkat keret, masyarakat Papua lebih langsung berhubungan dengan tanah dan kekerabatannya.

Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua Periode 2009-2011, Septer Manufandu mengatakan salah satu arah dan isu strategis keadilan sosial yaitu mendorong dan memperkuat posisi masyarakat adat mulai dari dewan adat sampai dengan tingkat keret atau klen dalam setiap suku di Papua. “Selain itu sejak Otsus Papua diimplementasikan telah terjadi banyak perubahan terhadap masyarakat asli Papua yang menimbulkan kekhawatiran bagi mereka sendiri,” ujar Manufandu saat jumpa pers di Kantor Sekretariat Foker LSM-Papua, Waena dengan didampingi Ketua Stering Comite (SC) Foker LSM-Papua, Markus Kajoi dan Sekretaris SC, Joe Luis Rumaikewi, Jumat belum lama ini.
Ditambahkannya, dalam pelaksanaan  Pertemuan Partisipan FOKER LSM-Papua (PPF-VII) pada 3 hingga 5 Maret lalu di Jayapura telah tercatat sebanyak 118 partisipan Foker terlibat dari lima (5) Region yang ada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Hal ini, kata dia, akan semakin baik. Terutama dalam membantu melihat kondisi dan situasi HAM yang terjadi di Papua. Situasi HAM juga telah ikut mendorong masyarakat sipil untuk mendukung adanya akses yang adil terhadap pengadilan, penguatan kewenangan Komnas HAM, dan mendorong Pengadilan HAM di Papua melalui SK Gubernur dan Mahkamah Agung (MA).
Dalam pertemuan akbar itu, isu penting lainnya adalah Pemerintahan yang bersih. Dikatakan Manufandu, dalam implementasi UU Otsus Papua, dibutuhkan sebuah pemerintahan yang bersih untuk mendorong percepatan regulasi pada tingkat lokal sebagai perangkat implementasi Otonomi Khusus di Papua. “Fenomena ini akan menjadikan masyarakat asli Papua sebagai masyarakat yang terpinggirkan di atas tanahnya sendiri,” ujar Manufandu.
Lebih lanjut dikatakannya, terkait dengan akses terhadap kawasan konsesi perusahaan, pengelolaan lingkungan hanya dilakukan antara pemerintah dan perusahaan itu sendiri. Mengenai kasus ini, Ketua SC Foker LSM Papua, Markus Kajoi memberi contoh kasus PT Freeport yang memanipulasi tailing menjadi sisa pasir tambang (sirsat) dan diperjualbelikan, juga penjualan galian C di kawasan konsesi. “Sementara masyarakat di sekitar  lokasi tambang menjadi penonton. Intervensi masyarakat sipil terhadap pengakuan hak-hak adat di tanah Papua sebagai wilayah adat  juga semakin bertambah. Menyikapi fenomena ini kalangan NGO berupaya  mendorong dibentuknya Komisi HAM dari lingkungan independen,” tegas Kajoi. Ditambahkan, pihak NGO juga berupaya menghentikan penyusunan Tata Ruang Papua termasuk intervensi Bank Dunia terhadap pembangunan kawasan strategis di Tanah Papua.
Hal senada disampaikan pemerhati masalah kehutanan di Papua, Lindon Pangkali. Dia mengatakan, selama beberapa tahun perusahaan-perusahaan kayu di Provinsi Papua telah mendapatkan keuntungan besar namun di sisi lain masyarakat adat di sekitar dan di dalam hutan bergulat dengan waktu untuk memperbaiki hidup mereka ke arah yang lebih baik. “Terkadang masyarakat adat belum menyadari berapa besar dan banyaknya sumber daya alam yang mereka miliki,” tutur Pangkali, mantan Koordinator Forest Wacht Indonesia Regio Papua. Ditegaskan, hal ini justru membuat posisi tawar (bargaining position) masyarakat adat sangat rendah jika berhadapan dengan pihak lain. “Potensi sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola dengan baik, seolah-olah masyarakat adat bukanlah menjadi pemilik di atas sumber daya alam mereka,” ujarnya.
Pangkali mengemukakan, salah satu terobosan yang dilakukan rekan-rekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam masyarakat adalah dengan pendampingan guna meningkatkan kapasitas masyarakat adat melalui program Pemetaan Partisipatif Sumber Daya Alam. Dengan pendekatan ini, lanjut dia, masyarakat adat lebih bisa terorganisir secara baik dalam meningkatkan kapasitasnya untuk merencanakan ruang kelola atas sumber daya alamnya.
“Dengan pendekatan ini, terjadi proses transformasi dan terjadi transfer pengetahuan kepada masyarakat adat agar memberikan konsep jangan beri ikan kepada masyarakat adat tetapi berilah kail dan beritahu cara menggunakan kail itu dengan baik,” ujar Pangkali.
Namun yang jelas, lanjut Pangkali, salah satu kegiatan di dalam pemetaan partisipatif adalah melakukan inventarisasi sumber daya alam masyarakat adat. Jika masyarakat adat mengetahui sumber daya alam mereka secara baik maka akan berdampak positif pada masyarakat semakin berdaya dalam bernegosiasi. Terutama dengan pihak lain termasuk investor yang ingin mengakses sumber daya alam mereka. “Memang fakta telah menunjukan bahwa asset masyarakat adat berupa hutan, banyak telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, perusahaan HPH, pertambangan dan usaha-usaha lain di atas sumber daya alam masyarakat selama bertahun-tahun,” ujar Pangkali seraya menambahkan masyarakat hanya menonton kayu-kayu mereka diangkut keluar dari lahan-lahan areal berburu dan tanah adat.
Selama bertahun-tahun, lanjutnya, mereka menyaksikan ribuan kubik kayu berlalu begitu saja di depan batang hidung mereka, mereka menjadi penonton setia. “Adakah segenggam hak yang dimiliki oleh masyarakat adat di tanahnya sendiri,” tukas Pangkali. Dalam kondisi politik demikian, posisi UU Otsus Papua sebenarnya mampu menjawabnya dan bisa menjadi posisi strategis bagi kepentingan masyarakat asli Papua yang selama ini terkesan terabaikan. “Hak hidup di atas tanah adat sendiri, hak ekonomi harus terpenuhi dan harus mendapat tempat yang terdepan termasuk hak sosial dan budaya,” tukas Pangkali.
Namun yang jelas dalam Pertemuan Partisipan Foker LSM-Papua beberapa waktu lalu, kelompok diskusi Masyarakat Adat telah mencatat beberapa agenda penting yang perlu ditindaklanjuti ke depan. Antara lain kondisi masyarakat sebelum UU Otsus Papua ternyata nilai-nilai budaya adat masih dipegang teguh, kehidupan kolektif masyarakat adat masih kuat (tingginya kekerabatan), masyarakat adat mempunyai tanggung jawab dan kesadaran yang tinggi untuk menjaga hutan, air dan kekayaan alam, sikap relawan/berkorban untuk kepentingan masyarakat tinggi dan penghargaan terhadap perempuan sangat tinggi. Contoh: dalam hal pembayaran mas kawin diukur dengan rupiah, dibentuknya LMA yang menjalankan peran pada pemberdayaan perempuan dan pemuda.
Selain itu ada dampak negatif sebelum UU Otsus Papua adalah LMA tidak menyuarakan kepentingan masyarakat dan belum adanyaa kelembagaa adat di kab/daerah (sampai tingkat kampung).
Sebaliknya kondisi setelah UU Otsus Papua dari segi positif ternyata banyak muncul lembaga pendidikan, banyak muncul lembaga-lembaga adat, ada pembangunan infrastruktur, pemetaan tanah adat sampai ke tingkat kampung. Sedangkan perubahan negatif setelah berlakunya UU Otsus Papua adalah lunturnya nilai nilai kekerabatan di masyarakat adat, penghargaan terhadap masyarakat adat kurang, aspirasi masyarakat kurang didengar, pemberian cap negatif kepada masyarakat adat, banyaknya pemekaran pemekaran wilayah tanpa koordinasi dengan masyarakat adat, pemaksaan pemekaran tanpa memenuhi persyaratan dari jumlah pendidikan sebagai satu upaya menguasai Papua dengan memperbanyak pendatang, menganalisa kelompok kelompok minoritas, bergesernya nilai-nilai penghargaan terhadap perempuan dan banyaknya dana Otsus yang tersebar mengakibatkan banyak KDRT dan ODHA di Tanah Papua. (Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *