Di Asmat, Kematian Ibu Dan Anak, 3 Sampai 5 Jiwa Setiap Pekan (Bagian II Habis)

 
JUBI—Masalah transportasi dan keberadaan minimnya petugas kesehatan merupakan penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan anak pasca partum di Kabupaten Asmat. Sebagaimana dikisahkan JUBI dua pekan lalu, di Kabupaten Asmat, 3 hingga 5 ibu dan anak pasca partum meninggal dalam sepekan.

Berdasarkan pengalaman kunjungan pemeriksaan kesehatan ibu hamil di tingkat Kampung di Wilayah Asmat, almarhum, dr. Wendy Sitompul, seorang ahli kandungan pernah mengungkapkan, di Asmat angka kematian ibu dan anak masih sangat tinggi. Rata-rata kematian anak mencapai 3 sampai 5 jiwa per minggu.“Angka ini masih tinggi di Asmat,” ujar almarhum Sitompul waktu itu. Dikatakan, salah satu penyebab kematian ibu hamil di Asmat karena mereka rela mengorbankan jadwal kontrolnya ke Puskesmas atau petugas kesehatan terdekat. Mereka lebih banyak mengurusi anak dan suaminya di rumah. Selain itu, ibu hamil juga dihadapkan pada pilihan mencari makan untuk keluarganya. Hal ini, kata dia, kerap membuat si ibu harus membuat skala prioritas. Namun hasilnya adalah kebanyakan para ibu lebih memilih mencari makan ketimbang memeriksakan diri mereka ke dokter atau puskesmas.

Dana Kesehatan Belum Terungkap
Tingginya angka kematian ibu dan anak yang terus meroket di Asmat dalam tiap tahunnya ternyata tak tanggung-tanggung. Jumlah angka kematian tersebut semakin  mendudukkan Asmat sebagai salah satu kabupaten diperingkat teratas buruknya KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di Papua. Kondisi buruknya angka KIA di Asmat semakin diperburuk lagi dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa sejak terbentuknya Kabupaten Asmat, Dana APBD 2004-2005 untuk kesehatan ternyata diselewengkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Asmat, Tohab, Cs. BPK Provinsi Papua dalam laporannya mengungkapkan sepanjang 2004, telah terjadi dugaan penyelewengan dana hingga milyaran rupiah di dinas tersebut. Mulai dari pekerjaan pengadaan alat kesehatan hingga obat-obatan yang dilaksanakan oleh PT. Sinar Mulia. Saat itu, total anggaran yang disediakan dan diduga “dipermainkan” adalah sebesar Rp. 999.900.000.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Haji Matdoan S.Sos mengatakan, tantangan sebenarnya untuk menjawab keluhan kesehatan masyarakat adalah memampukan dinas terkait agar mampu didalam menekan angka kematian, angka gizi buruk bagi KIA  dan menekan penyebaran penyakit menular. “Ini yang harus dilakukan dinas bersangkutan. Jika tidak kita tetap akan mengalami kejadian yang sama tiap tahunnya,” paparnya.
Selanjutnya, Suster Maria Cimantem MS, seorang perawat Puskesmas di Asmat mengatakan, hingga kini tidak pernah terjadi perubahan besar di Asmat semenjak kabupaten ini didirikan. Sampai sekarang, kata dia, masih tetap dijumpai pada setiap bulannya ibu dan anak ada yang meninggal dunia. ”Sekarang kondisi kesehatan masyarakat lebih parah lagi, apalagi di kampung-kampung, penyakit menjadi masalah yang tak pernah tuntas,” ungkapnya kepada Jubi. Dikatakannya, situasi kesehatan ini diperburuk lagi dengan kepulangan Tim Frontier dari Belgia (MSF) yang menangani bidang kesehatan di Asmat. Sebelumnya pada saat mereka ada, kesehatan ibu dan anak di Asmat tidak seperti saat ini.
Dia juga mengatakan, dari sekitar 1.144 PUS, tercatat 321 akseptor diantaranya adalah dari luar Papua. Sebanyak 163 diantaranya sangat aktif melakukan kontrol untuk mengatur kelahiran anak. Namun demikian, tetap saja para wanita hamil di Asmat tak pernah mau memeriksakan diri mereka. Akibatnya, sudah pasti semakin mendorong meningkatnya angka kematian bagi ibu hamil dan melahirkan. Kondisi tersebut dibarengi pula dengan tingginya jumlah penderita Penyakit Menular Seksual (PMS) di Asmat. Sebelum bisnis kayu Gaharu merebak di Asmat, angka penderita PMS tercatat sebanyak 157 kasus di tahun 1990-an. Angka tersebut berkembang pesat sejak tahun 1997 ketika PSK (Pekerja Seks Komersial) mulai berdatangan di Asmat.
Dewi Linggasari dalam Bukunya yang berjudul Wanita Asmat: Dimensi Potret Kehidupan, mengungkapkan, dari 6.405 jiwa penduduk distrik Agats, terdapat 5 penderita HIV/AIDS diantaranya. Ini dipengaruhi juga oleh maraknya PSK pada saat gaharu bergejolak. ”Kami utamakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Lainnya seperti infrastruktur dan manajemen lainnya itu dapat dilakukan kemudian. Yang paling penting adalah pelayanan,” ujar Direktur RSUD Agats, dr. Steven kepada Jubi.
Dikatakannya, hal yang masih menjadi pertanyaan adalah mengapa data perkembangan kesehatan Masyarakat Agats masih dirahasiakan? “Berbagai opini muncul di masyarakat bahwa kalangan pengusaha tengah menggerogoti Dinas Kesehatan Agats karena alokasi APBD 2008 dan 2009 yang sangat menggiurkan.
Meskipun demikian besar, belum tampak perubahanan yang signifikan dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya. Dia berharap supaya ada transparansi di dalam dinas tersebut. “Supaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat bisa lebih baik,” ujarnya.

Kesehatan Ibu Dan Anak Di Papua
Sementara itu, Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Steven Allen, menilai bahwa kesehatan ibu dan anak di Provinsi Papua adalah terburuk di Indonesia. Ia menuturkan, dari hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di lima kabupaten di Papua yakni Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Sorong dan Manokwari menunjukkan bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak di daerah tersebut sangat memprihatinkan.
Untuk itu, pihak UNICEF sepakat memberikan bantuan kemanusiaan guna membantu para ibu dan anak di Papua yang kondisi kesehatannya buruk itu. Bantuan kemanusiaan yang diberikan itu berupa peralatan medis bagi poliklinik desa dan puskesmas, selain melakukan penyuluhan, lokakarya serta pelatihan kesehatan. Steven Allen juga mengemukakan, kondisi kesehatan ibu dan anak di Papua yang sangat memprihatinkan itu perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat.
Sementara bantuan yang diberikan UNICEF untuk membantu memulihkan kesehatan ibu dan anak di Papua dilakukan sejak tahun 1995 dan masih berjalan terus hingga sekarang. Ia menyebutkan, di Papua sebanyak 1.000 anak meninggal dunia sebelum mencapai usia satu tahun, dan sedikitnya 5.000 anak dari 60.000 kelahiran setiap tahunnya tidak mencapai usia satu tahun. Sedangkan 7.000 anak meniggal dunia sebelum mencapai lima tahun.
Untuk itu Steven Allen meminta agar program keselamatan ibu dan anak yang dilakukan UNICEF di Papua mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat Papua. Ia juga menyatakan gembira karena dalam era otonomi khusus Papua masalah kesehatan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, disamping pendidikan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. (Willem Bobi/Agats)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *