Potensi SDA Papua, Antara Berkat Dan Bencana

Image

Peta blok wilayah kerja Tambang Minyak dan Gas Alam di Tanah Papua. Hingga tahun 2006, terdapat 29 Blok Migas dengan luas hampir 12 juta hektar dan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tambang dari AS, Jerman, China, Inggris, Jepang, Swedia dan Korea Selatan (Sumber : Database Jatam)

 
JUBI—Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai menyimpan potensi Sumber Daya Alam (SDA) bagi para investor, sementara warga pemilik ulayat hanya melihat dan menonton. Beruntung saudara-saudara di PNG mampu mengelolanya sendiri walaupun tak luput dari berbagai persoalan. Tambang Bouganville menjadi gambaran suram konflik antar pemilik tanah dan pemerintah serta investor.

Aktivitas pertambangan di Papua New Guinea, menurut The New Guinea Handbook, 1943 menyebutkan aktivitas tambang di sana dimulai sejak 1888. Wilayah pertambangan alluvialnya adalah Morobe Gold Field, Bulolo, Watut, Markam dan Upper Ramu River. Semua cadangan ini sudah habis dan ditutup.
Tambang baru di Papua New Guinea setelah Perang Dunia Kedua adalah Bouganville Copper (1972); Missima di Kepulauan Laussiane (1989); Porgera dan Tari di Provinsi Engga, Ok Tedi Mining di sekitar Star Mt (1981) lokasi ini dekat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang Provinsi Papua, Central Higlands (1990) dan Lihir di Kepulauan Bismarck.
Belum lagi sejumlah proyek masih dalam tahapan eksplorasi namun sudah menunjukan adanya  mineralisasi yang kaya seperti di Frieda Mt Kare dan Lakikamu di Central Higlands.
Pada 1989 Papua New Guinea (PNG) termasuk Negara penghasil emas pada urutan ke tujuh dunia. Memasuk abad ke 21 para pejabat yang berwenang di PNG berani mematok target sebagai penghasil emas nomor tiga di dunia setelah Afrika Selatan dan bekas Negara Uni Soviet.
Kalau tetangga Provinsi Papua di Negara Papua New Guinea saja memiliki potensi tambang tentunya di Provinsi Papua dan Papua Barat pasti juga terdapat kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Aktivitas pertambangan di Provinsi Papua pertama kali dieksploitasi PT Freeport dengan ekspor pertama pada 1973. Meski yang ditambang hanya tembaga tetapi kenyataannya PT Freeport termasuk salah satu pemasok emas terbesar di dunia.
Aktivitas penambangan dimanapun, sudah pasti akan memberikan dampak-dampak lingkungan bagi masyarakat di sekitarnya maupun yang jauh dari lokasi tambang.
Faktanya, hampir sebagian besar areal di PNG sudah ditambang dan kini semua mata pasti menoleh ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Pasalnya, areal lokasi di Pegunungan Bintang (Star Mt); Nabire, Paniai, dan Puncak Jaya menyimpan potensi tambang yang belum dikelola dan dieksplorasi. Pemekaran kabupaten baru dan peluang investasi semakin terbuka untuk membangun infrastruktur wilayah-wilayah pemekaran baru yang ternyata menyimpan kekayaan alam.”Terkait dengan akses terhadap kawasan konsesi perusahaan, pengelolaan lingkungan hanya dilakukan antara pemerintah dan perusahaan. Sementara masyarakat di sekitarnya hanya menjadi penonton,” ujar  Markus Kajoi, Ketua SC Foker LSM – Papua belum lama ini di Jayapura.
Markus Kajoi memberikan contoh kasus PT Freeport, yang telah memanipulasi tailing menjadi sisa pasir tambang dan diperjualbelikan, juga penjualan galian C di kawasan konsesi. Bahkan Gubernur Provinsi Papua telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Freeport Indonesia (FI) atas proyek pemanfaatan tailing atau oleh PT FI disebut pasir sisa tambang (sirsat) untuk berbagai proyek konstruksi di Provinsi Papua.
Tantangan bagi masyarakat di sekitar tambang semakin diperparah lagi dengan disahkannya UU Mineral pada 15 Desember 2008 lalu. Bagi Siti Maemunah, Koordinator Jaringan Tambang (JATAM), UU Minerba ini berita buruk. “Pasalnya tak satu pun partai-partai penguasa Senayan yang memperkarakan pasal-pasal buruk yang membahayakan keselamatan warga negara, salah satunya pasal perlindungan masyarakat,” ujar Maimunah dalam tulisannya pada Harian Kompas 26 Desember 2008 lalu
Menurut Maimunah, masuknya proyek pembangunan dalam sebuah kawasan syaratnya harus menjamin keselamatan dan produktivitas rakyat serta keberlanjutan layanan alam. Bagi Maimunah ternyata UU Minerba luput memastikan masalah-masalah yang terkait dengan itu. Bahkan di dalam Pasal 145 tentang Perlindungan Masyarakat ternyata tak seindah judul sebab berisiko melegalkan pelanggaran HAM di sektor pertambangan.
Lebih lanjut, jelas Maimunah, dalam UU Minerba hanya mengenal masyarakat terkena dampak negatif langsung kegiatan usaha pertambangan. Merujuk kasus-kasus pertambangan selama ini, masyarakat terkena dampak sering dibatasi masyarakat sekitar dan masuk konsesi pertambangan. Padahal, dampak pertambangan tak mengenal batas konsesi, bahkan batas administrasi kabupaten, provinsi, dan negara.

Kasus Tambang Ok Tedi
Di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua, akibat aktitivitas tambang di Ok Tedi Mining, warga kampung sepanjang Sungai Ok Briam, Mal, Muyu, Kao, dan Sungai Digoel, mengeluh. Mereka melaporkan limbah tailing tambang Ok Tedi/BHP Billiton di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Provinsi Papua yakni, Papua Nugini. Hasil dari penambangan itu, banyak ikan mati, pohon kering dan kebun-kebun sepanjang aliran sungai tak lagi subur. Kulit dan badan warga terkena gatal setelah mandi di kali yang terkena dampak tambang.
Mengenai dampak yang ditimbulkan bagi warga Kabupaten Boven Digoel menurut Bupati Yusak Yaluwo, masalah ini sulit ditangani sebab sudah menyangkut masalah antara negara Papua New Guinea (PNG) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain dampak tailing di Kabupaten Boven Digoel, peristiwa serupa juga dialami warga di Kampung Omawita, Kabupaten Mimika. Menanggapi permasalahan dampak tailing bagi warga terkena dampak tambang, menurut Decky Rumaropen, Direktur Yayasan Pembangunan Masyarakat Desa (YPMD)-Papua, tentu sangat sulit menentukan kerugian mereka.
Kesulitan menentukan ganti rugi, kata dia, karena pertama, belum ditemukannya cara yang tepat untuk menghitung ganti rugi tersebut. Kedua, apakah ganti rugi yang diberikan dapat memberi jaminan bahwa mereka dapat hidup berkelanjutan ? Ketiga, bagaimana masyarakat dapat survive dengan ganti rugi yang sifatnya temporer? Dan keempat, ketergantungan masyarakat yang amat tinggi pada potensi sumber daya perairan dan kawasan mangrove atau estuary.
Selanjutnya menurut Maimunah dalam UU Minerba hanya ada dua hak masyarakat yang terkena dampak, yaitu mendapat ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan dan mengajukan gugatan ke pengadilan jika perusahaan menyalahi ketentuan.
Ditegaskan, dua pilihan itu sama pahit. Pilihan pertama menegaskan tidak diakuinya hak veto atau hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya jika mereka menolak pertambangan, termasuk hak memilih model pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan mengeruk bebatuan.
“Kalaupun mau berbicara tentang ganti rugi tentu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat dalam setahun ke depan Departemen ESDM harus menyusun 20 PP terkait, bisa dipastikan penyusunannya akan jauh dari transparansi dan partisipasi publik,” jelasnya. (Dominggus A Mampioper/dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *