MRP Rekomendasikan Dukung Caleg Orang Asli Papua

Image

Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) (Foto : JUBI/Yunus Paelo)

 
JUBI— Nasib 11 kursi di DPRP Papua dan sembilan kursi di DPRP Papua Barat bagi orang asli Papua terpaksa harus diperebutkan melalui partai yang berpusat di Jakarta. Melihat fakta ini Majelis Rakyat Papua (MRP) akhirnya mengeluarkan rekomendasi agar peluang kursi legislatif jatah orang asli Papua dapat tercapai.

Ketua Majelis Rakyat Papua, Agus Alua melalui Surat No:150/099/MRP/2009  mengatakan, berdasarkan Undang Undang Otsus Papua Pasal 20 huruf e serta dalam rangka perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua maka rekomendasi yang dikeluarkan bertujuan untuk mengakomodir hak-hak politik orang asli Papua peserta Pemilu guna keterwakilannya di lembaga legislatif.
Menurut Agus Alua dalam sebuah pertemuan MRP pekan kemarin di Jayapura, MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya menyangkut hak-hak Orang Asli Papua, serta memfasilitasi tidak lanjut penyelesaiannya.
Selain itu, kata dia, di dalam Pasal 28 UU Otsus ayat (3) menyebutkan, rekruitmen politik oleh Partai Politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua; dan ayat (4) yang berbunyi : Partai Politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekruitmen politik partainya masing-masing.
Alua juga mengatakan, dalam Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2001, ayat (2), DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan ayat (4) yang menyatakan, jumlah anggota DPRP adalah 1 ¼  kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dikemukakannya, quota 1¼ kali kursi Otonomi Khusus atau setara dengan 11 kursi (sebelas) bagi DPRP Provinsi Papua dan setara dengan 9 (sembilan) kursi bagi DPRP Provinsi Papua Barat merupakan kewenangan setiap Provinsi di Tanah Papua.  Pengaturannya itu, lanjutnya,  dilakukan berdasarkan kewenangan khusus di dalam UU Otsus Papua.
“Ternyata hal ini tidak diakomodasikan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR RI, DPD dan DPRD dan dianulir juga dengan Keputusan KPU Nomor 184 dan 185,” tegas Alua.
Dikatakan, di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, untuk menegakkan hak asasi kaum perempuan, Pemerintah Provinsi sudah selayaknya berkewajiban, membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara bermartabat dengan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai mitra sejajar dengan kaum laki laki. Kebijakan affirmative pemerintah terkait Hak Partisipasi Perempuan di dunia politik melalui quota 30% keterwakilan perempuan di legislatif, menurutnya merupakan suatu langkah strategis pemerintah dalam membuka ruang serta peluang bagi perempuan untuk berkiprah di dunia politik. “Hal ini sudah sejalan dengan mandat Undang Undang Otonomi Khusus Papua,” ujarnya.
Alua juga menegaskan, caleg perempuan Papua mesti bersaing dengan mengedepankan basic culture. Caleg perempuan Papua juga harus yakin mampu mengumpulkan suara terbanyak serta harus menghormati hukum. “Saya sudah kerja di basis budaya dan saya pasti menang, karena menang dan kalah adalah usaha Anda harus siap jangan mengemis dan mengeluh,” kata Alua.
Sementara itu, rekomendasi yang dikeluarkan MRP adalah
1.    Seluruh masyarakat Papua di Tanah Papua agar mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif guna memilih Wakil Rakyat di DPR RI, DPD, DPRP, DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota agar berjalan dengan aman, damai dan tertib.
2.Memberikan dukungan penuh bagi orang Asli Papua yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Legislatif baik di DPR RI, DPD, DPRP, DPRD Provinsi Papua Barat dan DPRD Kabupaten/Kota.
3.    Memberi dukungan terhadap quota 30% keterwakilan perempuan asli Papua di legislatif dalam Pemilihan Umum 2009.
4.    Agar masyarakat pemilih lebih khusus Orang Asli Papua dapat menyalurkan Hak Politiknya secara benar dan bertanggungjawab sesuai semangat keberpihakan terhadap Orang Asli Papua sesuai Undang Undang Otonomi Khusus.
5.    Kepada seluruh Pimpinan Partai Politik di Provinsi Papua dan Papua Barat, berdasarkan amanat Undang-Undang otonomi Khusus Pasal 28, agar mengedepankan aspek Perlindungan, keberpihakan dan Pemberdayaan kepada orang Asli Papua calon legislatif dan diprioritaskan dalam Pemilihan Umum untuk menjadi anggota legislatif periode tahun 2009-2014 sebagai wujud penghormatan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.

Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Agus Alua, Wakil Ketua, Frans Wospakrik dan juga Wakil Ketua Hana Hikoyabi.
Sementara itu, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua, Hana Hikoyabi mengemukakan, saat ini ada dua peluang dalam UU Parpol menyangkut quota 30% bagi perempuan dan UU Otsus yang memberikan kesempatan kepada perempuan Papua dalam partisipasi politik. “Membangun spirit bersama dan katakan kepada negara masih ada perempuan Papua di ujung timur Indonesia yang akan terlibat dalam pesta demokrasi. Berikan kepercayaan sesungguhnya kepada orang asli Papua untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. MRP selalu bersamamu,” imbuh Hikoyabi.
Dikatakan, fakta telah menunjukan bahwa Sistem Pemilu legislatif kali ini adalah sistem partisipasi terbuka atau sistem dimana caleg dibagi di setiap distrik. Keterwakilan legislatif ada di setiap distrik. “Sedangkan sistem pemilihan DPD adalah sistem distrik terwakil untuk mendapatkan suara terbanyak  di distrik pemilihannya,” urainya.
Dalam kesempatan sama, Anggota KPU Kota Jayapura, Beatrix Wanane menyatakan, di DPRD Kota Jayapura terdapat 733 caleg yang  terdiri dari 132 caleg perempuan Papua dan 131 caleg perempuan migran (non Papua). Mereka nantinya akan merebut 30 kursi di DPRD Kota Jayapura. “Tarik perhatian perempuan Papua dan perempuan migran (Non Papua). Kita tak mungkin memanipulasi suara di KPU untuk memberikan kepada perempuan Papua tetapi caleg yang bersangkutan mesti mendorong melalui basis kultur untuk memilih perempuan Papua,” imbuh Waname.
Laurina Monim SE, caleg DPR RI dari Partai Golkar juga mengatakan, masyarakat khususnya perempuan Papua mesti jeli memilih caleg karena caleg yang ada di partai kecil rata-rata berasal dari masyarakat Non Papua. Senada halnya, Herlin Beatrix Monim, caleg DPRD Kota Jayapura dari Partai Republikan mengutarakan, persaingan dalam Pemilu sangat ketat lantaran tak sedikit caleg yang berebut suara. “Apabila perempuan Papua tak dapat kursi apakah tindakan MRP agar perempuan Papua mendapat kursi,” tanyanya. Dia berharap agar rakyat Papua dapat sepenuhnya mensukseskan pemilu April mendatang. Tentunya dengan memilih caleg sesuai dengan hati nurani. “Jangan terpancing dengan sesuatu yang ingin merusak pesta demokrasi ini,” tutupnya. (Musa Abubar/Anang Budiono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *